provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas telah diberi hukuman

    Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas telah diberi hukuman

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.

    Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.

    “Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Sungai Penuh Jambi Akui Mobil Pembakar Kotak Suara Milik Diskominfo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Desember 2024

    Pemkot Sungai Penuh Jambi Akui Mobil Pembakar Kotak Suara Milik Diskominfo Regional 4 Desember 2024

    Pemkot Sungai Penuh Jambi Akui Mobil Pembakar Kotak Suara Milik Diskominfo
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota
    Sungai Penuh
    , Provinsi Jambi, mengonfirmasi bahwa mobil Triton berwarna hitam yang digunakan oleh para pembakar kotak surat suara di Sungai Penuh, merupakan kendaraan dinas milik Pemkot Sungai Penuh.
    “Memang terdaftar di Diskominfo, pengadaannya di Diskominfo tahun 2020. Saya masuk tahun 2023, memang barang ini keberadaannya itu di era sebelum saya,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemkot Sungai Penuh, Jozrisal, melalui telepon, Rabu (4/12/2024).
    Jozrisal menjelaskan bahwa saat dia menjabat sebagai Kadis Kominfo Kota Sungai Penuh, kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi di Dinas Kominfo, meskipun masih tercatat sebagai kendaraan milik Diskominfo.
    Berdasarkan informasi yang dia terima, kendaraan itu sempat digunakan sebagai kendaraan patroli (patwal).
    Sebelumnya diberitakan,
    Polda Jambi
    mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan mesin, kendaraan Triton yang digunakan oleh para pelaku pembakaran kotak suara untuk kabur ke Sumatera Barat, terdaftar sebagai milik Pemkot Sungai Penuh.
    Kendaraan tersebut awalnya berpelat nomor BH 7879 NF. Namun, setelah pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa mobil itu sebenarnya memiliki pelat nomor BH 8018 R sesuai dengan nomor rangka yang tercatat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Memicu Kolesterol Atau Malah Sehatkah Santan dalam masakan Minang?

    Memicu Kolesterol Atau Malah Sehatkah Santan dalam masakan Minang?

    JAKARTA – Satu per satu, piring-piring besar berisi lauk pauk disajikan di hadapan pelanggan, berjejer di atas meja dalam takaran yang melimpah. Begitu pelayan datang dengan bakul bambu berisi lauk, mereka akan menyajikannya langsung ke meja. Itulah khasnya rumah makan Minang.

    Biasanya, nasi putih yang masih panas akan ditemani beragam lauk seperti rendang daging sapi, ayam pop, gulai tunjang (juga dikenal sebagai gulai kikil), sambal hijau atau sambal lado merah, ikan balado, dan masih banyak lagi.

    Di rumah makan tersebut pula, setiap santapan seolah bercerita tentang tradisi panjang, yang membawa pengunjung seakan-akan pulang ke tanah Minangkabau, tempat asal semua cita rasa ini bermula. Setiap hidangan yang terhidang di meja bukan sekadar makanan, melainkan sebuah perjalanan waktu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

    Dalam setiap piring yang disajikan, terkandung filosofi hidup mendalam, yang menjaga keseimbangan antara rasa, kesehatan, dan hubungan sosial.

    Inilah salah satu pengalaman budaya yang menonjol dalam kuliner Sumatra Barat, yakni penyajian lauk pauk yang tidak pelit bumbu dan kekayaan santan dalam hidangannya.

    Santan memang menjadi bahan yang tidak terpisahkan dalam masakan Minang. Ia memberi rasa yang kaya, gurih, dan tekstur kental menjadi ciri khas setiap hidangan. Meski santan sering dianggap mengandung lemak jenuh yang berisiko bagi kesehatan jantung, kenyataannya masakan Minang yang kaya santan ini tidak cenderung menyebabkan masalah kardiovaskular pada banyak orang Minang.

    Mengapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada cara tradisional dalam memasak dan keseimbangan pola makan yang diterapkan secara alami dalam budaya Minangkabau.

    Yan Heri, salah seorang pemilik restoran di Kota Padang, mengungkapkan meskipun melimpah, penggunaan santan saat proses memasak tidaklah sembarangan. Santan yang digunakan berasal dari kelapa segar yang diperah langsung dan dimasak dalam waktu lama dengan api kecil sehingga dapat mengeluarkan sebagian besar minyak dari santan, menjadikannya lemak yang mudah diserap tubuh. Selain itu ia juga menggunakan aneka rempah-rempah yang tidak hanya memberi rasa, tetapi berfungsi sebagai penyeimbang bagi kesehatan tubuh.

    “Hidangan yang disajikan di sini adalah makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Apalagi mencampurkan rempah-rempah di dalamnya sehingga rasa autentik di dalamnya tetap terjaga. Kami juga tidak menggunakan santan kemasan yang biasanya mengandung bahan pengawet atau zat aditif lain,” kata pemilik Restoran Sederhana itu seperti dilansir dari ANTARA.

    Klaim tersebut selaras dengan temuan pakar gizi Universitas Andalas, Prof. Masrul, yang menekankan bahwa keseimbangan bahan dan cara pengolahan adalah kunci dari keberhasilan masakan Minang dalam menjaga kesehatan jantung meskipun menggunakan santan.

    Rempah-rempah yang digunakan dalam masakan Padang, seperti kunyit, jahe, lada, dan cabe, memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat menurunkan risiko peradangan dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah, dua faktor utama yang disebut Masrul memengaruhi kesehatan kardiovaskular.

    “Santan ini ternyata secara biokimia punya rantai ganda, jadi tidak termasuk yang tinggi resikonya. Sebab, kalau memang santan menjadi penyebab, saya pikir tentu dulu sudah lama dihentikan oleh masyarakat di sini. Yang kedua kaya akan bumbu itu sudah ada penelitian, rempah juga sebagai antioksidan, yang ketiga banyak sayuran,” katanya.

    Selain rempah-rempah, warisan kuliner khas Sumatra Barat, seperti dadih juga menjadi cerminan nilai-nilai kearifan lokal dan bentuk kepedulian terhadap kesehatan.

    Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam, 2021, produk olahan susu kerbau tersebut telah menjadi bagian dari tradisi sehari-hari masyarakat, yang tidak hanya sebagai hidangan lezat, tetapi juga sebagai penawar alami untuk mengendalikan kolesterol.

    Terbuat dari susu sapi yang difermentasi secara tradisional, dadih mengandung probiotik alami yang terbukti meningkatkan kesehatan pencernaan serta membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh. Probiotik membantu menjaga keseimbangan mikroflora di usus, mendukung kesehatan pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan, termasuk lemak dari santan.

    ANTARA pun berkesempatan untuk menengok proses pembuatan dadih di kediaman Iskal, salah satu generasi penerus tradisi pembuatan dadih, yang tinggal di Ngarai Sianok, Bukittinggi, Sumatra Barat. Di sini, dadih dibuat dengan cara yang sangat tradisional, menggunakan susu kerbau segar yang diperah langsung dari ternak.

    Dadih yang diproduksi ini berasal dari kerbau peliharaan Iskal sendiri. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas baik, kerbau perlu diberi makan rumput kering sehingga kadar airnya rendah dan susu yang dihasilkan tidak asam.

    Proses pembuatan dadih dimulai dengan pemanasan susu kerbau yang telah diperah, lalu disaring dan dimasukkan ke dalam bambu agar dapat mengikat bau dan lebih cepat mengental. Setelah itu, dicampurkan dengan bakteri probiotik alami yang berfungsi untuk fermentasi.

    Selama fermentasi berlangsung, susu berubah menjadi dadih dengan tekstur lembut dan rasa yang sedikit asam. Proses fermentasi ini memakan waktu beberapa jam hingga dadih siap disajikan.

    Umumnya, masyarakat mencampur dadih dengan makanan berlemak seperti sayur cincang, namun ada juga yg membuatnya sebagai hidangan penutup, seperti ampiang dadiah, penganan khas Sumatra Barat yang terbuat dari beras ketan.

    Masyarakat Ngarai masih banyak yang mengonsumsi dadih. Biasanya Iskal menjual dadih hingga ke pasar-pasar, bisa mencapai puluhan tabung dadih sehari.

    Rempah-rempah dan dadih menjadi dua unsur khas dari kuliner tradisional Sumatera Barat. Keduanya memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, yang pada gilirannya turut berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup masyarakat Sumatra Barat.

    Namun, manfaat kesehatan kuliner tradisional ini tidak hanya terbatas pada pengolahan makanan yang cermat dan pemilihan bahan alami. Pemerintah daerah juga memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan angka harapan hidup masyarakat dengan meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit, terutama penyakit katastropik dan kardiovaskular, yang kerap menjadi penyebab utama kematian di banyak negara, termasuk Indonesia.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat Lila Yanwar mengungkapkan pentingnya deteksi dini dan pencegahan dalam menangani penyakit-penyakit yang berpotensi mematikan, seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes.

    Peningkatan angka harapan hidup masyarakat Sumatra Barat kini tercatat mencapai 73,5 tahun atau hampir menyentuh rerata usia harapan hidup penduduk Indonesia yang mencapai 73,93 tahun.

    Ini merupakan pencapaian yang menggembirakan dan mencerminkan kemajuan signifikan dalam sektor kesehatan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada pencapaian ini adalah kombinasi antara upaya preventif melalui pola makan sehat dan deteksi dini terhadap penyakit-penyakit katastropik, termasuk penyakit kardiovaskular yang sering menjadi penyebab utama kematian.

    Selain kebiasaan makan sehat yang sudah menjadi bagian dari budaya lokal, Dinkes Sumbar juga menekankan pentingnya mencegah dan mendeteksi penyakit lebih cepat untuk mengurangi kematian akibat penyakit. Pola hidup sehat itulah yang menjadikan angka harapan hidup penduduk Sumbar menjadi lebih baik.

    Dengan akses yang semakin baik terhadap layanan kesehatan dan keberhasilan program-program deteksi dini, masyarakat Sumatra Barat kini lebih mampu mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan angka harapan hidup.

    Dinkes Sumbar memang intens turun ke lapangan bikin acara di setiap daerah terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, seperti senam bersama, lalu menjadikan buah-buahan sebagai konsumsi saat rapat.

    Dengan demikian, masakan khas Minang yang selama ini sering ditakuti karena kandungan santan dan lemak jenuhnya, dari hasil riset Prof. Masrul itu, diketahui tidak berpengaruh negatif terhadap penurunan kesehatan masyarakat Sumatra Barat.

    Melalui pengolahan yang tepat serta keseimbangan penggunaan rempah-rempah–apalagi bila diiringi dengan mengonsumsi dadih–masakan Minang malah memberikan manfaat kesehatan, sepanjang dikonsumsi dengan bijak.

  • Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Kalimantan Jika Naik 6,5%

    Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Kalimantan Jika Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan upah minimum nasional 2025 naik sebesar 6,5%. Keputusan itu diambil guna mendorong kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

    Adapun, hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024). Dia menjelaskan, keputusan menaikkan upah minimum menjadi 6,5% jauh lebih tinggi dari usulan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6% namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 bakal mengalami kenaikan termasuk pada wilayah Kalimantan. Apabila kenaikan UMP sebesar 6,5%, maka Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan UMP tertinggi di 2025 yaitu Rp3,58 juta.

    Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah dengan perolehan UMP paling kecil. Di mana, usai naik 6,5%, maka UMP 2025 menjadi sebesar Rp2,8 juta.

    Meskipun demikian, hitungan tersebut masih berupa simulasi jika UMP 2025 jadi diputuskan naik 6,5%. Adapun, formula final terkait kenaikan UMP bakal diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagerjaan (Permenaker).

    Berikut simulasi daftar UMP 2025 seluruh Provinsi di Kalimantan jika naik 6,5%:

    UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
    UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
    UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
    UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
    UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621

  • Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Komitmen anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat H Benny Saswin Nasrun terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dinilai sangat tinggi. 

    Komitmen tersebut ditunjukkan anggota Komisi III tersebut dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Perda atau Sosper nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di daerah pemilihannya di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu 1 Desember 2024.

    Kegiatan tersebut diikuti 200 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. 

    Bahkan Benny Saswin Nasrun berupaya membina UMKM yang ada di daerah pemilihan yang dimulai dari kegiatan Sosper bagi pelaku UMKM. Kemudian, dilanjutkan pembekalan melalui pelatihan hingga melengkapi peralatan dan permodalan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

    Melalui upaya tersebut, sebut Benny Saswin Nasrun, UMKM bisa berkembang secara terarah, terprogram, maju dan berdaya saing. Dengan demikian, pendapatan meningkat, pola pikir atau mindset dalam berusaha berubah sehingga bisa maju dan berkembang. 

    Lebih lanjut Benny Saswin Nasrun mengatakan, jenis usaha yang potensial adalah usaha kerupuk jengkol dikembangkan melalui koperasi. “Usaha ini potensial dikembangkan selain bahan bakunya mudah didapat, prosesnya juga lebih mudah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/12). 

    Sosper anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri, camat, walinagari, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 

    Pemateri atau narasumber, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Disperindag Sumbar, Hilma. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Real Count Pilkada Pariaman: Yota Balad-Mulyadi Kalahkan 2 Petahana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Desember 2024

    Real Count Pilkada Pariaman: Yota Balad-Mulyadi Kalahkan 2 Petahana Regional 2 Desember 2024

    Real Count Pilkada Pariaman: Yota Balad-Mulyadi Kalahkan 2 Petahana
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com –
     Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Pariaman,
    Yota Balad

    Mulyadi
    , berhasil mengalahkan dua pasangan petahana,
    Genius Umar
    -Muhammad Ridwan dan Mardison Mahyudin-Bahrul Anif pada Pilwalkot Pariaman 2024.
    Ini diketahui dari hasil rekapituliasi tingkat kecamatan yang sudah selesai pada Senin (2/12/2024).
    Genius Umar dan Mardison Mahyudin sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman periode 2018-2023.
    “Untuk rekapitulasi tingkat kecamatan sudah selesai. Saat ini kami melakukan rekapitulasi tingkat kota. Kami menargetkan dua hari selesai tingkat kota ini,” ujar Ketua KPU Pariaman, Ali Unan, Senin (2/12/2024) melalui telepon.
    Di Kecamatan Padang Timur, pasangan Genius Umar-Muhammad Ridwan meraih 3.501 suara.
    Sementara itu, pasangan Mardison Mahyudin-Bahrul Anif memperoleh 1.327 suara, dan pasangan Yota Balad-Mulyadi berhasil meraih 5.317 suara.
    Di Kecamatan Pariaman Tengah, pasangan Genius Umar-Muhammad Ridwan memperoleh 6.008 suara, pasangan Mardison Mahyudin-Bahrul Anif meraih 2.497 suara, dan pasangan Yota Balad-Mulyadi memperoleh 8.302 suara.
    Di Kecamatan Pariaman Utara, pasangan Genius Umar-Muhammad Ridwan meraih 4.746 suara, Mardison Mahyudin-Bahrul Anif mendapatkan 1.079 suara, dan pasangan Yota Balad-Mulyadi memperoleh 6.559 suara.
    Sementara itu, di Kecamatan Padang Selatan, pasangan Genius Umar-Muhammad Ridwan memperoleh 3.432 suara, pasangan Mardison Mahyudin-Bahrul Anif mendapatkan 1.797 suara, sedangkan pasangan Yota Balad-Mulyadi meraih 3.473 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang hanya sebesar 6%. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Keputusan UMP 2025 naik 6,5% diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pekerja dalam menentukan kebijakan upah.

    Kebijakan Berbasis Dialog untuk Kesejahteraan Pekerja

    Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Presiden pada Jumat, 29 November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari dialog konstruktif dengan pimpinan serikat buruh.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%,” ungkap Prabowo.

    Selain itu, penetapan upah minimum sektoral akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Rincian teknis mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi yang efektif.

    Upah Minimum sebagai Jaringan Pengaman Sosial

    Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang berfungsi mendukung kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

    “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” tegas Prabowo.

    Berikut Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5%

    1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

    2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

    3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

    4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

    5. Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615

    6. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570

    7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527

    8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653

    9. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    10. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.

    11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313

    12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63

    13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78

    14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04

    15. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000

    16. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86

    17. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5

    18. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94

    19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

    20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

    21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

    22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

    23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

    24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

    25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

    26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37

    27. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78

    28. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30

    29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

    30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

    31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

    32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

    33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

    34. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55

    35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

     

  • Lima Daerah Alami Deflasi: Sulawesi Barat hingga Papua Pegunungan

    Lima Daerah Alami Deflasi: Sulawesi Barat hingga Papua Pegunungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat lima provinsi yang mengelami deflasi indeks harga konsumen atau IHK pada November 2024, sementara 33 provinsi lainnya mengalami inflasi.

    “Sebanyak 33 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 5 provinsi lainnya deflasi,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (2/12/2024).

    Amalia menyampaikan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,17% (month to month/MtM) kemudian diikuti Provinsi Papua Pegunungan yang alami deflasi sebear 0,15%.

    Provinsi lainnya yang alami deflasi, yakni Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tengah yang masing-masing sebesar 0,12%, 0,04%, dan 0,01%.

    Menurut pulau, inflasi di Sumatra tertinggi berada di Sumatra Selatan 0,58% dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung 0,01%. Di Jawa, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Banten sebesar 0,45% dan terendah di Jawa Barat dan Jawa Timur sebesar 0,24%.

    Kalimantan Selatan mengalami inflasi tertinggi di Pulau Kalimantan sebesar 0,5% MtM, sementara Kaimantan Utara tercatat sebagai deflasi terdalam sebesar 0,12%.

    Untuk Bali Nusa Tenggara, inflasi tertinggi di Nusa Tenggara Barat sebesar 0,56% sementara inflasi terendah di Nusa Tenggara Timur 0,19%.

    Pada wilayah Timur Indonesia, Gorontalo menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 0,46% MtM) di Sulawesi. Kemudian di Maluku dan Papua, Provinsi Papua mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,41%.

    Secara umum, pada November 2024 tingkat inflasi month to month (MtM) November 2024 sebesar 0,3% dan tingkat inflasi year to date (YtD) November 2024 sebesar 1,12%.

    Secara tahunan, terjadi inflasi year on year (YoY) sebesar 1,55% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,33.

    Inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,68%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,20%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59%.

    Inflasi dan deflasi di daerah pada November 2024. / dok BPSPerbesar