Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • KKP segel pembangunan terminal khusus dan reklamasi ilegal di Kepri

    KKP segel pembangunan terminal khusus dan reklamasi ilegal di Kepri

    Tidak ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPRL), dan izin reklamasinya, jadi kita lakukan tindakan penghentian sementara berupa penyegelan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, berupa kegiatan pembangunan terminal khusus (tersus) dan reklamasi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

    Penyegelan dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terindikasi telah menyebabkan kerusakan ekologi dan lingkungan sekitar, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    Kegiatan pembangunan terminal khusus yang ada di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga tersebut juga dianggap mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif.

    “Tidak ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPRL), dan izin reklamasinya, jadi kita lakukan tindakan penghentian sementara berupa penyegelan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ipunk mengatakan, indikasi pelanggaran ini ditemukan pada saat tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSKDP Batam melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan PT. TBJ di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

    Sementara itu, Kepala Pangkalan PSKDP Batam Semuel Sandi Rundupadang, menyampaikan bahwa atas pelanggaran yang dilakukan PT. TBJ, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penghentian sementara kegiatan dan pemasangan plang penghentian kegiatan dan garis Polsus PWP3K terhadap area reklamasi dengan disaksikan oleh penanggung jawab usaha.

    “Kami melakukan penyegelan terhadap lahan reklamasi seluas 0,05 hektar. Selanjutnya akan dilakukan analisa dan proses hukum lebih lanjut untuk pengenaan sanksi administratif dengan potensi berupa denda administratif,” kata Semuel.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau semua pihak yang berkegiatan menetap di ruang laut untuk ikut aturan dengan lebih dulu mengantongi KKPRL.

    Izin dasar ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang akan dilakukan tidak mengancam kelestarian ekosistem, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di ruang laut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Daftar Isi

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Cibitung, CNBC Indonesia – Pekerja di industri media jadi salah satu yang mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah. Sekarang terdapat 124 karyawan industri media yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Pemerintah menyiapkan kuota 2.000 rumah untuk wartawan. Dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan.

    “Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) menjadi 3.000,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Program Rumah Untuk Karyawan Industri Media, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengatakan masih banyak wartawan yang belum mendapatkan rumah layak. Untuk itu negara hadir untuk bisa memberikan rumah bersubsidi.

    “Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu, 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” jelasnya.

    Meutya yang juga mantan wartawan menjelaskan pekerjaan itu memiliki kewajiban menjaga demokrasi. Namun di sisi lain kadang melupakan memenuhi kewajiban pribadinya, seperti memiliki hunian yang layak.

    Jadi kewajiban-kewajiban terhadap keluarga pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa Atas nama kepentingan umum. atas nama semangat menulis yang baik. Atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasiz

    Karena itu Ketika Pak Ara melepon saya Kurang lebih sebulan lalu Atau tempatnya kurang dari sebulan lalu, Saya sangat bergembira hati Dan langsung menyampaikan ke Pak WamenKita ditawari oleh Menteri Perumahan Untuk juga partisipasi Kita ini artinya karena kami juga ada wartawan Teman-teman wartawan Diminta berpartisipasi dalam rumah subsidi pemerintah.

    Pemerintah sendiri mengalokasikan ribuan rumah bersubsidi untuk para pekerja media. Program ini juga dirasa tepat karena negara hadir untuk keberpihakan pada mereka.

    “Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) didetilkan. Dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki Rumah yang layak,” jelasnya.

    Penerima rumah bersubsidi harus memenuhi persyaratan, salah satunya jumlah pemasukkan per bulan. Ini dibagi dalam beberapa zona berdasarkan daerah.

    Berikut rinciannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025:

    Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)
    Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Umum
    Tidak kawin Rp 8,5 juta
    Kawin Rp 10 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 10 juta

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Umum
    Tidak kawin Rp 9 juta
    Kawin Rp 11 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 11 juta

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Umum
    Tidak kawin Rp 10,5 juta
    Kawin Rp 12 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 12 juta

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Umum
    Tidak kawin Rp 12 juta
    Kawin Rp 14 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 14 juta

    (npb/wur)

  • Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan mengkaji usulan moratorium ekspor kelapa saat lonjakan harga hingga ketersediaan di pasar dalam negeri. Usulan moratorium itu sebelumnya diajukan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) untuk menekan harga kelapa dan pasokan dalam negeri yang menipis.

    HIPKI meminta pemerintah melakukan penghentian sementara ekspor kelapa selama enam bulan. Airlangga bilang, moratorium ekspor kelapa itu juga turut digaungkan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yakni Kepulauan Riau (Kepri).

    “Ya nanti kami lihat, tadi ada dari Kepri dari Riau, Gubernur beserta seluruh bupati dan walikota salah satunya juga menanyakan hal tersebut,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengusulkan pemungutan ekspor, imbas harga kelapa yang melonjak di pasar dalam negeri sejak beberapa waktu belakangan. “Kami mengusulkan ada pungutan ekspor,” kata Budi Santoso usai menghadiri Rakortas Permendag 8 Tahun 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    Nantinya kata Mendag Budi, aturan pungutan ekspor akan dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai bea keluar pungutan negara atas komoditas kelapa. “Nggak perlu Permendag, itu PMK. Sudah kita sampaikan,” tegas dia.

    Adapun sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk mendukung industri pengolahan kelapa di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan baku.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika sebagai respons terhadap masalah pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa di dalam negeri yang menyebabkan penurunan produktivitas dan utilitas.

    “Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja. Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Putu beberapa waktu lalu.

    Kebijakan lain yang diusulkan oleh Kemenperin, antara lain pengenaan Pungutan Ekspor kelapa bulat dan produk turunannya, serta penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri.

    “Langkah mitigasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang telah semakin melambung di dalam negeri,” ungkap Putu.

    Kemenperin juga mengusulkan agar dana hasil Pungutan Ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang manfaatnya dikembalikan kepada petani untuk menjaga kesejahteraan petani.

    “Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” sebut Putu.

     

  • Polresta Barelang Reka Ulang Kasus Pembunuhan Pegawai Honorer Batam

    Polresta Barelang Reka Ulang Kasus Pembunuhan Pegawai Honorer Batam

    BATAM – Unit Reskrim Polsek Sekupang, Polresta Barelang melaksanakan reka ulang kasus pembunuhan berencana dilakukan oleh pegawai honorer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Rekonstruksi atau reka ulang tersebut dipimpin langsung Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin, didampingi Kasatreskrim AKP Debby Tri Andrestian, Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, jaksa penuntut umum dan pengacara.

    Dalam reka ulang yang digelar di kntor DCKTR Kota Batam itu, hadir tersangka FK (26) yang memperagakan 38 adegan. Untuk korban dan saksi-saksi reka ulang diperagakan oleh penyidik.

    “Dari 38 adegan yang diperagakan, pada adegan ke 29 tersangka melukai korban di bagian leher sebanyak tiga kali,” kata Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin dilansir ANTARA, Senin, 5 Mei.

    Dalam reka adegan itu, diawali saat tersangka berangkat kerja ke Kantor DCKTR di Sekupang pukul 07.00 WIB. Kemudian pukul 09.00 WIB, tersangka pulang ke kosannya di Jalan Kartini 6 untuk berganti baju dari pakaian dinas ke pakaian kaos.

    Pelaku juga memperagakan adegan saat membeli sebilah pisau di salah satu toserba di wilayah Tiban Centre. Kemudian tersangka kembali lagi ke kantor sekitar pukul 10.00 WIB.

    Sekitar pukul 11.20 WIB, tersangka menemui korban yang sedang duduk di belakang kantor DCKTR bersama lima saksi. Salah satunya saksi Habib yang mengetahui kejadian.

    “Saksi Habib melapor kepada pelapor berinisial RK usia 33 tahun, bahwa korban HR ditikam oleh tersangka,” kata Zaenal.

     

    Sebelum melukai korban, tersangka sempat bersalaman dengan korban dan meminta maaf karena masih suasana Idul Fitri. Setelah itu, tersangka bergerak ke arah belakang korban dan melukai korban menggunakan tangan kirinya.

    Setelah tersangka melukai korban, saksi Habib dan lima rekannya menarik tangan tersangka lalu melepaskan pisau yang ditangannya dan membawa korban ke RS Otorita Batam. Nyawa korban tidak berhasil diselamatkan, dinyatakan meninggal akibat luka yang menyebabkan kehabisan darah.

    Pada penyidikan perkara ini, penyidik menyita 17 barang bukti, di antaranya pisau yang digunakan tersangka, dan pakaian.

    Tindakan tersangka dilakukan atas dasar sakit hati dengan korban yang kerap membully selama bekerja sebagai pegawai honorer di dinas tersebut sejak 2022.

    Terpisah, Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom menyebut reka ulang ini merupakan salah satu langkah penyidikan untuk membuat terang perkara.

    Setelah reka ulang, pihaknya segera melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan tahap satu kepada jaksa penuntut umum (JPU).

    “Kami segera melengkapi berkas perkara setelah rekonstruksi ini supaya bisa segera ditahap satukan,” kata Benhurn.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)?

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Selasa (6/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Prakiraan Cuaca Kota Batam Hari Ini 6 Mei 2025

    Prakiraan Cuaca Kota Batam Hari Ini 6 Mei 2025

    Liputan6.com, Bandung – Cuaca di Kota Batam pada bulan Mei belakangan ini menunjukkan ketidakmenentuan yang cukup signifikan. Kota yang berada di wilayah Kepulauan Riau ini dikenal memiliki iklim tropis dengan pengaruh kuat dari laut sekitarnya.

    Hal tersebut membuat cuaca di Batam kerap berubah secara tiba-tiba dari cerah menjadi hujan deras dalam waktu singkat. Fenomena ini tentu menjadi perhatian bagi warga maupun pelaku industri yang mendominasi kegiatan ekonomi di Batam.

    Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu sering kali berdampak pada aktivitas harian masyarakat khususnya yang berhubungan dengan transportasi laut, pelabuhan, dan pekerjaan di luar ruangan.

    Hujan lebat atau angin kencang yang datang tiba-tiba bisa mengganggu jadwal kerja, perjalanan laut, maupun aktivitas logistik yang sangat vital di Batam. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan cuaca menjadi sangat penting.

    Melansir dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejumlah wilayah di Kota Batam pada hari ini diprediksi berawan. Misalnya saja, di Kecamatan Batam Kota diprediksi berawan dengan intensitas suhu 26 hingga 32 derajat Celsius.

  • Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan Megapolitan 5 Mei 2025

    Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan Megapolitan 5 Mei 2025

    Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau
    (Kepri) melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (
    Pokmaswas
    ) untuk memperkuat pengawasan laut di kawasan timur
    Pulau Bintan
    yang rawan pencemaran dan pelanggaran aktivitas perairan.
    Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
    Oleh karena itu, Pokmaswas disebut sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut di perairan timur Pulau Bintan.
    “Pokmaswas ini menjadi bagian garda terdepan untuk lautan yang ada di provinsi Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, Kepri, Senin (5/5/2025).
    Menurut Nyanyang, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah pesisir sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah laut Kepri dan terbatasnya pengawasan dari instansi pemerintah.
    Selain itu, berbagai wilayah di Kepri, di antaranya bagian timur, barat, dan utara memiliki permasalahan tersendiri, ada yang rawan pencemaran dan ada pula yang rawan pelanggaran oleh kapal-kapal.
    Salah satu masalah yang sering terjadi di perairan Timur Bintan adalah tumpahan minyak dan limbah B3.
    “Kadang-kadang kita yang di daerah Timur kalau sudah angin Utara bulan Oktober, November, Desember, Januari, anginnya sangat kuat, maka suka ada tumpahan-tumpahan yang buang minyak, yang buang oli, yang buang limbah B3,” kata Nyanyang.
    Karena itu, menurut Nyanyang, pembentukan Pokmaswas menjadi penting untuk membantu Pemerintah Kepri dalam mengawasi permasalahan tersebut.
    Sementara itu, Fisheries and Aquaculture Program Manajer Konservasi Indonesia (KI), Burhanuddin, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
    Ia menekankan posisi strategis Kepri sebagai beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia sehingga pengelolaan wilayah lautnya menjadi sangat penting.
    “Ini merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis untuk bisa kita tetapkan sebagai salah satu wilayah konservasi. Maka dari itu, peran dari pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, lembaga penelitian atau universitas yang ada di sini selayaknya sudah harus bekerja sama,” kata Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah pada Senin menguat jadi Rp16.431 per dolar AS

    Rupiah pada Senin menguat jadi Rp16.431 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/pri.

    Rupiah pada Senin menguat jadi Rp16.431 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin pagi di Jakarta, menguat sebesar 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.431 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.438 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • 7 Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Hari Raya Waisak di Indonesia – Halaman all

    7 Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Hari Raya Waisak di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebentar lagi, tepatnya pada 12 Mei 2025, masyarakat Indonesia akan menikmati hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. 

    Momen ini tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat umum untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. 

    Libur Waisak bisa dimanfaatkan untuk berwisata, baik untuk sekadar melepas penat maupun memperkaya pengalaman budaya dan spiritual. 

    Berikut beberapa destinasi wisata menarik yang bisa Anda kunjungi saat libur Waisak nanti:

    1. Candi Borobudur 

    Candi Borobudur setiap tahunnya menjadi pusat utama perayaan Hari Raya Waisak Nasional, termasuk pada perayaan Waisak Nasional ke-2569 BE tahun ini.

    Perayaan Waisak di Candi Borobudur selalu berlangsung dengan meriah sekaligus penuh kekhidmatan. 

    Bahkan, rangkaian acaranya telah dimulai sejak awal Mei 2024.

    Puncak perayaan ditandai dengan pelepasan ribuan lampion yang menghiasi langit malam di sekitar candi, menciptakan pemandangan spektakuler yang menjadi daya tarik wisata tersendiri.

    2. Candi Mendut

    Selain Candi Borobudur, Candi Mendut juga menjadi salah satu pusat pelaksanaan rangkaian perayaan Hari Raya Waisak Nasional.

    Terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, lokasi candi ini hanya berjarak sekitar 4,5 kilometer dari Candi Borobudur.

    Puncak acara di Candi Mendut berupa kirab suci, di mana umat Buddha berjalan kaki menuju Candi Borobudur. 

    Dalam prosesi ini, para biksu akan memercikkan air suci serta menebarkan kelopak bunga mawar putih kepada umat dan warga yang berada di sepanjang jalur kirab.

    3. Maha Vihara Mojopahit 

    Salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik untuk merayakan Hari Raya Waisak adalah Maha Vihara Mojopahit.

    Vihara ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dan memiliki Patung Buddha Tidur terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter.

    Patung raksasa ini menggambarkan wafatnya Siddharta Gautama dan dibangun menghadap ke arah selatan, sesuai dengan kiblat umat Buddha. 

    Keindahan patung semakin menonjol berkat lapisan cat berwarna kuning keemasan, serta relief yang menggambarkan perjalanan ajaran Buddha tentang dharma dan hukum sebab-akibat (karma).

    4. Klenteng Kwan Sing Bio 

    Berada di Jalan Martadinata No. 1, Karangsari, Tuban, Jawa Timur, Klenteng Kwan Sing Bio menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi pada libur Hari Raya Waisak.

    Klenteng ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan luas area sekitar 4 hingga 5 hektare.

    Salah satu ciri khas unik klenteng ini adalah keberadaan ornamen kepiting raksasa yang menghiasi gerbang utama. 

    Selain itu, terdapat pula patung Dewa Kwan Sing Tee Koen setinggi 30 meter yang tercatat sebagai patung panglima perang tertinggi di Asia Tenggara menurut Museum Rekor Indonesia (MURI).

    5. Vihara Ksitigarbha Bodhisattva

    Di Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Asia Afrika KM 14, Tanjung Pinang, terdapat destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi saat libur Waisak, yakni Vihara Ksitigarbha Bodhisattva, yang lebih dikenal sebagai Vihara Seribu Patung.

    Meski secara jumlah total hanya memiliki sekitar 580 patung, masyarakat setempat tetap menjulukinya sebagai Vihara Seribu Patung.

    Patung-patung tersebut memiliki tinggi bervariasi antara 1,7 hingga 2 meter, dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda, sehingga sering disebut sebagai “thousand faces of Buddha”.

    6. Candi Muaro Jambi 

    Tidak hanya Pulau Jawa yang memiliki situs candi bersejarah, di Pulau Sumatra juga terdapat Candi Muaro Jambi yang menarik untuk dikunjungi dalam rangka merayakan Waisak.

    Candi ini merupakan hasil perpaduan budaya Hindu dan Buddha. 

    Berdasarkan catatan sejarah, Candi Muaro Jambi dahulu berfungsi sebagai pusat peribadatan dan tempat belajar agama Buddha, sebagaimana ditunjukkan oleh corak buddhisme serta penemuan aksara Jawa Kuno pada struktur candi.

    Menariknya, menurut Travelnatic Magazine Vol. 2, kawasan Candi Muaro Jambi memiliki luas mencapai 155.269,58 hektare, sekitar sepuluh kali lipat lebih besar dibanding kawasan situs Borobudur. 

    Di kompleks ini terdapat 11 candi utama, sementara diperkirakan masih ada sekitar 82 reruntuhan yang belum digali. 

    7. Pulau Kemaro 

    Di Sumatra, tepatnya di Palembang, terdapat destinasi menarik lainnya untuk merayakan Waisak, yakni Pulau Kemaro.

    Berjarak sekitar 6 kilometer dari Jembatan Ampera, Pulau Kemaro dikenal memiliki Klenteng Hok Tjing Rio dan pagoda sembilan lantai yang berdiri megah di tengah pulau.

    Selain itu, pulau ini juga memiliki makam Tan Bun An (seorang pangeran) dan Siti Fatimah (seorang putri) yang terletak berdampingan. 

    Kisah cinta mereka menjadi legenda yang melatarbelakangi terbentuknya Pulau Kemaro.

    (Tribunnews.com/Widya)

  • BNN Ungkap Ada 3,3 Juta Warga Pemakai Narkoba di 2023, Perputaran Uang Capai Rp500 Triliun – Page 3

    BNN Ungkap Ada 3,3 Juta Warga Pemakai Narkoba di 2023, Perputaran Uang Capai Rp500 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom, mengungkapkan angka penyalahgunaan atau pemakai narkoba di RI pada 2023 mencapai 3,3 juta orang. Di mana menurut dia, mayoritas pemakai adalah usia produktif.

    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Angka prevalensi di Indonesia berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73% atau sebanyak 3,33 juta orang. Yang berusia 15 sampai 64 tahun mayoritas penyalahgunaan narkoba dari kalangan penduduk usia produktif yakni usia 15 sampai 49 tahun,” kata Martinus.

    Dia pun menuturkan, jumlah perputaran uang dari penggunaan narkoba tersebut mencapai Rp 500 Triliun. Ia juga membeberkan 5 provinsi dengan jumlah pemakai terbanyak.

    “Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 menunjukkan 5 provinsi tertinggi angka prevalensi yaitu Sumatera Utara sebesar 6,5%, Sumatera Selatan sebesar 5% DKI Jakarta sebesar 3,3%, Sulawesi Tengah sebesar 2,8% Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,3%,” jelasnya.

     Selain itu, Martinus menyebutkan ada 10 wilayah menjadi prioritas pengawasan penyelundupan narkoba, Sumut masih termasuk di dalamnya.

    “BNN menetapkan 10 titik wilayah prioritas pengawasan penyelundupan narkoba yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pesisir barat pantai Sulawesi.

    “10 titik wilayah ini adalah wilayah yang paling rawan menjadi pilihan jalur penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba internasional,” pungkasnya.