Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

    Kolaborasi ini menegaskan komitmen menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan langkah berkelanjutan dalam menanamkan budaya kerja yang menjunjung nilai akuntabilitas.

    “Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Basuki saat ditanya soal integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Basuki, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat pemahaman terkait gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan internal Otorita IKN.

    “Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN,” kata dia.

    Ia kembali menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Otorita IKN komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Basuki.

    Ia menambahkan, “serta menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja.”

    Banyak Orang Baru

    Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menambahkan bahwa penguatan nilai integritas menjadi penting karena Otorita IKN masih tergolong baru dan beranggotakan pegawai dari berbagai latar belakang institusi.

    “Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap dia.

    Ia juga menekankan perlunya menyatukan persepsi dan budaya organisasi di antara para pegawai agar nilai-nilai antikorupsi dapat benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja.

    “Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi,” kata Agung Dodit Muliawan.

    Sebagai informasi, Otorita IKN resmi dibentuk pada Januari 2023 dan kini tengah bersiap menjalankan pembangunan fisik ibu kota negara di lapangan mulai tahun 2025.

    Tantangan besar dalam membangun tata kelola yang bersih menjadi salah satu fokus utama sejak awal proses pembangunan. ***

  • BRI Life Bayar Klaim Rp 1,93 Triliun hingga Mei 2025

    BRI Life Bayar Klaim Rp 1,93 Triliun hingga Mei 2025

    Jakarta –

    PT Asuransi BRI Life mencatat total pembayaran klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp 1,93 triliun hingga Mei 2025. Angka ini tumbuh 4,1% secara tahunan (year-on-year/YoY), namun masih berada di bawah target atau rencana yang telah ditetapkan perusahaan.

    Klaim tersebut mencakup berbagai jenis manfaat perlindungan, mulai dari risiko kesehatan hingga meninggal dunia. BRI Life menilai, pembayaran klaim merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan optimal kepada nasabah serta bagian dari kewajiban yang harus dijalankan.

    Salah satu bentuk realisasi komitmen itu terlihat dalam penyerahan klaim asuransi jiwa Davestera kepada dua ahli waris nasabah asal Kutai, Kalimantan Timur. Total nilai klaim yang dibayarkan kepada kedua pihak tersebut mencapai lebih dari Rp 1,5 miliar.

    Ahli waris dari almarhum Jasri menerima manfaat asuransi senilai Rp 1.060.223.753, sementara ahli waris dari almarhumah Mariani memperoleh pembayaran klaim sebesar Rp 505.081.736. Penyerahan dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh jajaran manajemen BRI Life serta perwakilan dari BRI Regional Office Banjarmasin.

    Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan bahwa pembayaran klaim merupakan momen penting bagi nasabah, di mana peran asuransi terasa nyata saat menghadapi masa-masa sulit seperti sakit atau meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa BRI Life berkomitmen untuk terus melayani dengan integritas dan mematuhi ketentuan polis serta regulasi yang berlaku.

    “BRI Life senantiasa memastikan hak nasabah terpenuhi melalui pembayaran klaim yang legitimate dan sesuai ketentuan. Kami patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Sutadi, dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Menurutnya, BRI Life juga berpegang pada standard operating procedure (SOP) perusahaan dalam setiap proses pembayaran klaim demi menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Pihaknya berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan jiwa.

    Tonton juga Video: 129 Tahun BRI Mewujudkan Inovasi dan Pelayanan Prima untuk Indonesia

    (rrd/rir)

  • Pentingnya Menanamkan Kebiasaan Membaca Sejak Dini dari Rumah

    Pentingnya Menanamkan Kebiasaan Membaca Sejak Dini dari Rumah

    Liputan6.com, Samarinda – Pendidikan literasi idealnya dimulai dari rumah. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama di mana anak-anak mengenal bahasa, membaca, dan berpikir kritis. Rumah yang menyediakan buku, mendukung kegiatan membaca, dan memberi contoh positif akan membentuk kebiasaan literasi sejak dini.

    “Pondasi literasi dibentuk oleh orang tua,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pada sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca (PKM) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Samarinda, Kamis (19/6/2025).

    Mengapa literasi penting? Karena literasi adalah pondasi semua proses belajar, kemampuan literasi berbanding lurus dengan keterampilan berpikir kritis, dan literasi.

    “Tidak ada orang yang akan menjadi pemimpin kalau dia tidak suka membaca. karena pemimpin itu harus terus menginspirasi,” ungkap Pustakawan Utama Perpusnas M Syarif Bando.

    Di era banjir informasi ini, perpustakaan dituntut harus memiliki kiat jitu bagaimana literasi tetap mendapatkan perhatian meski di tengah modernitas. Ya, salah satu caranya dengan menyediakan akses bahan bacaan yang baik. Sebuah riset mandiri dilakukan pegiat literasi dari Kota Samarinda Novan Leany.

    Dalam risetnya, Leany mengatakan bahwa jumlah penggerak literasi di Indonesia sangat banyak sekali. Di Kalimantan Timur sendiri tercatat tidak kurang 380 pegiat literasi. Tinggal bagaimana memberikan praktik baik budaya membaca yang lewat penyediaan akses terhadap bahan bacaan.

    “Samarinda Book Party menjadi salah satu contoh baik mengajak masyarakat senang dengan aktivitas keliterasian tapi tetap gaul,” ucapnya.

     

  • BPS dan Otorita Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk IKN – Page 3

    BPS dan Otorita Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk IKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS)  resmi memulai pelatihan petugas pendataan penduduk IKN. Melalui kegiatan Kick Off Pelatihan Petugas Pendataan Penduduk IKN yang digelar di Gedung Serba Guna, Kantor Kemenko 3 di Plaza Seremoni, Nusantara, Kamis (19/6/2025).

    Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delienasi IKN sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat.

    Pelatihan pendataan penduduk ini diikuti oleh 802 peserta, yang berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya akurasi dan integritas dalam proses pendataan ini. 

    “Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” ujarnya.

    Senada, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan. 

     

  • Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui pembentukan lima
    pengadilan militer
    baru di wilayah Pekanbaru, Kendari, Manokwari, Balikpapan, dan Makassar.
    Pembentukan pengadilan militer baru didasarkan pada dua
    Peraturan Pemerintah
    (PP). Pertama, PP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan
    Pengadilan Militer
    Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar.
    Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-17 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
    Dikutip dari salinan beleid, Kamis (19/6/2025), pembentukan pengadilan militer ini bertujuan untuk memenuhi
    akses keadilan
    yang merata, serta meningkatkan pelayanan peradilan yang efektif dan efisien kepada pencari keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
    Dua Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar bertujuan untuk mengurangi tingginya beban pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
    Pembentukannya juga seiring dengan adanya pengembangan organisasi militer.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan yang berkedudukan di Kota Balikpapan; dan b. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar,” tulis Pasal 1 PP 22/2025.
    Sama seperti dua pengadilan di atas, tiga Pengadilan Militer di Kendari, Pekanbaru, dan Manokwari juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada Pengadilan Militer Padang, Pengadilan Militer Makassar, dan Pengadilan Militer Jayapura yang kini menangani wilayah sangat luas dan jumlah perkara yang banyak.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru; b. Pengadilan Militer V-18 Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari; dan c. Pengadilan Militer V-21 Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari,” begitu tertulis dalam Pasal 1 PP 23/2025.

    Aturan juga menjelaskan daerah hukum masing-masing pengadilan militer.
    Daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
    Sementara, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.
    Adapun daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
    daerah hukum Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
    serta daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada hari ini, Kamis (19/6/2025).

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Sentia Arianti menerangkan secara umum cuaca itu terjadi di daerah konvergensi memanjang dari perairan Barat Bengkulu hingga Lampung, dari Sulawesi Selatan hingga Selat Makassar dan di laut Sulawesi, Laut Jawa.

    “Lalu perairan selatan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, perairan utara Maluku Utara, Papua Pegunungan dan di Samudera Pasifik utara Papua,” terang Sentia, melansir Antara, Kamis (19/6/2025).

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Bengkulu, Palembang, Bandarlampung, Samarinda, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Sorong, Nabire dan Merauke.

    “Sementara, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Mataram, Kupang,” terang dia.

    “Lalu Tanjung Selor, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya,” sambung Sentia.

     

    Masakan yang diolah kali ini sangat cocok menemani kita pagi atau malam hari, terlebih jika cuaca sedang dingin setelah hujan. Dengan bahan utama kacang hijau, Bubur Kacang Hijau sangat mudah untuk diolah.

  • 4 Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025 Megapolitan

    4 Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025 Megapolitan

    Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – SMA Negeri 70 Jakarta adalah salah satu sekolah yang rutin mengirimkan siswanya untuk melanjutkan pendidikan di
    Universitas Indonesia
    .
    Salah satu jalur yang sering ditempuh siswanya adalah jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB).
    Namun, tahun ini tidak ada siswa SMAN 70 Jakarta yang diterima melalui jalur PPKB Universitas Indonesia.
    Staf Bidang Akademik SMAN 70 Jakarta, Nur Puji Lestari mewakili segenap guru merasa sedih mengetahui hal itu.
    “Tahun ini sama sekali tidak ada yang diterima. Hal tersebut tentu membuat kami sedih, itu berita yang ya mengecewakan hati anak-anak,” ujar Puji kepada Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Puji mengaku tidak mengetahui apa penyebab terjadinya hal tersebut.
    Tidak ada informasi terkait perubahan metode seleksi yang disampaikan Universitas Indonesia sebelum formulir pendaftaran diberikan.
    Secara kualitas, sekolah selalu memberikan pendampingan yang maksimal untuk siswanya bisa lolos dari persaingan masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
    “Kami ada program pendampingan secara intensif yang menurut kami optimal, itu tidak hanya di PPKB,” kata dia.
    Mulai dari pendampingan pemilihan jurusan untuk proses SNBT, bimbingan belajar ekstra untuk persiapan UTBK, hingga pendampingan persiapan dan seleksi untuk PPKB
    UI
    .
    Bahkan, khusus seleksi yang mewajibkan esai atau motivasi diri seperti
    PPKB UI
    , sekolah juga menyediakan layanan konsultasi dan hal teknis seperti penulisan.
    “Termasuk saat anak-anak membutuhkan pendampingan dari konsultasi dengan guru BK, maupun konsultasi tentang esainya terhadap mungkin kan kalau itu dari tata bahasa,” ucap dia.
    Pada 2024, Puji mengatakan ada lebih dari 40 siswa yang diterima lewat jalur PPKB UI.
    Melihat perbandingan yang terlalu jauh itu, Cia (17), siswa SMAN 70 Jakarta yang ditolak
    PPKB UI 2025
    , mengaku kecewa dan kaget.
    Ia tidak menyangka, dari 65 orang yang didaftarkan, tidak ada satupun yang diterima.
    Terlebih, melihat rekam jejak alumni dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
    “Jujur enggak nyangka banget, karena kalau ngelihat tahun sebelumnya, dari alumni cukup banyak dan
    track record
    mereka bagus dan aktif juga,” kata Cia.
    Cia membenarkan bahwa sekolah sudah berupaya maksimal dalam membimbing siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
    Termasuk pendampingan penulisan esai sesuai berdasarkan jurusan yang dituju yang disesuaikan dengan guru mata pelajaran.
    Seperti Cia, yang menargetkan jurusan Psikologi. Ia didampingi guru Sosiologi dalam penulisan esainya.
    Dengan begitu, siswa tidak butuh menyewa jasa mentor PPKB UI yang biasa mendampingi penulisan esai.
    Cia bercerita bahwa gurunya sampai merasa bersalah karena menganggap dirinya sebagai penyebab kegagalan ini.
    “Dari guru yang membimbing essay kami, beliau merasa bersalah karena belum bisa bantu maksimal tapi kami semua tau kok ini bukan salah beliau,” ujar Cia.
    Jalur seleksi PPKB UI 2025 terkenal mengandalkan rekam jejak alumni sekolah. Jalur ini juga hanya bisa diikuti oleh sekolah yang sudah mendapatkan undangan dari UI.
    Tak heran, ada beberapa sekolah yang selalu menempatkan siswanya melalui jalur ini.
    Tahun ini, UI memprioritaskan penerimaan untuk siswa dari daerah 3T untuk mewujudkan “Pemerataan” yang tersisipkan dalam namanya.
    Siswa dari luar Jabodetabek mendapatkan kesempatan lebih besar dari sebelumnya, khususnya wilayah 3T.
    Namun, pergeseran prioritas ini disebut tidak diberitahukan kepada publik, yang membuat guru dan sekolah kaget dan kecewa.
    Dalmi (21), seorang alumni Periklanan Kreatif UI, cukup menyayangkan kurangnya transparansi UI dalam seleksi PPKB kali ini.
    “Menurut saya kekecewaan anak SMA Jabodetabek itu valid, karena belum ada informasi sebelumnya dan tentu heran karena dari sebelumnya puluhan bahkan, (tapi) tahun ini tidak ada,” jelas Dalmi dihubungi di kesempatan berbeda.
    Sementara itu, Dafina (17) adalah salah satu siswa dari luar Jabodetabek yang diterima dalam jalur seleksi PPKB UI 2025 ini.
    Siswi asal SMA YPVDP Bontang itu mengaku paham atas kekecewaan siswa Jabodetabek atas perubahan prioritas ini.
    Namun, Dafina memandang bahwa kebijakan baru ini juga lebih adil dan sesuai dengan namanya, menerapkan pemerataan.
    “Pemerataan tahun ini ini juga fair banget biar kesempatan nggak cuma muter di sekolah-sekolah ‘langganan’ doang. Jadi semua orang jadi punya peluang yg lebih merata,” kata Dafina.
    Bersama satu orang temannya, Dafina menjadi yang pertama dari sekolahnya di Bontang, Kalimantan Timur yang menembus ketatnya PPKB UI 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia peringkat kedua potensi energi surya di lahan bekas tambang

    Indonesia peringkat kedua potensi energi surya di lahan bekas tambang

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia menduduki peringkat kedua global untuk potensi pengembangan energi surya di lahan bekas tambang dan area tidak terpakai, dengan perkiraan kapasitas mencapai 59,45 gigawatt (GW).

    Menurut laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Bright Side of the Mine: Solar’s Opportunity to Reclaim Coal’s Footprint”, secara global ada 446 lokasi tambang batu bara seluas 5.820 kilometer persegi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya hingga hampir 300 GW. Angka ini setara 15 persen dari kapasitas surya dunia saat ini, dan Indonesia memiliki salah satu potensi terbesar.

    Namun, meskipun memiliki potensi yang sangat besar, Indonesia baru merencanakan pengembangan energi surya sebesar 600 megawatt (MW) di lahan bekas tambang, jumlah yang relatif kecil dibandingkan kapasitas potensialnya.

    “Transisi tambang batu bara ke surya sedang berlangsung, dan potensi ini siap dimanfaatkan di negara-negara produsen batu bara utama seperti Australia, AS, Indonesia, dan India,” kata Cheng Cheng Wu, Manajer Proyek Energy Transition Tracker di Global Energy Monitor, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut analisis GEM, Indonesia memiliki 1.190 kilometer persegi lahan bekas tambang di 26 lokasi yang diperkirakan akan ditutup pada 2030, terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahan ini berpotensi menghasilkan hingga 59,45 GW energi surya jika dikonversi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

    Meskipun pemanfaatan lahan bekas tambang untuk PLTS dapat membantu Indonesia mencapai target netral karbon 2060, upaya yang ada dinilai masih sangat minim. Hingga kini, baru ada rencana pembangunan PLTS 600 MW di lahan bekas tambang.

    Sebagai contoh, PT Bukit Asam Tbk telah mengumumkan rencana proyek PLTS di tiga lokasi bekas tambang di Sumatera Barat (200 MW), Sumatera Selatan (200 MW), dan Kalimantan Timur (30 MW) sejak 2021, namun proyek ini dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa mengubah bekas lahan tambang menjadi PLTS adalah peluang emas untuk meningkatkan energi terbarukan dan memulihkan lingkungan. Lokasi-lokasi ini ideal karena sudah kosong, seringkali dekat dengan jaringan listrik, dan memiliki tenaga kerja yang relevan.

    Namun, agar transformasi ini berhasil, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan, termasuk kerangka kebijakan yang mengutamakan EBT di lahan tambang, strategi investasi yang menggabungkan reklamasi dan EBT, serta memastikan partisipasi pekerja lokal dan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

    “Kami telah melihat apa yang terjadi terhadap komunitas batu bara saat perusahaan bangkrut, yakni adanya pemecatan dan kerusakan. Namun, lahan bekas tambang juga menyimpan potensi besar untuk masa depan energi terbarukan dan ini sudah mulai terjadi,” kata Ryan Driskell Tate, Direktur Asosiasi di Global Energy Monitor.

    Menurut laporan itu, mengubah lahan bekas tambang untuk pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Diperkirakan ada 259.700 pekerjaan permanen dan 317.500 pekerjaan konstruksi/sementara yang muncul. Angka ini bahkan melebihi jumlah pekerjaan yang diprediksi hilang dari industri batu bara secara global hingga 2035.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Biayai Proyek DME Batu Bara

    Danantara Bakal Biayai Proyek DME Batu Bara

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan masuk dan mendukung proyek Dimethyl Ether (DME) Batu Bara. Proyek ini dipandang punya potensi ekonomi yang cukup besar.

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji nilai keekonomian dari proyek-proyek DME.

    “Kalau proyek DME ini pasti memberikan tingkat keekonomian cukup potensial, saya yakin pasti Danantara akan masuk. Karena barangnya sudah ada, BPI-nya sudah ada, dana sudah ada, tinggal dikaji secara keekonomian,” kata Surya, dalam Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Proyek DME sendiri merupakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Apabila proyek DME ini secara ekonomi bisa dijalankan, menurutnya, investasi dari Danantara pasti akan masuk.

    Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai, pemerintah membentuk Danantara dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi dan pendanaan sehingga kemudian bisa membiayai proyek-proyek yang strategis, yang mungkin kalau dilempar kepada perbankan komersial belum tentu bisa.

    “Tetapi pemerintah punya interest, pemerintah punya kepentingan, pemerintah punya harapan, nah inilah tujuan daripada Danantara itu adalah bagaimana untuk mendukung proyek-proyek yang sifatnya strategis sehingga dapat berjalan,” ujar Bambang.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa proyek DME akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Kali ini Prabowo ingin mengembangkan DME tanpa investasi asing.

    “Kita juga mau bangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori, sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita lakukan agar produknya bisa dipasarkan sebagai substitusi impor,” beber Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin malam (3/3/2025).

    Bahlil menjelaskan awalnya proyek DME sempat dijalankan di Indonesia namun mandek pengembangannya karena ditinggal investor asal Amerika Serikat, yaitu Air Product.

    Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu sempat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek DME. Setelah investor AS pergi sempat ada tawaran investasi dari China. Namun kembali lagi hal itu tak bisa diimplementasikan.

    Kini proyek DME akan dilanjutkan tanpa investor asing. Indonesia akan menjalankan proyek ini sendiri. Keterlibatan pihak asing hanya sebatas soal teknologi, bukan investasinya. Rencananya akan ada 3 atau 4 proyek DME, dengan Lokasi di Sumatera Selatan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    “Uang Capex nanti dari pemerintah ataupun swasta nasional. Kemudian salah satu di antaranya adalah Danantara,” sebut Bahlil.

    Sementara itu dalam catatan detikcom, Danantara dikabarkan akan mendanai sejumlah proyek hilirisasi. Tercatat setidaknya ada sebanyak 21 proyek hilirisasi yang akan didanai Danantara.

    (shc/fdl)

  • KPK Panggil Bupati PPU Mudyat Noor, Jadi Saksi Kasus Rita Widyasari – Page 3

    KPK Panggil Bupati PPU Mudyat Noor, Jadi Saksi Kasus Rita Widyasari – Page 3

     

    Kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), masih menjadi sorotan publik.  

    Kasus ini bermula dari dugaan suap dan gratifikasi terkait izin lokasi perkebunan sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman, Kukar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan Rita sebagai tersangka pada 29 September 2018.

    Rita Widyasari terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110 miliar hingga Rp 110,7 miliar dan suap sebesar Rp 6 miliar. Gratifikasi ini terkait dengan perizinan proyek-proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatannya. 

    Sumber gratifikasi juga termasuk jutaan dolar AS dari sektor pertambangan batu bara. Atas perbuatannya, Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan pada Juli 2018. Hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun. Saat ini, ia menjalani hukuman di Lapas Perempuan Pondok Bambu.

    Meskipun telah divonis, investigasi KPK terkait kasus ini masih berlanjut.