Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Cegah Kekurangan Gas, Ekspor LNG Bakal Dialihkan ke Domestik

    Cegah Kekurangan Gas, Ekspor LNG Bakal Dialihkan ke Domestik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan produksi gas dari lapangan gas di Tanah Air akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya berupaya mengalihkan gas ekspor untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu, baik dari ekspor gas pipa maupun gas alam cair (Liquefied Natural Gas/ LNG).

    Dia menyebut, pihaknya akan mengurangi alokasi ekspor gas pipa dari Sumatera ke Singapura agar bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh domestik.

    “Kita akan memaksimalkan ekspor gas pipa dari Natuna, dari Sumatera kita kurangi yang ke Singapura, untuk kebutuhan dalam negeri, pemenuhan Singapura kita maksimalkan dari Natuna,” jelasnya saat ditemui usai acara Launching OLNG FEED Masela di Jakarta, Rabu (09/04/2025).

    Dia mengatakan, sekitar 30 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) ekspor gas ke Singapura akan dikurangi mulai Juni 2025 mendatang. Namun, pihaknya akan mencoba mengoptimalkan ekspor gas dari Natuna. Tapi, dia tidak menyebut berapa besar yang dialihkan dari Natuna ke Singapura.

    “Untuk sementara targetnya 30 MMSCFD. 3 kargolah. (Target) Juni (2025),” bebernya.

    Begitu juga dengan ekspor LNG. Dia mengatakan, ada sekitar 5 kargo LNG yang semula ditujukan untuk ekspor akan dialihkan untuk pasar domestik pada April-Mei 2025 ini. Adapun asal LNG tersebut dari berbagai kilang LNG di dalam negeri, antara lain Kilang LNG Tangguh di Papua Barat, Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur, dan Kilang LNG Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah.

    “Untuk April-Mei alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri. Ada dari (kilang LNG) Tangguh, ada dari Bontang, dan Donggi-Senoro. Sekitar 5 kargo,” ucapnya.

    Dia menyebut, hal ini juga sudah disepakati PT PGN Tbk (PGAS) dan PT PLN (Persero) dan atas persetujuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Dari ekspor kita alihkan ke dalam negeri. Alhamdulillah PGN dan PLN, Bapak Menteri sudah tanda tangan juga. Memang harganya agak tinggi ya 17,4%, ICP slope-nya. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri,” imbuhnya.

    Dia menegaskan, saat ini pemerintah masih berupaya memenuhi kebutuhan gas dalam negeri dari sumber lapangan migas di dalam negeri. Sementara opsi impor menurutnya belum diputuskan.

    “Sampai dengan saat ini kita kan belum impor ya, kalau memang dibutuhkan nanti kita lihat sedang dievaluasi itu, sementara ini kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri,” tambahnya.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik pada 2024 tercatat mencapai 3.881 billion British thermal unit per day (bbtud). Jumlah tersebut turun 4,76% apabila dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 4.075 bbtud.

    Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk ekspor tercatat mencapai 1.905 bbutd. Angka tersebut naik 6,19% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.794 bbtud.

    “Nah 2024, domestik kita seperti ini sekarang. Jadi, antara ekspor dan domestik sekarang lebih banyak untuk domestik,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024, Senin (3/2/2025).

    Meskipun serapan gas saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Bahlil berencana untuk menyetop ekspor gas pipa ke Singapura dan mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut menyusul proyeksi kebutuhan gas domestik yang akan mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini yang ke Singapura ini ya? Ini yang cenderung kita akan mengalihkan ke Batam ya? Ini ekspor ke Singapura,” kata Bahlil.

    Berikut rincian serapan gas domestik pada 2024:

    – 1.473 bbtud (40%) untuk kebutuhan industri,

    – 707 bbtud (19%) untuk kelistrikan

    – 695 bbtud (19%) untuk LNG domestik

    – 690 bbtud (19%) untuk pupuk

    – 77 bbtud (2%) untuk LPG domestik

    – 15,48 bbtud untuk gas perkotaan (1%), dan 3,95 bbtud untuk bahan bakar gas.

    (wia)

  • Ancaman Banjir Rob Akibat Fase Bulan Purnama dan Super New Moon 10 April, Ini Wilayah Terdampak

    Ancaman Banjir Rob Akibat Fase Bulan Purnama dan Super New Moon 10 April, Ini Wilayah Terdampak

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob akibat fenomena Supermoon di perairan Indonesia periode 10 April hingga 4 Mei 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob akibat fenomena Supermoon di perairan Indonesia periode 10 April hingga 4 Mei 2025.

    “Adanya fenomena bulan purnama pada tanggal 13 April 2025 dan Super New Moon (fase bulan perigee dan bulan baru) pada tanggal 27 April 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).

    BMKG mengungkapkan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob. Di antaranya Sumatera Utara, Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Pesisir Lampung, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Barat, Pesisir Jawa Tengah, dan Pesisir Jawa Timur.

    Selanjutnya Pesisir Kalimantan Timur, Pesisir Kalimantan Selatan, Pesisir Kalimantan Tengah, Pesisir Kalimantan Barat, Pesisir Nusa Tenggara Barat, Pesisir Nusa Tenggara Timur, Pesisir Sulawesi Utara, dan Pesisir Maluku.

    Potensi banjir pesisir, secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir atau rob di sejumlah perairan Indonesia periode 10 April hingga 4 Mei 2025:

  • Pakai BMW X5, Eks Kepala BP Batam Diperiksa Dugaan Korupsi Pelabuhan Regional 10 April 2025

    Pakai BMW X5, Eks Kepala BP Batam Diperiksa Dugaan Korupsi Pelabuhan Regional 10 April 2025

    Pakai BMW X5, Eks Kepala BP Batam Diperiksa Dugaan Korupsi Pelabuhan
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) melanjutkan pemeriksaan dugaan
    korupsi

    revitalisasi dermaga
    utara Pelabuhan Batuampar.
    Saat ini, pihak kepolisian melanjutkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam,
    Muhammad Rudi
    .
    Pantauan di lokasi, Rudi diketahui datang memenuhi panggilan sejak Kamis (10/4/2025) pagi dengan mengendarai BMW X5 bernopol BP 9 RVR.
    Direktur Reserse Kriminal Khusus
    Polda Kepri
    , Kombes Pol Silvester Simamora, menyebut pemanggilan terhadap Muhammad Rudi masih sebatas saksi.
    Penyidik hanya akan meminta keterangan terkait pengetahuannya mengenai proyek tersebut.
    “Pak Rudi tupoksi-nya hanya seberapa besar dia tahu informasi mengenai proyek tersebut,” jelasnya saat ditemui di Gedung Ditreskrimsus Polda Kepri, Kamis (10/4/2025) siang.
    Silvester juga belum merinci lebih lanjut materi pemeriksaan, maupun potensi kerugian negara dalam kasus ini.
    Namun, ia menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan awal yang sedang berjalan.
    “Ini panggilan pertama terhadap yang bersangkutan, kerugian negara masih kita dalami,” jelasnya.
    Sebelumnya, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri hingga saat ini telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi dalam penyidikan, yang diawali dari laporan informasi yang diterima Ditreskrimsus Polda Kepri.
    Pernyataan ini dilontarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (27/3/2025) lalu.
    Proses penyidikan sendiri saat ini telah memasuki tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dengan tujuh terlapor.
    “Saat ini masih tahap pemeriksaan terhadap para saksi. Untuk mengarah ke eks pejabat BP Batam, kami harus menyelesaikan tahapan ini terlebih dahulu,” ujarnya.
    Dalam laporan yang masuk, proyek revitalisasi di dermaga Batu Ampar, terutama dalam aspek pengerukan, diduga tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak dikerjakan.
    Guna memperkuat penyidikan, Kepolisian juga telah menunjuk ahli guna melakukan audit teknis setelah Hari Raya Idul Fitri.
    “Kami menemukan indikasi bahwa pengerukan dalam proyek ini tidak sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, kami sudah menunjuk ahli untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam,” jelasnya.
    Sementara itu, perhitungan pasti terkait total kerugian negara akibat dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
    Dalam SPDP yang diterima, penyidik Polda Kepri telah menetapkan tujuh orang sebagai terlapor.
    Mereka adalah AM, salah satu ASN di BP Batam, IAM, IMS, ASA, dan NVU yang merupakan wiraswasta, AH seorang pengusaha, dan IS, salah satu karyawan BUMN.
    Tidak hanya itu, guna mendalami penyelidikan terkait dugaan korupsi revitalisasi dermaga utara Pelabuhan Batuampar, penyidik Polda Kepri juga melakukan penggeledahan di Pusat Perencanaan Strategis BP Batam pada Rabu (19/3/2025) dan mengamankan sejumlah dokumen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD Regional 10 April 2025

    Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD Regional 10 April 2025

    Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Ribka Haluk menyoroti rendahnya persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Provinsi Kalimantan Tengah (
    Kalteng
    ), yang menempati posisi keempat terendah se-Indonesia.
    Hal ini disampaikan Ribka saat memberikan paparan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).
    Agenda tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
    Dalam forum itu, Ribka mempertanyakan langsung kepada para pejabat pemda alasan rendahnya realisasi APBD Kalteng dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan.
    “Bagaimana Pak Sekda (Kalteng) kenapa bisa begini (realisasi APBD terendah keempat)? Apa masalah realisasinya, Pak?” tanya Ribka kepada Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun, di tengah paparan berlangsung.
    Ribka kemudian mempersilakan Plt Sekda untuk memberikan penjelasan di hadapan forum.
    “Silakan Pak Sekda dulu, saya ingin tahu masalahnya apa, Pak, kenapa (realisasi belanjanya) ada di angka 1,30 persen,” ujarnya.
    Menanggapi hal tersebut, Katma menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memaksimalkan realisasi belanja APBD.
    “Tetapi untuk kegiatan belanja pembangunan sekarang semua tahap pertama sudah dicairkan, tetapi dalam proses perhitungan,” kata Katma.
    Ribka juga meminta klarifikasi dari kepala perangkat daerah terkait, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, mengenai penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut.
    “Terkait realisasi belanja yang 1,30 persen, pertama terkait dengan proses daripada pergeseran, kedua karena ada kebijakan pusat terkait dengan perpajakan,” jelas Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri.
    Syahfiri menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng yang menangani proyek-proyek besar mengalami kendala saat mengajukan uang muka, karena adanya aplikasi perpajakan baru.
    “Sehingga akan diajukan di bulan April ini setelah Lebaran, itu kendala yang dihadapi oleh Pemprov Kalteng pada saat ini, Bu,” tuturnya.
    Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kontrak yang masih dalam proses, yang menjadi alasan lain lambatnya realisasi belanja APBD.
    Menanggapi hal ini, Ribka meminta agar Plt Sekda dan Kepala BKAD memantau langsung proses realisasi di lapangan.
    Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi akan berdampak langsung terhadap penilaian publik terhadap kepala daerah.
    “Ini kinerja bapak-bapak ini, Pak Gubernur, kalau realisasi APBD-nya tidak sesuai, yang disoroti masyarakat adalah gubernur dan wakil,” tegasnya.
    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp 9,3 triliun.
    “Sampai saat ini, realisasi pendapatan kami sebesar Rp 1,4 triliun atau Rp 15,79 triliun, targetnya Rp 9,3 triliun,” tuturnya.
    Wamen Ribka pun meminta jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi belanja.
    “Kalau antara target pendapatan tinggi tapi realisasinya rendah, pasti akan defisit, hati-hati, itu yang kita jaga saat ini. Kalau kita lihat Kalteng itu di bawah terus, sejajar dengan Papua,” tegasnya.
    Dalam paparannya, Ribka menyampaikan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD 2025 provinsi se-Indonesia berada di angka 9,07 persen.
    Sementara itu, Kalteng termasuk provinsi dengan realisasi terendah, yakni hanya 1,30 persen.
    Adapun provinsi dengan realisasi lebih rendah dari Kalteng antara lain Papua Tengah (1,10 persen), Papua Barat (1,00 persen), dan Kepulauan Riau yang mencatatkan angka terendah yakni 0,97 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG perkirakan mayoritas kota besar di RI hujan ringan pada Kamis

    BMKG perkirakan mayoritas kota besar di RI hujan ringan pada Kamis

    logo BMKG

    BMKG perkirakan mayoritas kota besar di RI hujan ringan pada Kamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 10 April 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, sebagian besar kota besar di Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Kamis, seperti Jayapura, Surabaya, dan Jakarta.

    Dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis, prakirawan cuaca BMKG Zhenny Husna menyebutkan sejumlah cuaca signifikan untuk beberapa kota besar seperti di Medan yang berpotensi hujan petir, Jakarta berpotensi hujan ringan, Bandung berpotensi hujan sedang, Surabaya berpotensi hujan ringan, Makassar berpotensi udara kabur, dan Jayapura berpotensi hujan ringan.

    Untuk kota-kota besar lainnya, kata Zhenny, di Pulau Sumatra, diperkirakan berawan di Banda Aceh, hujan ringan di Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, serta terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Medan.

    “Diperkirakan secara umum hujan ringan di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta waspadai hujan disertai petir di Kota Pangkal Pinang,” katanya.

    Untuk Pulau Jawa, dia menuturkan, diperkirakan hujan ringan di Kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya, hujan sedang di Kota Serang dan Bandung, serta hujan disertai petir di Kota Yogyakarta.

    “Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan hujan ringan di Kota Denpasar dan Kupang, serta hujan sedang di Kota Mataram,” dia menambahkan.

    Adapun di Pulau Kalimantan, dia memperkirakan hujan ringan di Kota Pontianak dan Samarinda, serta mengingatkan untuk waspada akan potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    “Kemudian untuk Pulau Sulawesi, secara umum esok hari udara kabur di Kota Makassar, serta hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari,” katanya.

    Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Zhenny menyebut bahwa ada potensi hujan ringan di Kota Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

    “Perlu waspadai hujan disertai petir di Kota Nabire dan Merauke,” dia mengingatkan.

    Sumber : Antara

  • Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). “Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah,” tuturnya.

    Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merealokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal.

    “Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri,” kata Djoko.

    Djoko menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana impor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang sempat dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif impor baru AS.

    “Triwulan II [kebutuhan LNG] insyaallah aman. Nanti kita lihat triwulan III, IV, apakah perlu impor atau tidak. Jadi per 3 bulan [evaluasi],” kata Djoko.

  • DPR Minta MA hingga Kepolisian untuk Bertindak Basmi Dugaan Mafia Lahan di Batam – Halaman all

    DPR Minta MA hingga Kepolisian untuk Bertindak Basmi Dugaan Mafia Lahan di Batam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI meminta BP Batam, Mahkamah Agung, dan kepolisian segera menindaklanjuti permasalahan dugaan mafia lahan yang terjadi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

    Hal itu tertulis dalam surat edaran bernomor B/3238/PW.01/02/2025 yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 28 Februari 2025.

    Dalam surat itu, Dasco meminta agar BP Batam, Mahkamah Agung, serta aparat hukum terkait melaksanakan rekomendasi Komisi III untuk mengevaluasi soal pencabutan lahan dan perobohan Hotel Purajaya Batam.

    Komisi III DPR RI, saat RDPU dengan Kuasa Hukum Hotel Purajaya Batam pada 26 Februari 2024, meminta agar BP Batam serta aparat hukum terkait mengevaluasi atas pencabutan lahan dan perobohan bangunan Hotel Purajaya.

    “Pimpinan DPR RI meminta Saudara (Mahkamah Agung, BP Batam) untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis keterangan Dasco dalam surat tersebut.

    Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam sekaligus merupakan Direktur Utama Hotel Purajaya Rury Afriansyah membenarkan dan mengapresiasi surat yang dikeluarkan oleh DPR tersebut.

    “Saya sangat apresiasi dan berterima kasih atas surat rekomendasi yang dikeluarkan DPR dan Komisi III DPR RI tersebut,” kata Rury saat dimintai konfirmasi.

    Ia pun berharap Mahkamah Agung, BP Batam dan Kepolisian bisa menindaklanjuti surat dari DPR tersebut. 

    “Oleh karena itu saya dan masyarakat adat Melayu Batam meminta agar aparat hukum, Mahkamah Agung mengevaluasi segera terkait putusan dan perobohan Hotel Purajaya seperti dalam surat edaran pimpinan DPR tersebut,” pungkasnya.

    Rury juga berharap segera ada langkah penegakan hukum oleh pihak kepolisian terkait dugaan praktek melanggar hukum mafia lahan di Batam yang mengakibatkan dirobohkannya Hotel Purajaya, seperti tertulis dalam surat edaran pimpinan DPR diatas.

    Hotel Purajaya dikenal luas sebagai saksi sejarah berdirinya provinsi Kepulauan Riau. 

    Perobohannya mengundang keprihatinan banyak pihak termasuk masyarakat adat Melayu di Kota Batam serta provinsi Kepulauan Riau.

    Rury dan masyarakat adat Melayu Batam menuding ada campur tangan mafia lahan di Batam dalam perobohan Purajaya.

    Untuk itulah dalam berbagai kesempatan sejumlah kalangan di Batam termasuk tokoh masyarakat beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak DPR RI.

     

  • Waspada Defisit, RI Bakal Impor LNG? Ini Kata SKK Migas

    Waspada Defisit, RI Bakal Impor LNG? Ini Kata SKK Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan hingga saat ini Indonesia belum mengimpor liquefied natural gas (LNG) lantaran memaksimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan hingga saat ini Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan LNG untuk bulan April-Mei 2025 dari produksi dalam negeri.

    “Saat ini belum (impor). Kita kan belum pernah impor (LNG) kan. Kan untuk (permintaan LNG) April-Mei alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” ujarnya saat ditemui di sela acara Launching OLNG FEED Masela di Jakarta, Rabu (09/04/2025).

    Adapun, dia mengatakan Indonesia hingga saat ini masih akan memenuhi kebutuhan gas prioritas dari dalam negeri alias opsi impor hingga saat ini masih dievaluasi oleh pihaknya.

    “Kalau memang dibutuhkan nanti kita lihat sedang dievaluasi itu, sementara ini kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri,” tambahnya.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik pada 2024 tercatat mencapai 3.881 billion british thermal unit per day (bbtud). Jumlah tersebut turun 4,76% apabila dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 4.075 bbtud.

    Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk ekspor tercatat mencapai 1.905 bbutd. Angka tersebut naik 6,19% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.794 bbtud.

    “Nah 2024, domestik kita seperti ini sekarang. Jadi, antara ekspor dan domestik sekarang lebih banyak untuk domestik,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024, Senin (3/2/2025).

    Meskipun serapan gas saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Bahlil berencana untuk menyetop ekspor gas pipa ke Singapura dan mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut menyusul proyeksi kebutuhan gas domestik yang akan mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini yang ke Singapura ini ya? Ini yang cenderung kita akan mengalihkan ke Batam ya? Ini ekspor ke Singapura,” kata Bahlil.

    Berikut rincian serapan gas domestik pada 2024:

    – 1.473 bbtud (40%) untuk kebutuhan industri,

    – 707 bbtud (19%) untuk kelistrikan

    – 695 bbtud (19%) untuk LNG domestik

    – 690 bbtud (19%) untuk pupuk

    – 77 bbtud (2%) untuk LPG domestik

    – 15,48 bbtud untuk gas perkotaan (1%), dan 3,95 bbtud untuk bahan bakar gas.

    (haa/haa)

  • Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memanas usai Amerika Serikat (AS) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai pemicu pengenaan tarif resiprokal impor kepada produk Indonesia. Pemerintah RI pun berencana untuk merelaksasi aturan TKDN sebagai upaya negosiasi. 

    Hal ini makin disoroti lantaran Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membuat kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis. Menurut orang nomor satu di RI itu, jika TKDN dipaksakan, justru akan memicu penurunan daya saing industri.

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo di agenda Sarasehan Ekonom, Selasa (8/4/2025). 

    Merespons hal ini, kalangan ekonom pun menilai bahwa kebijakan TKDN yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional perlu dipertahankan. Namun, perlu ada penyesuaian dan reformulasi atas kebijakan tersebut. 

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, konsep TKDN cukup penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Sebab, TKDN disebut dapat mendorong investasi sektor baru dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

    “Mungkin kita harus mengubah strategi mengenai TKDN, kita tidak menghilangkan 100% tapi menyesuaikan dengan dinamika yang ada, tapi tetap bisa melindungi domestik, kalau menurut saya,” ujar Telisa kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Menurut Telisa, konsep dari TKDN yang juga untuk melindungi keamanan industri dalam negeri telah sesuai dengan World Trade Organization (WTO) dalam kerangkan sekuritas nasional. 

    Namun, dia pun membuka opsi untuk mengubah istilah TKDN dengan istilah yang lebih memberikan kesan perlindungan dan kemanan untuk industri. 

    “Mungkin namanya bisa kita kaitkan, bukan tingkat komponen dalam negeri, tapi misalkan, contribution to national security, jadi tetap ada perlindungan, karena itu tadi khawatirnya malah barang-barang impor,” ujarnya. 

    Pasalnya, di tengah memanasnya perang dagang global seperti yang terjadi saat ini, ada banyak negara-negara yang mencari pasar ekspor baru selain AS. Indonesia perlu perlindungan kuat dari potensi banjir impor. 

    “Memang TKDN-nya harus direformulasi, bukan dihilangkan, menyesuaikan dengan dinamika yang ada,” jelasnya. 

    Lebih spesifik, kasus TKDN yang baru-baru ini menjadi polemik yaitu komponen lokal dalam produk Apple sebagai syarat perdagangan di Indonesia. Pada Februari 2025, Apple akhirnya mendapatkan sertifikasi perpanjangan TKDN dari Kementerian Perindustrian RI. 

    Namun, untuk mendapatkan restu dari Indonesia, Apple harus melakukan negosiasi panjang selama kurang lebih 5 bulan. Hal ini lantaran Apple masih enggan untuk membangun fasilitas produksi perangkat di Indonesia, meskipun sudah ada komitmen pembangunan pabrik aksesoris Apple di Batam. 

    Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menerangkan bahwa regulasi TKDN secara keseluruhan merupakan kebijakan yang telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. 

    “Yang jadi persoalan kalau kita bicara Apple itu bermasalahnya di Permenperin 29/2017 itu ada tiga skema TKDN. Selama ini kan Apple sudah melakukan skema inovasi, menurut saya skema ini loop hole karena dari sisi perhitungan TKDN-nya juga belum jelas,” ujar Andry, dihubungi terpisah. 

    Dia pun tak heran ketika negosiasi terkait polemik Apple beberapa waktu lalu cukup alot lantaran raksasa teknologi tersebut tidak dapat menambah investasinya dengan skema inovasi karena perhitungan TKDN yang belum jelas. 

    Sementara itu, dari sisi pemerintah merasa bahwa perhitungan TKDN untuk Apple belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Andry, yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah regulasi perhitungan TKDN, bukan kebijakan TKDN secara keseluruhan. 

    “Dalam hal ini Apple sudah comply tetapi pemerintah tidak memenuhi juga sesuai Permenperin yang ada, dan Permenperin yang ada tidak di revisi jadi ini menurut saya lebih kepada dari pemerintahnya yang bermasalah,” tuturnya. 

    Dia pun membandingkan regulasi serupa TKDN di Amerika Serikat yang justru memberikan insentif tarif tertentu kepada pengguna komponen lokal AS untuk berdagang di negara tersebut. 

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News