Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • Kapolda Sumsel Soroti Puluhan Pabrik Sawit Beroperasi Tanpa Kebun Inti

    Kapolda Sumsel Soroti Puluhan Pabrik Sawit Beroperasi Tanpa Kebun Inti

    PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Andi R. Djajadi menyoroti keberadaan puluhan pabrik kelapa sawit (PKS) di provinsi itu yang beroperasi tanpa kebun inti yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri sawit.

    Saat rapat koordinasi pengawasan usaha perkebunan kelapa sawit, Kapolda mengatakan terdapat sekitar 22 PKS tanpa kebun inti yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu enam perusahaan di Kabupaten Banyuasin.

    Kemudian enam perusahaan di Muara Enim, lima perusahaan di Musi Rawas, dan lima perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

    “Terkait legalitas mereka memang memiliki perizinan, tetapi persoalannya, jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak ada,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Menurutnya, Keberadaan pabrik tanpa kebun inti dinilai berisiko memicu persaingan tidak sehat dalam penyerapan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku utama crude palm oil (CPO). Selain itu, Kapolda juga menekankan potensi praktik TBS ilegal, termasuk pencurian buah sawit.

    “Ini bisa menjadi rantai alternatif minyak atau dikenal masyarakat dengan istilah ram sawit, yang terindikasi sebagai tempat transaksi TBS ilegal,” ujarnya.

    Data menunjukkan pergerakan minyak hasil ram di Sumsel mencapai sekitar 40 ribu ton per hari. Kemudian, tingginya kasus pencurian TBS menjadi perhatian serius.

    Sepanjang 2025, Sumsel mencatat 373 kasus pencurian TBS, dengan Musi Banyuasin sebanyak 133 kasus dan Musi Rawas 113 kasus. Sebanyak 262 kasus telah diselesaikan dengan 456 orang ditetapkan sebagai tersangka.

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan tingginya kasus pencurian TBS berpotensi mempengaruhi iklim investasi perkebunan di Sumsel.

    “Pencurian ini bisa membuat investor ragu, tapi juga perlu dilihat dari sisi kebutuhan maupun perilaku individu pelaku,” ujarnya.

    Provinsi Sumsel memiliki luas lahan perkebunan 1.043.489,51 hektare, dengan 997.559 hektare merupakan perkebunan sawit. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit mencapai 277, dengan konsentrasi terbanyak di Banyuasin 67 perusahaan, Musi Banyuasin 60 perusahaan, dan OKI 51 perusahaan.

  • Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitudo (M) 4,7 pada Rabu (10/12/2025) pukul 02.48 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesaran Sumani.

    Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi menjelaskan, episentrum gempa terletak di darat pada koordinat 0,99 derajat lintang selatan dan 100,71 derajat bujur timur. Lokasi tepatnya berada sekitar 18 km barat daya Kabupaten Solok, dengan kedalaman pusat gempa 10 km.

    “Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas sesaran Sumani,” kata Suaidi Ahadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025) dini hari.

    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), getaran terasa kuat di wilayah Kabupaten Solok dengan intensitas III-IV modified mercalli intensity (MMI). Pada skala ini, getaran dirasakan nyata oleh banyak orang di dalam rumah terasa seakan-akan ada truk berlalu, dan pintu atau jendela dapat berbunyi.

    Guncangan juga dirasakan di Kota Padang dengan intensitas II-III MMI, di mana benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Sementara itu, di Sijunjung dan Sawahlunto, guncangan terasa lebih lemah, mencapai I-II MMI.

    Hingga saat berita ini disusun, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa utama. BMKG juga mencatat adanya satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo lebih kecil.

    “Hingga pukul 03.21 WIB, hasil monitoring BMKG terdapat satu gempa susulan pada pukul 03.11 WIB dengan magnitudo M 2,1,” tambah Suaidi.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi resmi yang bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi.

  • Pemerintah Siapkan Lokasi Relokasi Permukiman Korban Bencana Sumbar

    Pemerintah Siapkan Lokasi Relokasi Permukiman Korban Bencana Sumbar

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur memaparkan sejumlah lokasi yang direkomendasikan pemerintah daerah di Sumatera Barat sebagai titik relokasi pemukiman bagi warga terdampak bencana.

    Fitrah merupakan salah satu Ketua Tim Satgas Peninjauan Pemukiman yang bertugas memeriksa kondisi rumah para korban bencana di wilayah tersebut.

    Ia menjelaskan, berdasarkan data per Senin (8/12/2025), terdapat 8.888 rumah rusak yang terbagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan hanyut. Kementerian PKP menyatakan siap melaksanakan relokasi begitu lokasi pembangunan disepakati.

    “Kita sudah siapkan itu. Lahan saya sudah dapat dari pemda, dari pak gubernur. Untuk di Kota Padang ada dua titik. Kemudian di Tanah Datar ada satu titik,” ujar Fitrah saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Selasa (9/12/2025).

    Selain di Padang dan Tanah Datar, ia menyebut pemerintah daerah juga tengah menyiapkan lahan relokasi di Padang Panjang, meski status tanah adat masih menunggu penyelesaian. Sementara di Kabupaten Agam terdapat satu lokasi yang diajukan tetapi sertifikatnya belum diterima.

    “Di Padang Panjang itu karena tanah ulayat, itu masih diupayakan oleh pemda. Di Kabupaten Agam ada satu titik, tetapi sertifikatnya belum dapat,” jelas Fitrah.

    Ia menambahkan, kondisi kerusakan rumah warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat terbagi menjadi empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

    Dari jumlah tersebut, 691 rumah dinyatakan hanyut, dan kemungkinan bertambah karena sebagian rumah rusak berat tidak lagi dapat diperbaiki.

    Fitrah menjelaskan, banyak rumah hanyut akibat perubahan jalur sungai yang menyeret permukiman di sempadan aliran air. “Kemungkinan itu akan nambah juga di yang hanyut tadi, 691,” katanya.

    Selain itu, rumah rusak berat tercatat sebanyak 1.733 unit, rusak sedang 1.027 unit, dan rusak ringan 5.347 unit. Data tersebut merupakan pembaruan terbaru per Senin kemarin.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP tengah mengupayakan pengajuan relokasi berdasarkan usulan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Namun, proses pembangunan belum dapat dimulai karena anggaran khusus relokasi belum tersedia.

    “Nah, kemarin yang khusus Sumatera Barat untuk yang hanyut, yang hilang, kita sudah mengupayakan lokasi dari Pemda untuk relokasi. Namun, kan anggarannya belum ada,” ujarnya.

    Fitrah menegaskan bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah masih fokus pada fase tanggap darurat, sehingga pelaksanaan relokasi belum bisa dilakukan.

    “Dan sekarang juga masih tanggap darurat. Kita mungkin belum bisa masuk, soalnya situasinya masih kepada situasi penyelamatan. Tapi kita sudah siapkan,” pungkasnya.

  • Membedah Spesifikasi Bailey, Jembatan Bongkar Pasang Milik TNI Sambungkan Daerah Terisolir Banjir

    Membedah Spesifikasi Bailey, Jembatan Bongkar Pasang Milik TNI Sambungkan Daerah Terisolir Banjir

    Liputan6.com, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasang jembatan bailey untuk menghubungkan daerah terisolir akibat banjir di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

    “Sejumlah jembatan darurat atau biasa disebut bailey mulai dipasang pada beberapa titik di wilayah Provinsi Sumatra Barat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Bailey atau biasa disebut sebagai jembatan darurat, merupakan jembatan temporer yang bisa dibongkar pasang.

    Material jembatan bailey adalah besi dengan bobot total 24 ton. Pemasangan jembatan ini ditargetkan selesai pada 12 Desember 2025.

    Jembatan bailey berasal dari Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB merupakan tipe 1-1 dengan panjang 18 meter atau terdiri dari 6 petak.

    Pemasangan jembatan bailey ini menggantikan jembatan Sikabau yang putus diterjang banjir akhir November 2025 lalu.

    Jembatan tersebut sebelumnya menghubungkan jalan Sikabau menuju wilayah Lembah Melintang di Kabupaten Pasaman Barat.

    Panjang jembatan putus mencapai 12 meter. Perkembangan pemasangan jembatan darurat berjalan delapan persen pada Minggu kemarin (7/12).

    “Jembatan ini merupakan penghubung antara wilayah Sikabau dan Lembah Melintang, walau bukan jalan lintas kabupaten tapi cukup vital dikarenakan Sikabau merupakan tempat wisata dan terdapat 500 KK,” Mayor Czi Bobby Andrias Komandan Detasemen Zeni Tempur 2/PS Kodam XX/TIB Payakumbuh menambahkan.

    Sebanyak 12 personel Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB, 50 personel Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 896/Serumpun Pseko, 6 personel Koramil 07/Air Bangis sebanyak dikerahkan untuk memasang jembatan.

    Terdapat empat jembatan bailey prioritas untuk wilayah Sumbar. Selain pengganti jembatan Sikabau di Pasaman Barat, pemasangan jembatan darurat juga dilakukan di jembatan Supayang dan Bawah Kubang, Kabupaten Solok, serta jembatan Luhuang di Kabupaten Padang Pariaman.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)  yang rela mengalihkan biaya resepsi 3 putranya untuk membantu korban banjir di Sumatera.

    Aksi kemanusiaan yang dilakukan keluarga Mahyeldi Ansharullah diketahui dari foto-foto yang beredar di media sosial. 

    Tampak istri Mahyeldi Ansharullah, Harneli, ditemani ketiga putranya, yakni Taufiq, Fathan, dan Masykur, beserta menantu, menyerahkan langsung bantuan tersebut ke Posko Bantuan Komplek Griya Permata 1, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

    Keluarga Mahyeldi Ansharullah memberikan bantuan 1.000 kilogram (kg) beras dan 2.830 kotak nasi siap santap.

    Harneli menjelaskan, logistik tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi ketiga putranya yang awalnya akan digelar di Auditorium Gubernuran.

    “Kami merencanakan tanggal 6-7 Desember adalah pesta pernikahan anak-anak kami, tetapi Allah berkehendak lain.”

    “Oleh sebab itu, pesta kami pindahkan ke tempat musibah ini,” ujarnya saat mengunjungi tujuh titik lokasi terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pemprov Sumbar. 

    Di akhir kunjungannya, Harneli juga memohon doa dari masyarakat.

    “Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.”

    “Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” tutupnya.

    Sosok Mahyeldi Ansharullah

    Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.

    Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

    Mahyeldi dikenals ebagai  mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.

    Sebelum menduduki posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

    Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

    Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.  

    Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

    Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

    Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

    Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

    Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

    Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537. 

    Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.

    Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    1. Tanah dan bangunan

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.

    2. Alat transportasi dan mesin

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi, senilai Rp32.883.680.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.

    5. Kas dan setara kas

    Untuk laporannya di penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan, senilai Rp2.344.284.857.

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.

    7. Hutang

    Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporannya di LHKPN bahwa Ia memiliki tanggung jawab atas sejumlah hutang sebesar Rp550.000.000.

    Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.

    Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, harta kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.

  • Pemprov Sumbar Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Pemprov Sumbar Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Jakarta –

    Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) memperpanjang masa status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait.

    “Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh. (Perpanjangan) 14 hari, sampai 22 Desember mendatang,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam keterangan tertulis yang diterima, seperti dilansir detikSumut, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana itu berdampak pada 16 kabupaten kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

    Mahyeldi menyebut dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

    Ia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

  • Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

    “Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter,” ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

    Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

    “Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik,” jelasnya.

    Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

    Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

    Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.

  • Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu sekolah garuda, program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan lulusan mampu bersaing global.
    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan 700–1.000 beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi ternama di dunia.
    Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan
    sekolah garuda
    pertama mulai beroperasi Juni 2026 di empat lokasi: Kabupaten Soe (NTT), Desa Mayang (Belitung Timur), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
    “Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ujarnya di Makassar, Senin (8/12/2025).
    Najib menyebut pemerintah juga menargetkan tujuh sekolah baru dibangun pada 2026 dan beroperasi 2027, di antaranya di Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, NTB, Lampung, Aceh, dan Katingan.
    Najib menjelaskan kurikulum sekolah garuda menggabungkan empat kurikulum nasional dan pengayaan global untuk mendukung penerimaan mahasiswa ke kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan diasramakan sebagai bagian kurikulum karakter dan kebangsaan.
    “Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” katanya.
    Ia menyebut 80 persen siswa sekolah garuda diproyeksikan memperoleh beasiswa studi S1 ke kampus internasional.
    “Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.
    Pada 2025 pemerintah sudah memberi beasiswa S1 kepada 403 siswa dari berbagai sekolah.
    “Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” sambungnya.
    Saat ini pemerintah mempersiapkan rekrutmen dan pemutasian guru untuk sekolah garuda.
    “Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujarnya.
    Menurut Najib, kriteria guru dan kepala sekolah salah satunya kemampuan bahasa Inggris.
    “Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” jelasnya.
    Rekrutmen siswa juga disiapkan melalui tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
    “Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
    Najib menyebut sekolah garuda terbagi dua: sekolah garuda baru yang dibangun dari nol dan sekolah garuda transformasi yang merupakan sekolah unggulan yang ditingkatkan.
    Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar, sementara sekolah garuda transformasi akan didukung melalui pendanaan pengayaan dan penguatan kapasitas.
    “Itu ada beberapa anggarannya macam-macam yang berkaitan dengan persiapannya,” terangnya.
    Di Sulawesi, sekolah garuda baru saat ini dibangun di Konawe Selatan. Namun pemerintah merencanakan dua lokasi di Sulsel, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
    Najib menegaskan prioritas pembangunan bergantung pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah IPM rendah lambat mengajukan usulan.
    “Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” ujarnya.
    Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan daerah membutuhkan terlebih dahulu.
    “Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terisolasi akibat dampak banjir bandang dan longsor.

    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Lantas, daerah mana saja yang disebut masih terisolasi?

    Wilayah yang masih terisolasi

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian serta lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Suharyanto melaporkan bahwa masih terdapat area yang belum dapat dijangkau akibat dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di antaranya:

    1. Provinsi Aceh

    Untuk wilayah Aceh, Suharyanto menjelaskan bahwa Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.

    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa ratusan gampong atau kelurahan juga terdampak di dua kabupaten tersebut. “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto, menggambarkan luasnya cakupan wilayah yang terkena dampak banjir dan longsor.

    Meski begitu, kondisi di Aceh Tamiang yang sebelumnya sangat terisolasi disebut sudah mulai membaik. Wilayah tersebut kini dilaporkan sudah dapat kembali menerima distribusi bantuan melalui jalur darat, sehingga akses logistik dapat berjalan lebih lancar dibanding beberapa hari sebelumnya.

    2. Provinsi Sumatera Utara

    Untuk wilayah Sumatera Utara, Suharyanto menyampaikan bahwa masih ada dua kabupaten yang berada dalam kondisi terisolir, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    “Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal dua kabupaten. Dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan, satu kecamatan. Dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan,” ujar Suharyanto.

    Ia kemudian menambahkan rincian lebih lanjut terkait kondisi akses wilayah tersebut. “Tapanuli Utara yang dua kabupaten/kota yang masih tadi dikatakan terisolir, ini ada dua kecamatan. Humbang Hasundutan ada enam kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara,” sambungnya.

    Sementara itu, upaya pemerintah untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah melalui Sibolga terus dipercepat.

    Suharyanto melaporkan bahwa jalur tersebut masih terputus di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Mandailing Natal belum dapat dilalui kendaraan roda empat, meski sepeda motor sudah bisa melewati jalur tersebut.

    3. Provinsi Sumatera Barat

    Sedangkan di Sumatera Barat, Suharyanto melaporkan bahwa masih ada wilayah terisolasi yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    “Dua kabupaten yang masih penanganan khusus. Agam, ada beberapa kecamatan dan lima nagari yang masih terisolasi. Dan Pesisir Selatan, ada satu kecamatan dan tiga nagari yang terisolasi,” ujar Suharyanto.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan tetap berjalan untuk daerah yang belum dapat diakses sepenuhnya tersebut.

    “Kemudian juga untuk daerah terdampak, dua kabupaten ini, Pesisir Selatan dan Agam, ada beberapa nagari yang masih terisolasi. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus, di Pesisir Selatan masih lewat udara,” kata Suharyanto.

    Dampak Kerusakan di Tiga Provinsi

    Bencana banjir dan longsor di Aceh telah menimbulkan kerusakan masif pada hunian dan infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan bahwa sebanyak 77.049 rumah rusak terdampak, memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

    Selain rumah, fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah juga terdampak, serta 302 titik jalan dan belasan jembatan dilaporkan rusak, sehingga akses antardesa dan antarkabupaten sangat terganggu.

    Kemudian, banjir, banjir bandang, dan longsor di Sumatera Utara memengaruhi puluhan kecamatan di berbagai kabupaten dan kota, dengan kerusakan tersebar mulai dari Langkat, Medan, Deliserdang, Binjai, Tanjungbalai, hingga Tapanuli bagian selatan dan utara.

    Ribuan rumah terdampak, fasilitas umum rusak, serta sejumlah jembatan dan ruas jalan putus sehingga menghambat mobilitas warga. Kabupaten Langkat melaporkan lebih dari empat ribu jiwa terdampak, sementara Medan mencatat puluhan kelurahan terendam.

    Kerusakan serupa terjadi di Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, hingga Padang Lawas, dengan total akumulasi warga terdampak mencapai puluhan ribu jiwa dan sejumlah titik desa terisolasi akibat akses yang terputus.

    Di Sumatera Barat, bencana banjir dan longsor merusak kawasan yang tersebar di banyak kabupaten, termasuk Agam, Pasaman Barat, Bukittinggi, Solok, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Pesisir Selatan. Ribuan rumah terendam, ratusan warga mengungsi, serta puluhan fasilitas publik dan lahan pertanian mengalami kerusakan.

    Banyak jalan utama putus akibat tumpukan material longsor, terutama di wilayah hulu yang memiliki kontur curam, sehingga pendistribusian bantuan mengalami hambatan.

    Beberapa kabupaten, seperti Limapuluh Kota dan Kepulauan Mentawai, juga mencatat kerusakan signifikan pada jembatan, jaringan air bersih, serta pemukiman warga, memperlihatkan skala kerusakan yang luas di seluruh provinsi.