provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, Indonesia tengah memasuki periode transisi musim yang ditandai dengan meningkatnya cuaca panas di beberapa wilayah. Namun tetap menyimpan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sejumlah daerah.

    Dalam prospek cuaca mingguan untuk periode 9-15 Mei 2025, BMKG menyebutkan, dinamika atmosfer saat ini menunjukkan karakteristik khas peralihan musim. Cuaca cerah mulai mendominasi, kelembapan udara cenderung menurun, dan suhu siang hari meningkat. Namun di sisi lain, potensi hujan lokal yang intens masih mengintai akibat aktivitas konvektif dan fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby Ekuator.

    “Wilayah selatan Indonesia mengalami curah hujan yang tidak biasa untuk bulan Mei akibat gelombang Rossby Ekuator dan indeks labilitas atmosfer yang tinggi,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Mengintai

    Meskipun hujan lebat beberapa hari terakhir cenderung menurun, BMKG mencatat masih ada peluang hujan di atas normal pada dasarian I dan II Mei. Khususnya di wilayah Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam tiga hari terakhir, curah hujan tertinggi tercatat di Ambon (116,3 mm/hari), Kepulauan Riau (113,2 mm/hari), dan NTT (101 mm/hari), serta Sulawesi Utara (80,1 mm/hari).

    Adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan dan gangguan tropis di selatan Laut Arafura turut berkontribusi menciptakan area perlambatan angin (konvergensi) yang mendukung terbentuknya awan hujan di Papua, Sulawesi, hingga Laut Banda. Aktivitas gelombang Kelvin, Rossby, dan Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia.

    Prakiraan Cuaca 9-15 Mei 2025

    Dengan kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk potensi cuaca di wilayah-wilayah se-Indonesia untuk sepekan ke depan.

    Periode 9-11 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku, NTT, dan Papua Selatan

    Periode 12-15 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di: Aceh dan Sulawesi Utara

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku dan NTT

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

    – Menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir.

    – Menjauhi pohon atau bangunan rapuh saat terjadi angin kencang.

    – Hati-hati terhadap jalan licin dan potensi banjir atau longsor di wilayah rawan.

    BMKG juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama cuaca panas ekstrem dengan cukup minum air dan menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG, media sosial, atau aplikasi mobile InfoBMKG.

    (dce)

  • Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) saat memimpin kegiatan Misi Dagang di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,05 triliun dalam gelaran misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat mengatakan capaian ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

    “Hingga pukul 17.00 WITA, transaksi final telah mencapai Rp1.053.146.943.500. Ini merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antarprovinsi dalam mendukung produk dalam negeri,” ujar Khofifah.

    Dari total transaksi tersebut, nilai penjualan dari Jatim sebesar Rp598,95 miliar, pembelian dari Jatim Rp230,09 miliar, dan investasi mencapai Rp224,09 miliar.

    Komoditas yang diperdagangkan meliputi batu bara, pakan ikan, produk makanan-minuman, fashion, telur konsumsi, sapi, karkas ayam, hasil olahan perikanan, rokok, bahan baku restoran, hingga mesin las dan suku cadang. Untuk investasi, meliputi komoditas crude palm oil (CPO) dan wood pallet.

    Selain itu, pelaku usaha juga memperkenalkan berbagai produk olahan seperti konveksi, olahan ikan, rempah, abon tuna, dan produk olahan daging sapi.

    Khofifah menyebutkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tergolong strategis, tercermin dari nilai perdagangan kedua provinsi yang mencapai Rp23,25 triliun pada 2023. Terdiri dari pembelian dari Kaltim sebesar Rp18,89 triliun dan penjualan ke Kaltim sebesar Rp4,36 triliun.

    “Visi besar Jatim adalah menjadi Gerbang Baru Nusantara. Kalau Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, maka Jatim siap menjadi pintunya,” katanya.

    Misi dagang kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada 2019 di Balikpapan membukukan Rp605,3 miliar dan pada 2022 di Samarinda mencatatkan Rp107,1 miliar. Pada 2025 ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi ketiga penyelenggaraan misi dagang setelah sebelumnya dilaksanakan di Maluku Utara (Rp568 miliar) dan Maluku (Rp460,7 miliar).

    “Alhamdulillah hari ini capaian transaksi kita tertinggi dibanding dua provinsi sebelumnya. Semoga ini menjadi awal sinergi ekonomi yang lebih besar ke depan,” ucap Khofifah.

    Misi dagang, lanjut dia, bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha antardaerah, namun juga menjadi media pertukaran budaya dan sosial.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer dari Jatim dan Kaltim, sekaligus menyebarluaskan potensi industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, serta investasi secara terintegrasi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sejak 2019 hingga 2025 Pemprov Jatim telah menggelar 39 kali misi dagang domestik dengan total komitmen transaksi mencapai Rp13,12 triliun, melibatkan 2.142 pelaku usaha.

    Tidak hanya di dalam negeri, Jatim juga gencar melakukan misi dagang ke luar negeri. Sejak 2022, telah dilaksanakan lima kali misi dagang internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang dengan potensi transaksi sebesar Rp1,6 triliun. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I-2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen secara tahunan (y-on-y), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp819,30 triliun.

    Kinerja ekspor Jatim pada 2024 tercatat sebesar 25,79 miliar dolar AS atau naik 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari tahun 2023. Surplus perdagangan antarwilayah juga dicatatkan Jatim sebesar Rp209 triliun pada 2023. Pada triwulan I-2025, total ekspor Jatim mencapai Rp396,42 triliun dengan impor sebesar Rp332,15 triliun atau surplus Rp64,27 triliun.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia menyebut kerja sama perdagangan antara Jatim dan Kaltim dapat memperkuat perekonomian daerah.

    “Kalau Jawa Timur adalah Gerbang Baru Nusantara, maka Kalimantan Timur sebagai jantung Ibu Kota Nusantara akan menjadi provinsi raksasa di masa depan,” katanya.

    Perwakilan pelaku usaha PT Matahari Sakti, Bayu Adi Setiawan, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan UD Novan Budidaya asal Kaltim senilai Rp124 miliar per tahun.

    “Kami sangat terbantu dengan misi dagang ini. Dalam sehari kami bisa langsung mendapatkan mitra usaha,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam perangkat daerah, 10 BUMD, dan empat asosiasi, serta komitmen transaksi dagang oleh para pelaku usaha yang disaksikan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Seno Aji.

    Sumber : Antara

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir di Indonesia. Kejadian banjir rob diprediksi mulai terjadi hari ini, Kamis(8/5/2025).

    “Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Mei 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut oleh BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di:

    – Pesisir Sumatra Utara (10-16 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Riau (8-24 Mei)
    – Pesisir Sumatra Barat (10-13 Mei)
    – Pesisir Jambi (16-18 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (13-17 Mei)
    – Pesisir Lampung (14-17 Mei)
    – Pesisir Banten (11-18 Mei)
    – Pesisir Jakarta (11-17 Mei)
    – Pesisir Jawa Barat (11-26 Mei)
    – Pesisir Jawa Tengah (7-8 Mei, 15-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Utara (9-12 Mei, 19-22 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Timur (12-18 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Selatan (12-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Tengah (17-21 Mei
    – Pesisir Nusa Tenggara Barat (12-18 Mei)
    – Pesisir Nusa Tenggara Timur (12-13 Mei)
    – Pesisir Sulawesi Utara (11-16 Mei)
    – Pesisir Maluku (9-20 Mei).

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” demikian peringatan BMKG.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Kamis, umumnya berpotensi diguyur hujan.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Serang berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Kamis.

    Adapun di wilayah Sumatera, kata dia, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Sementara Aceh, Padang, dan Bandar Lampung diprakirakan berawan.

    “Denpasar dan Mataram diprediksi hujan petir dan hujan ringan. Sementara Kupang berpotensi berawan,” kata dia.

    Selanjutnya, lanjut dia, di wilayah Kalimantan yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat yakni Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Adapun Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan. Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Mamuju, Palu, Makassar, Gorontalo, dan Kendari, diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai petir.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata Aulia, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang seperti di Ternate, Ambon, Manokwari, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Adapun Jayawijaya dan Merauke diprakirakan hujan disertai petir.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata  Aulia Siti Syahdian.

    Sumber : Antara

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Berlaku sampai Kapan? Simak Jadwalnya

    Pemutihan Pajak Kendaraan Berlaku sampai Kapan? Simak Jadwalnya

    Jakarta

    Pemutihan pajak kendaraan berlaku di sejumlah daerah. Sampai kapan pemutihan pajak kendaraan itu berlaku? Simak jadwalnya berikut ini.

    Ada pemutihan pajak kendaraan yang tengah berlangsung di delapan provinsi. Lewat pemutihan, pemilik kendaraan yang menunggak pajak jadi diringankan. Sebab, denda keterlambatan bayar dan juga tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya dibebaskan. Dengan demikian, hanya pajak tahun berjalan saja yang dibayarkan. Denda dan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan

    Lalu pemutihan pajak berlaku sampai kapan? Periode pemutihan pajak ini berbeda-beda tergantung dari daerah masing-masing. Berikut ini masa berlaku pemutihan pajak kendaraan yang tengah berlangsung di delapan provinsi.

    1. Aceh: 6 Januari 2025-31 Desember 2025
    2. Lampung: 1 Mei 2025-31 Juli 2025
    3. Bangka Belitung: 1 Mei 2025-31 Juli 2025
    4. Banten: 10 April 2025-30 Juni 2025
    5. Jawa Barat: 20 Maret 2025-30 Juni 2025
    6. Jawa Tengah: 8 April 2025-30 Juni 2025
    7. Sulawesi Tengah: 14 April 2025-14 Mei 2025
    8. Kalimantan Timur: 8 Mei 2025-30 Juni 2025

    Untuk mengikuti program pemutihan, maka prosedurnya sama seperti perpanjangan STNK. Saat melakukan pepranjangan STNK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut.

    Syarat Perpanjang STNK TahunanSTNK asli dan fotokopi.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan).Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan.Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan

    Khusus untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru. Dalam proses ini, kendaraan harus dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Berikut syarat perpanjang STNK 5 tahunan:

    STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik motor dan fotokopi sesuai yang tercantum di data identitas kendaraanSurat kuasa, apabila pemilik kendaraan berhalangan hadir dan diwakilkan pihak lainMembawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya.

    (dry/din)

  • Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    GELORA.CO – Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli menaruh curiga dengan klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, Fadhli khawatir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak menceritakan situasi sebenarnya kepada Presiden Prabowo.

    “Sehingga, sebisa mungkin, tidak boleh ada cerita tidak sukses dari pelaksanaan program ini. Padahal dalam realitas, banyak problem dan celah kekurangan pada program ini. Keracunan, makanan tak layak hingga kurang bayar pihak ketiga (vendor) penyedia makan,” tutur Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Situasi yang diceritakan, bisa saja berlainan 180 derajat dengan fakta di lapangan soal pelaksanaan MBG, diantaranya soal keracunan makanan hingga pembayaran mitra. Hal ini yang kemudian diragukan untuk diceritakan.

    “Dadan sadar diri atas kinerjanya yang belum 100 persen menyelenggarakan program MBG,” jelasnya.

    Keraguan atas klaim keberhasilan MBG juga diutarakan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo. Keraguan juga datang dari belum cakapnya BGN membangun sistem.

    “Saya tidak punya datanya, namun dari berbagai informasi yang pernah saya dapat, masih terdapat bervariasi kendala di lapangan. Sebagai contoh di Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur, program ini belum berjalan dengan baik,” tutur Roy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Ia bahkan memperkirakan, banyak pula di daerah lain, utamanya di luar Pulau Jawa yang implementasi program ini juga masih banyak yang harus diperbaiki.

    “Jadi klaim sudah 99,9 persen berhasil, saya ragukan akurasinya,” jelasnya.

    Klaim Keberhasilan MBG

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga dengan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 99,99 persen. Tingkat keracunan yang terjadi hanya 0,005 persen.

    Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Mulanya, Prabowo mengatakan, kasus keracunan dari program MBG hanya sebesar 0,005 persen. Angka ini merupakan persentase dari total penikmat program MBG yang berjumlah nyaris 3 juta siswa. “Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang,” kata Prabowo.

    “Jadi bisa dikatakan keracunan atau yang tidak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005,” tambah Prabowo.

    Dia mengatakan, jika melihat rendahnya masalah keracunan tersebut, maka bisa dikatakan program MBG meraih sukses. Ia pun optimistis, kesuksesan program MBG mencapai 99,99 persen.

    “Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” jelasnya.

  • Wagub Kaltara Apresiasi Kunjungan BNPP RI di Perbatasan

    Wagub Kaltara Apresiasi Kunjungan BNPP RI di Perbatasan

    NUNUKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, mengapresiasi kunjungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke perbatasan di Kaltara. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan infrastruktur di daerah perbatasan.

    Ingkong Ala sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja perdana ke wilayah perbatasan seperti Apau Kayan di Kabupaten Malinau dan di Long Bawan, Kecamatan Krayan Induk, Kabupaten Nunukan. Dalam kunjungannya, ia bersama Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, telah meninjau langsung kondisi dan kegiatan di perbatasan serta mengevaluasi pengerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

    “Dengan kunjungan BNPP ke perbatasan di Kaltara ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan perbatasan negara,” kata wagub Ingkong, Rabu (7/5/2025).

    “BNPP sudah meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang (malinau) dan melihat langsung kondisi perbatasan di Krayan (Nunukan), warga di perbatasan menyambut dan bersilahturahmi dengan

    Sekretaris Utama BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman,” tambah dia.

    Selain tim BNPP, lanjut Wagub, kunjungan juga diikuti satuan kerja (Satker) Kementerian PUPR yang meninjau langsung kondisi jalan di perbatasan.

    “Satker juga merespon baik harapan masyarakat agar ada perbaikan jalan, seperti dari Apau Kayan (Malinau) ke Long Bagun (Kaltim) dan jalan Malinau-Krayan (Nunukan),” ujar Wagub Ingkong.

    Sementara itu Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan termasuk di Kaltara merupakan bagian prioritas program strategis nasional.

    “Saat ini sudah ada 15 Pos Lintas Batas (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga di antaranya yang berada di Kalimantan Utara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau,” ungkap Komjen Pol Makhruzi.

    Makhruzi mengungkapkan, Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan.

    “Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa BNPP siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan.

    “Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” tutupnya.