Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Tangkapan layar – Perkembangan harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Kemendag: Harga Minyakita turun Rp300 per liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita per 20 Juni 2025 turun 0,6 persen atau sekitar Rp300 per liter dibandingkan pekan sebelumnya.

    Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan harga rata-rata nasional Minyakita hari ini tercatat sebesar Rp16.706 per liter atau 6,37 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

    “Boleh kami sampaikan turun dibanding minggu lalu, artinya kalau minggu lalu itu sebesar 7,07 persen dibanding HET,” ujar Mario dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Namun demikian, terdapat sembilan provinsi yang mana harga Minyakita sudah melebihi 10 persen di atas HET.

    Adapun sembilan provinsi tersebut, yakni Nusa Tenggara Timur (Rp18.133 per liter), Papua Selatan (Rp18.000), Gorontalo (Rp17.708), Kalimantan Selatan (Rp17.700), Nusa Tenggara Barat (Rp17.667), Kalimantan Timur (Rp17.626), Bali (Rp17.542), Papua Tengah (Rp17.500), dan Papua Barat Daya (Rp17.500).

    Mario menyampaikan Kemendag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran terhadap sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan harga.

    Berdasarkan pantauan Kemendag, beberapa kabupaten/kota yang masih tinggi harga Minyakitanya, dikarenakan tidak memiliki distributor dan pengecer.

    “Harapannya BUMN ini bisa saling melengkapi, jadi apabila misalnya tidak ada D-1 dan D-2 swasta, ini dari BUMN bisa membantu untuk menyuplai daerah-daerah tersebut,” kata Mario.

    Mario menekankan tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah bukan karena kurang pasokan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pasokan minyak tersebut, khususnya pada wilayah timur Indonesia.

    Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan sejumlah pemetaan dan menyelesaikan permasalahan kurangnya distribusi Minyakita per wilayah.

    “Kami coba melakukan penyelesaiannya per wilayah, misalnya wilayah timur tadi, Papua. Kita lihat mapping dari pasarnya, kemudian pasar mana yang memang misalnya tidak ada distributor dan lain sebagainya, kita coba upayakan pasokannya.

    Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) bulan Mei sebesar 142.353 ton dan Juni telah mencapai 98.269 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

    Harga rata-rata nasional untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp22.367 per liter atau naik 0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • 10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

    10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 10 kepala daerah yang kesehatannya bermasalah dan diberi atensi khusus selama menjalani retreat jidil II.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah tersebut telah diberi tanda, berupa pita berwarna kuning untuk 5 kepala daerah dan pita merah untuk 5 kepala daerah lain.

    Dia menjelaskan untuk pita warna kuning, artinya kepala daerah itu butuh observasi kesehatan, sementara untuk pita merah itu artinya kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus. Namun sayangnya, Bima tidak merinci siapa saja 10 kepala daerah itu.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Selain itu, Bima juga membeberkan untuk kelas pembelajaran akan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan semua peserta. Menurutnya, ada peserta yang mengalami cedera lutut sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. 

    Mantan Walikota Bogor itu memastikan kesiapan masing-masing peserta yang kesehatannya diatensi agar dapat disesuaikan oleh panitia.

    “Jadi kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,” katanya. 

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retreat Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi [Bupati] Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.

  • Wali Kota Bontang Ungkap Upaya Daerahnya Capai Target Pengelolaan Sampah – Page 3

    Wali Kota Bontang Ungkap Upaya Daerahnya Capai Target Pengelolaan Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan komitmen daerahnya mencapai target pengelolaan sampah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, Kota Bontang telah menggunakan sanitary landfill dalam sistem pengelolaan sampah sejak tahun 2008.

    “Jadi kita termasuk kota yang Alhamdulillah dalam pengelolaan sampahnya itu sudah sesuai standar yang diamanahkan oleh lingkungan hidup, bahwa kita menggunakan sistem sanitary landfill karena sangat ramah lingkungan dan itu sudah terjadi di kota Bontang,” jelas Neni kepada Liputan6.com usai menghadiri Rakornas Pengelolaan Sampah di Senayan JCC Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    Dia menyampaikan pemerintah kota Bontang memiliki program JAKA STRADA untuk tahun 2025-2026. Neni menyebut regulasi ini sebagai upaya memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.

    “Alhamdulillah kita sudah punya JAKA STRADA untuk kota Bontang di tahun 2025-2026 ini dan regulasi ini tentunya memperkuat komitmen kita terhadap pelestarian lingkungan terutamanya pengelolaan sampah,” tuturnya.

    Nantinya, setiap kelurahan di Kota Bontang akan dibuatkan tempat pemilahan sampah untuk 3R (Reuse, Reduse and Recycle) dan Bank Sampah di setiap RT. Di sisi lain, Neni menjelaskan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kota Bontang telah berstandar nasional.

    “Insyaallah untuk komitmen, pemerintah Kota Bontang sangat komitmen terhadap pelestarian pengelolaan sampah dan Alhamdulillah selama ini kita sudah dapat Adipura 17 kali dengan Adipura Kencana,” kata Neni.

    Neni juga menjelaskan dirinya telah menerapkan program Jumat Bersih di mana semua stakeholder, masyarakat, hingga ASN akan turun untuk membersihkan kelurahan. Kelurahan yang kotor akan mendapatkan sanksi yakni bendera hitam, di mana dananya akan dikurangi.

    “Sekarang pengelolaan sampah tergantung daripada partisipasi masyarakat juga, kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Ini kita sudah lakukan di Kota Bontang,” pungkas Neni.

     

  • Jangan Lewatkan! Pendaftaran Direksi BUMD Kaltim 2025 Kini Resmi Dibuka – Page 3

    Jangan Lewatkan! Pendaftaran Direksi BUMD Kaltim 2025 Kini Resmi Dibuka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi mengumumkan pembukaan seleksi untuk calon direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2025. Proses ini dilakukan oleh Panitia Seleksi dan diumumkan melalui surat bernomor 500/904/EKO-II.

    Melalui juru bicara Pemprov Kaltim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Muhammad Faisal menyampaikan seleksi ini bertujuan menjaring sosok profesional dan berintegritas untuk menduduki jabatan direksi pada empat BUMD Kaltim.  Di antaranya adalah PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim untuk posisi direktur utama, direktur operasional, serta direktur keuangan dan SDM. Selanjutnya di PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) untuk posisi direktur utama, direktur operasional dan SDM serta direktur keuangan. 

    Kemudian, PT Ketenagalistrikan Kaltim dengan posisi direktur utama dan direktur operasional. Serta PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera untuk posisi tunggal, direktur utama. 

     

    “Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, UKK (Uji kelayakan dan kepatutan), penulisan makalah, presentasi dan wawancara,” terang Kadiskominfo Kaltim, Muhammad Faisal di Samarinda, Minggu (22/6/2025). 

    Adapun persyaratan umum bagi calon pendaftar meliputi, pendidikan minimal S1, Warga Negara Indonesia (WNI) usia 35–55 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat kasus hukum atau kepailitan perusahaan, memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang manajerial dan kepemimpinan tim, serta tidak menjadi pengurus partai politik. 

    Seluruh perkembangan informasi seleksi akan diumumkan secara resmi melalui laman, https://siemon-bumd.kaltimprov.go.id, www.setda.kaltimprov.go.id, instagram @pemprov_kaltim, dan @bumd_kaltim.

  • Kemendagri: 10 kepala daerah dapat tanda khusus selama retret

    Kemendagri: 10 kepala daerah dapat tanda khusus selama retret

    “Kami belum membuat satu kebijakan, tetapi kami dalam pekan depan akan melakukan rapat pimpinan, dan akan membuat desain terkait dengan pemberian Makan Bergizi Gratis pada saat libur sekolah,”

    Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 10 kepala daerah peserta retret gelombang kedua yang mendapatkan tanda khusus karena perlu pengawasan kesehatan ketat selama kegiatan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.

    “Yang pakai pita merah itu ada lima. Yang kuning juga lima. Sisanya itu aman. Jadi sekitar 10 orang ada dalam pengawasan ketat. Yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Sumedang, Minggu.

    Bima menjelaskan, peserta dengan pita merah memiliki kondisi kesehatan yang perlu perhatian serius, seperti kadar hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi.

    “Beberapa peserta memang harus dimonitor kondisinya karena HB-nya rendah, ada juga yang baru operasi dan ada cedera lutut. Jadi beberapa kita lakukan pengawasan secara khusus,” ujarnya.

    Meski begitu, Bima menyampaikan bahwa rangkaian upacara pembukaan retret telah berlangsung lancar. Total sebanyak 84 peserta hadir dalam kegiatan hari ini.

    Sementara itu, ia menambahkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara belum dapat bergabung karena masih menunggu proses pelantikan.

    Namun ia memastikan dua kepala daerah tersebut akan segera menyusul untuk mengikuti kegiatan retret hingga Kamis (26/5).

    “Jadi Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” katanya.

    Selain itu, Wamendagri juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dari Bali yang menyusul karena sebelumnya menghadiri kegiatan kesenian di daerahnya.

    “Dan kami gembira karena teman-teman dari Bali ini juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meriahnya Defile Drumband IPDN Sambut Pembukaan Retreat Kepala Daerah Nasional 22 Juni 2025

    Meriahnya Defile Drumband IPDN Sambut Pembukaan Retreat Kepala Daerah Nasional 22 Juni 2025

    Meriahnya Defile Drumband IPDN Sambut Pembukaan Retreat Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Apel pembukaan retreat kedua kepala daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat digelar dengan meriah.
    Kemeriahan tersebut terlihat dari penampilan para praja IPDN yang berbaris memainkan alat musik. Barisan tersebut adalah
    Defile
    Drumband Gita Abdi Praja IPDN.
    Mereka mengiringi 84 kepala daerah yang masuk ke dalam kampus untuk mengikuti Apel Manggala di Lapangan Parade IPDN.
    Pantauan Kompas.com, para kepala daerah yang turut menggunakan IPDN berbaris rapi, perwakilan mereka diberikan kalung berwarna putih sebagai tanda penerimaan.
    Sebagai pembina sekaligus kepala sekolah dalam retreat gelombang kedua kepala daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    memberikan pesan penguatan
    kebersamaan
    selama retreat.
    “Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati peserta retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagaman. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” sambung Bima.
    Seperti pada pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang I, kegiatan ini didesain agar para kepala daerah beserta wakilnya memahami tugas pokok dan fungsinya.
    Selain itu, diharapkan mereka juga memahami gagasan besar Presiden RI dalam mengakselerasikan Asta Cita.
    “Kami berharap hari-hari yang ada di sini menambah kekompakan kepala daerah dan wakilnya. Hari-hari dan yang ada di sini semua merasakan kebersamaan yang kuat antara kepala daerah dan wakilnya,” tandas Bima.
    Dalam kesempatan berbeda, Bima mengatakan, pembukaan
    retreat kepala daerah
    ini diikuti 84 peserta.
    Peserta ini berkurang lagi dua orang, karena bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara belum sempat dilantik, dan diharapkan bisa segera mengikuti retreat setelah pelantikan berlangsung.
    “Jadi agak terlambat proses pelantikannya. Kami ingin setelah selesai pelantikan, baru ikut retret. Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    logo BMKG

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Sabtu.

    Prakirawan cuaca BMKG, Yohanes AK menyebutkan untuk Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Pangkal Pinang.

    Sementara di Pulau Jawa, kata Yohanes, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Surabaya, kemudian hujan ringan di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, serta hujan sedang untuk wilayah Bandung dan Serang. Di Nusa Tenggara dan Bali, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, hujan ringan untuk wilayah Mataram serta Denpasar.

    Sedangkan di Pulau Kalimantan secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Samarinda, kemudian hujan ringan untuk wilayah Pontianak dan Palangka Raya. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasin.

    Sementara di Pulau Sulawesi secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Makassar dan Kendari, hujan ringan untuk wilayah Palu dan Gorontalo, hujan sedang untuk wilayah Mamuju.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Manado,” katanya.

    Untuk Indonesia bagian timur, secara umum diperkirakan hujan ringan di wilayah Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, serta Merauke. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Ambon dan Sorong.

    Sumber : Antara

  • Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah rampung dibangun pada tahun ini. 

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp475,3 miliar dan siap dioperasikan untuk mendukung target Swasembada Pangan.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, Bendungan Marangkayu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Ketahanan Air.

    Adapun, konstruksi Bendungan Marangkayu saat ini telah selesai 100% dan telah dilakukan impounding (penggenangan awal) sejak Desember 2024. 

    Dengan kapasitas tampung sebesar 12,24 juta m3, Bendungan Marangkayu diproyeksikan akan memberikan manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air bagi sektor pertanian, air baku, hingga pengendalian banjir dan potensi wisata.

    Lebih lanjut, pemerintah juga membangun pengembangan sistem jaringan irigasi teknis. Ke depan, Bendungan Marangkayu diharapkan dapat menyuplai air ke lahan irigasi seluas 1.200 hektare dan mendorong efisiensi pemanfaatan air area fungsional seluas 579 hektare sehingga memungkinkan petani meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    “Bendungan Marangkayu dibangun pada Sungai Marangkayu yang merupakan gabungan dari Sungai Perangat dan Sungai Marangkayu dengan luas catchment area atau daerah tangkapan air 134,3 Km2,” tambah Dody.

    Kehadiran bendungan ini juga diperlukan sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah hilir seluas 142,69 m3/detik dan sumber energi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) sebesar 0,14 Megawatt (MW).

    Dody menyebut, Bendungan Marangkayu itu tak hanya diperuntukkan bagi irigasi dan sistem pengendalian banjir, bendungan ini juga dirancang sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air baku sebesar 450 liter per detik untuk Kota Bontang dan Kabupaten Kutai kartanegara di Kalimantan Timur.

    “Ke depan, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis air, sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

    Kolaborasi ini menegaskan komitmen menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan langkah berkelanjutan dalam menanamkan budaya kerja yang menjunjung nilai akuntabilitas.

    “Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Basuki saat ditanya soal integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Basuki, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat pemahaman terkait gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan internal Otorita IKN.

    “Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN,” kata dia.

    Ia kembali menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Otorita IKN komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Basuki.

    Ia menambahkan, “serta menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja.”

    Banyak Orang Baru

    Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menambahkan bahwa penguatan nilai integritas menjadi penting karena Otorita IKN masih tergolong baru dan beranggotakan pegawai dari berbagai latar belakang institusi.

    “Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap dia.

    Ia juga menekankan perlunya menyatukan persepsi dan budaya organisasi di antara para pegawai agar nilai-nilai antikorupsi dapat benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja.

    “Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi,” kata Agung Dodit Muliawan.

    Sebagai informasi, Otorita IKN resmi dibentuk pada Januari 2023 dan kini tengah bersiap menjalankan pembangunan fisik ibu kota negara di lapangan mulai tahun 2025.

    Tantangan besar dalam membangun tata kelola yang bersih menjadi salah satu fokus utama sejak awal proses pembangunan. ***