Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Jakarta –

    Pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), masyarakat di pelosok kini bisa menikmati penerangan di rumah mereka.

    Program ini dijalankan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan energi.

    “Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Kementerian ESDM mencatat, program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Program BPBL juga terus berjalan.

    Realisasi periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, sedangkan Januari-September 2025 telah terpasang 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

    Bahlil menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1%. Menurutnya, sebagian kecil wilayah yang belum terjangkau merupakan daerah dengan kondisi geografis sulit seperti pulau kecil dan pedalaman. Untuk menjangkau daerah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    “Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan tekad pemerintah mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100% pada 2030.

    “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” ujarnya.

    “Kami ingin semua wilayah Indonesia terang. Tidak boleh ada satu pun warga yang hidup dalam kegelapan,” tegas Bahlil.

    Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa kehidupannya kini jauh lebih mudah.

    “Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ucap Ruslam.

    Sementara itu, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

    “Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” kata warga bernama Elias Inyomusi.

    (prf/ega)

  • Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya menduga Dedi Mulyadi kemungkinan besar dibohongi oleh anak buahnya. 

    Ucapan itu menanggapi tantangan Dedi Mulyadi agar buka-bukaan data soal dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa sendiri ke Bank Indonesia selaku bank sentral.

    “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini,” kata Purbaya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. 

    Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Purbaya bilang, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

    Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

     Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun. Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun. 

    Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun. 

    Terakhir, ada Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 2,6 triliun, Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, dan Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

    Data Mirip Mendagri

    Purbaya mengungkapkan data mengenai dana yang mengendap di perbankan mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok,” imbuhnya.

    Selain itu, Purbaya menilai Dedi Mulyadi tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

    “Jadi, Pak Dedi tahu semua, Bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” katanya.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa dana mengendap ke Bank Indonesia. Dirinya menegaksan bukan pegawai Pemda Jabar.

    Sehingga, Purbaya tidak mau diperintah oleh Dedi Mulyadi

    “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya.

    Dedi Mulyadi Tantang Purbaya

    Dikutip dari TribunJabar, Dedi menantang Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud, agar publik tidak dibuat bingung oleh tuduhan tanpa bukti.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

    Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi.

    Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

    Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

    “Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

    Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

    “Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • Heboh! Anggota DPRD Jambi Maki Pekerja Proyek, Lontarkan Kata Kasar

    Heboh! Anggota DPRD Jambi Maki Pekerja Proyek, Lontarkan Kata Kasar

    Heboh anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi bernama Fahrudin menuai sorotan publik. Wakil rakyat itu memaki-maki pekerja proyek dengan kata-kata tak pantas.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Fahrudin saat tengah menjalani sidak (inspeksi mendadak) di kawasan Pasar Beringin, tepatnya di Alun-alun Kota Sungai Penuh Jambi pada Rabu (15/10).

  • Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, hingga 30 September 2025 telah mencapai 70,27 persen atau sebesar Rp 949,97 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 67 persen.

    “Jadi data untuk realisasi pendapatan Provinsi Kabupaten Kota per September, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September untuk pendapatan 70,27 persen, yaitu Rp 949,97 triliun, gabungan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama, 67 persen,” ujar Tito Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Keuangan, Senin (20/10/2025).

    Ia menjelaskan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan variasi antarwilayah. Untuk tingkat provinsi, capaian tahun ini tercatat sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 73 persen pada 2024 menjadi lebih rendah di periode yang sama tahun ini. Namun, kinerja kabupaten dan kota justru menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Gabungan kabupaten, 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data, tahun 2025 warna merah, itu lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi,” jelas Tito.

    Dari sisi capaian pendapatan tertinggi, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kinerja terbaik dengan realisasi mencapai 83 persen, disusul Kalimantan Selatan, Yogyakarta, NTB, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan pendapatan terendah per akhir September 2025 adalah Papua Barat, dengan realisasi baru mencapai 48 persen, serta Maluku 54 persen dan Kalimantan Tengah di bawah 70 persen.

    Beberapa kabupaten bahkan mencatatkan realisasi pendapatan di atas 100 persen, antara lain Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Tito menyebut daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian khusus dan kemungkinan mendapat penghargaan atas capaian tersebut.

  • Ikut Ratas, Bahlil Lapor Progres Sumur Rakyat Hingga Bioetanol

    Ikut Ratas, Bahlil Lapor Progres Sumur Rakyat Hingga Bioetanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hadir dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Bahlil menyampaikan dirinya datang untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah terkait pengelolaan sumur rakyat hingga implementasi B50.

    “Saya melaporkan (kepada Presiden) tugas-tugas yang diberikan kepada kami menteri ESDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah utamanya Sumatra Selatan menyangkut sumur masyarakat, saya ke Kabupaten Musi Banyuasin di sana ada 22.000 sumur masyarakat yang rata rata satu sumur minimal bisa 2 barel per hari. Ini cukup besar,” ujar Bahlil di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

    Bahlil mengungkapkan Presiden memberikan tugas kepada dirinya dan meminta agar urusan rakyat harus jadi prioritas sebagai implementasi pasal 33 UUD 1945, sehingga legalitasnya akan dipercepat.

    Kemudian Bahlil juga menyampaikan Presiden meminta perkembangan terkait IUP untuk rakyat, untuk koperasi, UMKM daerah agar ditindaklanjuti. Selain itu, persiapan kebijakan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar atau B50 juga masuk dalam bahasan bersama Presiden.

    “Kemudian kami bicara implementasi B50 untuk biodiesel, dan etanol untuk bensin E10. (Presiden) menanyakan kesiapan dan persiapannya untuk diimplementasikan. Kemudian kita bicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batu bara,” terang Bahlil.

    Selanjutnya, percepatan kilang juga ikut menjadi topik bahasan dalam rapat ini.

    “Kilang dari 18 titik yg dibicarakan ada dua kilang ya, kalau di Kaltim yang punya Pertamina beberapa produknya akan diresmikan bulan November ini. Sementara kilang baru yg lagi kita kerjakan di 18 titik, itu mudah-mudahan Danantara FS (feasibility study) final. Kalau sudah final itu bisa mulai diimplementasikan. Arahan presiden itu setiap daerah ada kilang, portable, spot-spot,” jelas Bahlil.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah. 

    Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. 

    “Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan. 

    “Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya. 

    Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut. 

    Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas. 

    Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum. 

    Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut. 

    “Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko. 

    Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

    Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL. 

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Prabowo Titahkan Bahlil Percepat Legalitas Sumur Minyak Rakyat

    Prabowo Titahkan Bahlil Percepat Legalitas Sumur Minyak Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat legalisasi sumur minyak rakyat.

    Hal itu Bahlil sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

    Dalam laporannya kepada Presiden, Bahlil memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pengeboran minyak rakyat terbesar di Indonesia.

    “Di sana ada sekitar 22.000 sumur masyarakat, dan rata-rata satu sumur bisa menghasilkan 2 barel per hari. Ini cukup besar,” ungkap Bahlil.

    Presiden Prabowo, kata Bahlil, menegaskan agar legalitas sumur rakyat tersebut segera diselesaikan.

    “Presiden minta urusan rakyat harus jadi prioritas sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Maka karena itu, legalitasnya akan kita percepat,” tandas Bahlil menirukan arahan Presiden.

    Adapun, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam pengelolaan sumur migas melalui badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM. 

    Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Implementasi Permen ESDM tersebut disebut menjadi solusi atas maraknya aktivitas sumur rakyat yang selama ini belum terkelola secara profesional. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Sekjen PDIP Buka Konferda Kaltara, Sampaikan Pesan Khusus dari Megawati

    Liputan6.com, Kalimantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap para kader yang menghadiri Konferensi Daerah DPD sekaligus Konferensi Cabang DPC PDIP se-Kalimantan Utara.

    “Gerak merawat pertiwi harus menjadi kultur partai,” kata dia dalam kegiatan yang diadakan di Tanjung Selor dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    Dalam acara ini turut hadir, Ketua DPP Bidang Pendidikan Puti Guntur Soekarno, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Sitorus, serta Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro.

    Hasto pun menegaskan, para kader PDIP harus meneladani semangat Megawati yang pada tahun 1990-an pernah berkunjung ke pedalaman Kalimantan, bertemu kelompok adat, dan menyusuri sungai selama berhari-hari demi bertatap muka dengan pengurus partai di akar rumput.

    Hasto menegaskan, agar seluruh kader di Kalimantan Utara tidak tergoda oleh bujuk rayu kekuatan modal yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian alam.

    “Hutan harus dijaga ekosistem dan habitatnya yang kaya,” ujar Hasto.

    Dalam perspektif geopolitik, Hasto menilai Kalimantan memiliki posisi strategis karena diapit jalur perdagangan internasional penting.

    “Membangun Kalimantan jangan dari tengah dengan menggunduli hutan, tapi harus berbasis pendekatan geostrategis, memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dan ALKI 2,” tegasnya.

     

  • Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun Regional 19 Oktober 2025

    Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun Regional 19 Oktober 2025

    Merantau ke Malaysia Puluhan Tahun Tanpa Kabar, Alimuddin Akhirnya Pulang ke Pinrang di Usia 93 Tahun
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Kalimantan Utara, berhasil memulangkan seorang lansia yang terlantar kembali ke kampung halamannya.
    Alimuddin (93), warga Pinrang, Sulawesi Selatan, yang ditemukan sakit-sakitan dan tanpa sanak saudara di Nunukan, akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah puluhan tahun merantau ke Malaysia dan dikira telah tiada.
    “Kita bantu bawa beliau berobat. Kebetulan beliau terdaftar di BPJS Kesehatan, sehingga intervensi klien PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) tuntas,” ujar Kabid Rehsos DSP3A Nunukan, Parmedy, Minggu (19/10/2025).
    Tak lama kemudian, Peksos (Pekerja Sosial), mendengar keinginan Alimuddin untuk pulang kampung.
    Namun dengan kondisi Alimuddin yang pikun, Peksos ragu-ragu dan lebih dulu meminta izin untuk melacak keluarga Alimuddin.
    “Bapak Alimuddin dengan tegas meminta dipulangkan saja ke Pinrang. Ia mengatakan ‘Pulangkan saja saya ke Pinrang. Saya masih ingat di mana tempat keluarga saya’,” tutur Parmedy menirukan permintaan Alimuddin.
    Melihat keyakinan Lansia tersebut, Peksos kemudian mengurus kepulangannya menggunakan kapal laut PT Pelni.
    Ia dibawa pulang pada Kamis (16/10/2025), dan tiba di Pelabuhan Pare-pare pada Sabtu (18/10/2025).
    Tim Pendamping Dinas Sosial Nunukan, memulai melakukan pencarian keluarga.
    “Dan benar saja, meski pikun, Bapak Alimuddin tak pernah lupa di mana keluarganya. Kita pertemukan beliau dengan keluarganya,” imbuhnya.
    Suara tangisan langsung pecah di kediaman keluarga Alimuddin.
    Pasalnya, sudah puluhan tahun ia merantau ke Malaysia, tidak pernah sekalipun keluarga mendengar kabar dan keberadaannya.
    “Keluarga mengira Bapak Alimuddin sudah tiada. Itulah saling peluk diiringi teriakan tangis kebahagiaan bercampur kerinduan cukup keras terdengar,” lanjut Parmedy.
    Parmedy mengatakan, realita kehidupan yang tersaji menjadi sebuah motivasi Dinas Sosial Kabupaten Nunukan terus berbuat dan melakukan pelayanan PPKS hingga tuntas.
    “Tetaplah berbuat baik meskipun sebagian orang menganggap kita bukan orang baik. Salam kemanusiaan,” tutup Parmedy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.