Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  • BPBD Jaksel tangani pohon tumbang akibat hujan

    BPBD Jaksel tangani pohon tumbang akibat hujan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Jakarta Selatan menangani satu pohon berjenis Angsana setinggi lima meter dengan diameter 15 sentimeter yang tumbang di Jalan Bangka VII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, akibat hujan pada Rabu (29/10).

    “Pohon tumbang sudah ditangani oleh unsur terkait dan berhasil tuntas dievakuasi. Sejak semalam, akses jalan sudah tidak ada gangguan,” kata Komandan Pleton BPBD Jakarta Selatan Muhammad Nur di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan seluruh genangan yang terjadi di 35 RT pagi ini juga dinyatakan surut total setelah hujan berintensitas tinggi dengan durasi cukup lama pada Rabu (29/10).

    “Kali Ciliwung, Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Uangan meluap hingga menyebabkan genangan di lingkungan permukiman warga maupun jalan,” ucap Nur.

    Dia menjelaskan dari 35 RT yang tergenang, hanya ada tiga wilayah yang tinggi muka airnya lebih dari 30 sentimeter (cm), yaitu di Kompleks Polri, Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, setinggi 70 cm.

    Kemudian, di Jalan Tegal Parah Selatan, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan dengan ketinggian air 60 cm, serta di Jalan Poncol II, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak dengan genangan setinggi 40 cm.

    “Genangan sudah mulai perlahan surut pada pukul 02.00 WIB, dan pagi ini dinyatakan sudah kering,” ungkap Nur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Lantik 4 Kapolda Baru, Ada Lampung hingga Bangka Belitung

    Kapolri Lantik 4 Kapolda Baru, Ada Lampung hingga Bangka Belitung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) 10 pejabat tinggi dan menengah.

    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sertijab ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier yang terencana dan berkelanjutan.

    “Ini adalah bentuk penyegaran organisasi sekaligus bagian dari komitmen Kapolri dalam memperkuat soliditas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja Polri di seluruh lini,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Dia menambahkan setiap pejabat yang menduduki baru diharapkan dapat langsung beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

    “Setiap pejabat yang dipercaya menduduki jabatan baru diharapkan dapat langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Adapun, total ada empat Kapolda baru yang dilantik dalam serangkaian sertijab ini mereka yakni Kapolda Lampung, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Bangka Belitung dan Kapolda Sulawesi Tengah.

    Berikut 10 anggota polisi yang melaksanakan Sertijab: 

    1. Pati Itwasum Polri Irjen Helmi Santika menyerahkan jabatan Kapolda Lampung

    2. Dirtipideksus Irjen Helfi Assegaf dilantik menjadi Kapolda Lampung.

    3. Pati Bareskrim Polri Irjen Rusdi Hartono menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan.

    4. Dirtipidum Bareskrim Irjen Djuhandhani Rahardjo dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Selatan.

    5. Pati Bareskrim Polri Irjen Hendro Pandowo menyerahkan jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

    6. Irjen Viktor Theodorus Sihombing menyerahkan jabatan Kadivkum Polri dan dilantik menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

    7. Irjen Agus Nugroho menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Tengah dan dilantik menjadi Kadivkum Polri.

    8. Irjen Endi Sutendi Waastamaops Kapolri dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.

    9. Brigjen Nanang Chadarusman menyerahkan jabatan Kasetum Polri.

    10. Psikolog Kepolisian Madya Tk I SSDM Polri Kombes Emi Sumijati dilantik menjadi Kasetum Polri.

  • RI Punya ‘Harta Karun Langka’ Dibutuhkan Dunia, Tapi Terbuang Sia-Sia

    RI Punya ‘Harta Karun Langka’ Dibutuhkan Dunia, Tapi Terbuang Sia-Sia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia ternyata memiliki potensi “harta karun langka” penting berupa mineral ikutan timah yang diproduksikan PT Timah Tbk (TINS). Namun sayangnya, potensi tersebut selama bertahun-tahun justru terbuang sia-sia ke laut.

    Hal ini bahkan sempat diutarakan oleh Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Restu Widiyantoro. Ia bilang, selama ini perusahaan tidak menyadari nilai dari sisa hasil produksi (SHP) timah. Akibatnya, mineral ikutan tersebut dibuang tanpa pemanfaatan yang lebih optimal.

    “Jadi bertahun-tahun SHP itu dibuang di laut. Jadi baru sejak beberapa hari yang lalu kami tahu betapa pentingnya harta karun ini,” kata Restu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada bulan September 2025 lalu.

    Atas hal itu, mulai dari sekarang PT Timah akan mengubah praktik tersebut dengan menahan dan mengumpulkan seluruh SHP untuk diolah lebih lanjut. Terlebih, pihak swasta maupun pihak lain selama ini bergerilya mengumpulkan SHP yang dibuang oleh PT Timah.

    “Karena kita ketidaktahuan pentingnya barang-barang ini. Jadi Insya Allah dengan arahan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kami akan mulai mengumpulkan, menjaga supaya SHP, sisa hasil produksi yang selama ini dibuang dan betul kami akan siapkan,” kata dia.

    Di sisi lain, Restu menjelaskan bahwa karena proses penambangan dilakukan di laut, selama ini sisa hasil produksi hanya dibuang begitu saja setelah timahnya diambil melalui kapal isap.

    Praktik tersebut telah berlangsung bertahun-tahun akibat ketidaktahuan, dan baru sekitar sebulan terakhir perusahaan menyadari bahwa material yang dibuang itu ternyata memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

    Namun sayang, Restu tidak menyebut spesifik jenis mineral ikutan yang selama ini terbuang tersebut.

    Mineral Ikutan Timah

    Perlu diketahui, salah satu mineral ikutan pada komoditas timah yang bernilai yaitu monasit karena mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ).

    Mengutip Booklet Logam Tanah Jarang yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020, potensi mineral tanah jarang di Indonesia berasal dari beberapa produk turunan dari hasil pengolahan sejumlah mineral, seperti timah, emas, alumina, pasir zircon hingga nikel.

    Adapun lokasinya mayoritas berada di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

    Logam Tanah Jarang (LTJ) ini merupakan salah satu dari mineral strategis dan termasuk “critical mineral” yang terdiri dari 17 unsur, antara lain scandium (Sc), lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutetium (Lu) dan yttrium (Y).

    Logam tanah jarang ini juga digunakan untuk bahan baku pembuatan alutsista di industri pertahanan.

    Beberapa material alutsista menggunakan unsur LTJ sebagai unsur paduan, antara lain material Terfenol-D, paduan tiga logam terdiri dari Terbium (Te), Iron (Fe), dan Dysprosium (Dy) sebagai material per edam gelombang sonar pada teropong bidik senapan malam (TBSM) untuk material optic Yttrium aluminium garnet (YAG) dan lainnya.

    Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, baru sekitar 9 lokasi mineralisasi LTJ (30%) telah dieksplorasi awal, namun 19 lokasi mineralisasi LTJ (70%) belum dilakukan/ belum optimal dilakukan eksplorasi.

    Berikut beberapa jenis mineral tanah jarang di Indonesia:

    – Monasit dan Xenotime, merupakan by-product atau hasil ikutan dari pengolahan bijih timah. Potensinya terdapat di tambang timah di Bangka Belitung.

    – Monasit:

    Indonesia telah memiliki sumber daya monasit sebesar 185.179 ton logam yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan. Hasil analisa konsentrat monasit dalam timah antara lain 31,5% CeO2, 13,2% La2O3, 11% Nd2O3, 3,9% Y2O3, 2,98% Pr6O11, 1,98% Gd2O3, 1,96% Sm2O3.

    Ada 3 provinsi yang memiliki potensi logam tanah jarang, antara lain:

    1. Kepulauan Riau, sumber daya LTJ 2.268 ton.

    2. Kepulauan Bangka Belitung, sumber daya LTJ 181.735 ton.

    3. Kalimantan Barat, sumber daya LTJ 1.175 ton.

    – Xenotime:

    Indonesia telah memiliki sumber daya xenotime sebesar 20.734 ton logam yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan. Adapun lokasinya berada di Kepulauan Bangka Belitung.

    Zirconium silicate, merupakan by-product atau hasil ikutan dari pengolahan bijih timah dan emas, serta di dalam pasir zircon. Potensinya terdapat di tambang pasir zirkon di Kalimantan. Adapun unsur LTJ di dalamnya antara lain Y (Yttrium) dan Ce (cerium).

    – Ferrotitanates, merupakan residu hasil pengolahan bauksit menjadi alumina. Potensinya terdapat di lumpur merah (red mud) di Kalimantan Barat.

    – Bijih nikel laterit, merupakan by-product atau hasil ikutan dari pengolahan bijih nikel laterit melalui proses hidrometalurgi yaitu smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) nikel-cobalt. Potensinya terdapat di tambang nikel (limonit) di Sulawesi. Unsur LTJ antara lain Sc (scandium), Nd (neodymium), Pr (praseodymium), Dy (disprosium))

    – Batuan granit

    – Abu batu bara/FABA (monasit).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dibangun Swadaya 38 Tahun Lalu, Begini Wajah Baru Sekolah Rusak di Banyuasin Usai Direnovasi

    Dibangun Swadaya 38 Tahun Lalu, Begini Wajah Baru Sekolah Rusak di Banyuasin Usai Direnovasi

    Liputan6.com, Jakarta Kondisi Sekolah Dasar (SD) Swakarya di Dusun Parit Beton, Desa Pulau Borang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) sangat miris, seperti ‘Sekolah Laskar Pelangi’ di Belitung.

    Sekolah yang menjadi pusat pendidikan warga sekitar, awalnya dibangun tahun 1987, tepatnya 38 tahun yang lalu secara swadaya oleh warga sekitar. Bangunan sekolah tersebut awalnya hanya terdiri dari dua kelas saja, dengan kondisi semi permanen.

    Kondisi diperparah dengan lantai ruangan yang dibuat dari semen seadanya dan bangku kelas seadanya, dengan kondisi yang lama-lama aus termakan zaman.

    Kepala Desa (Kades) Pulau Borang Banyuasin Aditia Waman menjadi saksi bagaimana kondisi sekolah tersebut, karena dirinya juga lulusan sekolah itu.

    “Karena ada dua kelas saja, jadi jam belajar juga dibagi dua sesi, pagi dan siang secara bergantian. Ruang guru dan kelas murid juga akhirnya digabung,” katanya, Rabu (29/10/2025).

    Karena jadi SD satu-satunya di Dusun Parit Beton Banyuasin, sekolah inilah yang menjadi harapan utama untuk pendidikan awal anak-anak di daerah tersebut. Apalagi dusun tersebut beradal di seberang perbatasan pesisir sungai antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

    Sehingga akses menuju ke sekolah hanya bisa ditempuh menggunakan jalur sungai, dengan menaiki perahu getek maupun speedboat dengan jarak waktu 30 menit.

    “Kalau untuk sekolah di luar tempat kami itu sekitar 45 menit, cukup jauh. Jadi banyak warga yang memilih sekolah di sini,” katanya.

    Pada tahun 2009, kondisi bangunan sekolah sedikit berubah karena ada penambahan dua kelas untuk kelas 3 dan 4 SD. Namun untuk fasilitas belajar seperti bangku kayu, sebagian sudah lapuk dan tak layak pakai.

    Wajah SD Swakarya Dusun Parit Beton Banyuasin kini tak sesuram dulu. Bantuan renovasi dari tim Bhayangkari Polda Sumsel pada 2025 secara bertahap, mengubah kondisi sekolah menjadi ruangan layak pakai.

    Lantai semen yang berlubang di mana-mana, sudah terlihat rapi dengan dipasangkan keramik, udara sudah sejuk dengan fasilitas kipas angin di dinding kelas, hingga bangku dan meja belajar yang baru.

    “Rasanya seperti mimpi sekolah kami bisa seperti ini, harapan sekolah bagus di dusun kami sudah lama dinantikan,” ungkapnya bahagia.

    Wakil Bupati (Wabup) Banyuasin Netta Indian berjanji akan membangun satu sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lokasi tersebut. Termasuk dengan membuka akses jalan alternatif yang sebelumnya hanya bisa dilintasi melalui jalur sungai.

    “Kami akan kaji rencana pendirian SMP di sini, karena lokasi ini cukup jauh sehingga fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan,” ucapnya.

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi berujar, renovasi sekolah yang awalnya semi permanen dilakukan secara bertahap untuk mendukung pendidikan lebih baik di Desa Pulau Borang Banyuasin.

    Selain membangun ruang kelas, mereka juga memberikan bantuan kursi dan meja guru ke SD Swakarya Banyuasin. Ia berharap para siswa dapat menempuh pendidikan baik dan menghasilkan calon pemimpin baru yang lebih unggul.

    “Kami juga akan menyiapkan untuk menyalurkan MBG di sekolah ini. Karena jaraknya agak jauh, kami masih kaji apakah nantinya akan mendirikan dapur di sini, atau seperti apa. Kita lihat nanti,” ujarnya.

  • 13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh bernama Hasan Ivne Abdullah ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Bangka Belitung, setelah diketahui menggunakan identitas palsu atas nama Nurul Arifin sebagai warga negara Indonesia selama 13 tahun.

    Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Qriz Pratama, mengungkapkan penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat memeriksa berkas permohonan paspor Republik Indonesia yang diajukan pelaku.

    “Berawal dari kecurigaan petugas dalam memeriksa berkas permohonan paspor. Perawakan pemohon mirip warga negara Pakistan, India, Sri Lanka, bahkan Bangladesh,” ujar Qriz Pratama, Rabu (29/10/2025).

    Qriz menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) serta koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh, dipastikan bahwa pemohon paspor tersebut adalah Hasan Ivne Abdullah, warga negara Bangladesh yang menyamar sebagai WNI bernama Nurul Arifin.

    Pelaku diketahui telah menetap di Kabupaten Bangka menggunakan identitas palsu sejak 13 tahun lalu. Sebelum tinggal di Bangka, pelaku sempat menetap di Lampung sejak 2002 dan diduga telah berkeluarga.

    “Dari hasil verifikasi kedutaan Bangladesh, terbukti bahwa identitas Nurul adalah palsu dan yang bersangkutan merupakan warga negara Bangladesh,” jelasnya.

    Pelaku mengaku membuat paspor untuk kembali ke Bangladesh menjenguk ibunya. Namun perbuatannya melanggar hukum karena menggunakan dokumen dan keterangan palsu.

    Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp 500 juta.

    “Saat ini tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Tua Tunu Pangkalpinang sambil menunggu putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman pidana, ia akan dideportasi dari Indonesia,” tegas Qriz.

  • Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih kini menjadi salah satu proyek strategis nasional paling ambisius pada sektor perumahan rakyat.

    Setelah pelantikan kabinet tersebut, inisiatif ini mulai menunjukkan hasil konkret di berbagai daerah, menjadi tonggak baru pemerataan pembangunan hunian di seluruh Indonesia.

    Pemerintah menargetkan agar proyek besar ini tidak hanya menekan backlog perumahan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan kontraktor, tenaga kerja, dan industri bahan bangunan dalam negeri.

    Sebaran proyek mencakup hampir seluruh provinsi, dari kawasan padat penduduk di Pulau Jawa hingga wilayah terpencil di Indonesia Timur.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar setiap warga negara dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

    Lebih dari sepuluh bulan sejak dimulai, Program 3 Juta Rumah menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintahan baru dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

    Selain membangun rumah baru, pemerintah juga memastikan proyek ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan listrik.

    Dengan pendekatan pembangunan terintegrasi, Kabinet Merah Putih berupaya menghadirkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ekosistem hunian yang produktif dan berdaya saing.

    Penanganan backlog perumahan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembang, sektor perbankan, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat pemerataan akses terhadap hunian layak di seluruh Indonesia.

    Strategi Program 3 Juta Rumah mencakup tiga pilar utama:

    Perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan.Pembangunan 1 juta unit rumah baru di kawasan perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta.Pengembangan hunian adaptif di daerah pesisir dan wilayah rawan bencana.

    Menurut data pemerintah, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah yang tergolong tidak layak huni.

    Berdasarkan hal itu, Program 3 Juta Rumah menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima utama, dengan standar pembangunan dan renovasi disesuaikan dengan tingkat penghasilan serta kebutuhan mereka.

    Sebaran Proyek Berdasarkan Provinsi

    Data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercantum pada situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (pkp.go.id) menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, telah terealisasi 240.244 unit rumah dalam rentang waktu 20 Oktober 2024 hingga 2025. Berikut rinciannya:

    Pulau Sumatera

    Aceh: 1.725 unitSumatera Utara: 9.900 unitSumatera Barat: 3.360 unitSumatera Selatan: 14.583 unitBengkulu: 2.087 unitRiau: 7.588 unitKepulauan Riau: 4.354 unitJambi: 7.094 unitLampung: 4.860 unitBangka Belitung: 2.233 unit

    Pulau Jawa dan Bali

    Banten: 16.331 unitJakarta: -Jawa Barat: 57.197 unitJawa Tengah: 20.075 unitDI Yogyakarta: 488 unitJawa Timur: 15.734 unit

    Bali: 1.620 unit

    Nusa Tenggara

    Nusa Tenggara Barat: 4.501 unitNusa Tenggara Timur: 1.003 unit

    Kalimantan

    Kalimantan Barat: 7.748 unitKalimantan Tengah: 4.381 unitKalimantan Selatan: 9.862 unitKalimantan Timur: 2.470 unitKalimantan Utara: 500 unit

    Sulawesi

    Sulawesi Utara: 2.585 unitGorontalo: 1.624 unitSulawesi Tengah: 4.261 unitSulawesi Barat: 1.898 unitSulawesi Selatan: 19.189 unitSulawesi Tenggara: 7.362 unit

    Maluku dan Papua

    Maluku: 57 unitMaluku Utara: 45 unitPapua Barat: 2.425 unitPapua: 1.104 unitPapua Barat Daya: -Papua Tengah: -Papua Pegunungan: -Papua Selatan: –

    Selain realisasi fisik pembangunan, Program 3 Juta Rumah juga ditopang oleh kebijakan daerah yang memudahkan perizinan. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 16 Juli 2025, tercatat 129.773 unit rumah subsidi telah terealisasi.

    Kementerian PKP menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses perizinan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pembebasan bea persetujuan bangunan gedung (PBG) dan pea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Hingga 4 Oktober 2025, sebanyak 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah menerapkan kebijakan pembebasan tersebut. Langkah ini merupakan hasil implementasi surat keputusan bersama tiga menteri, yakni menteri PKP, menteri dalam negeri, dan menteri PU.

  • Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Jakarta (beritajatim.com) – Aktivitas penyelundupan timah dari wilayah Bangka Belitung masih menjadi persoalan serius yang merugikan negara dan memperburuk tata kelola industri tambang nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan industri timah yang berkelanjutan.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menegaskan bahwa praktik penyelundupan timah merupakan salah satu akar persoalan dalam tata kelola industri nasional. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap seluruh bentuk pertambangan serta perdagangan timah ilegal.

    “Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat 5–6 kali penangkapan kasus penyelundupan timah yang umumnya dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura,” ujar Irhamni dalam acara Coffee Morning bertema Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan di Jakarta.

    Irhamni menjelaskan, upaya penegakan hukum akan berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola industri timah agar pengelolaannya tidak merugikan negara maupun masyarakat. “Arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut dia, tantangan di lapangan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Disparitas harga antara pasar domestik dan luar negeri membuat sebagian masyarakat tergoda menjual hasil tambang ke luar negeri karena tawaran harga yang lebih tinggi.

    Untuk menutup celah tersebut, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah agar masyarakat tetap memperoleh pendapatan yang layak tanpa melanggar hukum. Salah satu langkah penting adalah penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan legal dan terpantau.

    Lebih lanjut, Irhamni menegaskan bahwa hasil tambang dari wilayah berizin, termasuk yang berada di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS), wajib diserahkan kepada perusahaan tersebut. “Yang menambang di wilayah PT Timah harus tertib. Hasilnya disetorkan ke PT Timah, dan PT Timah juga harus membeli dengan harga yang sesuai agar masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembenahan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum, dan korporasi negara untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

    Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri timah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam. [beq]

  • PT Timah Tbk optimalkan produksi dan penjualan untuk capai target 2025

    PT Timah Tbk optimalkan produksi dan penjualan untuk capai target 2025

    Kamis, 16 Oktober 2025 21:24 WIB

    Target produksi PT Timah hingga akhir 2025

    Seorang pekerja menghitung balok timah hasil produksi di gudang penyimpanan di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). PT Timah Tbk menargetkan produksi bijih timah dan logam timah sebesar 21,5 ribu ton dan volume penjualan 19,06 ton hingga akhir tahun 2025 untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

    Pekerja melakukan proses peleburan timah di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). PT Timah Tbk menargetkan produksi bijih timah dan logam timah sebesar 21,5 ribu ton dan volume penjualan 19,06 ton hingga akhir tahun 2025 untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

    “Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

    Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

    “Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

    Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

    1.            Aceh: 5.426

    2.            Sumatera Utara: 5.913

    3.            Sumatera Barat: 3.928

    4.            Riau: 4.682

    5.            Jambi: 3.276

    6.            Sumatera Selatan: 5.895

    7.            Bengkulu: 1.354

    8.            Lampung: 5.827

    9.            Jakarta: 7.819

    10.          Jawa Barat: 29.643

    11.          Jawa Tengah: 34.122

    12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

    13.          Jawa Timur: 42.409

    14.          Bali: 698

    15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

    16.          Nusa Tenggara Timur: 516

    17.          Kalimantan Barat: 1.858

    18.          Kalimantan Tengah: 1.559

    19.          Kalimantan Selatan: 5.187

    20.          Kalimantan Timur: 3.189

    21.          Sulawesi Utara: 402

    22.          Sulawesi Tengah: 1.753

    23.          Sulawesi Selatan: 9.670

    24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

    25.          Maluku: 587

    26.          Papua: 933

    27.          Bangka Belitung: 1.077

    28.          Banten: 9.124

    29.          Gorontalo: 608

    30.          Maluku Utara: 785

    31.          Kepulauan Riau: 1.085

    32.          Sulawesi Barat: 1.450

    33.          Papua Barat: 447

    34.          Kalimantan Utara: 489

  • Polantas Menyapa Kakorlantas Terus Digaungkan: Bagi Sembako-Bantu Urus BPKB

    Polantas Menyapa Kakorlantas Terus Digaungkan: Bagi Sembako-Bantu Urus BPKB

    Jakarta –

    Program Polantas Menyapa Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho terus digaungkan polantas di berbagai wilayah. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk membantu masyarakat mulai dari membagikan sembako sampai bekerjasama dengan pecalang untuk menciptakan kamtibmas di Kabupaten Badung.

    Program Polantas Menyapa ini merupakan komitmen seluruh jajaran Korlantas Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan program Polantas Menyapa bukan hanya interaksi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga memberi rasa aman dan nyaman ke masyarakat.

    “Polantas Menyapa bukan hanya soal interaksi, tapi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga keselamatan bersama,” kata Irjen Agus kepada wartawan.

    Irjen Agus mengatakan Polantas Menyapa bukan hanya slogan semata. Dia menyebutkan hal itu sebagai langkah awal dari bentuk nyata kepedulian polisi lalu lintas kepada semua lapisan masyarakat pengguna jalan.

    1. Bagikan Sembako di Kepulauan Babel

    Polantas Menyapa di Kepulauan Bangka Belitung (Foto: Dok. Istimewa)

    Dirangkum detikcom, Selasa (28/10/2025), kegiatan Polantas Menyapa salah satunya dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembagian hasil ketahanan pangan dan sembako ke masyarakat di sejumlah titik di kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini dilakukan pada Jumat (24/10) kemarin.

    Aksi sosial tersebut dipimpin Kasi STNK Ditlantas Polda Babel AKP Sugraito, S.H. bersama jajarannya. Mereka menyalurkan berbagai bahan pangan seperti sayur-mayur, telur, hingga paket sembako yang berasal dari sedekah personel Ditlantas.

    “Kegiatan Jumat Berbagi Berkah ini rutin kita lakukan setiap minggu di beberapa lokasi di Pangkalpinang,” ujar AKP Sugraito.

    Ia menambahkan, bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ada telur, sayur, dan sembako hasil sedekah anggota. Penerimanya antara lain tukang parkir, driver ojek online, dan warga yang kita temui di jalan,” lanjutnya.

    2. Satlantas Klaten-Pasis Akpol Kolaborasi Pantau Lalin

    Polantas Menyapa di Klaten (Foto: Dok. Istimewa)

    Satlantas Polres Klaten dan Perwira Siswa (Pasis) Akademi Kepolisian (Akpol) menggelar kegiatan Polantas Menyapa. Aksi ini dilakukan dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

    Program Polantas Menyapa menjadi wujud pendekatan humanis dan profesional Polri. Keterlibatan para Pasis Akpol juga menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga pendidikan kepolisian dengan jajaran operasional di lapangan.

    Kasat Lantas Polres Klaten, AKP Wendi Andarnu, menyebut, petugas gabungan ditempatkan di beberapa lokasi rawan kepadatan seperti simpang utama, area sekolah, pasar, hingga pusat kegiatan masyarakat. Mereka membantu pengaturan lalu lintas, menyeberangkan warga, dan memberikan imbauan keselamatan berkendara.

    “Melalui Polantas Menyapa, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat. Kehadiran rekan-rekan perwira siswa Akpol menjadi bagian dari pembelajaran lapangan, sekaligus memperkuat pelayanan kepolisian di wilayah Klaten,” ujar AKP Wendi.

    Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para perwira siswa untuk belajar langsung bagaimana situasi di lapangan. Mereka memahami dinamika lalu lintas serta cara berinteraksi dengan masyarakat. Dengan pendampingan Satlantas, para Pasis diajak menerapkan nilai-nilai pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan humanis.

    “Para perwira siswa turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ini menjadi ajang pembelajaran penting bagi mereka untuk mengenal kondisi masyarakat dan memahami esensi pelayanan di lapangan,” tambahnya.

    3. Polres Grobogan Gelar Polantas Menyapa Bagi Warga Urus BPKB

    Polantas Menyapa di Gobogan (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Grobogan menggelar kegiatan Polantas Menyapa di loket pelayanan BPKB. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di loket pelayanan BPKB.

    Kanit Regident Satlantas Polres Grobogan, Iptu Leonardus Alvin, menyebut program ini sebagai bagian dari inisiatif Korlantas Polri untuk menghadirkan polisi yang lebih dekat dan bersahabat.

    “Kami ingin kehadiran polisi dirasakan lebih hangat dan bersahabat. Dengan sapaan dan interaksi sederhana seperti ini, kami berharap masyarakat merasa nyaman saat mengurus layanan BPKB Polres Grobogan,” ujar Iptu Leonardus Alvin.

    Ia menegaskan, Polantas Menyapa bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pelayanan humanis. Polisi diharapkan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pelayan publik yang ramah dan membantu.

    “Polisi tidak hanya mengatur lalu lintas atau menegakkan hukum, tetapi juga hadir sebagai pelayan publik yang siap membantu dengan sikap ramah,” tambahnya.

    Kegiatan ini disambut positif masyarakat. Di loket pelayanan, Bripka Harry dengan ramah menyapa setiap pemohon yang datang. Ia juga membantu menata berkas dan memastikan antrean tetap tertib.

    “Langkah ini dilakukan untuk menghindari antrean yang membingungkan dan menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,” ungkap Bripka Harry.

    4. Satlantas Badung Ajak Pecalang Jaga Kamtibmas

    Polantas Menyapa di Badung (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas Polres Badung menggandeng para pecalang dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Badung.

    Kasat Lantas Polres Badung, AKP Ni Luh Tiviasih, menjelaskan bahwa kegiatan bertajuk “Polantas Menyapa” ini bertujuan memperkuat kerja sama antara kepolisian dan pecalang di bidang Kamseltibcarlantas serta Kamtibmas.

    “Tujuannya untuk mempererat rasa paiketan pecalang dalam menjalankan sesana demi mewujudkan kesukretan Desa Adat,” ungkap AKP Ni Luh Tiviasih.

    Kegiatan ini berlangsung di Widia Mandala Utama, Wantilan Pura Dalem Gede Br Tegeh, Desa Adat Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.

    Dalam kegiatan tersebut, AKP Tiviasih juga mengimbau pecalang agar terus berperan aktif menjaga keamanan di wilayah tugas masing-masing. Ia menilai sinergi antara polisi dan pecalang sangat penting, terutama dalam pelayanan masyarakat adat.

    5. Polres Purbalingga Bantu Warga Urus BPKB

    Polantas Menyapa di Purbalingga (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Purbalingga menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program bertajuk Polantas Menyapa. Kegiatan ini merupakan pelayanan humanis polri dalam di titik pelayanan BPKB.

    Warga yang datang ke loket pelayanan disambut langsung oleh petugas Satlantas. Tak hanya membantu proses administrasi, petugas juga memberikan penjelasan mengenai tata cara pengurusan dokumen, mekanisme layanan, hingga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat.

    Kanit Regident Satlantas Polres Purbalingga Iptu Siagian Cindy Sabathini, S.Tr.K menjelaskan bahwa Polantas Menyapa merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik. Menurutnya, pelayanan yang humanis sejalan dengan Commander Wish Kakorlantas Polri yang menekankan pentingnya interaksi positif antara Polantas dan masyarakat.

    “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan teredukasi saat berinteraksi dengan petugas. Polantas bukan hanya penegak hukum, tapi juga sahabat masyarakat dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas,” ujar Iptu Cindy.

    Iptu Cindy menambahkan bahwa program Polantas Menyapa juga menjadi sarana sosialisasi berbagai layanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan (regident). Ke depan, program ini akan dikembangkan dengan pemberian penghargaan bagi masyarakat yang tertib berlalu lintas, santunan bagi yang membutuhkan, serta menjadi wadah penyelesaian permasalahan lalu lintas di tingkat masyarakat.

    Halaman 2 dari 5

    (yld/hri)