Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Udah di Situ aja Pak…

    Udah di Situ aja Pak…

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dengan didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninjau sejumlah proyek strategis di IKN.

    Ia mengawali kunjungan dengan meninjau Tol Segmen 5B yang progresnya 70 persen, lalu Rumah Sakit Abdi Waluyo, Universitas Gunadarma 25 persen, hingga RS Hermina dan tiga Kantor Kemenko  yang telah rampung.

    Ia juga mengecek pembangunan Istana Wakil Presiden 42,67 persen dan Rumah Susun ASN 1 97,09 persen.

    Namun kunjungan tidak respons positif di mata netizen. Dalam postingan video yang diunggah Instagram RMOL, Gibran dihujani komentar berbau sindiran dari netizen.

    Beragam komentar itu banyak dikaitkan dengan kondisi rakyat yang kini sulit mendapat kerja hingga mengungkit masalah Pilpres 2024.  

    “Kerja apa Di IKN!? Gak muncul Di acara kenegaraan…Tanam.padi yg Di injek….skeg Di asingkan ke IKN….,” tulis pemilik akun yeye_fhahni dikutip Minggu, 1 Juni 2025.

    “Gak ada urgensinya. Rakyat Indonesia masih butuh pekerjaan, butuh pangan , butuh pengentasan kemiskinan dll…dana utk ibukota baru..itu sebuah ironi,” timpal akun h4sta_brata.

    “Mending kunjungan ke jobfair kemarin, lebih faedah sul..,” tulis akun jombang_furious.

    “Udah situ aja pak; biar ada yang jaga istana IKN nya,” tutur akun rahmata74.

    “sudah mangkrak jadi hutan mau diapain lagi tuh,” tandas d.on_8359.

  • Laut Balikpapan Diterjang Puting Beliung, Warga Rekam Momen Mencekam

    Laut Balikpapan Diterjang Puting Beliung, Warga Rekam Momen Mencekam

    Balikpapan, Beritasatu.com — Fenomena alam angin puting beliung muncul di perairan laut Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, membuat warga geger. Detik-detik kemunculannya viral di media sosial (medsos), menampilkan pemandangan mencekam saat angin berputar kencang di tengah laut.

    Kemunculan angin puting beliung awalnya diduga terjadi di area padat penduduk, namun setelah dikonfirmasi, angin besar tersebut muncul di tengah laut, jauh dari permukiman warga. Meski demikian, warga tetap dibuat panik karena angin terlihat bergerak ke arah tepi pantai.

    “Masyarakat sempat heboh, takut angin puting beliung ini bisa membahayakan nelayan dan aktivitas di tepi pantai,” ujar salah satu warga yang merekam kejadian tersebut.

    Merespons video yang ramai diperbincangkan publik, pihak Basarnas Balikpapan memastikan bahwa fenomena tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.

    “Kami konfirmasi, benar terjadi angin puting beliung di wilayah perairan Balikpapan sekitar pukul 14.00 WITA,” kata Kasi Operasi Basarnas Balikpapan Endrow Sasmita kepada wartawan, Sabtu (31/5/2025).

    Ia juga menegaskan, tidak ada keadaan darurat atau laporan permintaan bantuan dari warga maupun nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    “Kami pantau tidak ada kejadian yang membahayakan jiwa manusia. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban atau kerusakan,” tambahnya.

    Meski kejadian tersebut tidak berdampak signifikan, Basarnas Balikpapan tetap siaga 24 jam penuh untuk mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung dua hari ke depan di wilayah Kalimantan Timur.

    Masyarakat diimbau untuk tenang tetapi tetap waspada, terutama yang beraktivitas di perairan atau wilayah pesisir. Cuaca buruk dan fenomena angin kencang kerap terjadi di masa peralihan musim seperti saat ini.

  • Ada Temuan Pemborosan Belanja Pupuk Subsidi, Pupuk Indonesia Buka Suara

    Ada Temuan Pemborosan Belanja Pupuk Subsidi, Pupuk Indonesia Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terjadi pemborosan belanja pupuk bersubsidi oleh pemerintah senilai Rp 2,92 triliun pada periode 2020-2022. Kebijakan produksi pupuk subsidi saat itu dinilai memakan biaya tinggi dan inefisiensi kapasitas produksi pabrik.

    Menanggapi itu, PT Pupuk Indonesia menghargai temuan dari BPK dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

    “Temuan ini juga menunjukkan bahwa revitalisasi pabrik lama dan pembangunan pabrik baru yang efisien menjadi langkah penting,” kata VP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Cindy Sistyarani kepada detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Kemudian temuan BPK terkait inefisiensi dinilai membuka sudut pandang bahwa inefisiensi tersebut disebabkan oleh usia pabrik-pabrik yang sudah tua. Namun, perusahaan membutuhkan skema baru untuk membenahi kondisi tersebut.

    “Namun, saat ini ruang bagi Pupuk Indonesia untuk berinvestasi di sektor ini masih sangat terbatas, sehingga dibutuhkan kebijakan, skema-skema baru, yang dapat mendorong efisiensi dan mendukung keberlanjutan industri pupuk nasional,” terangnya.

    Rekomendasi Anggota DPR

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan melihat inefisiensi produksi yang menyebabkan pemborosan itu karena umur pabrik PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sudah berumur tua. Dalam catatanya, pabrik pupuk berusia lebih dari 40 tahun.

    “Terkait temuan BPK RI tersebut, Di PIHC terdapat 5 anak perusahaan sebagai produsen pupuk (Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Sriwidjaja) yang masing-masing memiliki pabrik amoniak, urea dan NPK dengan usia pabrik yang bervariasi dan rata-rata di atas 40 tahun dengan konsumsi energi (kebutuhan gas) bervariasi,” kata Nasim.

    Nasim mengatakan pabrik tua tersebut menimbulkan produksi yang tidak efisien sehingga meningkatkan biaya produksi pupuk subsidi. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membeli pupuk subsidi yang diproduksi dari pabrik tadi pun menjadi lebih tinggi.

    “Temuan pemborosan dan efisiensi yang dimaksud BPK karena memang ada pabrik yang boros sehingga HPP-nya tinggi dan membebani subsidi atau apapun wajib PI menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata dia.

    Ia menyebut pemerintah perlu mendukung perbaikan pada pabrik-pabrik yang sudah tua tersebut. Pada saat yang sama, kepastian harga gas untuk produksi pupuk juga perlu dijamin pemerintah. Hal tersebut menjadi upaya untuk mendukung industri pupuk nasional semakin maju dengan penerapan teknologi dan produksinya lebih efisien.

    Pupuk Indonesia diketahui tengah membangun pabrik di Palembang dan Papua. Seiring dengan itu ada upaya pembaruan atau revamping pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur.

    “Memang pabrik-pabrik pupuk kita sebagian besar sudah tua dan tidak efisien konsumsi bahan baku gas-nya. Oleh karena itu, perlu didukung pembangunan pabrik-pabrik baru agar semakin efisien sehingga HPP atau biaya produksinya semakin hemat sehingga tidak terjadi pemborosan,” jelas Nasim.

    Ia menyatakan akan mempelajari lebih lanjut laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 BPK tersebut. Dia juga menyarankan PT Pupuk Indonesia untuk bisa menjalankan rekomendasi yang diberikan.

    Temuan BPK

    Sebagai informasi, dalam IHPS II 2024, BPK menemukan terdapat pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah selama tahun 2020-2022 sebesar Rp 2,92 triliun, di antaranya sebesar Rp 2,83 triliun karena pengalokasian pupuk urea bersubsidi oleh PT PI belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi operasional masing-masing anak perusahaan produsen pupuk.

    BPK menilai kebijakan alokasi produksi pupuk bersubsidi masih dititikberatkan pada produsen dengan biaya produksi paling tinggi, sedangkan produsen dengan biaya produksi paling rendah lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi.

    Selain itu, hasil perbandingan antara alokasi pada kontrak dengan rata-rata tertimbang kapasitas operasional menunjukkan bahwa pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi masing-masing produsen pupuk.

    BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia agar memberikan peringatan dan arahan kepada Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT PI yang tidak cermat melanggar tata kelola yang sehat dan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan.

    (ada/ara)

  • Internet Gratis Kaltim Dukung Koperasi Merah Putih di Ribuan Desa

    Internet Gratis Kaltim Dukung Koperasi Merah Putih di Ribuan Desa

    Samarinda, Beritasatu.com – Program internet gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini memberikan manfaat lebih luas. Tak hanya mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan publik di desa, program ini juga menyokong operasional Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

    Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan aplikasi sistem keuangan digital khusus untuk digunakan seluruh Koperasi Merah Putih.

    “Aplikasi akan kita sebarkan ke Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di 1.038 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten/kota, sehingga koperasi-koperasi ini memiliki sistem keuangan yang sama,” kata Seno Aji di Samarinda, Sabtu (31/5/2025).

    Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari program nasional untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong perekonomian desa.

    Internet gratis akan mendukung kelancaran aplikasi tersebut, memungkinkan pencatatan dan pengelolaan keuangan koperasi secara real-time dan transparan.

    Seno Aji menekankan kesamaan sistem keuangan antar koperasi akan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas, sekaligus menjadi pondasi bagi pengembangan ekonomi berbasis digital di wilayah pedesaan. “Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Seno.

    Wagub Kaltim juga berharap dukungan dari pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan koperasi saja, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan.

    Ia menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung, akses permodalan, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan koperasi agar program ini dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.

  • Festival Budaya Nusantara Tegaskan IKN sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Nasional

    Festival Budaya Nusantara Tegaskan IKN sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Nasional

    JAKARTA – Identitas Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, melainkan juga sebagai cerminan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.

    Penegasan ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meresmikan Festival Budaya Nusantara perdana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Jumat malam, 30 Mei 2025.

    Festival yang berlangsung hingga 1 Juni ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran IKN sebagai pusat budaya nasional. Fadli Zon menekankan bahwa pembangunan IKN perlu berpijak pada nilai-nilai kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

    “Kita tidak sedang membangun sekadar pusat pemerintahan, tetapi sebuah peradaban baru yang dilandasi oleh kekayaan budaya bangsa,” ujar Fadli dalam sambutannya.

    Festival dibuka dengan pertunjukan sastra tutur Betore dari Suku Paser, yang biasanya ditampilkan saat perayaan panen raya. Sebanyak 32 kontingen budaya dari berbagai provinsi ikut ambil bagian, menyuguhkan beragam atraksi seni, kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga produk kreatif daerah dan UMKM Kalimantan Timur.

    Fadli Zon juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang disebut berperan aktif dalam mendorong lahirnya festival ini sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem kebudayaan di IKN. Ia menekankan pentingnya menyediakan ruang terbuka bagi para pelaku seni dan komunitas budaya dari seluruh penjuru negeri.

    “Festival ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya di tengah tantangan zaman. Keberagaman adalah kekuatan, dan budaya lokal harus terus mendapat tempat di era global,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebudayaan akan menjadi kekuatan lunak (soft power) bangsa untuk memperkuat karakter nasional dan diplomasi budaya.

    “IKN harus tampil sebagai pusat peradaban yang memancarkan nilai-nilai kebhinekaan dan kearifan lokal ke pentas dunia,” tegas Fadli.

    Ia juga menyampaikan harapan agar festival ini bisa menjadi agenda tahunan dan terus berkembang menjadi Karnaval Budaya Nusantara berskala nasional. “Budaya harus menjadi ruh IKN, yang mengikat dan mempersatukan seluruh elemen bangsa,” tutupnya.

  • 2 Damkar Gadungan di Berau Bakar 5 Rumah Warga Lalu Curi Barang Berharga

    2 Damkar Gadungan di Berau Bakar 5 Rumah Warga Lalu Curi Barang Berharga

    Jakarta –

    Dua pria berinisial MR dan ER di Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), ditangkap usai membakar 5 rumah warga lalu mencuri barang-barang di dalamnya. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku berpura-pura menjadi pemadam kebakaran.

    “Pelaku berpakaian seperti petugas damkar, lalu masuk ke rumah warga pura-pura menyelamatkan barang. Tapi ternyata dia mencuri uang tunai dan perhiasan,” ucap Kapolres Berau AKBP Khairul Basyar, dilansir detikKalimantan, dilansir detikKalimantan, Sabtu (31/5/2025).

    Peristiwa tersebut terjadi di permukiman rumah warga tepatnya di Jalan Andika, Gang Soponyono, Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb, Berau pada Rabu (28/5) pukul 03.15 Wita. Aksi keduanya terungkap usai salah seorang pemilik rumah memergoki MR yang masuk ke dalam kamar dengan dalih menyelamatkan barang berharga di rumah yang terbakar.

    Kecurigaan warga bertambah saat api muncul di sisi rumah lainnya. Ada 5 rumah yang dibakar pelaku.

    “Saat itu warga curiga salah satu pelaku berada di kamar. Kecurigaan bertambah ketika kobaran api yang berhasil dipadamkan, namun kebakaran muncul kembali di bagian sisi rumah yang lain, sehingga menyebabkan lima rumah terbakar,” kata Khairul.

    Kedua pelaku diamankan usai petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api. Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan mengambil bensin dari sepeda motor lalu menyiramkannya ke dalam rumah.

    (whn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Jakarta –

    Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, berhak untuk mendapatkan uang representasi perjalanan dinas. Biaya tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai pengganti ongkos atau biaya lain saat bepergian menjalankan tugas negara.

    Besaran biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri para PNS ini terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Dalam Negeri

    Dalam PMK tersebut, besaran biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri berbeda di masing-masing provinsi. Tertinggi ada di wilayah Papua yang mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri paling besar dengan nominal Rp 580.000/orang/hari, disusul ASN di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 530.000/orang/hari.

    Kemudian secara terpisah ada juga besaran uang representasi perjalanan dinas untuk pejabat negara seperti untuk Menteri/Wakil Menteri sebesar Rp 250.000/orang/hari. Kemudian untuk pejabat eselon I mendapat ‘uang saku’ sebesar Rp 200.000/orang/hari, dan ada juga untuk eselon II sebesar Rp 150.000/orang/hari.

    “Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” tulis aturan itu, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Provinsi dengan biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri tertinggi:

    1. Papua/Papua Tengah/Papua Selatan/Papua Pegunungan
    – Luar kota: Rp 580.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 230.000
    – Diklat: Rp 170.000

    2. DKI Jakarta
    – Luar kota: Rp 530.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
    – Diklat: Rp 160.000

    3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
    – Luar kota: Rp 480.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
    – Diklat: Rp 140.000

    4. Nusa Tenggara Barat
    – Luar kota: Rp 440.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
    – Diklat: Rp 130.000

    5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
    – Luar kota: Rp 430.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
    – Diklat: Rp 130.000

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Luar Negeri

    Jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.

    Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.

    Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.

    Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.

    Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.

    Tonton juga “Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS” di sini:

    (igo/fdl)

  • Kemarau Basah Ancam Lumbung Padi, PUPR-BMKG Siaga Banjir

    Kemarau Basah Ancam Lumbung Padi, PUPR-BMKG Siaga Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjalin kerja sama aktif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi potensi banjir di daerah lumbung padi nasional akibat fenomena kemarau basah yang diprediksi berlangsung hingga Agustus 2025.

    “Jadi kita kerjasama dengan BMKG apa saja yang kami harus lakukan,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih kepada Beritasatu.com, Jumat (30/5/2025).

    Melalui koordinasi tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah memasang sistem peringatan dini di berbagai daerah lumbung padi. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan curah hujan dan mengambil langkah mitigasi cepat jika diperlukan.

    “Teman-teman di BBWS dan BWS sudah memasang peringatan dini, lalu kita siapkan mitigasi, terutama di wilayah-wilayah lumbung padi,” jelas Lilik.

    Lilik menyebutkan, saat ini terdapat 14 provinsi yang menjadi fokus utama Kementerian PUPR dalam menghadapi potensi banjir selama musim kemarau basah.

    Sebelumnya, BMKG menyatakan tahun 2025 tergolong sebagai musim kemarau basah, yakni musim kemarau yang tetap disertai hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, curah hujan pada April umumnya tergolong menengah hingga tinggi.

    Beberapa wilayah bahkan mencatat curah hujan sangat tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua.

    Memasuki bulan Mei, curah hujan mulai menurun menjadi kategori rendah-menengah, tetapi masih tinggi di sejumlah daerah, termasuk sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

    Pada bulan Juni dan Juli, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan kategori rendah-menengah, tetapi potensi hujan tinggi tetap ada di kawasan timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Papua.

    Dwikorita juga mengingatkan, mulai akhir Juli hingga Agustus, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian selatan diperkirakan meningkat.

    “Juli sudah memasuki musim kemarau monsunal di beberapa wilayah dengan peningkatan intensitas serta perluasan wilayah terdampak dibanding bulan sebelumnya,” ujar Dwikorita.

    Dengan kolaborasi antara Kementerian PU dan BMKG ini, pemerintah berharap dampak negatif dari perubahan pola cuaca ekstrem dapat ditekan, terutama terhadap ketahanan pangan nasional.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan ‘mentok’ di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19.000 (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000 (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023 sampai saat ini.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hoi/hoi)

  • Pakai Perahu Belah Sungai, LPG 3 Kg Dikirim ke Pelosok Kalimantan

    Pakai Perahu Belah Sungai, LPG 3 Kg Dikirim ke Pelosok Kalimantan

    Foto Bisnis

    Rafida Fauzia – detikFinance

    Jumat, 30 Mei 2025 15:30 WIB

    Kalimantan Timur – Elpiji 3 kg dikirim ke pelosok Kalimantan Timur menggunakan perahu ketinting. Jalur air jadi satu-satunya akses distribusi ke desa di tepian Danau Melintang.