Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani, memprakirakan potensi cuaca ekstrem besar wilayah Indonesia sepekan ke depan, mulai Senin (10/11/2025) hingga Minggu (16/11/2025).
“Berdasarkan analisis
BMKG
, potensi hujan sedang hingga lebat pada 10-12 November 2025 berpotensi terjadi di sebagian besar di DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara,” jelas Andri dalam keterangan pers, dikutip Selasa (11/11/2025).
Adapun potensi hujan lebat-sangat lebat dengan status SIAGA berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
“Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” jelas Andri.
Pada 13-16 November 2025, potensi hujan dengan kategori lebat–sangat lebat dengan status SIAGA masih akan terjadi di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Potensi hujan sedang-lebat juga berpotensi turun di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Lampung.
Kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.
Potensi angin kencang masih akan terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa peningkatan intensitas hujan sepekan ini dipicu oleh aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal.
“Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” kata Guswanto.
Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan yang rapuh.
“Peningkatan curah hujan diprakirakan berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-

Berantas Tambang Nikel di Morowali, Menhan & Panglima TNI Lapor ke Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya mulai menyoroti dugaan tambang nikel ilegal yang terdapat di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil karena nikel merupakan salah satu komoditas tambang penting yang dimiliki oleh Indonesia.
Pada Minggu kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahkan telah melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).
“Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu.
Sepak Terjang Satgas PKH
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).
“Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).
Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).
Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.
Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.
“Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha,” tambah Anang.
Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.
“Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” pungkasnya.
Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).
Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.
-

Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
“Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).
“Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu.
Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025).
Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.
“Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025),” demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025).
-

Innalillahi, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
GELORA.CO -Kabar duka datang dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Antasari dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 8 November 2025.
Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan salat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Assyarif usai salat Ashar. Namun, Boyamin tak menyebut lokasi Masjid Assyarif tersebut di mana.
“Betul. Barusan konfirmasi ke teman-teman jaksa yg lain dan pengurus Masjid Assyarif, memang akan dilaksanakan salat jenazah Pak Antasari bada Ashar,” ujar Boyamin kepada wartawan melalui rekaman suara.
Boyamin menuturkan, ia juga merupakan jamaah di masjid yang sama.
Lebih jauh, ia meminta doa dari semua pihak agar almarhum dibukakan pintu maaf dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT.
“Mohon doanya, mohon dimaafkan segala hal yg salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yg sebanyak-banyaknya di akhirat,” ucapnya.
Antasari lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 18 Maret 1953. Antasari menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2007 hingga 11 Oktober 2009.
-
/data/photo/2017/02/01/11224626176663008-IMG-1176780x390.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.co
m
– Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
Antasari Azhar
telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
Kuasa hukum Antasari Azhar,
Boyamin Saiman
, mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
Masjid Asy Syarif
tersebut.
“Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (8/11/2025).
Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
“Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
“Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/23/68fa465266674.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/11/09/691090ee4e2db.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


