Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN UTARA

  • 770 Meninggal, 462 Masih Hilang per Rabu Malam

    770 Meninggal, 462 Masih Hilang per Rabu Malam

    GELORA.CO -Musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera; Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus menimbulkan duka mendalam. 

    Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu malam 3 Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban dan dampak kerusakan.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi total korban tewas yang tervalidasi telah mencapai 770 jiwa. Sementara itu, 463 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.   Sebelumnya, berdasarkan data di situs BNPB, disebutkan korban meninggal dunia sebanyak 810 orang. Namun, setelah diverifikasi dan divalidasi, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan sebanyak 770 orang.

    Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

    Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

    Dengan operasi pencarian yang masih berlangsung di lapangan, BNPB memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan besar akan terus bertambah.

    Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan kerusakan masif pada hunian dan fasilitas umum di 50 kabupaten yang tersebar di tiga provinsi.

    Tercatat total 10.300 rumah rusak (3.300 rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan). Jembatan menjadi fasilitas yang paling terpukul dengan 45,48 persen rusak), diikuti fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan tempat ibadah 20,21 persen.

    Secara keseluruhan, dampak bencana ini menjangkau 3,2 juta jiwa masyarakat, menjadikannya salah satu bencana dengan dampak populasi terluas di wilayah tersebut, di mana Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk terdampak terbanyak yaitu 1,6 juta jiwa.

    Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peninjauan ke empat lokasi terdampak parah, termasuk Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, pada Senin 1 Desember 2025. 

    Saat menemui para pengungsi di Aceh Tenggara, Presiden Prabowo memastikan bahwa anggaran negara untuk penanganan bencana telah tersedia.

  • Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Nasional 4 Desember 2025

    Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Nasional 4 Desember 2025

    Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming berangkat mengunjungi lokasi terdampak banjir di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Kamis (4/12/2025) hari ini.
    Pantauan Kompas.com, Gibran mulai melangkah ke pesawat untuk bertolak ke Sumatera dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 04.45 WIB subuh.
    Mengenakan kemeja biru lengan panjang, dia menggunakan pesawat kepresidenan. 
    Jumlah korban akibat bencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, telah mencapai 770 orang.
    Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan informasi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Rabu (3/12/2025) sore.
    Hingga saat ini, masih ada ratusan korban hilang dan proses evakuasi masih dilakukan secara masif.
    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah lebih dahulu mengunjungi para korban terdampak bencana di Sumatera. Prabowo datang ke tiga provinsi tersebut pada Senin (1/12/2025).
    Di hadapan masyarakat, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah titik di Sumatera berjuang sendirian.
    Kepala Negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban terdampak.
    “Ini musibah, saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Dan saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, tabah, tegar. Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” kata Prabowo saat berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia, kini berada pada posisi yang genting dan memaksa negara mengevaluasi ulang arah pembangunannya. Deretan bencana besar hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa pekan terakhir, memperlihatkan gambaran telanjang tentang rapuhnya fondasi ekologis Indonesia.

    Di Sumatera Utara, banjir besar yang merendam Langkat, Deli Serdang, dan Binjai, terjadi setelah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan penyusutan tutupan hutan lebih dari 38 ribu hektare dalam satu dekade (KLHK, 2024).

    Daya tampung sungai melemah, sementara tata ruang perkotaan yang padat menyebabkan limpasan air naik signifikan. Di Aceh, banjir bandang Aceh Utara dan longsor di Bener Meriah dipicu oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto yang kehilangan hampir 55 persen kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan tambang.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, runtuhan lahan di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang terkait langsung dengan hotspot deforestasi dan lereng terjal yang kritis, setelah penurunan tutupan vegetasi sebesar 7,8 persen sejak 2019, menurut Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (Unand).

    Kerusakan ekologis ini bukan sekadar deretan angka, namun ia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. BNPB mencatat bahwa total kerugian akibat rangkaian bencana hidrometeorologis di tiga provinsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, melampaui Rp21 triliun, termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, sentra produksi pertanian, hingga fasilitas pendidikan.

    Riset Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang dikutip BMKG menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat 12–15 persen dalam 20 tahun terakhir, dan wilayah Sumatra bagian utara merupakan salah satu “zona merah risiko iklim” Asia Tenggara.

    Kombinasi kerusakan ekosistem hulu, degradasi mangrove pesisir, masifnya pembangunan di sempadan sungai, serta perubahan pola cuaca membuat infrastruktur modern, sekalipun tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Biaya pemulihan satu bencana sering kali setara dengan 5–7 tahun anggaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya memutus kesinambungan program pembangunan masyarakat.

    Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan baru yang tidak lagi mengedepankan beton semata, tetapi menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Riset OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40 persen dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

    Di Indonesia sendiri, kajian LPEM UI (2024) memperkirakan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk rehabilitasi ekologis menghasilkan manfaat ekonomi kembali sebesar Rp4 hingga Rp7 melalui pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas air, peningkatan produktivitas pertanian, dan penurunan biaya pemulihan.

    Dengan kata lain, optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim. Tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.

    Keseimbangan

    Selama ini, pembangunan publik di Indonesia masih didominasi pendekatan growth-centered development, sebuah paradigma lama yang menekankan percepatan output fisik, demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model ini sejalan dengan kritik Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sering kali mengabaikan kapasitas dasar lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan jangka panjang.

    Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hilangnya lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir (KLHK, 2024) menjadi bukti bahwa fondasi ekologis terus terkikis, sementara pembangunan fisik berjalan tanpa mengimbangi pemulihan daya dukung lingkungan. Akibatnya, bencana hidrometeorologis tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi pola berulang yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hingga 3 Desember 2025, layanan di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara bertahap. Di Aceh, sekitar 50% jaringan telah pulih, sementara di Sumatra Utara mencapai 92%, dan lebih dari 97% layanan di Sumatra Barat sudah kembali normal.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan proses pemulihan jaringan menghadapi tantangan kompleks akibat pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber karena banjir dan longsor.

    “Di situasi kritis seperti ini, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim,” kata Desmond dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, lanjut Desmond, Indosat mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM, sekaligus menyediakan satellite link pada hub utama guna memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Dia menjelaskan bahwa Indosat berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Meutya Hafid, serta bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat.

    “Dukungan bersama ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan mempercepat pemulihan layanan,” kata Desmond.

    Selain langkah teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan diri, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dengan bayi.

    Desmond memastikan Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyesuaikan dukungan sesuai perkembangan situasi.

    “Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Desmond.

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Jakarta –

    Banjir besar melanda Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini turut mengganggu perjalanan transportasi umum darat. Bus-bus lintas Sumatera harus berjuang menahan terjangan banjir.

    Seperti dilihat di Instagram @indo_busmate.id, ditampilkan beberapa unggahan video bus-bus Sumatera yang melewati genangan banjir. Pada video terbaru, sleeper bus Armada Indah tampak terjebak banjir di Aceh. Bus tersebut terlalu memaksakan jalan saat kondisi banjir besar dan akhirnya malah nyangkut ke aspal yang ambles.

    Video lain memperlihatkan PO Sempati Star yang berjalan pelan melewati arus banjir. Beruntungnya, bus tronton dengan tiga as roda itu bisa melewati genangan air tersebut dengan selamat.

    Mengutip detikFinance, sejumlah ruas jalan di Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan seiring terjadinya banjir besar. Maka disarankan kepada masyarakat untuk menunda perjalanan sementara waktu.

    Dari laporan BPTD Aceh dan BPTD Sumatera Utara, berikut ini titik-titik jalur yang bermasalah:

    1. Kondisi lintas Medan – Banda Aceh putus total.
    2. Jalur perbatasan Aceh-Sumut di Alur Gantung terjadi longsor, Rabu 26 November 2025, kendaraan tak bisa masuk dari arah Medan ke Kuala Simpang.
    3. Jalur dari Kuala Simpang ke Langsa putus total karena banjir di Seunebok Punti, ketinggian banjir sampai 1 meter, tak bisa dilalui kendaraan.
    4. Jalan di Kuala Simpang hampir semua terendam air karena Sungai Tamiang meluap.
    5. Jalan di Langsa juga terendam banjir, baik Jalan AH Yani maupun Jalur Alternatif pinggiran kota, Jalan Majid Ibrahim.
    6. Jalur Langsa ke Lhokseumawe lumpuh karena beberapa titik terendam banjir, mulai dari Aluebu, Idi Rayeuk, hingga ke Peudawa. Banjir mulai dari 70 cm hingga 1 meter.

    Dari laporan BPTD Sumatera Barat, berikut ini jalur yang bermasalah:

    1. Lintas Provinsi Sumbar-Bengkulu, tepatnya jalur Padang-Air Haji terjadi banjir di beberapa titik, jalan dibuka situasional.
    2. Lintas Provinsi Sumbar-Sumut, tepatnya jalur Bukittinggi-Pasaman, jalan tak bisa dilalui karena ada beberapa titik longsor di Palupuh dan titik banjir di Bawan dan Simpang Gudang.
    3. Lintas dalam kota Jalur Lembah Anai yang menghubungkan Padang-Padang Panjang-Bukittinggi tidak dapat dilalui akibat banjir bandang dan longsor.
    4. Lintas dalam kota Jalur Malalak yang menghubungkan Padang-Agam-Bukittinggi juga tidak dapat dilalui.

    (lua/rgr)

  • Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

    “Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

    “Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    “Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera Nasional

    5 Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera Nasional

    Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total
    korban meninggal
    yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. 
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. 
    Sementara itu, data
    Pusdatin BNPB
    juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Kemudian,
    banjir bandang
    dan
    tanah longsor
    mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    “Jembatan 45,48 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21 persen, fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
    Sementara itu, jumlah penduduk yang terdampak mencapai 1,6 juta di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 warga Sumatera Barat.
    Dengan demikian, total masyarakat di tiga provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten.
    Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Presiden Prabowo Subianto telah meninjau empat lokasi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).
    Ketika berada di Aceh, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ujar Prabowo saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulo Sanggar, Aceh Tenggara.
    Saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

    Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

    Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

    Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari. 

    Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

    Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. 

    Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

    Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. 

    Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

  • Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
    transmigrasi
    benar-benar dirasakan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
    Viva Yoga Mauladi
    menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
    HMI
    ) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
    Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
    ”.
    Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
    Pertama
    , transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
    Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
    “Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
    Amanat
    kedua
    adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
    Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan. 
    “Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva. 
    Ketiga
    , transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    . Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
    “Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
    Amanat
    keempat
    adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
    Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.  
    “Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
    Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
    Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
    Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
    Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
    Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
    “Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
    Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
    Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.