Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. 

    Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung. 

    Area tersebut selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan bahwa penghentian aktivitas pertambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum. 

    “Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batubara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau,” ujar Jeffri melalui keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa batu bara dengan jumlah kurang lebih 1.430 ton. Jumlah itu terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan. 

    Selain itu, turut diamankan pula satu unit eskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut. 

    Jeffri menyebut, aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan. 

    Dalam operasi ini, tim PPNS Ditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin. Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

    Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak. 

    “Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

    Kegiatan penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

    Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana.

    Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis. 

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

  • ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. 

    Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung. 

    Area tersebut selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan bahwa penghentian aktivitas pertambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum. 

    “Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batubara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau,” ujar Jeffri melalui keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa batu bara dengan jumlah kurang lebih 1.430 ton. Jumlah itu terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan. 

    Selain itu, turut diamankan pula satu unit eskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut. 

    Jeffri menyebut, aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan. 

    Dalam operasi ini, tim PPNS Ditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin. Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

    Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak. 

    “Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

    Kegiatan penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

    Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana.

    Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis. 

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • Kerusakan Bencana Sumbar Faktor Alam, Wajib Evaluasi Daya Dukung Lingkungan

    Kerusakan Bencana Sumbar Faktor Alam, Wajib Evaluasi Daya Dukung Lingkungan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan di lokasi yang terdampak banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Kunjungan Menteri LH Hanif menegaskan, kerusakan yang memicu bencana didominasi faktor alam dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan rawan bencana.

    “Bukit-bukit tersebut adalah zona perlindungan vital bagi Kota Padang dan sekitarnya. Jika fungsi perlindungan ini terganggu, dampaknya akan semakin besar dan masif,” ujar Hanif saat meninjau lereng-lereng kritis di kawasan Pegunungan Bukit Barisan, dilansir dari www.kemenlh.go.id, Jumat (12/12/2025).

    Hanif tak sendiri. Ia juga didampingi Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dimulai dengan pemantauan udara serta peninjauan langsung ke titik-titik kritis.

    Hanif menjelaskan, observasi lapangan menemukan timbunan kayu besar di aliran sungai dan pesisir yang sebagian besar berasal dari pohon utuh yang tercabut akibat dorongan air ekstrem, bukan dari aktivitas penebangan skala besar.

    “Temuan awal ini mengarahkan fokus pemeriksaan pada faktor hidrometeorologis, kemiringan lereng, dan morfologi sungai,” kata dia.

    “Hampir semua kayu yang terbawa adalah pohon utuh yang tercabut oleh dorongan air ekstrem. Ini indikasi bahwa curah hujan dan kemiringan lereng memainkan peran utama dalam kejadian ini,” sambung Hanif.

    Dia mengatakan, berdasarkan temuan lapangan, KLH/BPLH akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen lingkungan, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan industri di sekitar wilayah terdampak.

     

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq membeberkan sejumlah temuan terkait bencana alam di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Pihaknya meyakini bukan hanya akibat alam, tapi terdapat faktor curah hujan yang sangat tinggi.

  • Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Jakarta –

    Pemerintah terus berupaya membuka jalur akses di wilayah bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah ruas kini disebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

    Perbaikan jembatan yang masih terputus juga terus dipercepat untuk membuka kembali konektivitas ke wilayah yang masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.

    “Hal ini dapat membuka jalur mobilitas warga serta percepatan distribusi logistik dan layanan bantuan,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam unggahan Instagram resmi @bakom.ri, Kamis (11/12/2025).

    Bakom memaparkan beberapa ruas yang kini sudah bisa dilalui setelah sebelumnya tidak bisa diakses karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

    Aceh

    Di Provinsi Aceh, sudah ada 7 ruas jalan yang kini terbuka lagi aksesnya setelah tertutup karena terdampak bencana. Ruas-ruas yang dimaksud mulai dari Jalur Banda Aceh menuju Meureudu, Jalur Batas Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menuju Langsa, dan Jalur Langsa menuju Kuala Simpang.

    Kemudian akses juga kembali terbuka untuk Jalur Kuala Simpang menuju batas Provinsi Sumatera Utara, lalu Jalur Simpang Uning menuju Blangkejeren via Uwaq dan Gayo Lues.

    Lalu akses juga terbuka pada Jalur Kutacane menuju batas Provinsi Sumatera Utara dan terakhir pada Jalur Genting Gerbang menuju Batas Aceh Tengah Nagan Raya via Celala.

    Sumatera Utara

    Di Provinsi Sumatera Utara akses terbuka pada jalan tol dan nasional. Pertama jalan Tol Medan-Pangkalan Brandan telah beroperasi normal setelah sebelumnya mengalami kerusakan imbas bencana alam.

    Selanjutnya di Tapanuli Selatan jalur Sipirok menuju Simpang Tandosan sudah mulai bisa diakses 1 jalur kendaraan.

    Kemudian di Tapanuli Tengah, akses ke arah Medan sudah mulai terbuka. Beberapa ruasnya mulai dari Medan-Siantar-Balige, Dolok Sanggul-Pakkat, Pakkat-Barus, Barus-Sorkam, Sorkam-Sibolga, Sibolga-Pandan, dan Pandan-Pinangsori.

    Sumatera Barat

    Di Sumatera Barat, jalan nasional yang menghubungkan Padang menuju Bukittinggi via kawasan Lembah Anai sudah mulai dibuka dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Namun aksesnya masih dibatasi waktu. Kendaraan roda dua hanya bisa melintas pada waktu tertentu, yaitu pukul 06.00-08.00 WIB dan pada 16.30-18.30 WIB.

    Tonton juga Video: Jalur Darat Belum Bisa Diakses, Bantuan Disuplai Via Udara

    (acd/acd)

  • Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perkembangan korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menyampaikan data per Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban bertambah sebanyak 5 jenazah. Dari yang sebelumnya 964 menjadi 969 korban jiwa.

    “Untuk korban meninggal dunia bertambah 5 jasad yang ditemukan dari jumlah 964 jiwa korban meninggal pada hari Selasa,9 Desember 2025. Pada hari ini Jadi 969 jiwa dengan ditemukannya 2 korban di Langkat Sumatra Utara dan 3 korban di Padang Pariaman, Sumatra Barat,” katanya saat konferensi pers dari akun YouTube @BNPB.

    Abdul mengatakan untuk korban hilang berkurang 12 orang 

    yang kemudian di rekapitulasi dan mutakhirkan dari 3 posko di tiga provinsi, di mana dari 264 jiwa yang masuk daftar pencarian orang, menjadi 252 jiwa.

    Abdul menjelaskan jumlah pengungsi per hari ini 894.501 orang dari sebelumnya 894.101 jiwa. Abdul menyebut jumlah pengungsi Provinsi Aceh terbanyak karena dari 894.501 jiwa, 831.000 jiwa berada di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Aceh menjadi fokus utama penyaluran logistik.

    “Jadi untuk distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi tentu saja intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” jelas Abdul.

    Abdul menuturkan total bantuan sejak 28 November 2025, sebanyak 448,6 ton dan terdistribusi sebanyak 334 ton. Per hari ini, katanya, logistik telah terdistribusi 9,85 ton menggunakan 5 truk dan via udara 4,93 ton.

    Adapun perbaikan Jembatan Kepin di Kabupaten Bireuen mencapai 53%, Jembatan Kepin Mane mencapai 25%, dan Jembatan Kutablang serta Jembatan Cerata di Aceh Tengah sedang berprogres.

    Abdul mengatakan Provinsi Aceh telah disokong 3.414 unit BTS untuk kebutuhan komunikasi dengan target pekan ini terpasang sebanyak 75%.

    Di Sumatra Utara, penyaluran logistik via udara hanya menjangkau wilayah Tapanuli Tengah karena kondisi cuaca. Pemerintah juga telah mengirimkan 3.000 kiloliter bisolar, 1.400 kiloliter Pertamax, dan 3.000 kiloliter Pertalite ke Sibolga.

    Sumatra Barat, telah disalurkan 20 sorti logistik melalui jalur darat baik makanan maupun non makanan. Penyaluran menggunakan 20 truk dengan total 29,7 ton. Untuk progres perbaikan Jembatan Sikabau mencapai 55%, Jembatan Bawah Kubang 50%, Jembatan Suoayang 25% dan Jembatan Padang Matuang memasuki tahap awal perbaikan.

    Akses komunikasi di Sumatra Barat telah terhubung ke 7 Kabupaten, 22 Kecamatan, 31 Nagari, dan 31 Jorong.

  • Upaya Iptu Juani Bina Anak-anak Selumit Pantai agar Tak Terjerumus Narkoba

    Upaya Iptu Juani Bina Anak-anak Selumit Pantai agar Tak Terjerumus Narkoba

    Jakarta –

    Iptu Juani Aing membina dan mendampingi puluhan anak di Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara, yang dulu dikenal sebagai mal narkoba atau tempat transaksi narkoba besar-besaran. Dia tak ingin anak-anak di daerah itu terjerumus dalam pusaran transaksi barang haram.

    Atas aksinya itu, Kaurbinops (KBO) Narkoba Polres Tarakan itu diusulkan Polda Kalimantan Utara dalam Hoegeng Corner 2025. Kepada detikcom, Juani menceritakan kiprahnya melakukan pembinaan kepada anak-anak di daerah pesisir Tarakan itu agar tidak dimanfaatkan untuk transaksi narkotika.

    Iptu Juani melaksanakan kegiatannya itu sejak Desember 2024. Dia mengajak dua puluhan Polwan Polres Tarakan untuk menggelar pembinaan dan pendampingan terhadap 80 anak-anak di Selumit Pantai.

    Kaurbinops (KBO) Narkoba Polres Tarakan, Iptu Juani Aing (Foto: dok. istimewa)

    Sebelum kegiatan Iptu Juani dkk dimulai, Selumit Pantai menjadi kawasan yang lekat dengan transaksi narkotika, bahkan melibatkan anak-anak dan ibu rumah tangga sebagai kurir atau informan. Dulu, kasus peredaran narkoba kerap mewarnai keseharian warga.

    Niat baik Iptu Juani awalnya tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Menurut Juani, masyarakat Selumit Pantai sangat tertutup kepada orang asing yang masuk ke kampungnya, terlebih kepada aparat kepolisian. Anak-anak kecil di kawasan itu juga takut terhadap polisi.

    Tapi Iptu Juani tak menyerah. Dia mengajak rekan sesama Polwan untuk semakin gencar melakukan kegiatan positif untuk pendekatan dengan masyarakat setempat.

    “Setiap hari kami membersihkan daerah mereka, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, karena di situ memang kumuh, rumah mereka itu seperti panggung di bawah itu sungai yang sudah bersentuhan dengan sampah plastik kebanyakan,” ujarnya.

    Kaurbinops (KBO) Narkoba Polres Tarakan, Iptu Juani Aing (Foto: dok. istimewa)

    Pelan-pelan aksinya membuahkan hasil, sedikit demi sedikit masyarakat Selumit Pantai mulai membuka diri dan bergabung untuk sama-sama bebenah daerah tempat tinggalnya. Menurut Juani, masyarakat yang menerima kehadiran polisi semakin banyak dan anak-anak setempat tidak takut lagi dengan aparat.

    “Berjalannya waktu anak-anak yang ada di situ akhirnya mereka dekat dengan kita. Kenapa saya bilang mereka dekat dengan kita? Awalnya memang mereka takut, tapi kita terus merangkul. Di situ kita sudah mulai mengetahui kendala-kendala yang mereka alami di sana,” kata Juani.

    Iptu Juani dkk pun melakukan pendataan terhadap puluhan anak-anak Selumit Pantai yang tidak sekolah karena putus sekolah tak punya biaya hingga karena mengikuti orang tuanya berpindah-pindah tempat. Ia merasa prihatin dengan kondisi anak-anak setempat yang tidak dapat perhatian dari orang tuanya.

    “Mereka (anak-anak) itu kurang perhatian, mereka di rumah tidak ada yang pantau, sehingga keseharian mereka itu tidak jelas, mereka keluyuran, sehingga rentan dan rawan sekali mereka digunakan untuk menjadi kurir atau penjual narkoba di daerah tersebut,” ucapnya.

    Interaksi Iptu Juani dkk dengan anak-anak Selumit Pantai semakin intens. Kekhawatirannya ternyata benar, anak-anak di situ dimanfaatkan orang dewasa penjual narkoba untuk menjadi kurir barang haram hingga mata-mata.

    “Miris bagi kami mendengar hal itu, karena kalau kita lihat memang kondisi di daerah itu sangat-sangat memprihatinkan, ternyata masih ada wilayah yang banyak sekali anak-anak yang masih butuh perhatian dari kita. Nah mulai dari situ kami dari Polwan Polres Tarakan melakukan kegiatan,” ujarnya.

    Dia pun mengajak dan mendampingi anak-anak Selumit Pantai untuk rajin mengaji di masjid sekitar daerah tersebut. Ada 80 anak yang Iptu Juani dkk rangkul agar mereka rajin mengaji dan tak terjerumus pusaran transaksi narkoba.

    “Di situ (Masjid Al Ma’ruf) ada kurang lebih 80 anak yang mengaji di situ dengan 5 guru. Mereka mengaji di situ dengan fasilitas seadanya, kapasitas yang seadanya, dengan alas yang seadanya. Tapi kami melihat begitu antusiasnya mereka pengen pintar mengaji,” katanya.

    Masalah tak selesai di situ, dari puluhan anak itu ternyata banyak dari mereka yang terkendala biaya untuk membeli seragam mengajinya sehingga mereka tak mau berangkat mengaji karena malu dengan teman-temannya yang berseragam. Iptu Juani pun memutar otak untuk mencari solusi.

    “Kita komunikasi dengan pihak Baznas di Kota Tarakan, bagaimana kita mencari solusi untuk anak-anak ini, supaya keluhan yang mereka sampaikan kepada kami tidak menjadi kendala pada saat mereka ingin mengaji, contohnya tidak punya seragam, tidak punya uang untuk mendaftar mengaji. Hal seperti itu membuat mereka mundur, karena memang kemampuan orang tua mereka rata-rata di bawah, untuk makan saja mereka kesusahan,” jelasnya.

    Akhirnya, Baznas Kota Tarakan turun tangan memberikan bantuan yang kemudian disalurkan oleh Iptu Juani dkk kepada anak-anak Selumit Pantai. Mereka pun senang karena bisa mengaji tanpa memikirkan biaya.

    Warung Kamtibmas di Selumit Pantai

    Iptu Juani menyebut kegiatan positifnya itu didukung pimpinannya di Polres Tarakan dan Polda Kalimantan Utara. Bahkan, kata dia, Kapolda Gorontalo membangun Warung Kamtibmas di Selumit Pantai untuk memaksimalkan program menjadikan daerah itu sebagai kampung bebas narkoba.

    “Ada yang namanya Warung Kamtibmas di daerah situ, yang sudah dibangun juga oleh Pak Kapolda pada waktu itu yang dalam hal ini pelaksanaannya itu oleh Polres Tarakan, di situ tempat pusat mereka berkumpul melakukan kegiatan-kegiatan mereka,” ucap Juani.

    Kaurbinops (KBO) Narkoba Polres Tarakan, Iptu Juani Aing Foto: dok. istimewa

    Di Warung Kamtibmas itu, Iptu Juani melakukan sejumlah kegiatan untuk berinteraksi dengan masyarakat Selumit Pantai. Kegiatannya seperti pelatihan menari, bernyanyi hingga kreasi seni lainnya.

    “Alhamdulillah sekarang untuk kegiatan narkobanya sendiri lambat laun berkurang, dengan adanya kegiatan kita intens secara intens di situ. Rutinitas yang dulunya memang rawan sekali, sekarang sudah berkurang, 80% berkurang sekali, bahkan sampai saat ini untuk kegiatan di wilayah itu sudah tidak ada,” kata Juani.

    “Mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa konsisten kita lakukan beriringan dengan tugas pokok yang kita lakukan di kantor,” imbuhnya.

    (fas/knv)

  • Kapolda Sumsel Soroti Puluhan Pabrik Sawit Beroperasi Tanpa Kebun Inti

    Kapolda Sumsel Soroti Puluhan Pabrik Sawit Beroperasi Tanpa Kebun Inti

    PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Andi R. Djajadi menyoroti keberadaan puluhan pabrik kelapa sawit (PKS) di provinsi itu yang beroperasi tanpa kebun inti yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri sawit.

    Saat rapat koordinasi pengawasan usaha perkebunan kelapa sawit, Kapolda mengatakan terdapat sekitar 22 PKS tanpa kebun inti yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu enam perusahaan di Kabupaten Banyuasin.

    Kemudian enam perusahaan di Muara Enim, lima perusahaan di Musi Rawas, dan lima perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

    “Terkait legalitas mereka memang memiliki perizinan, tetapi persoalannya, jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak ada,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Menurutnya, Keberadaan pabrik tanpa kebun inti dinilai berisiko memicu persaingan tidak sehat dalam penyerapan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku utama crude palm oil (CPO). Selain itu, Kapolda juga menekankan potensi praktik TBS ilegal, termasuk pencurian buah sawit.

    “Ini bisa menjadi rantai alternatif minyak atau dikenal masyarakat dengan istilah ram sawit, yang terindikasi sebagai tempat transaksi TBS ilegal,” ujarnya.

    Data menunjukkan pergerakan minyak hasil ram di Sumsel mencapai sekitar 40 ribu ton per hari. Kemudian, tingginya kasus pencurian TBS menjadi perhatian serius.

    Sepanjang 2025, Sumsel mencatat 373 kasus pencurian TBS, dengan Musi Banyuasin sebanyak 133 kasus dan Musi Rawas 113 kasus. Sebanyak 262 kasus telah diselesaikan dengan 456 orang ditetapkan sebagai tersangka.

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan tingginya kasus pencurian TBS berpotensi mempengaruhi iklim investasi perkebunan di Sumsel.

    “Pencurian ini bisa membuat investor ragu, tapi juga perlu dilihat dari sisi kebutuhan maupun perilaku individu pelaku,” ujarnya.

    Provinsi Sumsel memiliki luas lahan perkebunan 1.043.489,51 hektare, dengan 997.559 hektare merupakan perkebunan sawit. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit mencapai 277, dengan konsentrasi terbanyak di Banyuasin 67 perusahaan, Musi Banyuasin 60 perusahaan, dan OKI 51 perusahaan.