Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa menjadi salah satu langkah besar dalam hidup kamu, terutama jika kamu sedang merencanakan untuk memiliki rumah pertama. Salah satu pilihan yang patut kamu pertimbangkan adalah KPR BTN Sejahtera, sebuah program pembiayaan rumah dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    KPR BTN Sejahtera menawarkan berbagai keuntungan yang dirancang untuk meringankan beban finansial kamu. Mulai dari suku bunga rendah, tenor panjang, hingga bantuan subsidi dari pemerintah melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Salah satu keunggulan program ini adalah bunga KPR BTN saat ini berkisar 5% tetap per tahun selama masa subsidi berlangsung, sesuai ketentuan program pemerintah.

    Proses pengajuan KPR BTN Sejahtera juga cukup praktis, meskipun tetap memerlukan kelengkapan dokumen dan verifikasi data dari pihak bank. Jika kamu bertanya-tanya soal berapa lama KPR BTN disetujui? Umumnya proses ini memakan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan survei lapangan dilakukan. Namun, lamanya proses juga bisa dipengaruhi oleh kondisi administratif dan hasil analisa kredit dari pihak bank.

    Untuk bisa mengakses fasilitas ini, kamu perlu memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selengkapnya, kamu bisa cek penjelasannya di bawah ini.

    Pengajuan KPR BTN Sejahtera Minimal Gaji Berapa? Ini Syarat dan Ketentuannya

    Syarat dan ketentuan lengkap untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera salah satunya yakni maksimal gaji. Berikut penjelasannya:

    Kamu harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Usia kamu minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak boleh melebihi 65 tahun saat kredit berakhir. Jika kamu berdomisili di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bali, NTB, atau NTT, maka batas penghasilan maksimal untuk yang belum menikah adalah Rp7.000.000 per bulan, sedangkan yang sudah menikah adalah Rp8.000.000 per bulan. Sementara itu, bagi kamu yang tinggal di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, batas penghasilan maksimal adalah Rp7.500.000 untuk yang belum menikah dan Rp10.000.000 bagi yang sudah menikah. Kamu dan pasangan (jika sudah menikah) belum pernah memiliki rumah sendiri. Seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan KPR BTN Sejahtera FLPP wajib kamu lengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Baik kamu maupun pasangan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk KPR subsidi ataupun pembiayaan rumah swadaya sebelumnya.
    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera

    Berikut langkah-langkah untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera:

    Cari lokasi rumah yang diinginkan melalui berbagai saluran, seperti BTN Properti, Kantor Cabang BTN, pameran properti, dan lainnya. Siapkan semua dokumen yang diperlukan serta formulir aplikasi kredit untuk mengajukan permohonan. BTN akan melakukan pemrosesan berkas permohonan dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta melakukan verifikasi dan analisa data. Kamu dapat mengunduh aplikasi SiKasep untuk mengajukan pembelian KPR Subsidi secara lebih mudah. Siapkan dana yang cukup di Tabungan BTN apabila permohonan KPR disetujui. Setelah itu, lakukan akad kredit untuk melanjutkan proses pengajuan. Proses pencairan kredit akan dilakukan setelah akad kredit selesai dan disetujui. Ini Dokumen Pengajuan yang Dibutuhkan

    Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera ada 2 jenis, yakni Fixed Income atau pendapatan tetap dan Non-Fixed Income atau pendapatan yang tidak tetap setiap bulannya. Simak penjelasan dokumen-dokumen untuk kedua jenis pendapatan ini:

    Formulir aplikasi kredit lengkap dengan pas foto terbaru dari pemohon dan pasangan. Kedua jenis pengajuan membutuhkan dokumen ini. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan yang terdaftar di Dukcapil. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru yang terdaftar di Dukcapil. Harus disertakan dalam kedua jenis pengajuan. Fotokopi Surat Nikah atau Cerai. Diperlukan bagi keduanya. Fotokopi NPWP. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan. Wajib untuk pengajuan Fixed Income, tetapi tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Surat Keterangan Kerja. Dibutuhkan dalam pengajuan Fixed Income, namun tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (kecuali jika penghasilan di bawah PTKP). Dibutuhkan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi rekening koran atau tabungan. Diperlukan dalam kedua jenis pengajuan. Surat Penawaran Rumah (SPR) dari Developer. Harus disertakan dalam pengajuan Fixed Income dan Non-Fixed Income. Surat Pernyataan Pemohon KPR Bersubsidi yang ditandatangani oleh pemohon dan pasangan. Dibutuhkan untuk keduanya. Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Fotokopi dokumen perizinan usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Catatan keuangan usaha dan/atau fotokopi rekening koran buku tabungan keuangan usaha. Diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Dokumen informasi usaha (foto, alamat, waktu operasional, denah lokasi, dan titik koordinat lokasi usaha). Harus disertakan dalam pengajuan Non-Fixed Income.

    Dengan memahami syarat-syarat, dokumen yang harus disiapkan serta cara pengajuannya, kamu bisa dengan mudah mempersiapkan diri dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Sabtu 12 April 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Sabtu 12 April 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Sabtu 12 April 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan April 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Sabtu 12 April 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini Sabtu 12 April 2025 : Siang ini Hujan Ringan Regional 12 April 2025

    Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini Sabtu 12 April 2025 : Siang ini Hujan Ringan Regional 12 April 2025

    Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini Sabtu 12 April 2025 : Siang ini Hujan Ringan
    Penulis
    Batam, KOMPAS.com
    – Halaman ini memuat informasi
    prakiraan cuaca
    Batam, Kepulauan Riau, untuk hari ini Sabtu 12 April 2025.
    Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Batam. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
    Prakiraan Cuaca
    Batam Hari Ini Per Jam
    Sabtu 12 April 2025
    Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
    Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG.
    Prakiraan cuaca
    dilakukan oleh seorang
    forecaster
    (prakirawan cuaca)
    Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model
    Numerical Weather Prediction
    (NWP).
    Catatan Redaksi:
    Data prakiraan cuaca harian bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung update dari BMKG. Prakiraan cuaca di Jakarta bisa berbeda di masing-masing wilayah administrasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo ungkap strateginya kelola ketegangan di Laut China Selatan

    Prabowo ungkap strateginya kelola ketegangan di Laut China Selatan

    Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan…,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap strateginya mengelola ketegangan di Laut China Selatan, perairan sengketa yang saat ini diperebutkan oleh beberapa negara ASEAN dan China.

    Dalam sesi ADF Talks, Antalya Diplomacy Forum, di Kota Antalya, Turki, Jumat, Presiden membagikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyepakati batas-batas zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan dengan Vietnam.

    “Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan. Saya juga telah mengusulkan kepada sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia (Anwar Ibrahim) untuk menyelesaikan isu yang masih tertunda antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan moderator dalam sesi ADF Talks di Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

    Presiden menilai ketegangan di kawasan saat ini salah satunya bersumber dari persoalan batas-batas wilayah dan tumpang tindih klaim di Laut China Selatan.

    Persoalan itu, menurut Prabowo, merupakan warisan dari negara-negara kolonial dan imperialis yang pernah menjajah mayoritas negara di Asia Tenggara.

    “Warisan dari penjajahan selama berabad-abad itu masih tersisa seperti batas-batas wilayah yang belum jelas, dan lain sebagainya. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” kata Prabowo.

    Bagi Presiden Prabowo, kunci utama dalam mengelola ketegangan di kawasan, termasuk di Laut China Selatan, ialah prinsip saling menghormati dan kolaborasi. Prinsip dan langkah itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.

    Indonesia saat ini bukan bagian dari negara yang bersengketa dengan China untuk klaim wilayah di Laut China Selatan. Walaupun demikian, China saat ini mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan 10 garis putus-putusnya (10-dash line). Klaim terbaru 10 dash line China itu juga mencakup wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan ZEE Indonesia.

    “China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Jadi, saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian mengajak Xi untuk mendata jumlah kapal-kapal China yang melaut dekat ZEE Indonesia, dan kapal-kapal Indonesia sehingga dua negara dapat menetapkan aturan-aturan bersama yang bermanfaat untuk kedua belah pihak dalam kerangka hukum internasional. Aturan-aturan bersama itu juga ditetapkan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan.

    “Mari kita buat sistem perizinan agar semua pihak mendapatkan manfaat. Saya katakan kepada semua, 100 persen dari 0 (nol) tetaplah 0. Jadi, lebih baik kita bekerja sama sambil menunggu penyelesaian, dan Presiden Xi menyetujui hal ini dengan cepat,” kata Prabowo.

    Presiden kemudian menyebut dirinya juga menawarkan pengembangan bersama serupa kepada Malaysia dan Vietnam.

    “Inilah pendekatan saya. Mari kita bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Tiap bangsa, tiap negara, tiap agama di dunia menghendaki hal yang sama, kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Semua orang menghendaki hal yang paling mendasar, kemakmuran, dan tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.

    BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “TPK Februari 2025 mencapai 47,21% atau turun baik bulanan maupun tahunan sebesar 1,17% MtM dan 2,24% YoY,” kata Habibullah dalam konferensi pers, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Daerah Khusus Jakarta sebesar 59,07%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

    Secara kumulatif Januari-Februari 2025, TPK hotel bintang mencapai 47,83% atau turun 0,26 poin dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Februari 2025 mencapai 23,17%. TPK hotel nonbintang tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 44,51% pada Februari 2025, diikuti Bali 36,35% dan Kepulauan Riau 31.73%. 

    BPS mencatat, TPK hotel nonbintang terendah terjadi di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 10,55%.

    Dibandingkan tahun  sebelumnya, TPK hotel nonbintang di Indonesia turun 3,10 poin. Bila dibandingkan Januari 2025, TPK hotel nonbintang juga turun sebesar 1,22 poin dari sebelumnya 24,39%.

    Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel nonbintang mencapai 23,81% atau turun 1,63 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Adapun, berdasarkan klasifikasi bintang dari Januari ke Februari 2025, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan TPK.

    Masih merujuk data BPS, hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2, dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin. Hotel bintang 3 turun tipis sebesar 0,23 poin.

    Secara kumulatif, TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% pada Januari-Februari 2025 atau turun 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi laporan Perkembangan Januari-Februari 2025 BPS.

    Dampak Efisiensi

    Sementara itu, dampak dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai dirasakan oleh industri perhotelan. Tercatat pada akhir Maret 2025, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat berhenti beroperasi.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Posko RAFI catat penggunaan EV naik 460 persen pada Lebaran 2025

    Posko RAFI catat penggunaan EV naik 460 persen pada Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Posko Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1446 H sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) roda empat pada Lebaran 2025 naik 460 persen dibandingkan dengan 2024.

    “Penggunaan kendaraan listrik, roda empat untuk mudik selama RAFI ini mencapai 19.852 unit atau meningkat 460 persen dibanding tahun lalu,” ucap Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Sentot Harijady dalam penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat.

    Pada 2024, penggunaan EV roda empat sebanyak 4.314 unit, di mana penggunaan EV tertinggi terdapat di DKI Jakarta, sedangkan penggunaan terendah di Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku Utara.

    Adapun jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) selama periode siaga RAFI 2025 sejumlah 3.558 unit atau meningkat 274 persen dibandingkan periode siaga RAFI 2024 yang mencapai 1.299 unit.

    Jumlah SPKLU tertinggi terdapat di DKI Jakarta, sedangkan jumlah terendah di Kepulauan Riau.

    Transaksi di SPKLU meningkat 490 persen, yakni 17.192 transaksi pada ruas tol dan 66.596 transaksi pada ruas nontol. Pertumbuhan charging listrik tercatat sebesar 2.029.889 kWh, naik 581 persen apabila dibandingkan dengan periode siaga RAFI 2024.

    “Jumlah transaksi tertinggi di tol Jakarta-Cikampek, yaitu 994 kali,” kata Sentot.

    Selaras dengan peningkatan pengguna EV, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada periode Lebaran 2025 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Lebaran 2024.

    “Konsumsi BBM kenapa turun, salah satunya naiknya (kendaraan) listrik,” ucap Dadan dalam kesempatan yang sama.

    Selain diakibatkan oleh peningkatan kendaraan listrik, Dadan juga menyampaikan bahwa penurunan konsumsi BBM pada Lebaran 2025 juga disebabkan oleh penurunan jumlah pemudik pada 2025 apabila dibandingkan dengan 2024.

    “Yang kami temukan bahwa jumlah pemudik sekarang dibandingkan tahun lalu itu kan turun. Jadi, kemungkinan ada korelasinya,” kata Dadan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    Batam (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) optimis untuk melampaui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari tahun sebelumnya dengan capaian hingga 11 April 2025 ini sebanyak 202.583 pelaporan.

    Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim mengatakan bahwa angka ini menurun sekitar 2,75 persen dibandingkan pelaporan pada tahun 2024 yang mencapai 208.592 SPT.

    “Secara akumulatif terjadi penurunan, tetapi untuk pelayanan di beberapa kantor pajak kami juga melihat ada peningkatan. KPP Pratama Tanjungpinang mencatat kenaikan pelaporan sebesar 1,06 persen, dan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun naik 10,15 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Hari ini merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Namun untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan masih dapat dilakukan hingga 30 April 2025, baik untuk SPT Tahunan 1771 maupun 1771 USD.

    Imanul optimistis target pelaporan akan tercapai menjelang akhir bulan, mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memudahkan pelayanan, termasuk pembukaan layanan pada akhir pekan.

    “Banyak upaya kami di seluruh Kepri untuk mendekatkan masyarakat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seperti membuka dua pojok pajak di Kota Batam dalam pusat perbelanjaan seperti Grand Batam Mall,” katanya.

    Di luar Batam, DJP Kepri juga memiliki KPP Pratama di Tanjungpinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, serta KP2KP Dabo Singkep Lingga, Tanjung Batu Karimun dan Ranai Natuna.

    Melalui layanan yang tersedia, DJP Kepri berharap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan menghindari sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan.

    DJP Kepri terus mengajak masyarakat untuk tertib administrasi pajak dan memanfaatkan berbagai saluran pelaporan yang telah disediakan, baik secara daring melalui e-Filing maupun secara langsung di kantor pelayanan terdekat.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke provinsi tersebut pada 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menyatakan sejak 2024, Pemprov Kepri sudah mendorong relaksasi visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Tahun lalu kami berhasil mendapatkan dua skema baru, yakni akses masuk untuk pemegang permanent resident (PR) Singapura dan visa pendek dengan tarif Rp250 ribu. Ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, Pemprov Kepri kini mengusulkan agar warga negara asing yang tinggal, bekerja, dan belajar di Singapura juga diberikan kebijakan bebas visa untuk masuk ke Kepri.

    Usulan tersebut telah diajukan ke pihak pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan, dan mendapat respons positif.

    “Sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Harapannya tahun ini bisa terealisasi, dengan nama dan bentuk yang mungkin berbeda, seperti student pass, independent pass, atau lainnya. Yang penting adalah kemudahan akses itu hadir untuk Kepri,” kata Guntur.

    Menurutnya, posisi geografis Kepri yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini layak mendapatkan kebijakan khusus.

    Terbukti, pada akhir 2024, dengan adanya fasilitas bebas visa PR dan visa pendek, angka kunjungan wisatawan meningkat drastis.

    “Target kami di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1,47 juta wisman dan wisnus, namun realisasinya hampir menyentuh 1,7 juta kunjungan. Ini berkat stimulus pusat dan kerja sama daerah dalam memudahkan akses masuk ke Kepri,” tambahnya.

    Selain kebijakan visa, Pemprov Kepri juga akan terus mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan modern.

    “Jika akses dimudahkan, hal lain juga kami upayakan seperti untuk akses telekomunikasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas, mengoperasikan autogate di pintu-pintu masuk dan pembayaran digital. Kami kemas program ini dalam inisiatif Kepri Easy Access,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerbangan di Bandara Jambi Sempat Terganggu gegara Landasan Bermasalah

    Penerbangan di Bandara Jambi Sempat Terganggu gegara Landasan Bermasalah

    Jakarta –

    Insiden lendutan atau lengkungan di landasan pacu Bandara Sultan Thaha Jambi mengakibatkan sejumlah pesawat yang seharusnya terbang terpaksa harus delay. Bahkan, sejumlah pesawat yang hendak mendarat ke Bandara Sultan Thaha terpaksa dialihkan ke Palembang dan Batam.

    “Iya ada beberapa pesawat yang dialihkan sementara ke Bandara Palembang dan Batam,” kata Executive General Manager (EGM) Bandara Sultan Thaha Saifudin Jambi, Ardon Mabrun dilansir detikSumbagsel, Kamis (10/4/2025).

    Lendutan atau perubahan bentuk landasan pacu di Bandara Jambi itu dinyatakan Ardon akibat dari cuaca panas. Selain pesawat Lion Air JT 603 rute Jambi-Jakarta yang mengalami gangguan penerbangan, banyak penumpang di pesawat lain juga mengalami penundaan terbang.

    “Sekarang sudah semua aktif kembali, semua penerbangan baik dari Jambi dan penerbangan dari Palembang-Batam serta dari Jakarta menuju Jambi juga sudah terbang ke Jambi,” ucap Ardon.

    Sementara itu, pihak manajemen Lion Air ikut menanggapi soal gagalnya penerbangan pesawat JT 603 rute Jambi-Jakarta di Bandara Sultan Thaha Jambi. Manajemen Lion Air membantah adanya kerusakan dari pesawat itu bahkan isu miring soal melelehnya ban pesawat tersebut.

    (rdp/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dugaan Korupsi Dermaga Utara Batu Ampar, Polda Kepri Periksa Mantan Wali Kota Batam

    Dugaan Korupsi Dermaga Utara Batu Ampar, Polda Kepri Periksa Mantan Wali Kota Batam

    Liputan6.com, Batam – Mantan wali kota yang juga bekas Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menjalani pemeriksaan tahap pertama oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kepri, Kamis 10 April 2025.

    Kedatangan Muhammad Rudi di Mapolda Kepri memenuhi undangan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri untuk dimintai keterangan sebagai Kepala BP Batam terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi pembangunan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

    Direktur Krimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Mangombo Simamora, mengatakan Rudi memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

    “Kami mintai keterangan terkait proyek Dermaga Utara Batu Ampar. Pemeriksaan masih sebatas sejauh mana yang bersangkutan mengetahui soal itu,” ujar Silvester kepada Liputan6.com saat ditemui di Gedung Reskrimsus Polda Kepri.

    Silvester belum membeberkan detail materi pemeriksaan, termasuk soal potensi kerugian negara. Namun ia menegaskan bahwa proses ini masih dalam tahap penyelidikan awal, dan pemanggilan terhadap Rudi merupakan yang pertama.

    “Masih berkaitan dengan tupoksinya, seberapa besar dia mengetahui informasi tersebut,” ucapnya.

    Diketahui, pemeriksaan terhadap Rudi menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Batu Ampar.

    Sebelumnya, pada Rabu 19 Maret 2025, penyidik Tipikor telah menggeledah ruang Pusat Perencanaan Strategis BP Batam. Dari lokasi tersebut, polisi menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut.

     

    Berkah, Kursi Roda untuk Nenek Lumpuh