Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Perbaikan Jalan Jadi Fokus Utama Kecamatan Sebulu Guna Mudahkan Aksesibilitas Warga – Page 3

    Perbaikan Jalan Jadi Fokus Utama Kecamatan Sebulu Guna Mudahkan Aksesibilitas Warga – Page 3

    Edy mengatakan, selain sektor jalan, pendidikan juga menjadi perhatian pihaknya. Ia menyebut, telah menerima informasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar mengenai rencana penambahan ruang kelas di beberapa sekolah Sebulu.

    “Untuk sekolah saya belum tahu datanya secara lengkap. Tapi tadi saat pemaparan dari Ibu Kaban, ada informasi mengenai penambahan ruang-ruang kelas di Kecamatan Sebulu. Namun untuk detail kegiatannya belum ada informasi lebih lanjut,” katanya.

     

    Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Sebulu merupakan bagian dari implementasi Program Dedikasi Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing, Mandiri).

    Program tersebut merupakan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah yang menempatkan pembangunan infrastruktur desa sebagai salah satu pilar utama.

    Melalui Dedikasi Kukar Idaman, Pemkab Kukar menekankan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat desa, dengan memperkuat peran pemerintah kecamatan sebagai penghubung koordinatif antara desa dan kabupaten.

    Salah satu fokusnya adalah percepatan pembangunan jalan, jembatan desa, pengairan, fasilitas pendidikan, hingga layanan dasar lainnya.

    “Program ini sangat sejalan dengan yang kami perjuangkan di kecamatan. Karena dari awal, Dedikasi Kukar Idaman memang ingin menyentuh kebutuhan langsung warga di kampung dan desa,” ujar Edy.

    Ia berharap ke depan sinergi pemerintah kecamatan, desa, dan kabupaten semakin solid agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

    “Kami berharap akses infrastruktur dasar bisa terus berkembang. Ini penting, bukan hanya untuk kelancaran ekonomi warga, tapi juga mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya,” ujar Edi.

     

    (*)

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, baru-baru ini menegaskan terkait BUMN yang harus berjalan sesuai alurnya.

    Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan tetap berjalan sebagaimana mestinya harus dibarengi dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Yandri mengatakan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih memang memiliki undang-undang yang berbeda.

    Lebih lanjut, ia menuturkan BUMDes diatur dari Undang-Undang Desa, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

    Meski berbeda, keduanya tidak boleh terpisahkan, dengan kata lain harus saling membantu dan berjalan beriringan.

    Hal ini dipaparkan oleh Yandri pada diskusi tematik terkait Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).

    “Ada yang membahas terkait nasib lembaga BUMDes. Nah, BUMDes ini memang ada di undang-undang Desa, sedangkan Kopdes Merah Putih ada di undang-undang Koperasi. Metode pembentukan berbeda, pertanggung jawabnya juga beda. Tapi, keduanya bisa bersinggungan dalam sisi bisnisnya,” kata Yandri, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Karena beberapa desa telah berhasil memperoleh pendapatan yang cukup besar. Sehingga Yandri mengatakan bahwa peranan BUMDes cukup penting bagi sebuah desa.

    “Kami lihat dari beberapa desa yang sudah maju, contohnya di Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, punya BUMDes pendapatan per tahunnya capai Rp 28 miliar,” ujarnya.

    “Di situ juga sudah ada Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi jangan benturkan antara BUMDes dengan Kopdes Merah Putih. Tapi diajak kerja sama,” tambahnya.

  • Luhut ke Investor: Perlu Waktu Nikmati Untung dari Proyek Infrastruktur RI – Page 3

    Luhut ke Investor: Perlu Waktu Nikmati Untung dari Proyek Infrastruktur RI – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menawarkan peluang investasi pada 9 proyek senilai Rp 90,21 triliun kepada investor di acara International Conference of Infrastructure (ICI).

    Di sektor jalan tol, sebanyak 3 proyek ditawarkan senilai Rp 87,65 triliun.

    Proyek jalan Tol ini yaitu Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap.

    Adapun proyek limbah senilai Rp 1,9 triliun yang mencakup pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

     

  • Intip Kilang Gas Terbesar RI di Papua Barat

    Intip Kilang Gas Terbesar RI di Papua Barat

    Suasana Kilang LNG Tangguh yang dioperasikan oleh BP Berau Ltd, di Teluk Bintuni, Papua Barat, Selasa (10/6/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa operasional BP, perusahaan minyak dan gas bumi asal Inggris, di Teluk Bintuni, Papua Barat mempunyai peran yang cukup penting, khususnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. (Dok. Kementerian ESDM)

  • WIKA Kembali Dipercaya Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti IKN

    WIKA Kembali Dipercaya Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali menambah portofolio dengan mengantongi kontrak baru untuk pembangunan Peningkatan Jalan Paket G di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 1B-1C, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek yang bersumber dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai pemberi tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat konektivitas di IKN.

    Peningkatan Jalan Paket G dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – SPT KSO, dimana porsi WIKA sebesar 70% dengan nilai total kontrak sebesar Rp426,98 miliar. Adapun lingkup pekerjaan WIKA mencakup pembangunan badan jalan dengan perkerasan beton semen dan perkerasan aspal enam lajur, penanganan bundaran dan simpang, pembangunan tiga unit box culvert, fasilitas MUT Tipe 1 (dua sel) di dua ruas jalan, serta pekerjaan PIT, taping dan crossing MUT. Proyek ini juga mencakup pembangunan satu unit jembatan pelengkung sebagai bagian dari infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menekankan bahwa proyek ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas WIKA dalam menangani infrastruktur strategis. “Sebagai mitra pembangunan nasional, kami akan memastikan proyek berjalan dengan optimal, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara,” ujar Agung BW.

    Melalui proyek ini, WIKA kembali menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam menciptakan fondasi kota masa depan yang modern dan terintegrasi.

  • WIKA Siap Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN

    WIKA Siap Tingkatkan Konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mengantongi kontrak baru untuk pembangunan Peningkatan Jalan Paket G di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 1B-1C. Proyek tersebut tepatnya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

    Tujuan proyek yang bersumber dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut yaitu untuk memperkuat konektivitas di IKN. Peningkatan Jalan Paket G dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – SPT KSO, yang mana porsi WIKA sebesar 70% dengan nilai total kontrak sebesar Rp 426,98 miliar.

    Lingkup pekerjaan WIKA mencakup pembangunan badan jalan dengan perkerasan beton semen dan perkerasan aspal enam lajur, penanganan bundaran dan simpang, pembangunan tiga unit box culvert, fasilitas MUT Tipe 1 (dua sel) di dua ruas jalan, serta pekerjaan PIT, taping dan crossing MUT. Proyek tersebut juga mencakup pembangunan satu unit jembatan pelengkung sebagai bagian dari infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) menyatakan, proyek ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas WIKA dalam menangani infrastruktur strategis.

    “Sebagai mitra pembangunan nasional, kami akan memastikan proyek berjalan dengan optimal, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara,” ujar Agung BW dalam keterangan resminya, Rabu (11/6/2025).

    Melalui proyek ini, WIKA kembali menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam menciptakan fondasi kota masa depan yang modern dan terintegrasi.

    (dpu/dpu)

  • Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Dapat Kontrak Baru, Waskita Garap Proyek Jalan Rp 396 M di IKN

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih kontrak baru senilai Rp 396,6 miliar pada kuartal dua 2025. Kali ini Perseroan dipercaya mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kepala Divisi Operasi II Waskita Karya Mochamad Waskito Adi sebagai Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dan Pejabat Pembuat Komitmen XIII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN (OIKN) Almi Madhani.

    Hadir pula Kepala OIKN Basuki Hadimuljono serta Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto. Menurut Dhetik, pihaknya siap mendukung rencana pemerintah dalam membangun IKN.

    “Maka, peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana,” ujar Dhetik dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2025).

    Melalui peningkatan jalan ini diharapkan dapat terwujud suatu infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, kata dia, turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

    Sebelumnya Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp 8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa.

    “Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • 575 CPNS Otorita IKN Jalani Retret di Puslatpur Mulawarman

    575 CPNS Otorita IKN Jalani Retret di Puslatpur Mulawarman

    Balikpapan, Beritasatu.com — Sebanyak 575 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalani retret pelatihan bela negara di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI Mulawarman, Balikpapan.

    Pelatihan intensif selama 21 hari ini bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta mendorong kekompakan antarpeserta agar siap bekerja dalam tim membangun peradaban baru di IKN.
    Para CPNS dari berbagai daerah di Indonesia ini lebih dahulu berkumpul di aula Puslatpur untuk menerima pengarahan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat. Mereka merupakan peserta yang telah lulus seleksi nasional dan diwajibkan mengikuti program pembentukan karakter sebelum resmi bertugas.

    Basuki Hadimuljono menjelaskan, retret ini bukan sekadar pelatihan fisik, melainkan bagian dari proses penanaman nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, etika kerja, dan semangat juang. Hal ini dinilai penting karena tantangan membangun IKN sebagai kota masa depan membutuhkan kerja tim yang solid, bukan kerja individu.

    “Otorita IKN resmi menerima CPNS Otorita, ada 575 orang pria dan wanita dari seluruh Indonesia dan sekaligus kami serahkan kepada pak pangdam untuk dilatih pendidikan dan latihan bela negara di Rindam Mulawarman ini selama 21 hari, mulai dari 10 Juni sampai dengan 1 Juli 2025 nanti,” kata Basuki kepada Beritasatu.com di Rindam VI Mulawarman di Kota Balikpapan, Selasa (10/6/2025).

    Ia menekankan, tujuan utama dari retret ini adalah menyatukan perilaku dan membentuk karakter CPNS agar mampu bekerja sebagai tim, karena pekerjaan di lingkungan Otorita IKN adalah kolaboratif dan lintas bidang.

    “Kita ingin membentuk karakter yang tidak individualistis. Di Otorita, semua pekerjaan diselesaikan secara tim. Jadi perlu kekompakan dan etika kerja yang sama,” tambahnya.

    Sebagian besar peserta retret adalah fresh graduate dari berbagai fakultas dan universitas di seluruh Indonesia. Mereka diharapkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya cakap secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat serta mewujudkan visi besar IKN.
     

  • Menteri PU Tawarkan 9 Proyek Tol dan PLTM Rp 90,21 Triliun – Page 3

    Menteri PU Tawarkan 9 Proyek Tol dan PLTM Rp 90,21 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menawarkan peluang investasi pada 9 proyek senilai Rp 90,21 triliun kepada investor di acara International Conference of Infrastructure (ICI).

    Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah menggelar Konferensi Infrastruktur Internasional pada 11-12 Juni 2025.

    “Saya sangat berharap dalam ICI hari ini, 9 (proyek jalan tol dan PLTM) senilai Rp 90 triliun terbuka untuk investasi baru,” kata Dody dalam pembukaan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    9 proyek tersebut mencakup 5 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp 657,18 miliar.

    Proyek-proyek ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 5,4 megawatt (MW) di Bendungan Way Sekampung, PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin, PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris, PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas, dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe.

    Selanjutnya, di sektor jalan tol, sebanyak 3 proyek ditawarkan senilai Rp 87,65 triliun.

    Proyek jalan Tol ini yaitu Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap.

    Adapun proyek limbah senilai Rp 1,9 triliun yang mencakup pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.