Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  • Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM.

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik menyebutkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2025 sudah mencapai Rp133 triliun, guna memperkuat perekonomian nasional.

    “Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Riza Damanik, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu.

    Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri UMKM menargetkan alokasi KUR tahun ini sebesar Rp300 triliun untuk membantu permodalan murah dan inklusif bagi 2,34 juta debitur atau UMKM se-Indonesia.

    “UMKM-UMKM ini nantinya akan bergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat perekonomian nasional,” ujarnya.

    Dia menyatakan dalam memperkuat UMKM ini, Kementerian UMKM juga telah melakukan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil menengah dan produktivitasnya.

    “Peningkatan SDM ini dilakukan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standardisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar,” katanya lagi.

    Selain itu, peningkatan akses pasar domestik dan ekspor Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya pula.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia menyebut sebanyak 65,5 juta UMKM telah menyerap 119 juta tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Keberadaan UMKM ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik saat pembukaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Festival (KUKM Fest) 2025 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel, Selasa.

    Ia menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha dan berkontribusi 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “UMKM ini juga menyerap 119 juta lebih tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional,” katanya.

    Namun demikian, ia menyatakan tantangan utama UMKM ini masih berkisar pada produktivitas yang rendah, keterbatasan akses pembiayaan, digitalisasi yang belum merata, dan lemahnya jejaring pasar.

    Oleh karena itu, Kementerian UMKM telah merumuskan beberapa solusi prioritas diantaranya akses pembiayaan murah dan inklusif melalui program KUR yang di tahun ini ditargetkan 2,34 juta debitur dan menyalurkan pembiayaan Rp300 triliun untuk UMKM.

    Penguatan SDM dan produktivitas melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standarisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar.

    Selain itu untuk peningkatan akses pasar domestik dan ekspor, Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi, asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membuka KUKM Fest 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (15/7). Pada kesempatan itu, Budi mengatakan melalui KUKM Fest pihaknya melihat potensi UMKM Babel yang dapat dikembangkan dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day), hingga masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo tiba di Paris untuk hadiri parade Bastille Day

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Minggu (13/7) malam waktu setempat, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day) sebagai tamu kehormatan dan memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dari Brussels, Belgia, Presiden tiba di Bandar Udara Orly, Paris sekitar pukul 18:35 waktu setempat, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut secara resmi tepat di apron bandara oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone.

    Di apron bandara tak jauh dari ujung anak tangga pesawat, pasukan jajar kehormatan dari militer Prancis juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Patriot II menampilkan penampilan terbaik dalam perayaan Bastille Day di Prancis demi menjaga nama baik Indonesia.

    “Seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Indonesia dan menunjukkan disiplin serta semangat juang yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia,” kata Sjafrie dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menurut Sjafrie, kesempatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada Indonesia untuk tampil di acara Bastille Day merupakan sebuah penghargaan bagi Indonesia, terkhusus TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    Komisi III DPR RI memastikan untuk terus membuka masukan untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga sebelum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan biasanya jika pembahasan revisi di tingkat panitia kerja (Panja) selesai, maka tidak ada lagi perubahan hingga rapat paripurna.

    Namun, dia memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mengevaluasi pasal-pasal yang ada.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini menjadi 350.000 unit dari sebelumnya ditetapkan sebesar 220.000 unit.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa hingga periode awal Juli 2025 pihaknya telah menyalurkan sebanyak 126.932 unit dengan total anggaran yang disalurkan tembus Rp15,73 triliun.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Artinya, masih terdapat sisa kuota sebesar 223.068 unit rumah subsidi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

    Bagi sebagian yang belum familiar, FLPP merupakan program penyaluran rumah subsidi dengan harga murah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Lewat program ini, masyarakat dapat mencicil rumah dengan harga yang lebih terjangkau dengan cicilan bunga tetap 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.

    Di samping itu, rumah FLPP juga memiliki yang muka yang ringan hanya 1% dari total harga rumah yang tidak lebih dari Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek.

    Berikut syarat dan cara untuk mendapatkan kuota rumah subsidi FLPP:

    1. Pastikan Masuk ke dalam Kategori MBR

    Sebagaimana yang sudah dijelaskan, program FLPP hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Adapun, kriteria MBR ini diatur dalam eraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Dalam beleid itu, dijelaskan bahwa masyarakat khusus wilayah Jabodetabek dengan gaji maksimal Rp14 juta dapat turut serta menikmati fasilitas rumah subsidi. Secara terperinci berikut zonasi wilayah dan besaran penghasilan maksimal yang masuk ke dalam kategori MBR.

    Zona I, Jawa (Kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB

    Tidak Kawin: Rp8.500.000

    Kawin: Rp10.000.000

    Zona II, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali

    Tidak Kawin: Rp9.000.000 

    Kawin: Rp11.000.000

    Zona III, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya

    Tidak Kawin: Rp10.500.000 

    Kawin: Rp12.000.000

    Zona IV, Jabodetabek

    Tidak Kawin: Rp12.000.000 

    Kawin: Rp14.000.000

    2. Ajukan Permohonan di Aplikasi SiKasep

    Setelah dipastikan layan mendapat rumah subsidi dan masuk ke dalam kategori MBR, masyarakat dapat langsung melakukan pendaftaran dirimu ke aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

    Saat mendaftar, calon debitur rumah subsidi perlu untuk mengunggah sejumlah data diri mulai dari mengisi nama lengkap, melampirkan KTP, Nomor NPWP serta perkiraan penghasilan per bulan.

    Apabila telah berhasil membuat akun, maka masyarakat dapat melakukan pencarian rumah subsidi berdasarkan lokasi yang diinginkan serta langsung mengajukan KPR ke Bank Penyalur yang telah bekerja sama.

    3. Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan

    Berikut sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP.

    – Fotokopi KTP (Suami dan Istri apabila yeah menikah)

    – Kartu Keluarga

    – NPWP

    – Surat Keterangan belum memiliki rumah

    – Buku nikah atau akta cerai

    – Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah

    – Slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening 3 bulan (bagi karaywan)

    – Surat usaha dari kelurahan/OSS, laporan keuangan sederhana, rekening koran 3–6 bulan (bagi wiraswasta)

    – Surat penghasilan dari RT/RW, bukti usaha, dan tabungan (bagi pekerja informal)

    Serta menyiapkan dokumen tambahan untuk keperluan pengajuan ke Bank Penyalur, di antaranya:

    – Surat Pemesaran Rumah (SPP)

    – Sertifikat tanah, IMB, PBB, denah rumah, dan brosur harga

  • Nelayan di Banyuasin Diduga Ditembaki Kapal TNI AL saat Melaut, Satu Orang Kena Peluru di Tenggorokan

    Nelayan di Banyuasin Diduga Ditembaki Kapal TNI AL saat Melaut, Satu Orang Kena Peluru di Tenggorokan

    GELORA.CO – Kapal nelayan yang tengah melaut di perairan Birik, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) diduga ditembaki oleh kapal dari TNI AL pada Sabtu (12/7/2025) siang sekira pukul 13.00 WIB.

    Dikutip dari Tribun Sumsel, kapal nelayan itu ditembak oleh kapal berwarna abu-abu hitam yang diduga milik TNI AL.

    Akibat peristiwa itu, disebut ada satu nelayan bernama Yogi Pratama (26) mengalami luka di bagian tenggorokan akibat terkena peluru karet yang ditembakan.

    Selain itu, menurut kaptel kapal, Rusdianto (53), ada empat nelayan di kapal lain yang disebut olehnya kini masih hilang karena terpisah.

    Lalu bagaiaman kronologi pasti terkait insiden tersebut? Berikut ulasannya.

    Kronologi Penembakan

    Rusdianto mengungkapkan sebelum adanya insiden penembakan, dirinya bersama dengan dua kapal yang totalnya berisi sembilan orang.

    Adapun yang berada satu kapal dengan Rusdianto adalah Yogi (26), Adi (28), Iyan (20), dan Bayu (20).

    Sementara, di kapal lain berisi empat orang bernama Ishak sebagai kapten kapal dan anak buah kapal (ABK) yaitu Ipin, Ipal, dan Kandar.

    Dia mengungkapkan sebelum peristiwa terjadi, ada sebuah kapal melintas berpapasan dan langsung balik arah.

    Rusdianto menduga kapal yang berpapasan tersebut seperti kapal perang.

    “Kami berangkat dua kapal, satu kapal saya isi lima orang satunya lagi berisi empat orang awak. Pas kami lagi jaring ikan arah mau pulang ada kapal perang lewat berpapasan dari arah Bangka, ternyata dia putar balik,” katanya pada Minggu (13/7/2025).

    Setelah melihat kapal itu, Rusdianto meminta kepada ABK di kapalnya agar berhati-hati.

    Ternyata, kapal tersebut justru mendekat ke kapal yang ditumpangi Rusdianto.

    Kemudian, kapal itu tetap mengejar dan akhirnya menurunkan sebuah perahu karet yang berisi sekitar delapan orang dengan pakaian loreng.

    Pada momen itulah, orang yang berada di perahu karet itu menembaki kapal Rusdianto.

    “Tiba-tiba kapal besar itu menurunkan speedboat karet, isinya delapan orang pakai baju seragam loreng. Pas sudah dekat, dari perahu karet itu menembak ke arah kami,” katanya.

    Akibat peristiwa itu ditambah ombak yang besar, kapal Rusdianto terpisah dengan kapal lainnya.

    Nahas, Rusdianto mengungkapkan salah satu ABK-nya yaitu Yogi tertembak di bagian leher saat memindahkan ikan dari jaring ke tempat penyimpanan.

    Kemudian, dia berteriak ke arah orang yang menembak bahwa anak buahnya terkena tembakan.

    Namun, mereka justru mendekat ke kapal lain yang sempat bersama dengan kapal Rusdianto.

    “Yogi ngasih tahu kalau dia kena tembak. Saya teriak ke arah perahu itu ‘ini anak buah saya ada yang kena tembak’ sambil menunjukkan orang dan lukanya.”

    “Tidak lama, perahu karet itu pergi tapi malah mendekat ke arah kapal saya yang satunya,” tuturnya.

    Singkat cerita, datang bantuan dari rekan Rusdianto yang sempat dihubunginya. Setelah itu, Yudi yang menderita luka tembak langsung dibawa ke RS Islam Ar-Rasyid, Palembang.

    Di sisi lain, Yogi sudah dioperasi oleh pihak rumah sakit untuk mengeluarkan proyektil yang berada di lehernya.

    Namun, keluarga Yogi saat ini kebingungan untuk menanggung biaya perawatan dan operasi karena hasil tangkapan melaut belum terjual.

    Kata TNI AL

    Terkait kapal yang menembaki kapal nelayan diduga milik TNI AL, Kepala Penerangan (Kapen) Lanal Palembang, Kapten (P) Heru buka suara.

    Dia mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah kapal yang menembaki itu milik TNI AL. Namun, Heru menegaskan kapal tersebut bukan berasal dari Palembang.

    “Betul masih diduga kapal TNI AL. Bukan dari Palembang,” katanya pada Minggu.

    Ketika ditanya soal kepastian titik lokasi  peristiwa dan bagaimana penembakan bisa terjadi saat ini masih menunggu informasi tim Lanal Palembang yang sedang bertugas di lapangan.

    “Soal itu belum ada info dari tim yang di lapangan. Mohon waktu,” tutupnya.

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lima Bakal Paslon Akan Ikut PSU Pilbup Bangka 2025, Penetapan 22 Juli – Page 3

    Lima Bakal Paslon Akan Ikut PSU Pilbup Bangka 2025, Penetapan 22 Juli – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa tahapan pemilihan ulang Bupati-Wakil Bupati di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang sudah dimulai pada 23 Juni 2025 dan akan berakhir pada 23 Juli 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, yang juga dihadiri perwakilan dari Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    “Bahwa tahapan pencalonan pada pemilihan ulang bupati-wakil bupati di Bangka serta Kota Pangkal Pinang dilaksanakan pada 23 Juni-23 Juli 2025, dan nanti penetapannya di tanggal 22 Juli 2025,” kata Afifuddin di lokasi.

    “Jadi posisi masih bakal calon, jumlah pasangan calon, ini yang kami ingin sampaikan. Jumlah bakal pasangan calon yang mendaftar pada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka ada sebanyak 5 pasangan calon, dulunya tidak ada, cuma calon tunggal, sekarang malah 5,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu, Afifuddin juga menegaskan bahwa pasangan calon yang mendaftar harus memenuhi syarat minimal dukungan, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik.

     

     

  • KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan progres pencairan dana pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilihan kepala/wakil daerah (pilkada) ulang tahun 2024.

    Afifi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menyebut progres transfer terbilang cukup baik.

    Adapun PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, sedang pilkada ulang digelar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025.

    Dijelaskan Afif, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Provinsi Papua sebesar Rp93 miliar dan sisa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp47.912.288.236, sehingga kekurangan anggaran berjumlah Rp45.087.711.764.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah kekurangan tersebut. Jadi, progres transfer sudah 100 persen. Kesiapan sudah 100 persen,” kata dia.

    Sementara itu, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Kabupaten Boven Digoel ialah Rp19.284.212.221 dan sisa NPHD Rp1.284.212.221, sehingga kekurangan Rp18 miliar. Namun, kekurangan tersebut sudah ditransfer ke KPU sepenuhnya.

    “Sehingga progres sudah 100 persen,” kata dia.

    Perkiraan kebutuhan untuk PSU Kabupaten Barito Utara sejumlah Rp15.184.460.550 dan sisa NPHD pilkada sebelumnya Rp100 juta, sehingga kekurangan Rp15.084.460.550. Sama dengan daerah yang lain, kekurangan sudah ditransfer sepenuhnya ke KPU.

    Berikutnya, perkiraan kebutuhan dana untuk pilkada ulang Kabupaten Bangka sebesar Rp21.112.430.000 dan sisa NPHD dari pilkada sebelumnya nihil, sehingga jumlah kekurangan sama dengan perkiraan kebutuhan.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah yang dibutuhkan, jadi progres 100 persen,” tutur Afif.

    Sama dengan Kabupaten Bangka, sisa NPHD dari pilkada sebelumnya untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang juga nihil, sementara perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp16.280.429.000. Dari kekurangan itu, sudah ditransfer ke KPU sebesar Rp10.175.268.000.

    “Progres transfer 62 persen, kurang Rp6.105.161.000,” ucap Afif.

    Sebagai catatan, pencairan terakhir untuk Kota Pangkalpinang akan dilakukan paling lama bulan Agustus 2025, berdasarkan kesepakatan di dalam NPHD.

    “Terima kasih teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk sangat membantu proses ini di awal sampai sekarang,” imbuh Ketua KPU.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sementara itu, dia menyebut ada tiga daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus mendatang, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

    “Komisi II DPR RI akan mendengarkan laporan langsung dari Mendagri tentang evaluasi 22 daerah yang telah menyelenggarakan PSU, sekaligus persiapan dan kesiapan tiga daerah yang menghadapi PSU pada 6 Agustus mendatang, dan dua daerah lagi yang akan melaksanakan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus yang akan datang,” tuturnya.

    Dia menyebut rapat tersebut perlu digelar Komisi II DPR RI untuk mendengarkan langsung paparan dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rangka mempersiapkan secara matang PSU maupun pilkada ulang di sejumlah daerah tersebut.

    Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar setelahnya tidak ada lagi gugatan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebab akan berdampak pada besaran yang harus kembali dikeluarkan Kemendagri RI di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini.

    “Harapan kami agar tidak terjadi lagi gugat menggugat di MK nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran. Satu sisi, kita lagi sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya pilkada yang dilaksanakan berulang-ulang kali itu juga bia merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi,” tuturnya.

    Pada rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Idham Holik, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua DKPP RI Heddy Lugito beserta jajaran komisioner DKPP RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.