Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • WIKA Garap Dua Proyek di IKN, Nilainya Capai Rp3,66 Triliun

    WIKA Garap Dua Proyek di IKN, Nilainya Capai Rp3,66 Triliun

    JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mendapatkan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Kali ini, perseroan akan membangun kawasan lembaga tinggi negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ibu kota baru tersebut.

    Kontrak pertama merupakan pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di IKN dengan nilai sebesar Rp1,96 triliun.

    Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan tiga gedung utama, yakni struktur, arsitektur, MEP serta interior. 

    Kemudian, ada pekerjaan geoteknik, lanskap, tata cahaya, penataan informasi dan rambu pengarah hingga perkerasan area jalan dan jembatan. 

    WIKA juga akan menangani pekerjaan sistem air minum, air limbah, drainase serta utilitas kawasan lainnya.

    Sementara kontrak kedua mencakup Paket Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR serta Bangunan Pendukung di IKN senilai Rp1,70 triliun. 

    Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan gedung utama beserta penataan kawasan yang mendukung operasional dan representasi lembaga negara dalam pusat pemerintahan baru tersebut.

    Dengan demikian, total nilai kontrak yang dikantongi perseroan mencapai Rp3,66 triliun.

    Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, penugasan tersebut menjadi tonggak penting bagi perjalanan perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan nasional. 

    Menurut dia, kontrak tersebut mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapabilitas WIKA. 

    “Kami berkomitmen, menghadirkan konstruksi berkualitas, tepat waktu dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan modern berkelas dunia,” ucap dia dalam keterangan resmi, Jumat, 5 Desember.

    Adapun WIKA saat ini juga tengah mengerjakan sejumlah proyek strategis lainnya di IKN. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Jalan Paket G di KIPP 1B–1C, Tol Sepinggan–Paket 1B serta Tol IKN Segmen 3B–2 Kariangau–Tempadung.

    Selain itu, perseroan juga menangani pekerjaan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku di KIPP serta pembangunan Jaringan IPAL 1 dan 3 KIPP IKN.

    Berbagai proyek ini menjadi bagian dari kontribusi WIKA dalam mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

  • Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir hingga 10 Desember

    Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir hingga 10 Desember

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi dan banjir di berbagai wilayah Indonesia periode awal Desember. Kondisi cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

    Peringatan dini ini berlaku untuk periode hingga 10 Desember 2025, mencakup klasifikasi wilayah waspada, siaga, dan awas, serta prediksi mendetail mengenai daerah yang berpotensi mengalami banjir kategori tinggi. Simak informasi lengkap mengenai wilayah yang perlu diwaspadai dan prediksi potensi bencana hidrometeorologi berikut ini.

    Wilayah dengan Klasifikasi Awas-Waspada Hujan

    BMKG telah melakukan klasifikasi potensi curah hujan tinggi yang berlaku untuk periode 1 hingga 10 Desember 2025. Klasifikasi ini membagi wilayah menjadi tiga tingkat kesiapsiagaan, yaitu Awas, Siaga, dan Waspada.

    Menurut BMKG, wilayah yang berada dalam klasifikasi Awas meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Status ini mengindikasikan tingkat bahaya tertinggi, di mana curah hujan diprediksi sangat tinggi dan memerlukan langkah mitigasi segera.

    Sementara itu, klasifikasi Siaga diterapkan pada beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Potensi curah hujan tinggi juga perlu diwaspadai di wilayah-wilayah yang masuk kategori Waspada, yang meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, Jawa Barat (Jabar), DI Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Papua Barat (Papbar).

    Daerah dengan Potensi Banjir Kategori Tinggi

    Berdasarkan data prediksi BMKG, sejumlah kabupaten/kota yang memiliki potensi banjir kategori tinggi pada Desember 2025 tersebar di beberapa pulau, antara lain:

    Pulau Jawa: Kabupaten Pandeglang (Kec. Carita, Cibalung, Cikaliung, Cikeusik, Cigeulis, dll.), Kabupaten Cirebon (Kec. Dukupuntang), dan Kabupaten Sukabumi (Kec. Cibitung, Kec. Surade).Pulau Sulawesi: Kabupaten Gowa (Kec. Pattallasang, Kec. Parangloe, dll.), Kota Makassar (Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, dll.), Kabupaten Maros (Kec. Bantimurung, Kec. Bontoa, dll.), Kabupaten Pangkep (Kec. Balocci, Kec. Bungoro, dll.), Kabupaten Bone (Kec. Tellolimpoe), Kabupaten Takalar (Kec. Pattallasang), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Kec. Wertamrian), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kec. Kendaghe, Kec. Tabukan Utara, dll.).Pulau Sumatra: Kabupaten Bangka (Kec. Riau Silip, Kec. Mebalong), Kabupaten Bangka Barat (Kec. Jebus, Kec. Parit Tiga), dan Kabupaten Belitung (Kec. Membalong).Pulau Kalimantan: Kabupaten Ketapang (Kec. Delta Pawan, Kec. Matan Hilir Selatan, dll.), Kabupaten Landak (Kec. Air Besar), Kabupaten Sanggau (Kec. Entikong, Kec. Meliau), dan Kabupaten Bengkayang (Kec. Seluas, Kec. Siding).Indonesia Timur: Kabupaten Maluku Tenggara (Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, dll.), Kabupaten Mimika (Kec. Iwaka, Kec. Kuala Kencana, dll.), dan Kabupaten Tual (Kec. P. Dulah Utara, Kec. Kei Besar Utara Utara).

    Masyarakat di seluruh wilayah yang disebutkan di atas, khususnya yang tinggal di dekat daerah aliran sungai atau lereng perbukitan, diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan melakukan upaya pencegahan dini.

    (wia/imk)

  • Diskon Pajak 200% Investor IKN, Jadi ‘Ganti Rugi’ Pemangkasan HGU?

    Diskon Pajak 200% Investor IKN, Jadi ‘Ganti Rugi’ Pemangkasan HGU?

    Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengumumkan pemberian insentif fiskal besar berupa super tax deduction hingga 200% bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum di Ibu Kota Nusantara.

    Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa insentif tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak yang sangat signifikan sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta dalam percepatan pembangunan IKN.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

    Insyafiah menambahkan bahwa kontribusi investor tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak (income after tax). Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Selain manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi. Fasilitas umum yang dibangun, seperti ruang terbuka hijau, halte, hingga destinasi wisata dimana dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat dan lingkungan IKN.

    Dari sisi pemerintah pusat, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan efek berantai bagi perekonomian nasional. Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menyebut bahwa insentif super tax deduction diharapkan mampu mempercepat arus investasi dan memperluas sektor usaha.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

    Pengajuan fasilitas ini dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

    Pemangkasan HGU oleh MK: Latar yang Mengubah Hitungan Investor

    Insentif pajak jumbo ini muncul di tengah perubahan besar terkait pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2022 yang sebelumnya memungkinkan pemberian HGU hingga 190 tahun melalui dua siklus panjang.

    Dalam aturan awal, investor dapat memperoleh HGU dengan durasi maksimal 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun, yang kemudian seluruh siklus tersebut dapat diperpanjang kembali. Namun MK menilai durasi superpanjang ini bertentangan dengan UUD 1945.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan bahwa putusan MK tersebut tidak menghambat investasi di IKN.

    “Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” jelasnya, sembari menegaskan bahwa seluruh hak yang sudah diproses akan disesuaikan dengan ketentuan baru.

    Nusron juga menilai putusan MK sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan berlandaskan konstitusi. Menurutnya, koreksi tersebut memperkuat kepastian hukum dan fungsi sosial tanah, terutama bagi masyarakat lokal di Penajam Paser Utara.

    Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa ketentuan pemberian hak atas tanah dalam Pasal 16A UU IKN tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak disesuaikan dengan batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak yang wajar. MK juga mengoreksi aturan serupa untuk HGB dan HPL.

    Merespons keputusan tersebut, muncul kekhawatiran megaproyek IKN Nusantara akan kesulitan mendapatkan investasi. Namun, OIKN memastikan bahwa pembatalan durasi HAT hingga 190 tahun tidak akan menghambat pembangunan.

    Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati putusan MK dan siap berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk penyelarasan aturan teknis.

    Menurut Troy, proses pembangunan sarana dan prasarana dasar IKN tetap berjalan sesuai jadwal, termasuk target penyelesaian ekosistem yudikatif dan legislatif pada 2028 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 79 Tahun 2025.

    “OIKN bersama kementerian, lembaga, dan dunia usaha terus menyelesaikan berbagai pembangunan sarana dan prasarana,” ujarnya.

  • Kilang Balikpapan Operasikan Unit Pemurnian LPG Baru

    Kilang Balikpapan Operasikan Unit Pemurnian LPG Baru

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Kamis, 04 Des 2025 21:00 WIB

    Kalimantan Timur – Kilang Pertamina Balikpapan resmi mengoperasikan Unit Pemurnian LPG terbaru sebagai bagian dari proyek besar Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

  • OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Korea Selatan berkolaborasi mengembangkan smart city, untuk mempercepat realisasi target Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan layak huni yang menjadi model bagi kota-kota masa depan dunia.

    Dalam kolaborasi ini, hal yang menjadi penekanan adalah pemanfaatan teknologi kota cerdas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota baru Indonesia tersebut.

    “Kami dan Korsel sudah berkomitmen untuk pengembangan teknologi dan kebijakan kota cerdas yang dapat diimplementasikan langsung di lingkungan IKN, karena pembangunan IKN menempatkan inovasi sebagai inti pertumbuhan,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis.

    Ia mengaku telah membayangkan Smart City Cooperation Center (SCCC) sebagai ‘living lab’ yang memungkinkan pengembangan bersama, sebuah ruang yang memadukan kebijakan, teknologi, dan solusi inovatif dapat diuji langsung di lingkungan perkotaan yang nyata.

    Ia pun berharap gedung SCCC tersebut menjadi tempat bertemunya praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siswa untuk menumbuhkan future skills yang meningkatkan daya saing di masa depan, karena menjadi lokasi investasi bertemu dengan inovasi, sehingga menghasilkan terobosan praktis yang meningkatkan layanan publik.

    Komitmen kedua pihak ini bahkan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan Nusantara Smart City Forum (NSCF) 2025, kolaborasi antara OIKN dan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korsel, berlangsung di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3, IKN, pada Rabu (3/12/2025).

    Forum ini menghadirkan para pakar dari Indonesia dan Korsel untuk membahas pengembangan pusat kolaborasi smart city, protokol smart building, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

    Sementara Kepala Tim dari MOLIT Korsel, Jo Eun Hye, mengapresiasi kemajuan kerja sama kedua pihak ini dalam pembangunan smart city.

    Sedangkan pendirian dan operasional SCCC yang dilaksanakan pada Rabu kemarin, merupakan pencapaian penting yang berdiri di atas pondasi kolaborasi kuat antara Indonesia dan Korsel.

    Jo menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pengembangan berbagai teknologi kota cerdas yang efektif dan dapat menjawab kebutuhan kota modern.

    “Saya mendengar bahwa kata ‘Nusantara’ bermakna gugusan banyak pulau. Makna itu sangat indah, menggambarkan keberagaman yang terhubung. Maka dengan semangat tersebut, kami percaya Nusantara akan menjadi pusat inovasi yang menyatukan berbagai teknologi, gagasan, dan peluang yang tersebar dari banyak pihak,” kata Jo.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balikpapan Minta Dukungan Pusat Cetak Sawah Baru, Kurangi Ketergantungan Pangan dari Luar Regional 4 Desember 2025

    Balikpapan Minta Dukungan Pusat Cetak Sawah Baru, Kurangi Ketergantungan Pangan dari Luar Regional 4 Desember 2025

    Balikpapan Minta Dukungan Pusat Cetak Sawah Baru, Kurangi Ketergantungan Pangan dari Luar
    Tim Redaksi
    BALIKPAPAN, KOMPAS.com
    — Pemerintah Kota Balikpapan mengusulkan pencetakan lahan sawah baru kepada pemerintah pusat sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah yang selama ini sangat bergantung pada pasokan luar.
    Wakil Wali Kota
    Balikpapan
    Bagus Susetyo mengatakan, saat ini lahan sawah yang beroperasi hanya 27 hektare, jauh di bawah potensi ideal mencapai 96 hektare.
    “Sebagian sudah ada saluran irigasi, tapi belum secara menyeluruh menjangkau semua area,” ujarnya.
    Bagus menyebut 85–90 persen kebutuhan pangan Balikpapan masih dipenuhi dari luar daerah.
    Karena itu, pemkot mendorong pencetakan sawah baru sekaligus rehabilitasi lahan yang sudah ada.
    “Total 14 hektare perlu mendapatkan rehab,” katanya.
    Adapun sisa potensi lahan—sekitar 96 hektare—kini masih berupa kawasan hutan di Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
    Upaya ini disampaikan pemkot saat Kemenko Bidang Pangan melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di Balikpapan.
    Dalam sidak di Pasar Klandasan, harga komoditas terpantau stabil.
    “Masyarakat tidak perlu khawatir saat Nataru. Ketersediaan pangan terjaga dan harga tidak bergejolak,” kata Bagus.
    Asisten Deputi Stabilitas Harga Pangan Kemenko Pangan RI, Mohamad Siradj Parwito, mengatakan pihaknya telah mencatat seluruh usulan Pemkot Balikpapan, termasuk rencana pencetakan lahan sawah.
    “Kami akan laporkan, nanti pembinanya ekstensifikasi sawah dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.
    Selain
    cetak sawah
    , pemkot juga mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) khusus Balikpapan karena harga pangan di daerah itu selama ini cenderung lebih tinggi dari HET nasional.
    Turut diusulkan pula penguatan food station di bawah Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID FOOD agar tidak hanya menjual beras SPHP tetapi juga komoditas pangan lainnya untuk ritel modern.
    “Semua usulan sudah kami catat dan menjadi pertimbangan untuk membantu ketahanan pangan di Kota Beriman,” ujar Siradj.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Isu Pelepasan Terduga Narkoba di Kutai Barat, BNN Kaltim Tegaskan Mereka Direhabilitasi Regional 4 Desember 2025

    Viral Isu Pelepasan Terduga Narkoba di Kutai Barat, BNN Kaltim Tegaskan Mereka Direhabilitasi Regional 4 Desember 2025

    Viral Isu Pelepasan Pelaku Narkoba di Kutai Barat, BNN Kaltim Tegaskan Mereka Direhabilitasi
    Tim Redaksi

    SAMARINDA, KOMPAS.com
    — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur memastikan enam orang yang diamankan dalam operasi pemberantasan narkoba di Kabupaten Kutai Barat kini tengah menjalani proses rehabilitasi.
    Sebelumnya, tersiar isu bahwa ada pelaku yang dilepaskan. 
    BNN Kaltim
    memastikan, seluruhnya telah dirujuk ke
    Balai Rehabilitasi
    Tanah Merah, Samarinda, untuk mendapatkan layanan pemulihan menyeluruh.
    Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kaltim, Iwan Setyawan, mengatakan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari layanan wajib yang diberikan BNN kepada penyalahguna narkotika, baik yang datang secara sukarela maupun yang dirujuk oleh aparat penegak hukum.
    “Salah satu tugas kami adalah memberikan pelayanan kepada pencari rehabilitasi. Ada dua jalur, melalui aparat penegak hukum atau datang secara sukarela dengan dukungan keluarga,” kata Iwan, Rabu (3/12/2025).
    Menurut Iwan, keenam orang tersebut lebih dulu diantar petugas Badan Narkotika Kabupaten
    Kutai Barat
    ke BNN Kaltim untuk menjalani asesmen awal.
    Hasil asesmen kemudian menjadi dasar rujukan ke pusat rehabilitasi di Samarinda.
    “Di Tanah Merah, mereka bisa mendapatkan layanan lengkap, baik medis maupun non-medis, termasuk program lanjutan,” ujarnya.
    Iwan menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah para terduga merupakan pengguna atau pengedar.
    “Status hukum itu ranah penyidik. Kami hanya memberikan layanan rehabilitasi sesuai mandat,” kata dia.
    Sebelumnya, sebuah video berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial menimbulkan dugaan adanya oknum aparat yang membebaskan salah satu terduga pelaku dalam operasi.
    Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono membantah isu bahwa salah satu terduga pelaku dilepaskan setelah ditangkap personel Kodim 0912.
    “Tidak benar ada yang dilepaskan. Enam terduga sedang menjalani asesmen di BNNP Kaltim untuk mengetahui peran masing-masing,” kata Boney.
    Ia mengakui adanya perbedaan pandangan dalam gelar perkara terbatas yang terekam dalam video viral tersebut, tetapi ia memastikan situasi telah dikomunikasikan dengan baik.
    “TNI dan Polri tetap bersinergi dalam pemberantasan
    narkoba
    ,” tegasnya.
    Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 091/ASN, Kapten Inf Imam Nawawi, menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap solid dalam operasi pemberantasan narkoba di Kaltim.
    “Kami masih sinergi. TNI dan Polri tetap solid,” ujar Imam, Senin (24/11/2025).
    Imam menambahkan, prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
    “Begitu ada laporan, kami tangkap dan serahkan oknum berikut barang buktinya kepada kepolisian. Soal proses hukum selanjutnya itu kewenangan Polri,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.

    Tito mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar. Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.

    “DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri.

    Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar. Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.

    Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen. Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.

    Perbesar

    Mendagri di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Humas: Kemendagri)… Selengkapnya

    Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional. Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional. Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM. “Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siapa Mau? Toyota Fortuner Dilelang Mulai Rp 170 Jutaan!

    Siapa Mau? Toyota Fortuner Dilelang Mulai Rp 170 Jutaan!

    Jakarta –

    Ada dua Toyota Fortuner yang bakal dilelang KPK dengan harga mulai Rp 170 jutaan. Berikut ini kondisi mobilnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang sejumlah aset negara hasil tindak pidana korupsi. Termasuk di antaranya beberapa model mobil yang bakal dilelang dengan harga limit berbeda-beda. Misalnya ada Toyota Fortuner lansiran tahun 2013 berwarna putih dengan tipe 2.5 G A/T. Mobil ini terdaftar untuk pelat nomor S 1818 RV tersedia beserta kuncinya.

    Kalau dilihat sekilas, kondisi mobil khususnya bagian eksterior masih cukup mulus. Fortuner berkelir putih ini bakal dilelang dengan harga mulai Rp 188 juta. Tak cuma itu, kalau tertarik dengan Fortuner tersebut, peserta juga harus menyiapkan uang jaminan sebesar Rp 38 juta. Unitnya bisa kamu lihat di lokasi objek lelang dengan terlebih dahulu menghubungi panitia lelang barang rampasan KPK. Tempat pelaksanaan lelang itu adalah KPKNL Sidoarjo Jalan Erlangga no.161 Sidoarjo.

    Foto: Dok.Lelang.go.id

    Selain itu, ada juga Fortuner lain yang dilelang dengan harga bukaan lebih rendah yakni Rp 173,855 juta. Namun secara tahun, Fortuner berkelir hitam dengan pelat W 1310 ND atas nama Vonny Mayasari itu lebih muda. Fortuner ini merupakan lansiran tahun 2014.

    Buat kamu yang tertarik dengan Fortuner hitam metalik ini, siapkan uang jaminan sebesar Rp 80 juta. Unitnya bisa dilihat pada pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB di Rupbasan KPK Jalan Dewi Sartika no.68 Cawang Jakarta Timur. Atau kamu bisa menghubungi Jaksa KPK an Leo Manalu dengan nomor telepon 0811603665/Dedy 087883360290/ Dany 08111102839.

    Lelang akan dilaksanakan dengan sistem open bidding dengan mengakses https://lelang.go.id pada Selasa 9 Desember 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server aplikasi lelang).

    Cara Ikut Lelang KPK

    Nah kalau kamu mau ikut lelang, berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi:

    1. Calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada www.lelang.go.id
    2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan yang jumlahnya harus sama dengan nilai yang ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Samarinda satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan vaild.
    3. Syarat dan ketentuan serta tata cara lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut
    4. Calon peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui dan menyetujui segala aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa adanya
    5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian berikut bea lelang pembeli sebesar 3 persen dari harga lelang paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak dipenuhi maka dinyatakan batal menjadi pembeli dan wanprestasi serta uang jaminan disetorkan ke kas negara.

    (dry/din)