provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Indonesia dan tantangan baru perbatasan global

    Indonesia dan tantangan baru perbatasan global

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah keheningan lautan Pasifik, pulau-pulau kecil, seperti Tuvalu, Kiribati, dan Marshall Islands, mulai terancam hilang dari permukaan peta dunia. Biang keroknya adalah air laut yang terus naik perlahan, namun pasti.

    Fenomena ini tidak hanya bakal menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi juga bakal mengguncang fondasi sistem hukum internasional tentang batas negara.

    Laut, yang dulu dianggap perantara antarnegara, kini menjadi kekuatan aktif yang merombak wilayah kekuasaan dan kedaulatan. Ketika sebuah pulau tenggelam, batas laut pun turut bergeser. Implikasi dari pergeseran ini tidak sederhana. Ia menyinggung aspek kedaulatan, eksploitasi sumber daya, hingga kepentingan strategis nasional.

    Merujuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), batas laut suatu negara ditentukan dari garis pantai daratannya. Jika daratan itu hilang, maka garis pangkal batas laut pun ikut berubah. Ini berarti zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut dari garis pantai pun bisa lenyap secara hukum.

    Masalah ini membawa kita pada satu pertanyaan penting ihwal apakah negara masih berhak atas lautnya, jika tanahnya sudah tidak ada? Dalam hukum internasional, saat ini, jawabannya masih kabur. Inilah kekosongan hukum yang dapat menciptakan ketegangan di masa depan.

    Isu ini sesungguhnya tidak hanya menyangkut negara-negara kecil di Pasifik. Indonesia pun menghadapi ancaman serupa. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Riau, dan Kalimantan Timur mengalami abrasi dan kenaikan muka air laut yang semakin mengkhawatirkan.

    Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat bahwa lebih dari 2.000 pulau di Indonesia berisiko tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Bila tidak diatasi, Indonesia dapat kehilangan bagian dari wilayah lautnya, terutama di kawasan perbatasan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahakam Ulu Krisis: Sungai Surut, Harga Beras Tembus Rp 1 Juta per 25 Kg

    Mahakam Ulu Krisis: Sungai Surut, Harga Beras Tembus Rp 1 Juta per 25 Kg

    Liputan6.com, Mahakam Ulu – Harga kebutuhan pokok melambung, stok menipis, dan warga kesulitan BBM. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk wilayah Kecamatan Long Apari yang kini terdampak krisis akibat kemarau.

    Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Long Apari. Keputusan ini diambil setelah kondisi di tiga kampung yakni Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat menunjukkan dampak serius akibat kekeringan dan kemarau.

    “Harga sembako seperti beras dan gas melonjak tajam. Beras 25 kilogram kini dijual hingga Rp1 juta, sementara gas 12 kg menyentuh Rp800 ribu. Ini sudah masuk kategori darurat logistik,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, dalam rapat koordinasi daring, Jumat (25/7/2025) malam.

    Ia menambahkan, BBM juga langka. Warga hanya boleh membeli 5–15 liter per keluarga, dengan harga per liter mencapai Rp25 ribu. Di tengah keterbatasan ini, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan bronkitis turut meningkat, terutama menyerang anak-anak.

    Camat Long Apari, Petrus Ngo yang mewakili suara warga, menjelaskan kemarau menyebabkan Sungai Mahakam surut drastis. Hal ini berdampak langsung pada distribusi barang. Buruknya infrastruktur ke kawasan pedalaman di Kalimantan Timur memang seperti membuat bencana rutin bagi sebagian wilayah di kabupaten ini. Bayangkan, setiap tahun, setiap musim kemarau selalu terjadi bencana seperti ini.

    Ada jalan darat, namun hanya orang nekat yang mau melintasinya. Seluruh aktivitas masyarakat, aksesnya hanya bisa melalui jalur Sungai Mahakam. “Transportasi hanya bergantung pada sungai. Ketika air surut, pasokan bahan pokok dan BBM tersendat. Harga-harga naik tajam,” ujar Petrus Ngo.

    Dia memerinci bahwa harga beras yang kian tak masuk akal seperti Beras Kura-Kura dan Raja Lele dijual Rp1 juta per 25 kg. Bahkan, stoknya hanya tinggal belasan karung. Gula pasir mencapai Rp35 ribu per kilogram, sementara BBM eceran di kisaran Rp25–35 ribu per liter.

    Kepala Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam (EKOSDA) Mahakam Ulu menawarkan solusi cepat melalui pengaktifan subsidi ongkos angkut (SOA). “Kami akan menyosialisasikan mekanisme pengajuan subsidi angkut kepada pelaku usaha agar distribusi logistik bisa berjalan lebih lancar ke wilayah terdampak,” katanya.

    Dinas PUPR pun menetapkan Kampung Long Pakaq sebagai titik droping logistik karena lebih mudah dijangkau dari Long Apari. “Kami juga siagakan alat berat di beberapa jalur rusak untuk membantu distribusi darat,” kata Kepala Dinas PUPR.

  • 1
                    
                        Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
                        Nasional

    1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com
    – Wapres
    Gibran
    Rakabuming Raka menyatakan siap bertugas di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo.
    Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, dari mulai
    Papua
    hingga Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).
    Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    Dirinya memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
    “Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga menyampaikan bahwa dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal.
    “Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujar dia.
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.
    Yusril menyebutkan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.
    “Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril.
    Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
    Ia menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.
    Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka
    Wapres Gibran Rakabuming Raka
    harus segera
    ngantor
    di IKN.
    Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir.
    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocah 2 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Berau, Petugas Terlambat karena Jarak
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Juli 2025

    Bocah 2 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Berau, Petugas Terlambat karena Jarak Regional 27 Juli 2025

    Bocah 2 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Berau, Petugas Terlambat karena Jarak
    Tim Redaksi
    BERAU, KOMPAS.com –
     Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kayu di Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Kabupaten
    Berau
    ,
    Kalimantan Timur
    , Minggu (27/7/2025) sore.
    Dalam peristiwa tragis ini, seorang balita berusia dua tahun dilaporkan tewas terjebak kobaran api.
    Pemadam baru tiba setelah api melahap seluruh rumah.
     
    Korban diketahui bernama Zian Arsya Alifa, anak laki-laki berusia dua tahun yang tinggal bersama keluarganya di rumah tersebut.
    Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 Wita dan dengan cepat melalap seluruh bangunan kayu yang berada di Jalan Poros Biatan, Talisayan, RT 003, Kampung Biatan Ilir.
    Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Berau, Novian Hidayat, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, petugas menerima laporan dari warga dan langsung menerjunkan tim ke lokasi.
    “Tim damkar bersama dua unit kendaraan langsung menuju lokasi. Tapi kondisi di lapangan sangat menantang. Lokasi jauh dari pusat kota, dan minim personel di sekitar lokasi kejadian,” ujar Novian kepada kompas.com.
    Salah satu saksi mata, Aras (54), yang sedang melintas di sekitar rumah korban, melihat kobaran api cukup besar dari bagian belakang rumah.
    “Saya sempat masuk ke rumah untuk membangunkan Syahrul dan Mukti Nurkhoir. Tapi saat kembali ingin menyelamatkan anak kecil, api sudah membesar. Saya langsung minta bantuan warga untuk menghubungi pemadam,” tutur Aras, warga Kampung Biatan Lempake RT 007.
    Api baru bisa dipadamkan setelah tim damkar bekerja keras selama beberapa waktu. Setelah itu, jasad korban baru berhasil dievakuasi dari puing-puing rumah yang hangus.
    Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting pada meteran listrik rumah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi lain, Syahrul, yang menyebut bahwa terdengar suara percikan dari area meteran sebelum api muncul.
    Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 200 juta. Bangunan rumah beserta isinya habis terbakar.
    “Kami menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa dalam musibah ini. Ke depan, penting untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pemadam,” tambah Novian.
    BPBD Berau bersama unit pemadam kebakaran mengerahkan dua kendaraan, yaitu Water Supply KT 8096 GM dan Slip On KT 9927 G, dibantu dua personel yakni Eri Sugiono dan Muhammad Yusup.
    Laporan menyebutkan bahwa selain jarak tempuh yang jauh, ketiadaan petugas damkar di sekitar lokasi memperlambat proses penanganan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Rafly, Atlet Sepeda Asal Kabupaten Paser Kaltim yang Berhasil Raih Medali Emas

    Cerita Rafly, Atlet Sepeda Asal Kabupaten Paser Kaltim yang Berhasil Raih Medali Emas

    Liputan6.com, Paser – Siapa sangka, keterbatasan aktivitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu, malah melahirkan atlet sepeda bernama Raffy Akbar Harlim Ramadhan, yang mampu membawa nama baik Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) ke tingkat Nasional hingga Internasional.

    Raffy Akbar Harlim Ramadhan yang akrab disapa Raffy itu, merupakan anak tunggal dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) Gunawan Harlim dan Endang Fitriani, yang dilahirkan di Balikpapan pada tahun 2007 lalu.

    Raffy bercerita, pada awal 2020 hanya sekedar berolahraga menggunakan sepeda untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan kuat melawan wabah Virus Corona pada kala itu, bersama orang-orang terdekatnya, yakni orang tua dan kerabat.

    “Saya memang senang bersepeda sejak kecil. Pada awal 2020 dan saat itu Pandemi Covid-19, saya bersama orang tua dan teman-teman sering mengisi waktu luang dengan bersepeda, sekaligus menjaga kesehatan,” kata Raffy di Kecamatan Tanah Grogot, Rabu 23 Juli 2025.

    Sejak saat itu, Raffy fokus bersepeda mulai jarak dekat sampai jarak jauh hingga puluhan kilometer (km). Lalu, Raffy sembari mendapatkan dukungan dari kedua orang tua memberanikan diri untuk mengikuti perlombaan sepeda.

    Secara rinci, Raffy menyebutkan satu persatu perlombaan yang pernah dia ikuti, sejak fokus bersepeda. Pada 2021, ia mencoba mengikuti perlombaan sepeda tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan di Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

    “Saya meraih juara ketiga di Balikpapan dan juara kedua di Kukar. Memang hasilnya kurang maksimal, namanya juga baru ikut lomba sepeda,” ucap dia yang masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Tanah Grogot itu.

    Kemudian pada 2022, Raffy kembali mengikuti perlombaan sepeda di Kabupaten Paser yang dilaksanakan di kawasan Gentung Temiang, Kecamatan Tanah Grogot. Ia memperoleh peringkat kelima dari ratusan peserta.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berita video KBRI di Phnom Penh mengungkapkan beberapa bentuk dukungan WNI di Kamboja untuk para atlet Indonesia yang berjuang di SEA Games 2023.

  • Ibu 2 Balita yang Tewas Dicekik Suami di Samarinda Masih Trauma Berat

    Ibu 2 Balita yang Tewas Dicekik Suami di Samarinda Masih Trauma Berat

    Samarinda, Beritasatu.com – Tragedi kematian dua balita di tangan ayah kandungnya sendiri masih menyisakan duka mendalam. MK (25), ibu dari kedua korban, hingga kini masih mengalami trauma berat dan enggan kembali ke rumahnya yang telah dipasangi garis polisi.

    Kondisi MK makin terpukul saat melihat jenazah dua buah hatinya, MZ (4) dan MA (3), terbujur kaku di rumah sakit. Ia menangis histeris menyaksikan tubuh kecil mereka yang telah dibungkus kain kafan. “Sebelum ditinggal kerja, anak-anak masih ceria. Saya tidak menyangka ayah mereka sendiri yang tega membunuh,” ungkap MK sambil terisak.

    Kedua balita malang itu diduga dicekik menggunakan sarung oleh ayah kandungnya, WD (24), di rumah mereka di Jalan Rimbawan, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Seusai kejadian, WD ditemukan dalam kondisi linglung dan langsung diamankan pihak Polsek Sungai Kunjang.

    Saat ini, WD tengah menjalani pemeriksaan intensif kepolisian. Namun, karena kondisinya belum stabil, polisi masih kesulitan menggali motif pembunuhan.

    Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim Rina Zainun mengungkapkan, kondisi mental MK sangat terguncang. “Kami sudah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Samarinda untuk memberikan pendampingan psikologis,” kata Rina kepada Beritasatu.com, Minggu (27/7/2025).

    Rina menambahkan, dukungan psikologi sangat penting untuk membantu pemulihan trauma mendalam yang dialami MK. Ia berharap kasus ini menjadi perhatian serius, terutama dalam penanganan keluarga rawan kekerasan.

  • Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Sebuah tonggak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia kembali tercipta dengan diresmikannya Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu, (26/7/2025). 

    Sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan, Bayan Group melalui program CSR Bayan Peduli pilar kesehatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2024 lalu dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit Kapal di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis serta terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil juga turut memperparah kesenjangan layanan kesehatan nasional.

    Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli menjadi bukti nyata komitmen Bayan Group dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung sistem kesehatan nasional, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang maksimal.

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi Masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini akan menjadi sarana penting untuk penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk.

    Ia menambahkan “Tidak berhenti sampai disitu, di kesempatan yang sama Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama dengan doctorSHARE menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Rumah Sakit Kapal yang kedua “dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli II’’ untuk jalur sungai yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, serta Program Pelayanan Kesehatan di wilayah Kalimantan untuk satu tahun kedepan.’’

    Sementara itu, Tutuk Utomo Nuradhy, Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), menyampaikan harapannya atas inisiatif ini. “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Tutuk menambahkan rumah sakit kapal ini terdapat  25 tenaga medis yang tediri dokter umum, dokter gigi hingga analis laboratirium

    “Untuk Rumah Sakit Kapal Dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli ini sendiri direncanakan akan didukung sekitar 22-25 tenaga medis di atas Rumah Sakit Kapal selama pelayanan. Terdiri dari tenaga medis spesialis, dokter umum, dokter gigi, analis laboratirium, bidan dan perawat” ujarnya

    Tutuk juga mengatakan program ini akan  dimulai di Kutai timur, dimana itu katagori yang sulit dari akses layanan  kesehatan.

    “Bayan Resources melalui program Bayan Peduli itu kita akan masuk ke Kalimantan Timur terkhususnya di wilayah Kutai Timur. Kalau teman-teman mungkin tahu di hidungnya Kalimantan itu ada daerah di sekitar sana yang memang itu wilayah bisa dikategorikan sulit akses layanan” kata Tutuk

    Selain mendukung pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Kapal, Bayan Peduli bersama doctorSHARE juga menjalin kolaborasi dalam sejumlah program kesehatan lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, antara lain:

    – Program Dukungan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TBC), menjangkau 1.100 pasien yang berada di wilayah Kalimantan dan Papua.

    – Program Penanganan Kaki Pengkor, menjangkau 100 pasien yang tersebar di wilayah Kalimantan serta beberapa daerah lain di Indonesia.

    – Program Pengadaan Bank Darah untuk Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, yang saat ini beroperasi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.
    (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi atas kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dalam kunjungannya ke IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Ia juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun di IKN sekaligus mendorong agar beberapa kementerian mulai beroperasi secara bertahap di sana.

    “Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan.”

    “Sebagai Komisi XIII DPR, kami memberi dukungan untuk Setneg untuk sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN itu bisa disisir dulu,” ucapnya dalam keterangan.

    Selain itu, peninjauan juga dilakukan terhadap sejumlah barang milik negara yang telah dibangun di kawasan inti IKN, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat IKN.

    “Oleh karena itu, tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ungkap Franky.

    Pembangunan IKN Masuk Tahap II

    Sementara itu, pembangunan IKN telah memasuki pre-construction meeting (PCM) sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua serta menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar.”

    “Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Lebih lanjut, Basuki menekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.

    Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), memerhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja, mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar enam bulan hingga Desember 2025.

    Mantan Menteri PUPR ini pun mengingatkan seluruh pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel.

    “Kita mulai fase dua dengan semangat baru dan disiplin yang lebih baik dari fase sebelumnya.”

    “Jangan ada mark up progress, suap-menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN,” tutur Basuki.

  • BMKG: Waspadai Suhu Panas Maksimum hingga 34 Derajat

    BMKG: Waspadai Suhu Panas Maksimum hingga 34 Derajat

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas maksimum harian yang mencapai lebih dari 34 derajat Celsius pada Minggu.

    Prakirawati BMKG, Zen Putri, pada Minggu (27/7/2025), mengatakan bahwa kondisi suhu panas maksimum lebih dari 34 derajat Celsius diprediksi terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Suhu panas maksimum ini setidaknya berlangsung dalam beberapa jam dan mencapai puncaknya pada tengah hari pukul 12.00 WIB.

    Pada saat yang sama tim meteorologi BMKG juga mendeteksi suhu panas maksimum mencapai lebih dari 33 derajat Celsius di Kota Semarang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Serang, Palembang, dan Jakarta.

    Sementara itu, dalam 24 jam terakhir juga terpantau suhu panas maksimum lebih dari 36 derajat Celsius melanda di sebagian besar wilayah Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Kota Palu di Sulawesi Tengah, Berau di Kalimantan Timur dan Deli Serdang di Sumatera Utara.

    Kondisi ini masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim, peralihan musim kemarau dan pergerakan semu matahari yang berada di atas khatulistiwa. Namun, pengamatan BMKG memperlihatkan bahwa kondisi ini masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia.

    Demi mengurangi dampak suhu panas tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi air secara cukup dan teratur supaya terhindar dari dehidrasi, terutama saat melaksanakan kegiatan di luar ruangan.

    Kemudian, menggunakan pelindung seperti topi atau payung untuk melindungi kepala dan tubuh bagian atas, kacamata hitam untuk melindungi mata, bila perlu menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar Ultra Violet (UV).

    BMKG mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarang melakukan pembakaran apapun di lahan kosong dalam kawasan hutan dan kawasan penampungan sampah.

    Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan penyiraman darat demi mengurangi potensi kebakaran akibat terik matahari di kawasan hutan dan lahan maupun tempat pembuangan akhir sampah.

    BMKG memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang aktual setiap harinya terkait hasil analisa suhu panas dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

  • Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    GELORA.CO -Pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus disegerakan untuk memastikan proyek tidak mangkrak dan malah membebani negara.

    “Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 27 Juli 2025.

    Sebagai langkah konkret, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diusulkan segera berkantor di IKN. Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

    “Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas,” jelasnya.

    Pengaktifan IKN dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih merata.

    “Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegas Saan.

    Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN maka ia optimistis program Presiden Prabowo dapat tercapai secara bertahap.

    “Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.