Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK, Minta Presiden-DPR Bayar Ganti Rugi ke Negara

    Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK, Minta Presiden-DPR Bayar Ganti Rugi ke Negara

    Jakarta –

    Mahasiswa Universitas Putera Batam, Hidayattudin dan Mahasiswi Unversitas Negeri Batam, Respati Hadinata, menggugat UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta presiden dan DPR membayar uang ganti rugi dan uang paksa ke negara akibat mengesahkan UU TNI.

    Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, dalam sidang panel 3 pengujian UU TNI nomor perkara 58/PUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025). Pemohon menilai tidak ada keadaan darurat yang memaksa pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU TNI.

    “Ketika UU TNI dilahirkan, tidak terdapat keadaan yang masuk kategori kegentingan yang memaksa dimaksud (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009), mengingat Tentara Nasional Indonesia masih dapat menjalankan hak dan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maupun peraturan perundang-undangan lainnya,” kata kuasa hukum pemohon.

    Dalam petitumnya, pemohon mencantumkan dua petitum. Yang pertama, pemohon meminta MK membatalkan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 dan memberlakukan kembali UU Nomor 34 Tahun 2004.

    “Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata kuasa hukum.

    “Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali,” sambungnya.

    Lebih lanjut, pemohon juga meminta MK menghukum presiden membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25 miliar. Kemudian DPR dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 50 miliar kepada negara.

    “Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan,” kata kuasa hukum.

    Kemudian, pemohon meminta MK menghukum presiden membayar uang paksa atau dwangsom kepada negara setiap hari sebesar Rp 12,5 miliar. Lalu, menghukum DPR membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp 25 miliar kepada negara.

    “Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 (Tiga Belas) Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    “Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik,” imbuh dia.

    (mib/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

    Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:58 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih berdaulat, adil, dan berbasis potensi lokal.

    Kemenkop secara intens telah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan berbagai Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satunya hari ini bersama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, upaya ini menjadi harapan besar, agar setiap desa kelurahan di Kepri menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Kepri, beserta para Bupati, Walikota dan Kepala Desa Se-Provinsi Kepri, atas komitmen yang luar biasa dalam mendukung terbentuknya Kopdes/kel Merah Putih di seluruh penjuru provinsi Kepri,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih di Provinsi Kepri, secara daring, Kamis (8/5/2025).

    Kemenkop memberikan komitmen dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepri. Baik itu dukungan atas biaya akta notaris, kerja sama dengan 15 perguruan tinggi dalam pendampingan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih, hingga insentif bagi koperasi desa yang menjalankan usahanya dengan baik.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang kita rintis bersama ini, adalah bagian dari upaya besar untuk menghadirkan keadilan sosial melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka koperasi harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

    Serta dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai koperasi, seperti kekeluargaan, kemandirian, dan keadilan. Maupun didorong untuk tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dan mandiri. Tak hanya itu, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih ini meliputi, partisipasi warga desa atas koperasi desanya, warga desa harus mempunyai rasa memiliki atas koperasi desa yang dibentuk, sehingga akan meningkatkan partisipasi.

    Pengurus dan pengelola koperasi yang berkompeten dan amanah dalam menjalankan usaha koperasi. “Jangan sampai, ketua atau pengurus koperasinya untung duluan, anggotanya malah tidak memiliki apa-apa,” kata Menkop.

    Selanjutnya, penting untuk pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi desa/kelurahan merah putih agar transparan dan terkoneksi dalam sebuah jaringan kerja sama yang kuat antar koperasi.

    Menkop meyakini, dengan sinergi dan gotong royong dari semua pihak, Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera terbentuk di seluruh desa kelurahan, dan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi rakyat indonesia. Ia menuturkan, saat ini menjadi momentum kebangkitan koperasi sebuah ekonomi konstitusi yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa, sebagai ekonomi yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia.

    Menkop juga berharap, agar Kepri menjadi pelopor/lokomotif terutama bagi Kopdes/kel Merah Putih berbasis nelayan. Mengingat, Kepri memiliki sumber daya laut dan potensi desa perikanan laut seperti yang ada di Natuna, Anambas dan lainnya. “Kami harap ada percontohan dan model Kopdes/kel Merah Putih berbasis agromaritim di Kepri, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki kondisi geografis yang sama,” harapnya.

    Menkop menambahkan dengan begitu, kemiskinan ekstrim sebanyak 3,1 juta jiwa bisa dituntaskan melalui garapan Kopdes/kel Merah Putih. Menjadi solusi, jawaban bagaimana ekonomi dikelola dari bawah.“Maka dari itu, gerakan besar ini membutuhkan kerja sama partisipasi dari seluruh komponen. Kami menyerukan hilangkan ego sektoral terutama di lintas kementerian dan dinas, sebagaimana koperasi dibangun atas azas gotong-royong,” pintanya.

    Di kesempatan yang sama, Gubernur Pemprov Kepri Ansar Ahmad menuturkan, melalui Inpres No 9 tahun 2025, seluruh daerah di Provinsi Kepri diwajibkan untuk memberikan dukungan yang cepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. 

    “Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, notaris, dan berbagai pihak terlibat menjadi kunci sukses dalam memfasilitasi pendirian koperasi lokal,” katanya.

    Diketahui, dukungan Pemprov Kepri juga dibuktikan dengan disiapkannya tenaga pendamping penyuluh, 35 notaris memberikan pelayanan, serta anggaran hingga Rp2,25 miliar. Termasuk disediakan insentif sebesar Rp200 juta untuk masing-masing lima koperasi masif yang memiliki dampak multiplier effect bagi masyarakat.

    Ansar melanjutkan, potensi maritim dan pariwisata yang melimpah di Kepri, menjadi fokus utama pengembangan koperasi ke depan. “Kita punya 2.408 pulau, dan 394 pulau berpenghuni. Sebagian pulau sudah termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pariwisata, industri, dan lainnya. Maka potensi-potensi ini tentunya menjadi bagian dari core bisnisnya para koperasi ke depan,” katanya.

    Ia berharap, rapat koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,”

    Batam (ANTARA) – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad terpilih menjadi peserta terbaik pelatihan media hadling yang ditaja oleh Perum LKBN ANTARA dialam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri 2025.

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,” kata Manager Lembaga Pendidikan ANTARA Wuriyanti Puspitasari dikonfirmasi dari Batam, Kamis.

    Wury menjelaskan, Kabidhumas Polda Kepri itu juga dinilai menguasai teknik-teknik menghadapi wawancara dengan jurnalis, karena doorstop dilakukan berjalan (tidak diam di tempat).

    “Situasi ini sebenarnya cukup memiliki tantangan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan, tapi Pak Pandra mampu bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan jurnalis dengan jelas,” katanya.

    Perum LKBN ANTARA memberikan pelatihan kompetensi kepada peserta Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/5).

    Pelatihan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari ANTARA yang memberikan materi dalam pelatihan yang diikuti para kabid humas dari seluruh polad di Indonesia. Ketiga narasumber, yakni wartawan senior Perum LKBN ANTARA Sapto Heru Purnomojoyo, Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budilaksano, serta pengajar dari Lembaga Pendidikan ANTARA Widi Wahyu Widodo.

    “ANTARA menyelenggarakan pelatihan media relation, media handling, media monitoring di tengah pelaksanaan Rakernis Polri 2025 di Semarang,” kata Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budiklaksano selaku pengajar.

    Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Semarang menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

    Terpisah KabidHumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, media handling adalah kemampuan mengelola komunikasi dengan media massa secara efektif dan strategis.

    Media handling mencakup keterampilan menghadapi wawancara, menyusun pesan kunci, mengelola konferensi pers, serta menjalin hubung baik dengan insan pers.

    Tujuan utama media handling adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada publik melalui media bersifat akurat, jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menjalin kemitraan dengan media, serta menyampaikan informasi kepolisian secara terbuka, akurat dan berimbang kepada masyarakat,” kata Pandra.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan 95.700 kiloliter (kL) avtur khusus untuk penerbangan haji 2025 di 13 bandara embarkasi haji seluruh Indonesia.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional di keberangkatan pada 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025.

    “Per 5 Mei kemarin telah terserap 10% atau sekitar 9.570 kL avtur oleh para maskapai haji,” kata Heppy melalui keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarana prasarana, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci.

    Heppy mengatakan, lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” katanya.

    Tahun ini, penerbangan haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Mulai tahun ini, pemerintah meresmikan terminal khusus penerbangan haji di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (4/5/2025).

    Terminal tersebut diproyeksikan mampu melayani hingga 94 juta jemaah setiap tahunnya.

    “Kami bangga fasilitas ini bagus, modern, nyaman luas dan kemampuan kapasitas ini cukup membanggakan dilaporkan mencapai 94 juta kapasitas per tahun,” ujar Prabowo.

  • Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Bisnis.com, BATAM – Emiten bidang elektronika, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) mengkhawatirkan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atas produk impor asal Indonesia sebesar 32% serta rencana pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat berdampak pada kinerja perusahaan. 

    Asst. General Manager PTSN Stanley Rocky mengatakan, saat ini pangsa pasar produk elektronika mencakup 50% kebutuhan domestik dan 50% untuk ekspor ke berbagai negara, termasuk didominasi AS dan Eropa. 

    “Jadi TKDN kalau dicabut, 50% sales kita hilang, tarif resiprokal kalau enggak dicabut 50% sales kita hilang, kalau dua-duanya dihilangkan, hilanglah semua,” kata Stanley saat ditemui di pabrik Sat Nusa, Batam, Kamis (8/5/2025). 

    Dia menerangkan bahwa sejak 2019, saat perang dagang jilid I AS-China, ada banyak perusahaan China yang memindahkan mesin-mesin produksi elektroniknya ke Indonesia, termasuk ke Batam untuk memproduksi permintaan produk dari AS. 

    Dengan adanya perang dagang jilid II lewat pengenaan tarif resiprokal AS saat ini, pihaknya khawatir efek rambatannya juga akan signifikan terhadap perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor ke AS. 

    Namun, karena saat ini penundaan tarif resiprokal masih berlangsung dan pemerintah masih bernegosiasi, Sat Nusapersada berharap agar ada kabar baik untuk tarif tinggi tersebut dibatalkan. 

    “China tetep barangnya walaupun tablet, HP, segala macem masih kena 20% yang tarif jilid pertama, jadi kita yang tarif jilid kedua ini tetep di nol kan untuk sementara, kita masih beruntung,” terangnya. 

    Adapun, saat ini Sat Nusapersada memiliki 15 gedung termasuk fasilitas manufaktur elektronik di Batam. Pihaknya tengah berencana menambah gedung karena saat ini 15 gedung tersebut telah penuh untuk lini produksi yang memasok berbagai brand produk. 

    Perusahaan elektronik ini memproduksi berbagai komponen seperti surface mount technology, metal stamping, plastic injection, dan final assembly. Selain itu, perseroan juga dapat memberikan berbagai pilihan finishing seperti powder coating, anodizing, dan pelapisan elektroplatin. 

    Selain menawarkan proses produksi yang efisien, Sat Nusapersada juga mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah untuk manufaktur yang dibangun di Batam berupa pembebasan pajak impor. 

  • BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir di Indonesia. Kejadian banjir rob diprediksi mulai terjadi hari ini, Kamis(8/5/2025).

    “Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Mei 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut oleh BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di:

    – Pesisir Sumatra Utara (10-16 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Riau (8-24 Mei)
    – Pesisir Sumatra Barat (10-13 Mei)
    – Pesisir Jambi (16-18 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (13-17 Mei)
    – Pesisir Lampung (14-17 Mei)
    – Pesisir Banten (11-18 Mei)
    – Pesisir Jakarta (11-17 Mei)
    – Pesisir Jawa Barat (11-26 Mei)
    – Pesisir Jawa Tengah (7-8 Mei, 15-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Utara (9-12 Mei, 19-22 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Timur (12-18 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Selatan (12-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Tengah (17-21 Mei
    – Pesisir Nusa Tenggara Barat (12-18 Mei)
    – Pesisir Nusa Tenggara Timur (12-13 Mei)
    – Pesisir Sulawesi Utara (11-16 Mei)
    – Pesisir Maluku (9-20 Mei).

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” demikian peringatan BMKG.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • Mengintip Dapur Produksi ASUS Expert Series di Pabrik PT Sat Nusapersada – Page 3

    Mengintip Dapur Produksi ASUS Expert Series di Pabrik PT Sat Nusapersada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta ASUS Indonesia merilis produk terbarunya dari lini Expert Series di Batam, yakni ExpertBook BG1409CVA, ExpertCenter DG500MER, dan ExpertCenter EG3408WVA. Ketiga perangkat tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintahan, dan diproduksi secara lokal melalui kerja sama dengan perusahaan manufaktur elektronik, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN)

    Dalam kunjungan ke fasilitas perakitan PT Sat Nusapersada Tbk di Batam, tim Liputan6.com diajak menelusuri langsung proses produksi Expert Series. Ketiga perangkat ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan sektor pemerintahan yang kian menuntut keandalan, keamanan, dan efisiensi.

    Dengan sistem produksi yang modern dan terintegrasi, PT Sat Nusapersada Tbk dipercaya untuk memproduksi lini Expert Series secara lokal, selaras dengan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Teknologi Produksi Tingkat Tinggi

    Dengan lebih dari 30 lini produksi, termasuk yang telah fully automation, PT Sat Nusapersada Tbk mampu menangani produksi massal dengan presisi tinggi. Teknologi Surface Mount Technology (SMT) digunakan untuk memasang komponen ultra-kecil.

    “Komponen yang bisa kita pasang adalah 0,4 x 0,2 mm. Jadi bayangkan, bagaimana tangan operator pegang dan nge-solder. Nggak bisa. Jadi semuanya menggunakan mesin mounter,” jelas Assistant General Manager PT Sat Nusapersada Tbk, Stanley Rocky dalam kunjungan media, Kamis (8/5/2025).

    PT Sat Nusapersada Tbk tak hanya memproduksi, tapi juga merancang sendiri robot arm dan alat bantu kerja untuk meningkatkan efisiensi. Sistem barcode juga diterapkan untuk setiap komponen guna mendukung traceability.

    “Jadi semua komponen kita selalu ada barcode-nya. Ini untuk tracing apabila ada kerusakan, jadi kita pun tahu,” imbuh Stanley.

     

  • Polda Metro Tangkap Dua Pemilik Situs Judi Online Tahu69, Raup Untung Ratusan Juta Setiap Bulan – Halaman all

    Polda Metro Tangkap Dua Pemilik Situs Judi Online Tahu69, Raup Untung Ratusan Juta Setiap Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua orang laki-laki Obed (29) dan Alfredo (28) yang diduga sebagai pemilik situs judi online.

    Kedua pelaku mengelola situs judi online Tahu69 dengan keuntungan ratusan juta per bulan.

    “Tim telah berhasil menangkap dua pelaku pengelola judi online bernama Tahu69,” ungkap Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

    Resa menuturkan pengungkapan kasus berawal dari polisi yang melakukan penyelidikan pada April 2025. 

    Adapun situs web judi online bernama Tahu69 tersebut berupa permainan kasino, lotre, dan judi bola.

    Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap tersangka Obed di Perumahan Orchard Park Cluster Citrus, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu (26/4/2025).

    Sementara tersangka Alfredo ditangkap di sebuah Ruko SCBRD Sedayu City, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (2/5/2025) pukul 21.00 WIB. 

    Resa menambahkan, situs judi online itu telah beroperasi sejak empat bulan terakhir.

    Keuntungan yang diraup selama kurun waktu itu mencapai Rp 400 juta. 

    “Dia empat bulan hampir Rp 400 juta berarti sekitar Rp 100 jutaan per bulan,” ucapnya.

    Kedua tersangka telah dibawa Polda Metro Jaya.

    Saat ini penyidik tengah melakukan pengembangan mengenai kasus situs judi online.