provinsi: KALIMANTAN UTARA

Wamentrans Sampaikan Empat Amanat Presiden Prabowo Terkait Program Transmigran

Amanat yang pertama, Presiden Prabowo menegaskan akan pentingnya program transmigrasi yang merupakan salah satu upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan memindahkan penduduk ke wilayah yang jarang penghuninya, negara memastikan tidak ada wilayah atau lahan kosong yang berpotensi akan disalahgunakan oleh pihak lain.

“Karena dengan berpindahnya penduduk dari yang padat ke daerah yang longgar, akan menempati tanah-tanah yang kosong, ruang-ruang yang sepi, agar tidak ada penetrasi, tidak ada intervensi dari buah yang bisa mengambil alih tanah dan air Indonesia. Jadi Kementerian Transmigrasi melakukan perpindahan penduduk ke daerah yang longgar, salah satunya adalah dalam menjaga integrasi nasional,” jelas Viva.

Dia menekankan bahwa perpindahan penduduk dalam program transmigrasi ini, akan terjadi proses akulturasi budaya, asimilasi perbedaan suku, agama, ras, budaya bisa berdekat, bahkan bisa ada akulturasi, ada hal-hal yang baru dari perbatuan budaya-budaya yang ada sehingga orang juga tidak asing lagi.

Amanat Presiden Prabowo yang kedua, yaitu program transmigrasi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, setiap keluarga transmigran nantinya akan memperoleh lahan seluas satu hingga dua hektar untuk digarap dan dikelola menjadi sumber ekonomi produktif. Karena dengan memulihkan lahan kepada calon-calon transmigrasi, satu hingga dua hektar, merupakan bagian dari reforma agraria.

Melalui program transmigrasi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyatnya mengalami peningkatan hasil serta pendapatan.

“Diharapkan Bapak-Ibu menjadikan tanah bukan sekedar tempat hidup, tempat pemukiman, tapi menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi untuk perubahan hasil. Apalagi kita banyak jatuh, jatuh hidup selama satu tahun, satu tahun setengah, masih ada, maksimal satu setengah tahun,” Jelas Viva.

Amanat yang ketiga, Viva mengatakan banyak kawasan transmigrasi yang sekarang tumbuh menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentra produksi beras. Situasi ini menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar kawasan transmigrasi itu menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentral produksi beras. Jadi Kementerian Transmigrasi harus berkontribusi untuk membangun suasana kebangkitan,” kata Viva.

Amanat yang keempat Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjadikan transmigrasi sebagai pemicu munculnya pusat-pusat ekonomi yang baru. Karena ketika ada orang bersedia, otomatis akan ada gerakan ekonomi, yang membuat daerah-daerah yang sepi dan kosong, itu akan berkembang. Berkembang menjadi sebuah daerah baru yang produktif.

“Sekarang ini dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Bapak, program transmigrasi telah melahirkan desa penduduk sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan tiga provinsi, Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan,” ungkap Viva.

Ia menegaskan, daerah yang dahulu sepi, berkat keberadaan warga transmigran kini berkembang menjadi kawasan produktif.

02/11/2025 08:09
Siap-Siap Puncak Musim Hujan Dimulai, Ini Penjelasan Kepala BMKG

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, puncak pertama musim hujan agan segera mulai. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan di beberapa wilayah RI sudah mulai di bulan September dan Oktober lalu, kemudian ada yang akan baru mulai di bulan November.

Dalam beberapa hari terakhir, kata dia, hujan dengan intensif sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian Barat dan Tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Dwikorita menyoroti, hujan kerap mengguyur langit saat mulai gelap, setelah panas menyengat kala hari masih terang.

“Meskipun hujan cenderung terjadi pada sore hari hingga malam, pagi hingga siang hari masih terasa panas. Jadi hujannya biasanya sore hingga malam,” ujarnya saat jumpa pers virtual, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Dwikorita, keadaan ini merupakan karakteristik umum periode peralihan menuju awal musim hujan.

“Tapi mulai hari ini, mulai bulan November ini, kita memasuki puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia,” tukasnya.

Dwikorita melanjutkan, berdasarkan pembaruan data zona musim, pada dasarian ketiga Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan.

Wilayah-wilayah yang saat ini mengalami musim hujan mencakup sebagian Aceh, sebagian Sumatra Utara, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, Kepulauan Bangkah-Belitung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, sebagian Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur bagian Timur, sebagian Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Utara Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Maluku, serta sebagian wilayah Pulau Papua.

Ia mengatakan puncak musim hujan di Indonesia dimulai hari ini hingga Februari 2026. Dwikorita menyebut periode tersebut relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya, jadi biasanya Desember-Januari atau Januari-Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026, dengan pola umum pergerakan dari arah Barat ke Timur, artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak,” terang Dwikorita.

Ia merincikan, puncak musim hujan bulan ini terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat, itu November-Desember. Selanjutnya berkembang di Indonesia Tengah hingga Timur pada bulan Januari-Februari.

Menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

– Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

– Saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.

– BMKG mengimbau masyarakat untuk memantau informasi peringatan dini secara aktif serta memastikan kesiapan infrastruktur dan langkah mitigasi risiko dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah masing-masing.

Untuk informasi cuaca dan iklim terkini serta peringatan dini resmi, masyarakat diimbau memantau kanal resmi BMKG melalui situs www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, dan aplikasi InfoBMKG.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

01/11/2025 18:53
Anggota DPRD Sungai Penuh Jambi yang Maki Pekerja Bangunan jadi Tersangka Perusakan Pembatas Jalan Regional 1 November 2025

Anggota DPRD Sungai Penuh Jambi yang Maki Pekerja Bangunan jadi Tersangka Perusakan Pembatas Jalan
Tim Redaksi
JAMBI, KOMPAS.com
– Fahrudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang sebelumnya viral karena memaki pekerja bangunan di Pasar Beringin, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan bollard atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Penetapan tersangka ini dilakukan pada Jumat (31/10/2025).
Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Very Prasetyawan, menjelaskan bahwa penetapan Fahrudin sebagai tersangka berkaitan dengan kasus perusakan bollard, yang berbeda dengan video viralnya yang memaki pekerja bangunan.
“Beda kasus, tetapi orangnya sama,” ujar Very saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (30/11/2025).
Very menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi, melibatkan ahli hukum pidana, serta melakukan penyitaan 10 bollard dan satu unit mesin gerinda sebagai barang bukti.
“Setelah dilakukan penyidikan, syarat penetapan tersangka Fahrudin terpenuhi dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tentang perusakan,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Very juga menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil dan memeriksa Fahrudin untuk melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk langkah selanjutnya.
Sebelumnya, Fahrudin menjadi sorotan publik setelah videonya yang viral di media sosial, di mana ia terlihat memaki pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi di Pasar Beringin pada Minggu (19/10/2025).
Dalam video tersebut, Fahrudin tampak berbincang dengan beberapa orang di sebuah gedung yang sudah rusak parah.
Ketika mendengar suara gemuruh dari dalam gedung, ia tiba-tiba emosional dan menghampiri pekerja dengan makian.
Dalam video itu, Fahrudin melontarkan berbagai makian, termasuk menyebut para pekerja dengan sebutan yang tidak pantas.
“Woy, njeng,” teriaknya sembari mengarah ke dalam gedung.
Ia kemudian melanjutkan makiannya dengan menyebut kata tak pantas.

Akibat tindakan tersebut, Fahrudin dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh.
Ketua Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, mengungkapkan bahwa tindakan Fahrudin dinilai tidak beretika, terutama karena dilakukan terhadap masyarakat.
“Kita tidak membenarkan hal tersebut dilakukan, karena sangat tidak beretika apalagi diucapkan oleh seorang wakil rakyat,” kata Fikar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (21/10/2025).
Pencopotan Fahrudin dari jabatan Ketua Komisi II dilakukan setelah Partai Golkar mengeluarkan surat peringatan kedua, yang menyatakan bahwa ia melanggar kode etik dan peraturan organisasi.
“Saya juga sudah menginstruksikan fraksi agar mencopot yang bersangkutan sebagai Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh. Dan sudah dilakukan per hari ini yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi II,” tegas Fikar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2025 13:57
Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi belanja pemerintah pusat untuk TKD tercatat hanya Rp 650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 29,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab, pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari anggaran dana masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

“Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.

“Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD, belanjanya harus di efisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.

“Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” jelas Tito.

Dengan langkah-langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi TKD.

“Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” tegas Tito.

“Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

(igo/fdl)

01/11/2025 08:00
Bahas Lifting dan Ketahanan Energi, Bupati Kukar Hadiri Executive Meeting Hulu Migas Kalimantan dan Sulawesi

Liputan6.com, Yogyakarta Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri, menghadiri kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting atau Rapat Eksekutif Hulu Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, serta wakil kepala daerah se-Kalimantan dan Sulawesi.

Pertemuan yang mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, serta Ketua Panitia Elis Fauziah, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Eka menyampaikan bahwa forum ini menjadi wujud kolaborasi kuat antara pusat dan daerah dalam mendukung capaian target energi nasional, khususnya gas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama yang sudah dibangun selama ini dengan baik. Dalam rangka bersama-sama bahu membahu untuk mendukung pencapaian target gas nasional,” ujarnya.

Eka menyebut, executive meeting tersebut sangat relevan dan strategis di tengah tantangan nasional saat ini, karena sektor hulu migas memegang peran vital bagi penerimaan negara dan ketahanan energi.

“Vital karena menguasai hajat hidup orang banyak, strategis karena memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara, penggerak perekonomian, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan energi nasional serta kedaulatan negara,” jelasnya.

Eka menekankan bahwa pemerintah telah menetapkan swasembada energi sebagai salah satu poin dalam Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang meneguhkan bahwa kemandirian energi merupakan syarat kekuatan bangsa.

“Kegiatan hulu migas memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan harapan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan kerja dan kebutuhan terhadap barang/jasa, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan di daerah,” katanya.

31/10/2025 06:00
Bos BI Perry Warjiyo: BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah di Dunia

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan BI Floating Rate Note (BI-FRN) sebagai underlying asset bagi penerbitan surat berharga terbaru lainnya.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juli Budi Winantya mengatakan, BI-FRN bakal menjadi instrumen moneter lain setelah adanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Akan ditambah instrumen moneter ini dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen, untuk memperdalam pasar. Tapi SRBI-nya sendiri sebagai instrumen moneter tetap ada,” ujar Juli dalam sesi pelatihan wartawan BI di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025).

Merespons pernyataan itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menambahkan, BI-FRN masuk ke dalam rencana bank sentral untuk memperluas eligble asset dalam operasi moneter.

Denny tidak menyebut secara spesifik kapan surat berharga baru tersebut akan diterbitkan. Namun, pengumumannya rencana dilakukan awal November 2025 nanti.

“Jadi kalau selama ini underlying asset Bank Indonesia bisa ada SRBI, kemudian ada Surat Berharga Negara (SBN), sekarang kita akan coba perluas ke surat berharga lain yang berkualitas tinggi. Bentuknya seperti apa, nanti disampaikan,” bebernya.

“Tapi niatnya, bagaimana perluasan ini bisa terus mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia, yang pada gilirannya nanti bisa mendukung terus berkembangnya sektor riil melalui peningkatan pemberian kredit,” tutur dia.

30/10/2025 12:05
Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.

Di tingkat global, indeks Dipole Mode Index (DMI) menunjukkan nilai negatif sebesar -1,27, yang menandakan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat meningkat signifikan.

Pada skala regional, aktivitas fenomena atmosfer seperti MJO, Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang secara bersamaan melewati wilayah Indonesia menjadi pemicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain itu, faktor lokal di masing-masing wilayah menjadikan kondisi atmosfer relatif labil.

“Sehingga meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 Oktober – 3 November 2025, dikutip Rabu (29/10/2025).

Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di fase 4 atau wilayah Maritime Continent, memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatra bagian barat, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Selain itu, aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan hingga Pulau Jawa bagian utara yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

BMKG juga mengamati adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, perairan selatan Kalimantan Tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Fenomena ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di sejumlah wilayah, yang turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.

Daerah konvergensi dan konfluensi ini memanjang mulai dari Laut Natuna Utara hingga Laut Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Papua bagian barat. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lebih labil, memperbesar peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

Dalam periode 28-30 Oktober 2025, status siaga hujan lebat-sangat lebat berlaku untuk Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada periode 31 Oktober-3 November 2025, potensi hujan lebat masih akan berlanjut di sejumlah wilayah dengan peringatan siaga khusus untuk Papua Pegunungan.

BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan air, hingga longsor. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran drainase agar tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas.

“Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang,” tulis imbauan BMKG.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

29/10/2025 13:40
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru di 11 Provinsi, Cek di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 11 provinsi di Indonesia masih menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun jadwal pemutihannya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing daerah. Beberapa di antaranya menggelar pemutihan hingga 31 Desember 2025.

Kemudian program ini akan menyasar tunggakan pajak yang jatuh tempo, denda keterlambatan, pajak progresif, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dokumen yang harus dibawa saat ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan yakni STNK, KTP, BPKB, dan dokumen pendukung lainnya.

Daftar dan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan

2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

3. Yogyakarta (hingga 31 Oktober 2025)

Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

4. Kalimantan Barat (hingga 20 Desember 2025)

Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB

5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)

Keringanan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.

6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.

7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)

Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.

8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)

9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.

10. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)

Berbeda dari provinsi lain, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026.

Program ini terutama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih berstatus pelajar namun telah memiliki kendaraan pribadi.

11. Kalimantan Utara (hingga Desember 2025)

Pemprov Kalimantan Utara juga memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan hingga Desember 2025.

Dalam program ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

29/10/2025 10:33
Bulog-Pemkab Muara Enim sepakat pembangunan infrastruktur pascapanen

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Bulog dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen.

Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, sepakat memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur pascapanen guna mendukung pengembangan sektor pangan daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Bulog dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan Perum Bulog telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemkab Muara Enim sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor pangan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur pasca panen di wilayah tersebut.

Penandatanganan MoU bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen Perum Bulog di Kabupaten Muara Enim” ini dilakukan di Jakarta, Senin (27/10).

Dalam kerja sama tersebut, kata Prihasto, Pemkab Muara Enim berencana melakukan hibah barang milik daerah berupa tanah yang akan digunakan oleh Perum Bulog untuk pembangunan infrastruktur pascapanen beserta fasilitas penunjang lainnya.

Lebih lanjut Prihasto mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari strategi Bulog dalam meningkatkan kapasitas pascapanen dan memperkuat peran perusahaan dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan nasional.

“Melalui kerja sama ini, Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya membangun fondasi yang kuat bagi pengelolaan hasil panen yang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur pascapanen di Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif antara BUMN dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Ke depan, fasilitas tersebut akan berperan penting dalam mendukung program swasembada pangan, sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Ia menambahkan, dengan terjalinnya kerja sama itu, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus hadir di seluruh lini rantai pangan, mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan, hingga penguatan infrastruktur pendukung.

“Guna memastikan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Prihasto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/10/2025 19:46
Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

“Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

“Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

1.            Aceh: 5.426

2.            Sumatera Utara: 5.913

3.            Sumatera Barat: 3.928

4.            Riau: 4.682

5.            Jambi: 3.276

6.            Sumatera Selatan: 5.895

7.            Bengkulu: 1.354

8.            Lampung: 5.827

9.            Jakarta: 7.819

10.          Jawa Barat: 29.643

11.          Jawa Tengah: 34.122

12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

13.          Jawa Timur: 42.409

14.          Bali: 698

15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

16.          Nusa Tenggara Timur: 516

17.          Kalimantan Barat: 1.858

18.          Kalimantan Tengah: 1.559

19.          Kalimantan Selatan: 5.187

20.          Kalimantan Timur: 3.189

21.          Sulawesi Utara: 402

22.          Sulawesi Tengah: 1.753

23.          Sulawesi Selatan: 9.670

24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

25.          Maluku: 587

26.          Papua: 933

27.          Bangka Belitung: 1.077

28.          Banten: 9.124

29.          Gorontalo: 608

30.          Maluku Utara: 785

31.          Kepulauan Riau: 1.085

32.          Sulawesi Barat: 1.450

33.          Papua Barat: 447

34.          Kalimantan Utara: 489

28/10/2025 16:48