provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • Perantauan asal Pariaman Sumbar Berupaya Akhiri Hidup Lompat dari Flyover di Tangerang – Halaman all

    Perantauan asal Pariaman Sumbar Berupaya Akhiri Hidup Lompat dari Flyover di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pekerja lepas asal Pariaman, Sumatera Barat, berinisial YYS, mencoba mengakhiri hidupnya dati flyover di Tangerang Banten.

    Diduga didera banyak masalah yang menghimpit, ia lebih dulu menyayat urat nadi tangan kirinya sebelum melompat dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada Kamis (27/3/2025) sore.

    Dua orang warga menemukan YYS tergeletak tak berdaya di bawah jembatan, sementara sepeda motornya masih terparkir di atas flyover.

    “Awalnya sepi, tapi tiba-tiba ada yang lihat korban sudah tergeletak di bawah,” ungkap Bripka Denny, Kepala Seksi Humas Polsek Pondok Aren, Jumat (28/3/2025).

    Dalam kondisi lemah dan terluka, YYS dilarikan ke Rumah Sakit IMC Ciputat.

    Meski selamat, ia masih dalam keadaan syok berat, sulit berbicara.

    YYS juga belum bisa mengungkapkan secara jelas permasalahan.

    Kapolsek Pondok Aren, Kompol Muhibbur, memastikan pihaknya terus mendalami latar belakang tragis ini.

    “Kami masih menyelidiki penyebabnya dan mencari tahu kondisi serta tempat tinggalnya,” ujarnya.  (TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico)

     

    *) DISCLAIMER:

    Berita atau artikel ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri.

    Pembaca yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbersit keinginan melakukan percobaan bunuh diri, jangan ragu bercerita, konsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa.

    Berbagai saluran telah tersedia bagi pembaca untuk menghindari tindakan bunuh diri, satu di antaranya adalah menghubungi kesehatan jiwa di rumah sakit terdekat.

    Kontak bantuan

    Bunuh diri bisa terjadi ketika seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

    Apabila Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

    Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

    Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling.

    Hubungi layanan kesehatan jiwa atau konseling terdekat. Kemenkes RI menyediakan Call Center 24 jam di 1500-567 atau layanan pesan singkat di 081281562620. Jangan menyerah, ada orang-orang yang peduli dan siap membantu Anda.

     

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini, Waspada Hujan Petir di Beberapa Wilayah

    Prakiraan Cuaca Hari Ini, Waspada Hujan Petir di Beberapa Wilayah

    Summary:

    Keyword: 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk berbagai wilayah di Indonesia pada Sabtu (29/3/2025). Sejumlah kota besar diprediksi mengalami kondisi cuaca yang beragam.

    Dikutip dari prakiraan cuaca yang disiarkan akun YouTube Info BMKG, di Pulau Jawa, cuaca berawan tebal diprediksi meliputi Jakarta, sedangkan hujan ringan kemungkinan terjadi di Serang, Bandung, dan Yogyakarta. Namun, Semarang dan Surabaya perlu mewaspadai potensi hujan petir.

    Sementara itu, di wilayah Sumatera, kondisi cuaca juga bervariasi. Banda Aceh diprediksi berawan tebal, sementara Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Padang berpotensi mengalami hujan ringan. Hujan sedang diperkirakan terjadi di Medan, sementara Bengkulu berisiko mengalami hujan petir.

    Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Denpasar dan Kupang, sementara Mataram diperkirakan akan mengalami hujan sedang. Di Kalimantan, hujan ringan kemungkinan turun di Pontianak dan Samarinda, tetapi wilayah seperti Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin berisiko mengalami hujan petir.

    Sementara itu, di Sulawesi, hujan ringan diperkirakan turun di Palu, Gorontalo, dan Makassar. Kendari kemungkinan akan mengalami hujan sedang, sedangkan hujan petir berpotensi terjadi di Manado dan Mamuju.

    Di wilayah timur Indonesia, kondisi cuaca juga perlu diwaspadai. Ambon diperkirakan berawan, sementara hujan ringan kemungkinan terjadi di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura. Hujan sedang berpotensi turun di Merauke, sedangkan Nabire berisiko mengalami hujan petir.

    Selain prakiraan cuaca, BMKG juga mengamati adanya dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan risiko cuaca ekstrem. Siklon tropis di Samudra Hindia Barat Daya Banten diperkirakan membentuk low-level jet, yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan.

    Sementara itu, bibit siklon 93S mulai memasuki perairan dan daratan Australia, yang juga dapat memperkuat sistem cuaca di sekitarnya. Di Laut Natuna Utara, sirkulasi siklonik berpotensi membentuk daerah konvergensi yang berimbas pada peningkatan curah hujan di wilayah Kepulauan Riau.

    Kondisi atmosfer ini menyebabkan potensi hujan lebat hingga cuaca ekstrem di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, serta Papua dan Papua Barat.

    Sementara itu, kecepatan angin diperkirakan mencapai lebih dari 25 knot di Samudra Hindia bagian barat hingga selatan Banten, serta perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, sehingga masyarakat, terutama nelayan dan operator transportasi laut, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

    Selain prakiraan cuaca, BMKG juga memperingatkan adanya potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

  • MAKI Dorong Penjara untuk Koruptor Dibangun di Pulau Perbatasan Kalimantan

    MAKI Dorong Penjara untuk Koruptor Dibangun di Pulau Perbatasan Kalimantan

    Jakarta

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyiapkan kandidat lokasi penjara di pulau terpencil khusus koruptor. Dari ketiga lokasi yang disiapkan, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai Kalimantan sebagai lokasi yang paling pas membangun penjara untuk mengasingkan koruptor.

    “Jadi paling cocok Kalimantan Utara maupun Kalimantan Barat ada pulau-pulau yang letaknya dengan perbatasan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (28/3/2025).

    Boyamin menuturkan banyak pulau-pulau di Kalimantan yang cocok untuk menjauhkan napi koruptor dari dunia luar. Nantinya, penjara dijaga ketat sehingga mereka akan sulit keluar masuk.

    “Selain untuk mengisolasi napi koruptor untuk jauh dari dunia luar supaya mereka nggak gampang keluar malam-malam atau dengan alasan sakit dia keluar,” jelasnya.

    Selain mengasingkan koruptor, Boyamin memandang keberadaan penjara dapat menjaga kedaulatan RI. Ia mencontohkan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

    “Dulu kita kan kalah dengan rebutan Pulau Sebatik. Di dekat Sebatik ada pulau lagi yang kosong-kosong. Selain menjauhkan napi koruptor supaya tidak main-main, sekaligus menjaga perbatasan kita. Dengan adanya penjara di situ maka tidak bisa diklaim Malaysia lagi,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun penjara di pulau terpencil khusus koruptor. Menteri Imipas, Agus Andrianto tengah menyiapkan kandidat lokasi penjara tersebut.

    “Perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang modern, super-maximum security yang tempatnya di pulau terpencil. Ini kami pilih di mana lokasi yang tepat untuk membangun Lapas modern super-maximum security,” kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3).

    “Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan untuk minta beberapa lokasi. Satu lokasi sudah kami dapat di Jawa Barat, kami minta untuk di Jawa Timur, dan satu lagi di wilayah Kalimantan,” ucapnya.

    Nantinya, dia akan meminta arahan dari Prabowo untuk lokasi yang dipilihnya. Lokasi tersebut nantinya akan dibangun penjara dengan keamanan maksimal.

    (taa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sidang Isbat Idul Fitri 2025 Digelar Besok 29 Maret 2025, Catat Jam dan Rangkaian Acara Penentuan Lebaran!

    Sidang Isbat Idul Fitri 2025 Digelar Besok 29 Maret 2025, Catat Jam dan Rangkaian Acara Penentuan Lebaran!

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 H atau Hari Raya Idul Fitri 2025 akan digelar pada Sabtu, 29 Maret 2025, di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Sidang ini akan menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idul Fitri.

    Jadwal Sidang Isbat Idul Fitri 2025

    Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad, telah mengonfirmasi bahwa sidang isbat akan dimulai sejak sore hari. Berikut tahapan dan rangkaian acaranya:

    Seminar Hisab dan Rukyat – Pukul 16.00 WIB Membahas perhitungan astronomi terkait posisi hilal. Diikuti oleh para ahli astronomi, BMKG, LAPAN, serta perwakilan ormas Islam. Buka Puasa Bersama – Pukul 18.00 WIB Peserta sidang isbat akan berbuka puasa bersama sebelum sidang dimulai. Sidang Isbat Tertutup – Pukul 18.30 WIB Dipimpin oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung). Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang – Pukul 19.00 WIB Menteri Agama akan menyampaikan keputusan resmi pemerintah terkait awal 1 Syawal 1446 H. Metode Penetapan Idul Fitri: Hisab dan Rukyat

    Sidang isbat menggunakan dua metode utama:

    Hisab (Perhitungan Astronomi) – Menentukan posisi hilal berdasarkan perhitungan matematis dan astronomi. Rukyat (Pengamatan Hilal) – Verifikasi visual hilal di berbagai titik pemantauan.

    Menurut perhitungan astronomi, ijtimak (konjungsi bulan dan matahari) terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, pukul 17.57 WIB. Posisi hilal diperkirakan berada di antara -3 derajat di Papua hingga -1 derajat di Aceh, sehingga berpotensi sulit terlihat dengan mata telanjang.

    Data astronomi ini akan diverifikasi dengan mekanisme rukyat di 33 titik pemantauan di seluruh Indonesia.

    33 Lokasi Pemantauan Hilal di Indonesia

    Pemantauan hilal dilakukan di 33 titik strategis di berbagai provinsi:

    Aceh: Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga. Sumatra Utara: Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan. Sumatra Barat: Rooftop Hotel Rangkayo Basa Syofyan Inn, Padang. Riau: Rooftop Premier Hotel, Pekanbaru. Kepulauan Riau: Pantai Setumu Dompak, Kota Tanjungpinang. Jambi: Rooftop Hotel Odua Weston, Kota Jambi. Sumatra Selatan: Helipad Hotel Aryaduta, Palembang. Bangka Belitung: Pantai Tanjung Raya, Bangka. Bengkulu: Jalan Pariwisata No. 1, Kota Bengkulu. Lampung: POB Pantai Canti, Kalianda, Lampung Selatan. DKI Jakarta: Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta. Jawa Barat: POB Gunung Putri, Kota Banjar. Banten: Pantai Anyer. Jawa Tengah: Pantai Binangun, Rembang. DI Yogyakarta: POB Syekh Bela Belu, Parangtritis, Bantul. Jawa Timur: Bukit Condrodipo, Gresik. Kalimantan Barat: Pantai Indah, Sungai Kakap, Kubu Raya. Kalimantan Tengah: Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya. Kalimantan Timur: Puncak Hotel Five Premiere, Samarinda. Kalimantan Selatan: Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin. Kalimantan Utara: SATRAD 225 Tarakan, Kota Tarakan. NTB: Pantai Loang Baloq, Mataram. NTT: Rooftop Gedung Pelayanan BMKG, Kota Kupang. Sulawesi Selatan: Delf Apartemen, Makassar. Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju. Sulawesi Tenggara: Pantai Bahari, Kabupaten Kolaka. Sulawesi Utara: Apartemen MTC Megamas, Manado. Gorontalo: Obyek Wisata Hiu Paus, Bone Bolango. Sulawesi Tengah: Gedung Observasi, Donggala. Maluku: Halaman Samping Rumah Dinas Wakil Gubernur, Ambon. Maluku Utara: Pantai Ropu Tengah Balu, Halmahera Barat. Papua: The Hele’yo Yobeh, Sentani, Jayapura. Papua Barat: Hotel Kota Sorong.

    Bali tidak menyelenggarakan rukyatul hilal karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

    Hasil Sidang Isbat Menentukan Hari Raya Idul Fitri

    Setelah pengamatan hilal dan pembahasan dalam sidang isbat, Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengumumkan secara resmi kapan umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri 2025.

    Keputusan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Muslim di tanah air.
    Dengan adanya sidang isbat ini, diharapkan umat Islam dapat merayakan Idul Fitri dengan kepastian dan kebersamaan. Nantikan pengumuman resmi hasil sidang isbat pada Sabtu malam, 29 Maret 2025!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar

    Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jelang Idul Fitri 1446 H:

    Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Jelang perayaan Idulfitri 2025, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi melakukan peninjauan ke sejumlah sarana dan fasilitas (sarfas) Pertamina diantaranya Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Pangkalan LPG 3 Kg dan SPBU Modular di Rest Area Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (26/3). 

    Pengecekan sarfas ini merupakan bagian dari pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 2025 serta memastikan kesiapan pasokan BBM dan LPG serta distribusi energi aman di Sumbar.

    Dalam kunjungannya Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengecek secara langsung kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta fasilitas penyalur di Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat.

    “Kunjungan agenda hari ini dalam rangka pelaksanaan kesiapan idul Fitri 2025. Kita melakukan pengecekan rantai pasok dari ketersediaan BBM dan LPG untuk Provinsi Sumatera Barat”, kata Yuliot di IT Teluk Kabung, Padang, Kamis (26/3).

    Setelah menerima laporan dan paparan dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian Utara (Sumbagut), Yuliot mengatakan terdapat lonjakan kebutuhan masyarakat sekitar 22 persen dari rata-rata kebutuhan harian.

    “Menjelang idul fitri tercatat kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan sekitar 22% dari rata-rata harian. Dari hasil pengecekan, terlihat Integrated Terminal Teluk Kabung telah terintegrasi dan secara operasional juga sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang telah dilaksanakan jauh-jauh hari, pada saat dibentuknya Satgas Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2025,” ujar Yuliot.

    Yuliot juga menambahkan dalam memastikan kebutuhan masyarakat saat perjalanan mudik lebaran dan mendapatkan akses BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan SPBU Modular di rest area Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin, mengingat potensi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun arus balik Idul Fitri 1446 H.

    Sementara untuk ketersediaan LPG di Sumbar, Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga telah menyiapkan berbagai instrumen seperti Pertamina Siaga, yakni menyiagakan agen dan pangkalan siaga yang beroperasi 24 jam.

    “Kesiapan pelaksanaan kegiatan dari Ramadhan dan Idulfitri, Alhamdulillah dari sisi persiapan pelaksanaan berjalan baik, dan kita juga harapkan kesiapan ini bertambah baik seperti tahun-tahun sebelumnya”, tambah Yuliot.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, Komite BPH Migas, Harya Adityawarman dan Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi.

    Sunardi menjelaskan Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin kelancaran distribusi energi selama periode Lebaran.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat, baik melalui Terminal BBM, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Kami juga telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2025 untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga di Sumbar,” jelas Sunardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (27/3). 

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memiliki pilar layanan selama Ramadan yakni layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi dan layanan tambahan. Adapun layanan energi pendukung di jalur potensial di wilayah Sumbagut meliputi jalur tol, jalur wisata dan jalur lintas utama berupa 287 SPBU Siaga yang beroperasi 24 jam, 933 Agen LPG Siaga, 11 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 32 motorist, 49 mobil tangki stand by, dan 8 layanan kesehatan.

    “Khusus Regional Sumbagut (Sumut, Aceh, Sumbar, Riau, dan Kepri) dan mengantisipasi terjadi kepadatan di jalur mudik, kami sediakan 32 motorist, armada motor yang berfungsi untuk membawa BBM dan 49 mobil tangki standby untuk menyuplai pasokan BBM di SPBU,” katanya.

    Khusus layanan motoris di Sumbar, tersedia di Kota Bukit Tinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Sementara itu, layanan mobil tangki stand by ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Agam, Payakumbuh dan Kota Padang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga menyediakan SPBU Modular Pertashop di Rest Area KM 23 A dan 23 B Tol Padang-Sicincin.

    Diakui Sunardi, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas SPBU, SPBE, Agen LPG dan pangkalan.  “Hingga saat ini telah dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM sebanyak 125 SPBU di Sumbar dan secara rutin terus dilaksanakan” ujarnya.

    Komitmen Pertamina dan pemerintah dalam memastikan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran terus diperkuat dengan berbagai inisiatif layanan. Selain kesiapan stok dan distribusi energi, Pertamina juga menghadirkan fitur khusus di aplikasi MyPertamina yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan rute perjalanan mudik dengan informasi lokasi SPBU dan layanan tambahan yang disediakan lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.

  • Daya Beli Turun Imbas PHK, Pedagang Daging: Awalnya Beli 3 Kg Sekarang 1 Kg

    Daya Beli Turun Imbas PHK, Pedagang Daging: Awalnya Beli 3 Kg Sekarang 1 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha daging melaporkan penurunan daya beli masyarakat untuk daging sapi hingga 35% menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Penurunan ini dipicu oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang awal tahun ini.

    Data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikutip pada Kamis (27/3/2025) menunjukkan adanya 18.610 tenaga kerja yang dilaporkan terkena PHK pada periode Januari—Februari 2025. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 10.677 orang atau sekitar 57,37% dari total nasional.

    Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengungkapkan bahwa meskipun volume permintaan daging tetap tinggi, nilai dan volume pembelian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum pulih, diperparah dengan gelombang PHK yang melemahkan daya beli masyarakat.

    “Sekitar 35–37% mengalami penurunan dari angka pembelian [daging sapi]. Ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang lemah dan adanya penurunan dalam pembiayaan kebutuhan hidup,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (27/3/2025).

    Akibatnya, lanjut Asnawi, masyarakat terpaksa mengurangi pembelian daging sapi untuk mengalokasikan anggaran ke kebutuhan lain.

    “Kalau saya melihat daya beli masyarakat itu animonya tinggi [membeli daging sapi]. Cuma volumenya yang tadinya dia beli 2–3 kilogram [daging sapi], [sekarang] beli 1 kilogram atau 2 kilogram, jadi menurun,” ujarnya.

    Asnawi juga mencatat bahwa penjualan daging, baik di pasar tradisional maupun daring, tetap lesu menjelang Ramadan 2025, berbeda dengan kondisi tahun lalu. Dia memperkirakan penjualan daging sapi akan semakin melandai setelah Lebaran.

    Meskipun daya beli rendah, Asnawi memastikan ketersediaan daging sapi tetap aman. Dia juga menyebutkan upaya pemerintah dalam menggelar operasi pasar murah selama Ramadan untuk membantu masyarakat tetap dapat membeli protein hewani, termasuk daging sapi.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (27/3/2025) pukul 17.45 WIB, harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen adalah Rp139.351 per kilogram, sedikit di bawah harga acuan penjualan (HAP) sebesar Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi murni tertinggi tercatat di Kalimantan Utara sebesar Rp168.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp113.482 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata daging kerbau segar lokal mencapai Rp145.238 per kilogram, dan harga rata-rata daging impor kerbau beku adalah Rp109.250 per kilogram.

  • Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Lebaran, Wamen ESDM Yuliot Pastikan Distribusi Energi Wilayah Sumatera Barat Kondisi Aman – Halaman all

    Jelang Lebaran, Wamen ESDM Yuliot Pastikan Distribusi Energi Wilayah Sumatera Barat Kondisi Aman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang perayaan Idulfitri 2025, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meninjau sejumlah sarana dan fasilitas (sarfas) Pertamina.

    Adapun sarana dan fasilitas yang dikunjungi yaitu Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Pangkalan LPG 3 Kg dan SPBU Modular di Rest Area Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan kesiapan idulfitri 2025. Kami melakukan pengecekan rantai pasok dari ketersediaan BBM dan LPG untuk Provinsi Sumatera Barat”, kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Setelah menerima laporan dan paparan dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian Utara (Sumbagut), Yuliot mengatakan terdapat lonjakan kebutuhan masyarakat sekitar 22 persen dari rata-rata kebutuhan harian.

    “Menjelang Idulfitri tercatat kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan sekitar 22 persen dari rata-rata harian. Dari hasil pengecekan, terlihat Integrated Terminal Teluk Kabung telah terintegrasi dan secara operasional juga sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang telah dilaksanakan jauh-jauh hari, pada saat dibentuknya Satgas Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2025” ujar Yuliot.

    Yuliot menambahkan, dalam memastikan kebutuhan masyarakat saat perjalanan mudik lebaran dan mendapatkan akses BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan SPBU Modular di rest area Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin, mengingat potensi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun arus balik Idul Fitri 1446 H.

    Sementara untuk ketersediaan LPG di Sumbar, Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga telah menyiapkan berbagai instrumen seperti Pertamina Siaga, yakni menyiagakan agen dan pangkalan siaga yang beroperasi 24 jam.

    “Kesiapan pelaksanaan kegiatan dari Ramadhan dan Idulfitri, Alhamdulillah dari sisi persiapan pelaksanaan berjalan baik, dan kita juga harapkan kesiapan ini bertambah baik seperti tahun-tahun sebelumnya”, tambah Yuliot.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, menjelaskan Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin kelancaran distribusi energi selama periode Lebaran.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat, baik melalui Terminal BBM, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Kami juga telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2025 untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga di Sumbar,” jelas Sunardi.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memiliki pilar layanan selama Ramadan yakni layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi dan layanan tambahan.

    Adapun layanan energi pendukung di jalur potensial di wilayah Sumbagut meliputi jalur tol, jalur wisata dan jalur lintas utama berupa 287 SPBU Siaga yang beroperasi 24 jam, 933 Agen LPG Siaga, 11 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 32 motorist, 49 mobil tangki stand by, dan 8 layanan kesehatan.

    “Khusus Regional Sumbagut (Sumut, Aceh, Sumbar, Riau, dan Kepri) dan mengantisipasi terjadi kepadatan di jalur mudik, kami sediakan 32 motorist, armada motor yang berfungsi untuk membawa BBM dan 49 mobil tangki standby untuk menyuplai pasokan BBM di SPBU,” katanya.

    Khusus layanan motoris di Sumbar, tersedia di Kota Bukit Tinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota.

    Sementara itu, layanan mobil tangki stand by ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Agam, Payakumbuh dan Kota Padang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga menyediakan SPBU Modular Pertashop di Rest Area KM 23 A dan 23 B Tol Padang-Sicincin.

    Diakui Sunardi, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas SPBU, SPBE, Agen LPG dan pangkalan. 

    “Hingga saat ini telah dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM sebanyak 125 SPBU di Sumbar dan secara rutin terus dilaksanakan” ujarnya.