provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Liputan6.com, Kalimantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap para kader yang menghadiri Konferensi Daerah DPD sekaligus Konferensi Cabang DPC PDIP se-Kalimantan Utara.

    “Gerak merawat pertiwi harus menjadi kultur partai,” kata dia dalam kegiatan yang diadakan di Tanjung Selor dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    Dalam acara ini turut hadir, Ketua DPP Bidang Pendidikan Puti Guntur Soekarno, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Sitorus, serta Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro.

    Hasto pun menegaskan, para kader PDIP harus meneladani semangat Megawati yang pada tahun 1990-an pernah berkunjung ke pedalaman Kalimantan, bertemu kelompok adat, dan menyusuri sungai selama berhari-hari demi bertatap muka dengan pengurus partai di akar rumput.

    Hasto menegaskan, agar seluruh kader di Kalimantan Utara tidak tergoda oleh bujuk rayu kekuatan modal yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian alam.

    “Hutan harus dijaga ekosistem dan habitatnya yang kaya,” ujar Hasto.

    Dalam perspektif geopolitik, Hasto menilai Kalimantan memiliki posisi strategis karena diapit jalur perdagangan internasional penting.

    “Membangun Kalimantan jangan dari tengah dengan menggunduli hutan, tapi harus berbasis pendekatan geostrategis, memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dan ALKI 2,” tegasnya.

     

  • Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        19 Oktober 2025

    Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun Regional 19 Oktober 2025

    Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Kalimantan Utara, berhasil memulangkan seorang lansia yang terlantar kembali ke kampung halamannya.
    Alimuddin (93), warga Pinrang, Sulawesi Selatan, yang ditemukan sakit-sakitan dan tanpa sanak saudara di Nunukan, akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah puluhan tahun merantau ke Malaysia dan dikira telah tiada.
    “Kita bantu bawa beliau berobat. Kebetulan beliau terdaftar di BPJS Kesehatan, sehingga intervensi klien PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) tuntas,” ujar Kabid Rehsos DSP3A Nunukan, Parmedy, Minggu (19/10/2025).
    Tak lama kemudian, Peksos (Pekerja Sosial), mendengar keinginan Alimuddin untuk pulang kampung.
    Namun dengan kondisi Alimuddin yang pikun, Peksos ragu-ragu dan lebih dulu meminta izin untuk melacak keluarga Alimuddin.
    “Bapak Alimuddin dengan tegas meminta dipulangkan saja ke Pinrang. Ia mengatakan ‘Pulangkan saja saya ke Pinrang. Saya masih ingat di mana tempat keluarga saya’,” tutur Parmedy menirukan permintaan Alimuddin.
    Melihat keyakinan Lansia tersebut, Peksos kemudian mengurus kepulangannya menggunakan kapal laut PT Pelni.
    Ia dibawa pulang pada Kamis (16/10/2025), dan tiba di Pelabuhan Pare-pare pada Sabtu (18/10/2025).
    Tim Pendamping Dinas Sosial Nunukan, memulai melakukan pencarian keluarga.
    “Dan benar saja, meski pikun, Bapak Alimuddin tak pernah lupa di mana keluarganya. Kita pertemukan beliau dengan keluarganya,” imbuhnya.
    Suara tangisan langsung pecah di kediaman keluarga Alimuddin.
    Pasalnya, sudah puluhan tahun ia merantau ke Malaysia, tidak pernah sekalipun keluarga mendengar kabar dan keberadaannya.
    “Keluarga mengira Bapak Alimuddin sudah tiada. Itulah saling peluk diiringi teriakan tangis kebahagiaan bercampur kerinduan cukup keras terdengar,” lanjut Parmedy.
    Parmedy mengatakan, realita kehidupan yang tersaji menjadi sebuah motivasi Dinas Sosial Kabupaten Nunukan terus berbuat dan melakukan pelayanan PPKS hingga tuntas.
    “Tetaplah berbuat baik meskipun sebagian orang menganggap kita bukan orang baik. Salam kemanusiaan,” tutup Parmedy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Oktober 2025

    Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI Regional 18 Oktober 2025

    Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Irwan Sabri, mengakui bahwa salah satu tantangan besar dalam pemerintahannya adalah tingginya angka stunting.
    Mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), angka stunting di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 30,5 persen, namun diproyeksikan turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2024.
    Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, Irwan menggelar acara lomba memancing pada Sabtu (18/10/2025) di Dermaga Penyeberangan Kapal Feri, Sei Jepun, Nunukan Selatan.
    Acara ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lantaran partisipasi 180 grup pemancing dan total peserta lebih dari 1.200 orang.
    Pengamanan acara yang melibatkan jumlah peserta yang besar dan berlangsung di laut terbuka dilakukan secara terpadu oleh Lanal Nunukan, Satpol Airud, KSOP, Basarnas, dan BPBD.
    “Momentum lomba mancing ini diharapkan dapat menjadi edukasi yang menekankan pentingnya sinergisitas antarwarga,” ujar Irwan.
    Ia menambahkan, melalui lomba memancing, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai, antara lain mensosialisasikan pentingnya mengonsumsi ikan dan tanggung jawab menjaga ekosistem laut.
    Irwan berharap lomba memancing ini dapat memperkuat citra pemerintah daerah sebagai penggerak nilai edukatif dan sosial dalam masyarakat.
    “Kami berharap, melalui lomba mancing ini, secara tidak langsung kita dapat menggelorakan serta mengedukasi masyarakat untuk membudayakan gemar makan ikan sebagai sumber protein hewani yang berguna bagi keluarga, terutama dalam upaya mendukung pencegahan stunting di daerah ini,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaminan pasar bagi petani Bulungan, ASN wajib serap beras lokal

    Jaminan pasar bagi petani Bulungan, ASN wajib serap beras lokal

    ANTARA – Jaminan pasar bagi petani lokal di Bulungan, Kalimantan Utara, kini terwujud. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Sabtu (18/10), mewajibkan sekitar 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyerap beras dari petani setempat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. (Cica Andriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian N 16/2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional.

    Aturan itu diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 24 September 2025.

    Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

    Sebanyak 50 proyek jalan tol masuk dalam daftar tersebut, ada yang sudah dibangun dan beroperasi, ada juga yang masih dalam persiapan dan konstruksi.

    “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Berikut Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo:

    Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

    Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat

    Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau

    Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Riau

    Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Riau

    Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu

    Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Jakarta (ANTARA) – Warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa bersyukur karena pemerintah telah mewujudkan janji untuk melistriki desanya.​​​​​​

    “Saya bersyukur sekali, karena menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima bantuan listrik. Alhamdulillah, dengan meteran 900 watt mendapatkan subsidi dan pulsa Rp100.000, yang dapat dipakai selama dua bulan,” kata Ruslan (52), warga Bandar Jaya, dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

    Petani sawit itu menyatakan nyala listrik bukan sekadar penerangan, tapi simbol perubahan hidup.

    “Saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin,” tambahnya.

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima bantuan pasang baru listrik (BPBL), yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Program ini merupakan wujud pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Sumsel, pada Kamis (16/10/2025).

    Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Ruslan menambahkan listrik berarti harapan karena anak-anak bisa belajar lebih lama, istrinya dapat menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup.

    “Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

    “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki,” ujarnya.

    Bahlil pun sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya.

    “Saya adalah salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listriknya. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya.

    Ia melanjutkan Presiden Prabowo sangat perhatian untuk memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Program BPBL dan listrik desa dibiayai penuh oleh APBN Kementerian ESDM.

    Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, program listrik desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025.

    Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga.

    Hingga pertengahan Oktober 2025, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP mulai bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi

    KKP mulai bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi

    Targetnya akhir tahun pembangunan sudah selesai dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 65 lokasi dan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun 2025.

    Di Provinsi Sumatera Barat, misalnya, pembangunan KNMP mulai dilakukan di Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dan Desa Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Saat ini, progres pembangunan di kedua lokasi tersebut telah mencapai 15 persen.

    Usai meninjau dua lokasi KNMP di Sumbar, Jumat, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi, Doni Ismanto Darwin menyampaikan progres pembangunan terus diawasi agar sesuai dengan target waktu dan kualitas yang telah direncanakan.

    “Targetnya akhir tahun pembangunan sudah selesai dilakukan,” kata dia dikutip dari keterangan pers di Jakarta.

    Doni menyebut KKP menyiapkan anggaran lebih dari Rp40 miliar untuk pelaksanaan program KNMP di dua lokasi di Sumbar.

    Pembangunan terbagi dalam tiga kategori, yakni konstruksi bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih dalam tahap konstruksi.

    Adapun fasilitas yang dibangun dalam proyek KNMP di antaranya tambatan perahu, bangunan sentral kuliner, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN, shelter pendaratan ikan, pondasi pabrik es portable, kios perbekalan, kantor, toilet umum, tangki air.

    Kemudian, akan dibangun pula tempat pembuangan sampah, pos jaga,instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran dan jalan lingkungan, gerbang kawasan, bengkel, pondasi gudang beku portable, sarana pasca panen, docking, bale nelayan, penerangan kawasan, cool box, area parkir, pagar kawasan, dan rumah mesin genset.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana KNMP, Trian Yunanda, menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.

    Ia mencontohkan perlunya koordinasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang sempat terjadi di Gorontalo yang melibatkan salah satu organisasi masyarakat (ormas).

    Trian juga menyebutkan bahwa pembangunan KNMP dipastikan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

    “Saat ini lebih dari 100 warga lokal bekerja di dua lokasi KNMP Sumbar, sebagai tukang, pembantu tukang, hingga operator alat berat. Nantinya waktu pekerjaan ditambah, dibagi dalam tiga shift sehingga progres pembangunannya signifikan,” ucap Trian.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

    “Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil dikutip dari siaran pers PLN di Jakarta, Jumat.

    Saat ini masih ada 5.758 desa dan 4.310 dusun yang belum teraliri listrik. Pemerintah memastikan akan terus menggenjot program ini agar seluruh wilayah dapat menikmati terang dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

    Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

    “Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat peduli untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, PLN berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

    “Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan untuk melistriki 1.285 desa pada tahun ini, PLN akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Targetnya, lebih dari 77 ribu keluarga bisa menikmati listrik.

    “Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

    Di Sumatera Selatan, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Listrik Desa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

    Dari sebelas desa tersebut, tujuh desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

    Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, Rosidin, menyampaikan rasa syukur karena penantian panjangnya kini membuahkan hasil. Dusun 4 Sungai Putih akan segera dilistriki lewat Program Listrik Desa ABT 2025.

    “Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu yang dekat ini, jaringan listrik dan sarana penerangan khususnya untuk masyarakat bakal terealisasi … Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya.

    Senada diungkapkan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset untuk penerangan malam hari dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam. Ia berharap agar seluruh proses yang dikerjakan untuk melistriki desanya dapat segera rampung.

    “Biasanya kami nyalakan genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Bisnis.com, MUSI BANYUASIN — Saat malam tiba di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cahaya putih kini memantul lembut dari jendela-jendela rumah warga. Dulu, hanya lampu minyak yang berkerlip samar, atau suara genset yang menggeram di kejauhan. Kini, desa itu hidup dalam terang.

    Bagi Ruslan (52), seorang petani sawit, nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup. “Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, “Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin.”

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. “Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya,” katanya.

    Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. “Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami benar arti listrik bagi masyarakat desa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029–2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat. “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik,” ujarnya.

    Bahlil sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya. “Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya lirih.

    “Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

  • Warga Sumsel tenang pemerintah melegalkan sumur minyak rakyat

    Warga Sumsel tenang pemerintah melegalkan sumur minyak rakyat

    Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi.

    Jakarta (ANTARA) – Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), kini merasa tenang setelah pemerintah melegalkan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

    “Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi,” ujar Joko Mulyono, warga Mekar Sari, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Joko lantas menggambarkan betapa besar perubahan yang dirasakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Ia menuturkan aktivitas warga kini mendapat perhatian dan penataan langsung dari pemerintah melalui peraturan tersebut.

    Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan berbagai keterbatasan, kini ribuan penambang minyak rakyat di Sumsel mendapat kepastian dan pendampingan agar bisa bekerja secara aman, terarah, dan berkelanjutan.

    Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha di sektor energi dengan sistem pembinaan yang tertata dan pengawasan yang lebih baik.

    “Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat. Nggak takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah ada aturan, aman kami, Pak,” ungkap Anita Bakti, warga Mekar Sari, saat berdialog dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerjanya meninjau sumur minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Keluang, Sumsel, Kamis (16/10).

    Apalagi, permen baru ini tak sekadar menata ulang kegiatan penambangan rakyat.

    Di dalamnya, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan berkelanjutan.

    Mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang.

    Produksi rakyat itu kini juga akan tercatat resmi sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Langkah ini mengubah wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin.

    Jika dulu sumur-sumur tradisional di pekarangan rumah dan kebun warga sering kali dikelola tanpa pendampingan teknis, kini menjadi bagian dari sistem tata kelola energi nasional yang lebih aman dan efisien.

    Sumur-sumur tradisional yang dulu belum tertata kini menjadi simbol kemandirian energi rakyat.

    Pemerintah pun berharap dengan payung hukum baru ini, potensi energi rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

    Pembinaan teknis akan diperkuat melalui kerja sama antara PT Pertamina, PT Medco, dan pihak terkait lainnya yang beroperasi di wilayah kerja setempat.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menilai Permen ESDM ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

    “Kita bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Menteri ESDM dengan penuh suka cita. Apa yang selama ini menjadi hak masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang benar, hari ini menunjukkan titik cerah,” ujarnya.

    Herman menambahkan selama ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan.

    “Kini dengan aturan baru ini, mereka bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat,” ujarnya.

    Menurut Herman, aturan yang lahir di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga menandai perubahan besar dalam cara negara memandang potensi energi rakyat.

    Selama puluhan tahun, penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup aktivitas masyarakat.

    Kini, dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, potensi besar minyak rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    Kementerian ESDM juga memastikan ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan terus disempurnakan.

    Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat akan berperan aktif mendampingi masyarakat dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.

    Harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70 persen dari harga badan usaha Pertamina, kini naik menjadi 80 persen, sehingga lebih layak bagi penambang kecil.

    Herman berharap program ini menjadi awal baru bagi masyarakat Sumsel.

    “Kami harapkan binaannya Pak Menteri, agar masyarakat ini mendapatkan pekerjaan yang legal bersama BUMD, UMKM, dan koperasinya. Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat,” ujarnya pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.