ANTARA – Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Sumatera Barat harus menunda pelaksanaan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih, usai sejumlah peserta pilkada melayangkan gugatan hasil pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kesebelas daerah tersebut antara lain, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. (Fandi Yogari Saputra/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)
provinsi: KALIMANTAN UTARA
-
KPU tetapkan Zainal-Ingkong sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Kaltara
Penetapan ini kami tuangkan dalam Keputusan KPU Kaltara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2024
Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan pasangan Zainal A Paliwang-Ingkong Ala sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Utara melalui rapat pleno terbuka di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.
“Penetapan ini kami tuangkan dalam Keputusan KPU Kaltara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2024,” kata Ketua KPU Kaltara, Hariyadi Hamid di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.
Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan di kantor KPU Kaltara, Kamis sore. Proses tahapan pilkada ini turut dihadiri Bawaslu, pengurus partai politik, dan Forkopimda.
KPU Kaltara menetapkan pasangan Zainal A Paliwang-Ingkong Ala dengan perolehan suara sebanyak 194.021 suara atau 58,53 persen dari total suara sah. Pasangan kepala daerah ini selanjutnya akan diusulkan KPU untuk mengikuti tahapan pengangkatan atau pelantikan sesuai jadwal pemerintah pusat.
“Selanjutnya, besok kami mengusulkan pengesahan kepala daerah terpilih kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Kaltara,” kata Hariyadi Hamid.
KPU Provinsi Kaltara berterima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih yang telah menyukseskan jalannya Pilkada Kaltara. Termasuk berterima kasih kepada Bawaslu, Forkopimda, partai politik, serta pasangan calon dan para simpatisannya.
“Berkat sinergi dan kesadaran semuanya, pelaksanaan Pilkada Kaltara berlangsung dengan aman dan kondusif hingga sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” katanya.
Partisipasi pemilih pada Pilkada Kaltara 2024 disebut Ketua KPU adalah sebesar 68,08 persen. Ia menyebut partisipasi ini dipengaruhi faktor eksternal dan internal, di mana variabel yang banyak berpengaruh menurut Hariyadi adalah faktor eksternal.
“Misalnya jumlah aktor atau calon yang terlibat dalam Pilkada jumlahnya sedikit, dibandingkan dengan pemilu legislatif,” tuturnya.
Ia juga menyebut, keputusan masyarakat untuk mencoblos atau tidak adalah hak masing-masing. Namun, melihat partisipasi di atas 50 persen, ia menyebut bahwa masyarakat masih menginginkan adalah pemilihan kepala daerah.
“Kami di KPU sudah melakukan pemetaan dan sudah memaksimalkan titik-titik yang pada pemilu sebelumnya tergolong rendah,” tuturnya.
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
KPU RI sebut 21 provinsi tetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengatakan bahwa berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), terdapat 23 perkara PHPKADA gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi. Kemudian, 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota, dan tersebar di 233 kabupaten/kota.
“Berdasarkan data BPRK tersebut, KPU mencatat sebanyak 21 provinsi, dan 275 kabupaten/kota tidak terdapat permohonan PHPKADA di MK, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada daerah-daerah tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Afifuddin.
Lebih lanjut, dia menyebut 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Kemudian, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru
Sumber foto: Antara/elshinta.com
CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 08 Januari 2025 – 18:44 WIBElshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.
Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.
“Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.
Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.
Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2025/01/08/677e578b09f35.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek
Regional
8 Januari 2025")
Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek Regional 8 Januari 2025
Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek
Tim Redaksi
NUNUKAN, KOMPAS.com
– DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menemukan indikasi dugaan monopoli dalam proyek-proyek APBD Nunukan 2024 yang belum selesai atau memerlukan addendum.
Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama dan Saddam Husein melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek mandek itu pada Rabu (8/1/2024),
Terungkap bahwa satu pengusaha mendominasi puluhan proyek, mulai dari pengaspalan jalan bernilai miliaran hingga proyek kecil senilai ratusan juta.
“Waktu rapat dengan Kepala Dinas PU Nunukan kemarin di DPRD Nunukan, saya sampaikan, ada pengusaha yang sampai muntah proyek. Akibatnya, banyak proyek tidak selesai dikerjakan dan harus lanjut dikerjakan 2025,” ujar Andre Pratama.
Andre mengibaratkan kondisi ini seperti mengisi gelas yang sudah penuh, sehingga airnya tumpah.
Ia juga meminta Inspektorat agar tidak menyetujui perpanjangan waktu bagi kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek dalam batas waktu 50 hari.
“Jika tidak bisa selesaikan proyek mereka, putus saja kontraknya, dan blacklist perusahaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek yang didominasi oleh satu kontraktor berdampak pada keadilan bagi kontraktor lain yang juga mampu dan kredibel.
“Pantas saja kalau banyak sekali proyek yang tidak selesai. Bagaimana mungkin satu kontraktor menyapu bersih semua proyek. Bahkan yang nilainya kecil sekalipun, tidak dia lepas. Apa namanya kalau bukan monopoli,” katanya lagi.
DPRD juga mengidentifikasi proyek yang berpotensi tidak selesai meskipun diberikan perpanjangan waktu, seperti pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan senilai Rp 9,7 miliar, yang progresnya baru mencapai 51 persen.
Proyek ini bahkan menunjukkan kualitas pengerjaan yang terburu-buru.
Andre menyebutkan bahwa total nilai proyek yang belum selesai dikerjakan pengusaha tersebut mencapai Rp 39 miliar.
Selain itu, ada pengusaha lain yang mengerjakan tiga proyek dengan total anggaran Rp 9,9 miliar, termasuk pembangunan depot arsip, laboratorium lingkungan, dan poliklinik RSUD.
“Saat kita masuk Kota, biasanya disambut dengan tulisan selamat datang dan lambang kota. Di Nunukan, hal seperti itu belum ada,” imbuhnya.
Saddam Husein, menilai keterlambatan proyek APBD 2024 sebagai masalah sistemik yang melibatkan perencanaan, pengusulan anggaran, dan pelaksanaan.
“Dari beberapa proyek yang kita monitoring, ada yang sudah finishing tapi kondisinya belum layak. Jadi ada risiko tentunya, tegakkan aturan saja. Yang bisa dibayar silahkan dibayar, yang tidak bisa, ya jangan dibayar. Apalagi yang progresnya masih jauh, hentikan saja,” tegasnya.
Saddam juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pelelangan dan pelaksanaan proyek. Ia meminta Dinas Teknis, khususnya Dinas PU, lebih selektif dalam memilih kontraktor agar tidak terjadi monopoli.
“Bayangkan ada satu pengusaha mengerjakan puluhan proyek, tentu potensi keterlambatan terjadi. Yang rugi bukan hanya Pemerintah, masyarakat juga dirugikan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tiap Hari Gendong Minuman dan Tisu Jualannya, Pak Nana Bisa Sekolahkan 5 Anak, Pendapatan Tak Tentu
TRIBUNJATIM.COM – Inilah kisah Pak Nana, penjual minuman dan tisu keliling di Kota Bogor.
Saat ditemui di alun-alun Kota Bogor, pria 50 tahun itu tampak berjalan kaki sambil menggendong dagangan.
Ia menggenggam sebotol air mineral dan sebungkus tisu, dagangan kecil yang menjadi sumber penghidupannya.
Warga Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ini setiap hari berjuang mengais rezeki dari berjualan air mineral dan tisu.
“Air minum, tisu, Pak, Bu,” serunya dengan suara lembut, menawarkan dagangan ke pejalan yang lewat.
Nana tahu betul, pada hari kerja, pembeli akan lebih sedikit dibandingkan akhir pekan.
“Kalau hari Senin sampai Jumat itu pasti sepi. Kejual paling cuma satu dua botol saja. Yang ramai itu kalau hari libur, Sabtu, Minggu,” ujar Nana, melansir dari Kompas.com.
Nana hanya membawa 10-15 botol air mineral dan beberapa bungkus tisu setiap hari.
Dagangan itu ia simpan di wadah plastik. Namun, jika hujan turun sejak pagi, dagangannya hampir pasti tidak laku sama sekali.
“Saya jual tisu sama air mineral itu Rp 5.000. Nah, dikali saja, kalau sehari cuma laku tiga sampai empat, berarti penghasilan saya segitu,” ungkap dia.
Selain cuaca, Nana juga harus bersaing dengan pedagang lain yang menawarkan barang serupa.
Sudah hampir dua tahun Nana selalu memulai hari sejak pukul 06.00 WIB untuk berdagang, memastikan tidak kehilangan pelanggan.
“Kalau siang sedikit pasti sudah ketinggalan pelanggan, soalnya yang jualan seperti saya kan banyak,” kata dia.
Dengan upaya tersebut sekalipun, Nana masih kerap mendapat penolakan.
“Sekarang banyak orang sudah bawa botol minum sendiri. Kalau kita tawarin, mereka jawab, ‘Maaf, Pak, saya sudah bawa.’ Ada juga yang nolak sambil sinis, ya sudah, biasa,” tutur dia dengan nada pasrah.
Namun, Nana tidak menyerah.
Bagi pria ini, setiap hari adalah perjuangan untuk mengais rezeki.
“Rezeki sudah ada Allah yang mengatur, tapi kita harus mau ngatur nyari peluang buat ngambil rezekinya,” kata dia.
Di balik perjuangannya, ada cita-cita besar yang terus mendorong Nana untuk bertahan. Ia ingin ketiga anaknya mendapatkan pendidikan yang layak.
Meski sang istri tidak bekerja, Nana telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya.
Anak pertamanya sudah lulus SMA dan menikah, anak kedua telah menyelesaikan SMP, dan anak ketiga kini duduk di bangku SMA.
“Alhamdulillah, anak sekolah, ada saja rezekinya dari anak,” ucapnya dengan senyum kecil.
Selain dari hasil berjualan, Nana sempat terbantu oleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.
Uang sebesar Rp 250.000 yang biasanya dia terima setiap bulan cukup membantu memenuhi kebutuhan dapur keluarganya.
Namun, belakangan ini, bantuan tersebut tidak lagi dia terima.
“Biasanya merasa terbantu, kaya ada harapan buat dapat uang dari PKH. Tapi sudah dua bulan ini belum keluar uangnya,” keluh dia.
Nana satu dari banyaknya orang yang tidak pernah menyerah akan takdir.
Di usianya yang sudah setengah abad, ia tetap percaya bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil.
“Yang penting kita usaha, Mas. Mau kecil mau besar hasilnya, yang penting halal,” kata Nana sambil kembali menawarkan dagangannya kepada pejalan kaki yang melintas.
Sebelumnya juga viral kisah Sukir seorang tukang sol sepatu sudah berkutat dengan alas kaki sejak tahun 1982.
Pekerjaan Sukir sebagai tukang sol sepatu itu menjadikan lima anaknya tamat bersekolah.
Sukir tampaknya sudah banyak makan asam garam dunia persolan sepatu lantaran pengalamannya puluhan tahun.
Berbagi ceritanya setelah bekerja puluhan tahun, Sukir mengaku ogah ketika ditawari menjadi kuli bangunan.
Di tengah hiruk-pikuk gempuran sepatu second impor yang lebih murah tak membuat Sukir berhenti untuk menjalani profesinya sebagai tukang sol sepatu.
Sukir Sol biasa ia dikenal sudah mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki sepatu sejak 1982 menghadapi suka duka dalam menjalani profesi yang menjadi penopang ekonomi keluarganya.
Warga RT 01 Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Lubukinggau Barat I ini kerap berkeliling kota Lubuklinggau, Sumsel menjajakan jasa sol sepatu.
Sukir mempunyai lima orang anak dan semuanya telah menamatkan pendidikan hingga SMA.
Semuanya sudah bekerja meski penghasilan sehari-harinya tidak menentu.
Sukir bercerita ia menggeluti jasa sol sepatu sejak muda, dimulai dengan belajar mengesol sepatu secara otodidak kemudian menjadi tukang sepatu keliling.
“Dulu awalnya ngesol sepatu ini otodidak ketika dijalani ternyata menjadi profesi sampai sekarang,” ceritanya pada Tribunsumsel.com, Minggu (15/12/2024), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (16/12/2024).
Awalnya Sukir mangkal jalan menuju pasar Inpres Lubuklinggau, kemudian karena ramainya tukang sol sepatu saat itu ia memutuskan untuk berkeliling.
“Karena yang mangkal banyak akhirnya keliling. Waktu kereta ekonomi masih bebas, kita ikut kereta ngesol sepatu sampai wilayah Lahat,” ujarnya.
Kemudian sejak kereta ekonomi mulai ada batasan tahun 2013 silam.
Sukir hanya berkeliling di wilayah Lubuklinggau dan paling jauh ke wilayah Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas (Mura).
“Karena sekarang umur tidak muda lagi walaupun tidak pernah sakit-sakit sekarang wilayahnya hanya keliling Lubuklinggau, sore pulang,” ungkapnya.
Bagi Sukir menjadi tukang sol sepatu memiliki tantangan tersendiri.
Namun, ia memilih jalur ini dibanding menjadi buruh bangunan.
“Jadi tukang sol itu kita yang ngatur pekerjaan, walaupun kadang sekali-kali pernah diajak kawan nukang bangunan,” ujarnya.
Sukir mengaku penghasilan sebagai tukang sepatu tidak menentu kadang banyak, namun kadang walau sudah berkeliling tidak dapat sama sekali.
“Kadang dapat kadang tidak, sekarang lebih kepada cukup untuk makan saja, kadang dapat Rp.50 ribu kadang malah tidak dapat sama sekali, syukuri saja,” ungkapnya.
Namun meski penghasilan jasa sol sepatu masih ada, Sukir telah meminta kepada anak-anaknya agar profesi jasa sol sepatu tidak dilanjutkan anak -anaknya.
“Cukup saya saja, saya pesan kepada anak-anak saya, carilah profesi lain yang lebih menghasilkan,” ujarnya.
Kemudian untuk biaya jasa sol sepatu bervariasi, tergantung jenis sepatu atau sandal. Untuk sepatu wanita pelajar, ia mematok harga mulai Rp.10 ribu.
“Sementara harga termahal untuk sepatu besar mencapai Rp.15 ribu,” ungkapnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
-
95% pelanggan rumah tangga PLN di Kaltim dan Kaltara peroleh diskon listrik 50%
Sumber foto: Rizkia/elshinta.com.
95% pelanggan rumah tangga PLN di Kaltim dan Kaltara peroleh diskon listrik 50%
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 07 Januari 2025 – 14:33 WIBElshinta.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PLN UID Kaltimra) menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal kebijakan diskon listrik 50% sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk kepedulian negara dalam meringankan beban masyarakat serta menjaga daya beli masyarakat.
General Manager PLN UID Kaltimra, Maria G.I Gunawan mengatakan bahwa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 1.355.593 pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2200 VA mendapatkan manfaat dari diskon ini.
“Program diskon listrik 50% ini berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025, dan mencakup 95% dari total pelanggan rumah tangga PLN di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” jelas Maria ditemui dalam press conference di salah satu rumah makan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (6/25).
Adapun dari jumlah tersebut, 1.167.160 pelanggan berada di Kalimantan Timur dan 188.433 pelanggan di Kalimantan Utara.
Maria juga menambahkan bahwa untuk pelanggan pascabayar, potongan tarif 50% secara otomatis diterapkan saat pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian Januari yang akan dibayarkan pada bulan Februari dan pemakaian Februari yang dibayarkan di bulan Maret mendatang.
“Sementara itu, pelanggan prabayar diskon diberikan langsung ketika pembelian token pada Januari dan Februari 2025. Pelanggan cukup membayar setengah dari biasanya untuk mendapatkan jumlah kWh yang sama,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa sistem PLN telah siap sejak 1 Januari 2025, dengan proses pembayaran dan pembelian yang dapat dilakukan di berbagai kanal, seperti di aplikasi PLN Mobile ataupun gerai-gerai penjualan lainnya.
PLN juga memastikan bahwa sistem layanan pelanggan yang telah terdigitalisasi akan memudahkan pelanggan untuk menikmati program ini tanpa perlu proses registrasi atau mekanisme yang rumit.
“Kami pun berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat seperti ini,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Rizkia, Selasa (7/1).
Sumber : Radio Elshinta
-
/data/photo/2025/01/07/677cb3a6bf7ca.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat")
DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat
DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad
mengeklaim, program
makan bergizi gratis
yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.
Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.
“Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.
Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.
Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
“Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” ujar Dasco.
Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.
Pemerintah mulai memberikan
Makan Bergizi Gratis
(MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.
Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).
Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.
Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.
Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.
Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.
Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi
No
Wilayah
Jumlah SPPG
1
Jakarta
5 titik
2
Jawa Tengah
40 titik
3
Jawa Timur
32 titik
4
Jawa Barat
58 titik
5
Banten
3 titik
6
Yogyakarta
3 titik
7
Aceh
6 titik
8
Bali
1 titik
9
Gorontalo
1 titik
10
Kalimantan Selatan
2 titik
11
Kalimantan Timur
1 titik
12
Kalimantan Utara
1 titik
13
Kepulauan Riau
8 titik
14
Lampung
4 titik
15
Maluku
2 titik
16
Maluku Utara
2 titik
17
Nusa Tenggara Timur
1 titik
18
Papua Barat
2 titik
19
Papua Selatan
1 titik
20
Riau
3 titik
21
Sulawesi Barat
1 titik
22
Sulawesi Utara
1 titik
23
Sulawesi Selatan
8 titik
24
Sulawesi Tenggara
2 titik
25
Sumatra Barat
1 titik
26
Sumatra Utara
1 titik
Total
26 Provinsi
190 titik
Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025
Tak Ada Susu di Menu MBG
Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.
Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.
“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).
Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.
Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.
“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.
Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.
“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.
“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.
Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.
“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).
Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.
“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.
Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.
Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.
“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.
Perbesar
Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo
Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.
Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.
“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya
Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.
Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)
“[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.
Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu
Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.
“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.
Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).
Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.
“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).
Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.
Tumbuhkan Perekonomian Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.
Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.
“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).
Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.
-
Daftar 16 Perwira Polri yang Baru Duduki Jabatan Kapolda di 2024, Ini Nama-namanya
loading…
Terdapat 16 Perwira Polri yang baru duduki jabatan Kapolda di 2024. Mereka semua ini memang belum pernah mencicipi posisi Kapolda di jabatan sebelumnya. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA – Terdapat 16 Perwira Polri yang baru duduki jabatan Kapolda di 2024. Mereka semua ini memang belum pernah mencicipi posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di jabatan sebelumnya.
Pada tahun 2024, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit telah melakukan sejumlah mutasi yang membuat banyak Perwira Polri mendapat jabatan dan pangkat baru.
Pada umumnya, di setiap mutasi yang dilakukan oleh Kapolri ini pasti akan melibatkan jabatan Kapolda. Mengingat saat ini posisi itu memang cukup banyak, yakni total 36 jabatan setelah ditambahkannya dua Polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
16 Perwira Polri yang Baru Jabat Kapolda di 2024
1. Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto
Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto sejak 26 Juni 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini sempat menduduki posisi Dirtipideksus Bareskrim Polri di 2021.
2. Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta
Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta baru mengemban amanat sebagai Kapolda Sumatera Barat setelah terkena mutasi pada 29 Desember 2024. Sebelumnya, ia sempat duduki jabatan Irwil V Itwasum Polri.
3. Irjen Pol. Anwar
Irjen Pol. Anwar sejak 26 Juli 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Bengkulu. Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat menduduki posisi Karowatpers SSDM Polri di tahun 2020.
4. Irjen Pol. Hendro Pandowo
Irjen Pol. Hendro Pandowo sejak 26 Juli 2024 menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat duduki posisi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.
5. Irjen Pol. Suyudi Ario Seto
Irjen Pol. Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya sejak tahun 2023, terkena mutasi pada 26 Juni 2024, yang membuatnya diangkat jadi Kapolda Banten.
6. Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo
Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo sejak 26 Juli 2024 menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sebelumnya, lulusan Akpol 1996 ini sempat jabat posisi Karobinkar SSDM Polri di tahun 2021.
7. Irjen Pol. Hadi Gunawan
Irjen Pol. Hadi Gunawan sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Lulusan Akpol 1991 ini sebelumnya sempat jabat posisi Koordinator Staf Ahli Kapolri.
8. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan
Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menduduki posisi Kapolda Kalimantan Selatan setelah terkena mutasi pada 11 November 2024. Sebelumnya, lulusan Akpol 1992 ini pernah duduki posisi Wakapolda Kalimantan Selatan sejak 2022.
9. Irjen Pol. Jonathan Hary Sudwijanto
Irjen. Pol. Jonathan Hary Sudwijanto menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara usai terkena mutasi tanggal 26 Juli 2024. Letting Akpol 1990 ini sebelumnya sempat bertugas sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri.
10. Irjen Pol. Roycke Harry Langie
Irjen Pol. Roycke Harry Langie sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini pernah duduki posisi Kakorbinmas Baharkam Polri.
11. Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi
Pudji Prasetijanto Hadi menjabat sebagai Kapolda Gorontalo setelah terkena mutasi pada 28 Februari 2024. Sebelumnya, lulusan Akpol 1989 ini sempat duduki posisi Wakapolda Gorontalo.
12. Irjen Pol. Dwi Irianto
Pada mutasi tanggal 26 April 2024, Dwi Irianto yang menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara sejak tahun 2023, diangkat menjadi Kapolda Gorontalo. Sekaligus membuatnya mendapat kenaikan pangkat dari Brigjen jadi Irjen Polisi.
13. Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan
Eddy Sumitro Tambunan yang sebelumnya menduduki posisi Koordinator Staf Ahli Kapolri sejak 2023, terkena mutasi di 26 Juli 2024 untuk tugas baru jadi Kapolda Maluku.
14. Irjen Pol. Gatot Haribowo
Selanjutnya, ada Gatot Haribowo yang baru saja mengemban amanah sebagai Kapolda Papua Barat Daya pada 11 November 2024. Sebelumnya, ia sempat bertugas sebagai Danpas Brimob III Korbrimob Polri.
15. Irjen Pol. Alfred Papare
Irjen Pol. Alfred Papare sejak mutasi 11 November 2024 telah ditunjuk sebagai Kapolda Papua Tengah. Sebelumnya, lulusan Akpol 1995 ini sempat jabat posisi Wakapolda Papua Barat di 2023.
16. Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Terakhir, ada nama Petrus Patrige Rudolf Renwarin yang duduki posisi Kapolda Papua sejak 28 Agustus 2024. Lulusan Akpol 1991 ini sebelumnya sempat jabat Wakapolda Papua.
Itulah deretan perwira polisi yang baru jabat Kapolda di tahun 2024. Dimana mereka memang belum pernah menjabat sebagai Kapolda di jabatan sebelumnya.
(shf)