Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

  • Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    JAKARTA – Sebanyak 264 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulanya akan dibangun pada tahun ini. Akan tetapi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut, pembangunan dapur MBG itu hanya akan dilakukan di 222 lokasi saja.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 November.

    “Beberapa tidak siap dilaksanakan pada 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan dalam proses pengalihan kepada pemerintah daerah yang masih belum terbit,” ungkap Bisma.

    Dengan demikian, jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian PU pada 2025 ini adalah sebanyak 222 lokasi tersebar di 29 provinsi Indonesia.

    Bisma menjelaskan, 152 dapur MBG akan dibangun dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Rinciannya, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket Gedung SPPG 1 itu akan dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp639,2 miliar dengan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,30 miliar.

    Kemudian, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Paket Gedung SPPG 2 tersebut akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp581,2 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan kontrak Rp6,30 miliar.

    “Memperhatikan jumlah sebaran lokasi tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2 dan 3,” katanya.

    Adapun acuan desain pembangunan SPPG yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Sesuai prototipe desain SPPG itu, nantinya bangunan gedung SPPG sudah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dapur higienis dengan menggunakan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur.

    Berikutnya, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai dilapisi epoxy aman terhadap jamur serta dilengkapi dengan sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan air limbah.

    Kemudian juga dilengkapi peralatan pemadam kebakaran dan menggunakan konstruksi modular, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat.

  • Pertamina EP laksanakan 354 program sosial per September 2025

    Pertamina EP laksanakan 354 program sosial per September 2025

    Selain meningkatkan produksi migas demi ketahanan energi, selama 2 dekade Pertamina EP memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina EP melaksanakan 354 program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di seluruh wilayah kerja Pertamina EP pada periode Januari—September 2025, sebagai bentuk kontribusinya kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi, mencakup Aceh hingga Papua.

    “Kinerja pada aspek ini salah satunya direpresentasikan melalui perolehan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” kata Manaj

    er Communications Relations & CID Pertamina EP Pinto Budi Bowo Laksono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pada 2024, tutur Pinto melanjutkan, Pertamina EP memperoleh 8 Proper Emas dan 9 Proper Hijau.

    Kontribusi Pertamina EP dalam melaksanakan program-program TJSL diterima dan dirasakan oleh lebih dari 27 ribu penerima manfaat langsung maupun tidak langsung, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat.

    Program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi lokal melalui pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, dan dukungan akses pasar.

    Di bidang pendidikan dan kesehatan, yang dikembangkan antara lain pemberian fasilitas belajar berbasis digital, dan layanan kesehatan masyarakat di daerah operasi.

    Adapun program di bidang lingkungan berkelanjutan, mencakup rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih dan energi, serta kemandirian desa dengan mengembangkan energi mandiri dan desa wisata binaan.

    Pertamina EP juga menyalurkan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada masyarakat sekaligus memberikan santunan anak yatim piatu di sekitar wilayah operasi.

    Sebagai wujud kepedulian sosial, Pertamina EP turut membantu menyalurkan bantuan untuk bencana alam yang terjadi di wilayah operasi, di antaranya bencana banjir yang terjadi di Samarinda dan Bekasi pada tahun 2025.

    “Selain berfokus pada meningkatkan produksi migas demi pencapaian ketahanan energi, selama dua dekade Pertamina EP telah memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasinya melalui program-program TJSL,” ucapnya.

    Ia menegaskan Pertamina EP akan terus berkomitmen menjalankan operasi migas yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kaltim Pacu Hilirisasi Kelapa Dalam untuk Peningkatan PAD

    Kaltim Pacu Hilirisasi Kelapa Dalam untuk Peningkatan PAD

    Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis untuk mendiversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong investasi hilirisasi kelapa dalam.

    Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Samarinda, Jum’at menjelaskan langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat struktur ekonomi lokal tetapi juga mengukuhkan transisi Kaltim menuju ekonomi hijau dan melepaskan ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan.

    Rudy Mas’ud menilai potensi besar kelapa dalam sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.

    “Penting bagi kita untuk membuka seluas-luasnya investasi untuk pengembangan hilirisasi, salah satunya melalui komoditas kelapa dalam,” jelasnya.

    Sebagai salah satu produsen kelapa dalam terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis karena kelapa tumbuh subur di iklim tropis. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    Gubernur menyoroti bahwa banyak kelapa dari Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah ke negara lain, seperti Thailand dan Vietnam, untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    “Kelapa dalam memiliki potensi hilirisasi yang luar biasa,” lanjut Gubernur.

    Sebagai gambaran, satu pohon kelapa dalam mampu menghasilkan 50 hingga 80 butir per tahun. Potensi pendapatan dari penjualan kopra saja bisa mencapai Rp35 juta per hektare per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan potensi industri hilir secara nasional yang mencapai triliunan rupiah.

    Rudy mengungkapkan pengembangan hilirisasi kelapa dalam akan menciptakan rantai nilai yang panjang dan beragam. Tidak hanya menghasilkan kopra, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak kelapa, santan kemasan, dan virgin coconut oil (VCO).

    Selain itu, lanjut Rudy, kelapa dalam juga berpotensi menjadi produk industri seperti sabut kelapa diolah menjadi coco fiber (serat kelapa) dan coco peat (serbuk kelapa) yang memiliki nilai jual tinggi.

    “Produk-produk turunan ini sangat diminati pasar global untuk industri makanan sehat, kosmetik, dan bahan alami,” jelasnya.

    Untuk memuluskan langkah ini, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintahan terkait untuk mempermudah proses perizinan dan promosi investasi.

    “Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit. Mari bekerja keras, cepat, dan tepat. Lakukan semuanya dengan ikhlas dan sepenuh hati,” pesannya.

    Ia menjelaskan dengan kemudahan regulasi maka akan bisa memangkas birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor lokal maupun asing.

    Selain itu, perlu dilakukan promosi investasi secara terintegrasi, menampilkan data potensi kelapa dalam Kaltim serta proyek-proyek strategis yang dapat dikerjasamakan.

    Dengan mengoptimalkan potensi hilirisasi kelapa dalam, Kaltim tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menyejahterakan petani, dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan.

    Transformasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi Kaltim sebagai salah satu pilar utama ekonomi hijau di Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak pembangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi.

    Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor, dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto di Jakarta, Jumat, menjelaskan sebenarnya pihaknya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, namun tahun ini Kementerian PU hanya bisa membangun di 222 lokasi.

    Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung.

    “Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya,” katanya.

    Bisma mengatakan bahwa paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi.

    Pada penandatanganan kali ini, pemerintah meneken dua paket fisik dan dua paket supervisi.

    Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp639,23 miliar, sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp7,31 miliar.

    Sementara itu, Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar, sedangkan supervisinya dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp6,31 miliar.

    Adapun Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Bisma juga menyampaikan bahwa prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis.

    Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy, serta dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

    Sebelumnya, Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan SPPG.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Ken Dwijugiasteadi, Eks Dirjen Pajak yang Dicekal Kejagung ke Luar Negeri

    Profil Ken Dwijugiasteadi, Eks Dirjen Pajak yang Dicekal Kejagung ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaaan Agung (Kejagung) telah mencekal lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2022.

    Salah satu orang yang dicekal adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Dia dicekal bersama dengan Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pencekalan dilakukan karena pihaknya khawatir Ken Cs berpergian ke luar negeri saat proses penyidikan berlangsung.

    Dengan demikian, apabila Ken Cs berpergian ke luar negeri maka dinilai akan menghambat proses penyidikan kasus pajak yang ditangani oleh Jampidsus Kejagung.

    “Adanya ke khawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau berpergian ke LN dan untuk proses kelancaraan proses penyidikan,” ujar Anang saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

    Lantas, bagaimana profil Ken Dwijugiasteadi?

    Ken merupakan lahir 8 November 1957 di Malang, Jawa Timur. Ken menyelesaikan pendidikannya di Universitas Brawijaya pada 1983.

    Setelah itu, dia memperoleh gelar master of science in tax auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda pada 1991. 

    Karier Ken di pemerintahan menjabat sebagai staf di Sekretariat DJP. Secara bertahap, satu per satu tangga birokrasi dijabat Ken.

    Misalnya, dia sempat Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada 1989. Selanjutnya, menjadi Kasi Wajib Pajak Perseorangan pada 1992

    Pada 2003, Ken diangkat menjadi Direktur Informasi Perpajakan.

    Selang tiga tahun kemudian, dia ditugaskan menjadi Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur periode 2006–2008 dan kantor DJP Jawa Timur periode 2008–2015.

    Setelah melanglangbuana di lingkungan DJP, Ken akhirnya ditunjuk menjad Dirjen Pajak pada Desember 2015. Dia menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri. 

    Adapun, dia juga tercatat telah mencanangkan soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Program ini dimunculkan untuk menggenjot peneromaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang.

  • Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri

    Samarinda (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat.

    “Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah karena data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat berbicara di hadapan pegiat pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah desa dan pedalaman Kalimantan Timur umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

    Kondisi sosial ekonomi siswa terbukti berbanding lurus dengan capaian skor kemampuan akademik baik dalam literasi membaca maupun matematika.

    Pemerintah pusat kini berupaya memutus mata rantai kendala ekonomi tersebut melalui intervensi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mendukung upaya pemerataan akses tersebut melalui peluncuran program beasiswa “Gratispol” bagi para pelajar dan mahasiswa.

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri.

    Pemetaan hasil evaluasi justru bertujuan memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara setara di semua wilayah.

    “Masukan dari para guru dan kepala sekolah di daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar aplikatif di lapangan,” ungkap Hetifah.

    Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering kali menimbulkan kegaduhan dan penolakan saat diimplementasikan.

    Pihaknya kini tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat landasan hukum bagi pemerataan layanan pendidikan nasional.

    “Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan,” demikian Hetifah.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT-Pertamina kolaborasi tingkatkan kesiapsiagaan kilang Balikpapan

    BNPT-Pertamina kolaborasi tingkatkan kesiapsiagaan kilang Balikpapan

    Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama membangun sistem supaya objek vital strategis ini terlindungi dari pada ancaman terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) memperkuat kolaborasi dalam melindungi objek vital nasional sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan Kilang PT KPI Balikpapan, Kalimantan Timur.

    Saat menghadiri kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Balikpapan, Senin (17/11), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya berkolaborasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional, khususnya perlindungan objek vital dari potensi serangan terorisme.

    “Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama membangun sistem supaya objek vital strategis ini terlindungi dari pada ancaman terorisme,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Maka dari itu, penguatan kolaborasi dilakukan dengan menggelar kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang mengangkat tema Strategic Security Partnership for National Energy Resilience.

    Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kecintaan warga negara terhadap identitas nasional, sejarah, budaya, serta berbagai prinsip dasar negara Indonesia.

    Tujuannya, yakni untuk memupuk persatuan, memelihara keutuhan bangsa, dan memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat.

    Eddy menjelaskan ancaman terorisme kini berkembang ke ranah fisik maupun siber. Karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen penting untuk mencegah penyusupan paham radikal terorisme.

    Aset dan SDM, kata dia, perlu dijaga lantaran termasuk bagian utuh tidak terpisahkan yang sama-sama harus dilindungi dan ditingkatkan, sehingga serangan terorisme dapat dicegah sejak dini.

    Dukungan penuh pun datang dari pihak Pertamina. Manager Security PT KPI Rully Andyka menyampaikan kolaborasi strategis tersebut menjadi pilar penting dalam menjaga operasional energi nasional.

    “Harapan kami kegiatan ini akan semakin memperkuat semangat kolaborasi antara Pertamina dan BNPT dalam ekosistem pengamanan objek vital nasional sehingga operasi energi nasional berlangsung secara aman handal dan berkelanjutan,” ujar Rully.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan Bambang Harimurti menekankan pentingnya wawasan kebangsaan bagi seluruh pekerja Pertamina sebagai garda terdepan menjaga energi nasional.

    “Kami sebagai insan Pertamina juga harus berpartisipasi menjaga keamanan kilang,” tutur Bambang.

    Dirinya berharap dengan sosialisasi wawasan kebangsaan yang diberikan bisa menggugah insan Pertamina kembali mengisi kembali kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjaga aset bangsa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Bontang Resmi Buka Erau Pelas Benua, Tekankan Pentingnya Harmoni dan Warisan Budaya 

    Wali Kota Bontang Resmi Buka Erau Pelas Benua, Tekankan Pentingnya Harmoni dan Warisan Budaya 

    Liputan6.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang kembali menggelar festival budaya tahunan Erau Pelas Benua Guntung yang dibuka secara resmi pada Selasa (18/11/2025) pagi. Bertempat di Kampong Adat Guntung, prosesi pembukaan berlangsung khidmat dan semarak, menandai dimulainya rangkaian kegiatan adat yang akan berlangsung hingga 23 November mendatang.

    Simbol dimulainya festival budaya ini ditandai dengan penyalaan obor sakral oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Aji Muhammad Arifin. Penyalaan obor brong menjadi ciri khas awal dari seluruh prosesi Erau dan merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur.

    Tradisi Sebagai Perekat Identitas Kota 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkot Bontang)… Selengkapnya

    Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menegaskan pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah keragaman warga Bontang.

    “Selain sebagai perekat persatuan, kegiatan ini juga menjadi ajang promosi pariwisata budaya lokal dan UMKM. Erau Pelas Benua menunjukkan keberagaman budaya serta potensi kuliner khas Bontang,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa Bontang merupakan kota yang tumbuh di atas keberagaman. Multikulturalisme masyarakat menjadi kekuatan yang tercermin dalam moto daerah “Bessai Berinta”, yang berarti mendayung bersama.

    Serangkaian Agenda Adat dan UMKM Meriahkan Acara 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkot Bontang)… Selengkapnya

    Erau Pelas Benua tahun ini menghadirkan berbagai pertunjukan kesenian dan adat khas Kutai, seperti festival tari, pertunjukan musik, hingga prosesi Naik Ayun yang menjadi daya tarik tersendiri. Rangkaian ini juga disertai dengan pameran UMKM dan produk lokal yang turut menggerakkan ekonomi warga sekitar.

    Selama enam hari pelaksanaan, kawasan Kampong Adat Guntung akan menjadi pusat budaya yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Momentum ini diharapkan menjadi ruang apresiasi budaya sekaligus menghidupkan potensi ekonomi lokal.

    Prosesi Belimbur Jadi Penutup Spektakuler 

    Acara puncak akan berlangsung pada Minggu (23/11/2025) melalui ritual Belimbur, yaitu tradisi siram air khas Kutai yang selama ini menjadi magnet utama wisatawan dan simbol penutupan Erau Pelas Benua. Dengan makin beragamnya rangkaian acara, Pemkot Bontang berharap Erau terus berkembang dan menjadi event budaya unggulan di tingkat nasional.

  • Simbol Budaya Bontang Menggema, Wali Kota Neni Ingin Erau Guntung Masuk Event Nasional 

    Simbol Budaya Bontang Menggema, Wali Kota Neni Ingin Erau Guntung Masuk Event Nasional 

    Liputan6.com, Bontang – Tradisi budaya di Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Selasa (18/11/2025), suasana penuh semangat memenuhi Rumah Adat Guntung saat pelaksanaan pembukaan Erau Pelas Benua Guntung 2025 dimulai. Gelaran tahunan ini disambut hangat oleh masyarakat dan tamu undangan lewat sajian tari-tarian khas, menandai dimulainya rangkaian prosesi adat yang akan berlangsung hingga Minggu, 23 November 2025.

    Tahun ini, penyalaan obor brong menjadi simbol sakral pembukaan acara, dilakukan langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Sultan Kutai Kartanegara ke-21, Aji Muhammad Arifin. Prosesi ini menjadi pembuka dari serangkaian upacara adat yang selama ini menjadi ciri khas pelestarian budaya di kawasan Guntung, dan akan ditutup dengan ritual berlimbur.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkot Bontang)… Selengkapnya

    Dari pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Pangeran Notonegoro mengapresiasi penuh pelestarian budaya oleh pemerintah dan masyarakat Bontang.

    “Pemerintah Kota Bontang mau menghargai simbol adat dan budaya kesultanan yang berada di tanah Bontang. Semoga terus dikembangkan dan dilaksanakan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan komitmennya untuk membawa Erau Pelas Benua Guntung ke panggung yang lebih tinggi, yakni sebagai bagian dari Kalender Event Nasional.

    “Momen ini tentunya menjadi satu kebanggaan buat kita semua dan saya minta kepada Dispopar, DPRD, untuk mendukung Erau Pelas Benua Guntung ini kita ajukan ke pemerintah pusat sebagai event nasional,” tegas Neni.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkot Bontang)… Selengkapnya

    Menurutnya, pengakuan nasional terhadap Erau akan memperkuat posisi Bontang sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Terlebih, potensi pariwisata Bontang kini tak hanya terbatas pada kampung adat, tetapi juga menjangkau wilayah pesisir hingga kuliner lokal yang khas.

    “Branding ini perlu dilakukan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Kota Bontang. Tentu ini bisa mengangkat Kota Bontang menjadi kota pariwisata, tidak tingkat lokal saja, tetapi menjadi nasional,” pungkasnya.

    Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD, dan Kesultanan Kutai, Erau Pelas Benua Guntung tak hanya menjadi ajang budaya, tetapi juga simbol kekuatan identitas dan daya tarik wisata Kota Bontang yang siap melangkah ke level nasional.