provinsi: KALIMANTAN UTARA

Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

15/12/2025 20:05
Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar Regional 15 Desember 2025

Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima ucapan terima kasih dari Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud karena telah mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Polman.
Ucapan terima kasih disampaikan Samsul saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi (
Kementrans
), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/12/2025).
Samsul menuturkan bahwa
kawasan transmigrasi
di Kabupaten
Polman
telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia ingin program transmigrasi terus dilakukan, baik transmigrasi lokal maupun umum.
“Kawasan transmigrasi di Polman juga sebagai sentra tanaman pangan berkat sistem pertanian yang berkelanjutan”, ujar Samsul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyebut, Polman dan Sulawesi Barat (
Sulbar
) merupakan kabupaten dan provinsi produk transmigrasi.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Sulbar, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua Selatan. Jumlah wilayah administratif ini akan terus bertambah,” kata Viva Yoga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mewujudkan keadilan ekonomi, menyejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, serta menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan adanya transmigrasi, (mendorong) akulturasi masyarakat sehingga terjadi harmoni kehidupan”, tegas Viva Yoga.
Ia menambahkan, Kabupaten Polman memiliki satu kawasan transmigrasi dan dua satuan pemukiman (SP) Bina. Seperti halnya kawasan transmigrasi di kabupaten lain, Polman juga memiliki bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum mengantongi sertifikat hak milik (SHM).
Oleh karena itu, Viva Yoga mendorong seluruh kawasan transmigrasi, termasuk Polman, untuk segera mengurus legalitas demi menghindari masalah di masa mendatang.
Ia juga berpesan kepada Bupati Samsul agar lebih proaktif dalam menuntaskan masalah
sertifikat lahan
milik transmigran.
Hingga akhir 2025, Kementrans menargetkan 13.751 bidang di lahan transmigrasi telah memiliki sertifikat. Viva Yoga optimistis, target ini akan tercapai.
Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Polman, Kementrans telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 28,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan dan fasilitas umum, serta program pendukung lainnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa geliat pengembangan dan pembangunan transmigrasi di Polman telah dipantau sejak lama.
Sejak awal masa pemerintahan, ia mengaku pernah menerima pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi
snack
atau camilan coklat bermerek Mandar Cocoa (Macoa).
Produk tersebut berasal dari Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulbar, yang merupakan kawasan transmigrasi.
“Rasanya tak kalah dengan coklat yang ada di supermarket”, kata Viva Yoga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:10
Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

“Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

“Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

“Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

“Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

15/12/2025 12:54
Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

15/12/2025 09:05
Jembatan Bailey di Sikabau Pasaman Barat Rampung, Sudah Bisa Dilalui Masyarakat

JAKARTA – Pembangunan jembatan bailey sepanjang 18 meter di Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), selesai dilakukan oleh TNI untuk membuka akses transportasi di daerah itu.

“Pembangunan jembatan bailey di Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat sudah seratus persen dan bisa dioperasionalkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada saat meninjau pengoperasian jembatan itu bersama pemerintah setempat di Simpang Empat, Minggu, disitat Antara.

Menurutnya, hingga hari ini personel TNI sudah membangun empat unit jembatan bailey di wilayah Kodam XX Tuanku Imam Bonjol. Tiga diantaranya sudah selesai 100 persen, sementara satu unit lainnya di Padang Pariaman sudah mendekati seratus persen.

“Berdasarkan perintah dari Pak Presiden, kami siap membangun jembatan yang rusak terdampak bencana hingga ke daerah terisolasi agar perekonomian dan aktivitas masyarakat kembali normal,” ujarnya.

Selama berada di Kabupaten Pasaman Barat, Pangdam berdiskusi dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto serta masyarakat yang terdampak bencana. Pangdam meminta masyarakat tetap semangat dan bersama melakukan pemulihan setelah bencana alam.

Pembangunan jembatan bailey ini juga untuk menormalkan kembali aktivitas perekonomian dan mobilisasi masyarakat di Nagari (Desa) Ranah Koto Tinggi dan nagari lain yang berada di pesisir pantai Kabupaten Pasaman Barat.

Bupati Pasaman Barat Yulianto mengucapkan terima kasih atas pembangunan jembatan oleh TNI yang baru rampung enam hari.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kami berterima kasih, karena TNI sudah banyak membantu masyarakat Pasaman Barat,” ujarnya.

Dia meminta, masyarakat bisa merawat dan menjaga jembatan tersebut, karena menjadi aset penting sebelum dibangunnya jembatan permanen

Keberadaan jembatan itu sangat vital untuk kehidupan dan kelangsungan pergerakan perekonomian masyarakat.

Pemkab Pasaman Barat ke depan akan melaporkan kerusakan fasilitas umum terutama jembatan kepada pemerintah pusat agar bisa diberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat di masa pemulihan bencana ini.

“Di Pasaman Barat terdapat sejumlah jembatan dan jalan yang rusak akibat banjir,” ujarnya

15/12/2025 05:48
Tembus Jalur Rusak, Andre Rosiade Antar 3.000 Sembako ke Matur Agam

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menunjukkan komitmen nyata terhadap korban bencana banjir bandang atau galodo dengan mendatangi langsung Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

Pertemuan dengan warga terdampak di Kantor Wali Nagari Matur Mudik ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog, penyerapan aspirasi, sekaligus penyaluran bantuan serta penyampaian komitmen pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana.

Kunjungan Andre tersebut dilakukan dengan menerobos jalur ekstrem Kelok 44 yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Sejumlah titik masih sangat berbahaya, di antaranya Kelok 8 yang sempat terputus dan hingga kini menyisakan material berat serta akar kayu tumbang, serta Kelok 42 yang sebagian tebingnya terban dan rawan longsor. Meski demikian, jalur tersebut tetap ditempuh demi memastikan bantuan dan perhatian negara hadir langsung di tengah masyarakat terdampak.

Dalam pertemuan bersama warga, Andre didampingi Anggota DPRD Agam Novi Irwan, Camat Matur Efendi Idris, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid, serta Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Matur Andre Andika Pratama. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat koordinasi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan unsur partai dalam mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.

Camat Matur Efendi Idris melaporkan bahwa dampak bencana galodo di Kecamatan Matur sangat serius. Secara langsung, sedikitnya enam rumah warga hancur atau rusak berat dan terdapat korban jiwa di Nagari Matur Mudik, khususnya di Jorong Kuok Tigo Koto. Secara tidak langsung, hampir seluruh masyarakat terdampak akibat rusaknya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi warga.

Ia juga menyampaikan bahwa rusaknya seluruh akses transportasi membuat aktivitas pertanian lumpuh. Banyak sawah dan ladang warga mengalami kerusakan, sementara sebagian besar masyarakat masih belum berani kembali menggarap lahan karena khawatir terjadi bencana susulan.

Sementara itu, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran langsung Andre di tengah kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran tersebut memberikan semangat dan harapan baru bagi warga bahwa negara benar-benar hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri pascabencana.

Andre menjelaskan bahwa dirinya sengaja melewati Kelok 44 untuk sekaligus menjangkau wilayah Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, mengingat akses utama Padang-Bukittinggi baik melalui Lembah Anai maupun Malalak hingga kini masih terputus akibat bencana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

Andre juga memastikan bahwa warga Kayu Pontong, Matur Mudik akan segera mendapatkan pasokan air bersih sementara melalui hidran air yang disediakan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih akibat rusaknya jaringan distribusi.

Lebih lanjut, Andre menegaskan komitmen serius pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi Sumatera Barat pascabencana galodo. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi infrastruktur yang rusak karena seluruhnya telah masuk dalam perhatian dan perencanaan pemerintah pusat.

Andre menyebutkan bahwa jalan yang rusak, jaringan irigasi yang hancur, hingga rumah ibadah yang terdampak bencana akan dibangun kembali secara bertahap melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Total anggaran rehab rekon pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun dan akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menanggapi laporan kerusakan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Matur, Andre memastikan seluruhnya akan ditangani pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali jalan, jembatan, normalisasi sungai, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi tanggung jawab negara dan akan diurus secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.

(prf/ega)

14/12/2025 20:56
Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.016 Meninggal Dunia, 212 Orang Hilang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh per Minggu (14/12/2025).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan korban jiwa menjadi 1.016 atau bertambah 10 dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2026). Sedangkan hilang menjadi 212 atau turun 5 orang di hari yang sama.

“10 jasad yang ditemukan, khususnya itu ada di Aceh 9 dan 1 di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa. Untuk data korban hilang, ini kemarin 217, saat ini 212,” kata Abdul dalam konferensi pers melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Minggu (14/12/2025).

Dia menyampaikan pencarian korban masih berlangsung hingga saat ini.

Dari data yang dipaparkan, untuk sektor Sumatra Utara di Tapanuli Tengah (Kec. Sukabangun dan Alobam Bair terdapat 56 jiwa hilang; Tapanuli Selatan (Desa Garoga, Kec. Batang Toru) 30 jiwa hilang; dan Kota Sibolga (Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota) 1 hilang. Masa berakhir operasi SAR akan dibahas 15 Desember 2025.

Kemudian di Sumatra Barat, di Kab. Agam (Kec. Malalak dan Kec. Palembayan) 53 hilang; Kota Padang Panjang (Aliran Sungai Batang Anai) 32 hilang; Kab. Padang Pariaman (Aliran Sungai Batang Anai) 1 hilang; dan Kab. Tanah Datar (Aliran Sungai Batang Anai). Di provinsi ini, belum ada pembahasan batas waktu pengakhiran pencarian.

Di Aceh, Kab. Bener Meriah 14 hilang; Kab. Aceh Utara 6 hilang; Kab. Aceh Tengah 4 hilang; Kab. Bireuen 4 hilang; Kab. Aceh Tamiang; dan Kab. Nagan Raya.

Jumlah pengungsi menjadi 624.670 jiwa, berkurang 29.972 jiwa dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2025). Distribusi di Aceh mencapai 47,21 ton; Sumatra Utara 1,22 ton; Sumatra Barat 2,85 ton via udara dan 16 ton via darat.

14/12/2025 20:50
Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan… Regional 14 Desember 2025

Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan…
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Ipda Angga Mufajar hilang di lokasi bencana alam di Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar).
Meski berbagai upaya telah dilakukan, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
Polda Riau
itu tak berhasil ditemukan.
“Kami sudah 15 hari melakukan pencarian di lokasi kejadian, tetapi Angga tidak kami temukan,” kata Kompol Asdisyah Mursyid, selaku Ketua Tim (Katim) pencarian saat diwawancarai wartawan di Kampar, Minggu (14/12/2025).
Pencarian Angga dilakukan oleh personel Polres Kampar dan Polda Riau.
Upaya pencarian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyusuri sungai, menggali tanah, dan bongkahan batu.
Proses pencarian cukup sulit.
Tumpukan material banjir dan longsor mencapai 7 meter.
“Fokus pencarian dari titik longsor di jembatan kembar menyusuri aliran Sungai Batang Anai sepanjang lebih kurang 60 kilometer,” sebut Asdisyah, yang juga Kapolsek Kampar.
Karena sudah tak memungkinkan untuk ditemukan, pencarian pun dihentikan.
Sebelum meninggalkan lokasi pencarian, empat orang rekan Ipda Angga, Tim Ojoloyo Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kampar, memberikan
penghormatan terakhir
dari atas jembatan.
Mereka pernah sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Kampar.
Dari video yang dilihat Kompas.com, rekan-rekannya tampak tak kuasa menahan tangis saat memberikan penghormatan terakhir.
Mereka juga menaburkan bunga ke sungai.
“Selamat tinggal, kawan. Kami doakan tenang di sana,” ucap salah seorang anggota polisi.
Sebagaimana diberitakan, dua orang anggota Polda Riau menjadi korban
bencana alam
di Padang Panjang,
Sumatera Barat
.
Keduanya adalah Brigpol Tri Irwansyah (32) dan
Ipda Angga Mufajar
(36), yang merupakan anggota penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom, mengatakan bahwa satu orang korban, yakni Tri Irwansyah, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
“Yang sudah terkonfirmasi ditemukan jenazahnya Brigpol Tri Irwansyah. Untuk Ipda Angga belum ditemukan, masih dalam pencarian,” kata Anom kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/11/2025) malam.
Anom menyebut, kedua korban mengalami musibah saat menjalankan tugas.
Mereka berangkat ke Padang pada Rabu (26/11/2025).
“Mereka berdua melaksanakan tugas atau dinas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ke Padang untuk pemeriksaan saksi di Lapas Padang,” sebut Anom.
Polda Riau menyampaikan dukacita atas musibah yang menimpa kedua anggota tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 19:14
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta – Pertamina melaui Pertamina Patra Niaga terus bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk mendukung percepatan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan total 983 tabung LPG untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur umum dan posko pengungsian di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan Bright Gas untuk memastikan pasokan LPG di Dapur Umum untuk memasak di pengungsian tetap aman.

“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Hingga kini, total 983 tabung LPG telah kami salurkan, yang terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Harapan kami, dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan pengungsi,” ujar Roberth, Minggu (14/12/2025).

Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa harir terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, 244 tabung lainnya telah tersebar sebelumnya di berbagai titik dapur umum yang mencakup wilayah Sumatera Barat (Padang, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar), Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Medan), hingga sebagian wilayah Aceh.

“Dukungan ini adalah wujud komitmen Pertamina Patra Niaga untuk hadir di tengah masyarakat. Kami terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar penyaluran energi, baik BBM maupun LPG, tepat sasaran dan membantu mempercepat pemulihan pascabencana,” tutup Roberth.

14/12/2025 18:00
Kondisi Terkini Malalak Agam Setelah Dua Minggu Dihantam Galodo

Liputan6.com, Jakarta – Banjir bandang atau galodo melanda Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu 26 November 2025 sore. Data BPBD Agam, sebanyak 14 orang meninggal dunia di lokasi ini, tiga orang masih dalam pencarian.

Pantauan Liputan.com di Malalak, dua minggu setelah galodo, kondisi Malalak masih jauh dari pulih. Material galodo berupa lumpur, pohon dan bebatuan masih menutup rumah-rumah warga.

Sementara dari informasi yang dihimpun, setidaknya 75 rumah di Toboh rusak berat hingga hanyut.

Salah seorang warga Toboh, Zulhamdi mengatakan hingga kini warga yang terdampak, terutama yang rumahnya hancur dan rusak berat masih bertahan di pengungsian.

“Iya kebanyakan mengungsi ke rumah keluarganya yang tidak terdampak galodo,” kata Zulhamdi kepada Liputan6.com, Sabtu (13/12/2025).

Warga yang mengungsi, lanjutnya, masih bertahan dengan bantuan yang disalurkan ke wilayah ini. Dapur umum juga masih berjalan untuk makan sehari-hari korban galodo di Malalak.

Pada Sabtu (13/12/2025) masyarakat bersama tim gabungan melakukan gotong royong membersihkan masjid dan sejumlah rumah penduduk.

Ia berharap proses pencarian tiga korban yang masih hilang dan pemulihan pascabencana terus dilakukan sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas.

“Ini sudah dua minggu, kondisinya masih seperti ini,” katanya.

Malalak merupakan salah satu jalur alternatif dari Kota Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya.

Saat ini, jalur ini lumpuh total karena selain jembatan putus di Toboh, juga terdapat sejumlah titik longsor di jalur tersebut.

14/12/2025 12:41