provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Ketua Komisi IX DPR serukan introspeksi dan minta maaf atas tragedi

    Ketua Komisi IX DPR serukan introspeksi dan minta maaf atas tragedi

    Samarinda (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi di tengah iklim demokrasi Indonesia, serta menyerukan adanya introspeksi tulus di tubuh parlemen agar lebih bijak dalam menyikapi aspirasi publik.

    “Demokrasi hanya bisa tumbuh bila ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga dan rakyat merasa didengar tanpa rasa takut,” kata dia pada forum Diseminasi Kebahasaan dan Kesastraan di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu.

    Menurut dia, peristiwa yang terjadi belakangan ini merupakan pengingat yang menyakitkan bahwa cara para pemegang amanah di DPR dalam menanggapi aspirasi rakyat memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan berbangsa.

    Oleh karena itu, dia menegaskan momen ini harus menjadi penggerak bagi DPR untuk lebih membuka telinga dan hati terhadap rakyat yang diwakilinya. “Sudah saatnya kami lebih bijak dan berempati dalam membuat pernyataan publik,” ujarnya.

    Dia menyadari pernyataan permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik.

    Sebagai langkah konkret, anggota DPR daerah pemilihan Kaltim ini berkomitmen untuk terus mendorong agar suara rakyat sungguh-sungguh mendapat ruang yang layak di Parlemen.

    Ia juga mendukung penuh sikap fraksinya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk perihal evaluasi terhadap fasilitas, tunjangan, dan pengeluaran anggaran yang dianggap berlebihan.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan terhadap setiap peristiwa yang sampai merenggut korban jiwa dalam penyampaian aspirasi.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap korban-korban yang berjatuhan. Tidak ada suara rakyat yang seharusnya dibayar dengan nyawa,” tutur dia.

    Ia berharap tragedi semacam ini bisa mereda kembali dan setiap lembaga negara, khususnya DPR, dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri secara fundamental dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Jakarta

    Sore hari menjelang waktu Magrib, jalan-jalan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tampak begitu ramai. Keramaian ini tak jarang menimbulkan kepadatan di sejumlah tempat layaknya kota-kota besar.

    Hal itu tidak terlepas dari banyaknya para pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang selesai mengerjakan proyek pekerjaannya pada sore hari. Berbagai kendaraan mulai dari motor hingga mobil jemputan nampak memadati jalan-jalan di sekitar Kecamatan Bahodopi.

    Pada jam pulang kerja ini, tempat makan dan minum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat selalu ramai. Seragam dan helm khas karyawan pun terlihat di sejumlah beranda kost, rumah kontrakan, atau penginapan yang berada di Kecamatan Bahodopi.

    Hal serupa juga terlihat saat pagi hari. Lalu lintas terasa lebih padat saat jam berangkat kerja. Banyak pekerja yang berbondong-bondong memenuhi UMKM di sekitar kawasan untuk membeli sarapan kemudian dibawa ke tempat kerja.

    Saat detikcom berada di lokasi sekitar seminggu lamanya, memenuhi berbagai kebutuhan pribadi juga tidak begitu sulit. Wilayah di sekitar Bahodopi ini sudah terdapat pusat perbelanjaan modern yang menyuguhkan beragam kebutuhan sandang, pangan, papan.

    Bahkan, sejumlah merek kopi kekinian, khas Jakarta pun sudah membuka cabangnya di Kecamatan Bahodopi. Selain jadi tempat berkumpul para pekerja, kehadiran tempat usaha ini juga jadi tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi kerakyatan.

    Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, hiruk pikuk di sekitar kawasan industri ini jadi angin segar bagi masyarakat, para pekerja, UMKM, hingga pelaku usaha. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan IMIP telah membuat daerah yang dulunya terbelakang menjadi lebih hidup.

    “Kalau kita jujur memang sebelum kehadiran kawasan industri, daerah itu memang sangat terbelakang. Kita juga harus mengakui bahwa kehadiran industri itu banyak memberi pengaruh baik pada kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Anwar kepada detikcom, dikutip Jumat (29/8/2025).

    “Kemudian juga dari sisi transportasi, fasilitas umum juga dan sebagainya pasti terbuka sangat-sangat jauh perbedaannya sebelum kawasan industri hadir hingga sekarang,” sambungnya.

    IMIP Serap 83.000 Pekerja Indonesia di 2024 (Foto: Dea Duta Aulia/detikcom)

    Menyerap Tenaga Kerja Lokal

    Dia mengatakan kawasan tersebut juga cukup banyak menyerap para pekerja. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan aktivitas hilirisasi IMIP di Bahodopi, Sulawesi Tengah, yang memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM).

    “Sudah berjalan dengan berhasil menurut saya ya, dari sisi hilirisasinya. Sangat-sangat berhasil karena sudah memproduksi yang dulunya kita mengirim ore, sekarang sudah banyak turunan produksinya yang dilakukan dari hasil pengolahan itu. Kalau dari sisi itu,” jelasnya.

    “Kemudian dua, dari sisi tentu terbukanya lapangan kerja secara nasional juga itu sudah sangat membantu. Kemudian dari sisi penerimaan negara juga sudah cukup maksimal ya. Ya, sangat membantu,” sambungnya.

    Diketahui, Kawasan Industri IMIP telah menyerap tenaga kerja dengan total mencapai 83.000 orang pada 2024 yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia. Adapun rinciannya yakni tenaga kerja Indonesia sebanyak 93% berasal dari wilayah Sulawesi dan 7% berasal dari luar Sulawesi. Sementara pada 2025, penyerapan tenaga kerja berada di angka 85.520 orang.

    Sejak tahun 2020, penyerapan tenaga kerja Indonesia di IMIP juga terus meningkat. Detailnya 35.592 karyawan pada 2020, 51.542 orang (2021), 68.466 orang (2022), 74.350 orang (2023), dan sekitar 83.000 pada 2024. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja asing (TKA), sebanyak 6.426 orang TKA pada 2020, 6.421 orang (2021), 9.875 orang (2022), dan 11.657 TKA (2023).

    Gubernur berharap IMIP terus dapat menyerap tenaga kerja lokal lebih besar. Harapannya, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Apalagi saat ini, penurunan angka kemiskinan di Sulteng masih tergolong dinamis dalam 5 tahun belakang ini.

    Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk berada di angka 404.030 orang (September 2019), 403.740 orang (September 2020), 381.210 orang (September 2021), 389.710 orang (September 2022), 395.660 orang (Maret 2023), 358.330 orang (Maret 2024), dan 356.190 orang (Maret 2025).

    “Nah, cuman memang ya di samping itu juga ada beberapa hal yang masih kita harapkan sih untuk bisa maksimal lagi kedepannya. Perannya, contoh misalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, sumber pembinaan sumber daya manusia lokal. Itu yang perlu sebetulnya harus menjadi prioritas,” jelasnya.

    Kawasan Industri IMIP Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan (Foto: dok. Dea Duta Aulia/detikcom)

    Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan

    Sementara itu, Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan kawasan IMIP tergolong seksi di mata para investor. Pasalnya, total investasi yang masuk ke Kawasan IMIP tidak main-main mencapai US$ 34,3 miliar atau Rp 562 triliun periode 2015-2024 dengan asumsi kurs Rp 16.400.

    Dia mengatakan besarnya nilai investasi yang masuk Kawasan IMIP tidak terlepas dari sejumlah strategi yang disiapkan untuk menggaet investor.

    “Yang pertama adalah kepastian atas regulasi perizinan komplain terhadap peraturan perundangan agar proses produksi kemudian pengelolaan kawasan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah juga mendukung dalam bentuk dukungan fiskal sehingga itu juga bisa mempermudah kami untuk mempercepat dan mengelola kawasan juga lebih baik,” tuturnya.

    “Lalu yang lainnya juga ada efisiensi. Karena ini perusahaan pengelolaan kawasan industri nikel berbasis nikel tentu saja efisiensi kami memberikan fasilitas dan dukungan bagi para tenant baik itu dalam bentuk konektivitas darat dan laut. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentu saja terus melakukan upaya-upaya inisiatif keberlanjutan baik itu lingkungan maupun sosial termasuk peningkatan dan kapasitas pengembangan SDM lokal,” sambungnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi tersebut memberikan efek domino terhadap perekonomian kerakyatan dengan tumbuh suburnya UMKM di sekitar Kawasan IMIP.

    “Di Bahodopi, misalnya, hasil survei internal kami tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 7.643 UMKM, meningkat secara konsisten dari 4.697 (2021), lalu 5.034 (2022), 6.617 (2023), dan 7.318 (2024),” kata Emilia.

    Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak dari kehadiran IMIP yakni Aziz. Pemilik kost dan agen salah satu perbankan BUMN ini mengatakan kehadiran IMIP menjadi angin segar. Pasalnya, hiruk pikuk karyawan menghadirkan peluang sendiri untuk membuka usaha.

    “Sejak 2015 buka usaha kos-kosan dan di tahun 2017 buka usaha BRILink,” kata Aziz kepada detikcom.
    Dia mengatakan banyak karyawan IMIP atau mereka yang bekerja di IMIP menyewa kost dan memanfaatkan layanan perbankan di tempatnya. Perputaran uang dari usaha tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

    “Banyak karyawan PT IMIP melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transaksi transfer. Kost-kostan 7 kamar. 1 kamar Rp 1 juta per bulan total Rp 7 juta. Omzet AgenBRILink per bulan berkisar Rp 600 juta sampai dengan Rp 900 juta per bulan,” tuturnya.

    Sementara itu, salah satu karyawan IMIP, Kambaton juga bersyukur atas kehadiran IMIP di Bahodopi. Menurutnya, sejak bekerja di IMIP kesejahteraan dirinya dan keluarga meningkat.

    Meskipun tidak menyebutkan secara angka, Kambaton mengatakan penghasilan bulanan yang didapatkan meningkat tajam dibandingkan profesi dulunya sebagai pengajar.

    “Saya pribadi sangat bersyukur karena perbedaannya sangat signifikan,” ujar Kambaton.

    Mencerahkan Industri Hilirisasi RI

    Di sisi lain, Executive Director Indonesia Mining Association Hendra Sinadia menilai pengembangakan kawasan smelter seperti IMIP menghadirkan ‘angin segar’ tersendiri bagi pengembangkan kawasan.

    Menurutnya, kawasan smelter seperti IMIP dan tempat lainnya menawarkan fasilitas yang terintegrasi dalam pengolahan nikel. Tingginya minat investasi itu juga diimbangi dengan kedatangan para pekerja dari berbagai daerah untuk bekerja di kawasan tersebut.

    Pekerja-pekerja ini lah yang menjadi motor utama untuk menghadirkan peluang membuka berbagai macam usaha. Apalagi, para pekerja biasanya tinggal di kawasan smelter dalam periode waktu yang cukup lama.

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 secara nasional dengan realisasi sebesar Rp 31,6 triliun di Semester I 2025. Sulteng mengalahkan Banten hanya Rp 29,7 triliun, Jawa Tengah Rp 23,7 triliun, dan Kalimantan Timur 23,7 triliun di Semester I 2025.

    “Nah kalau dengan terintegrasi gitu kan tentu saja kawasan itu kan pasti di industri tersebut yang isinya bisa puluhan atau ratusan perusahaan kan akan menyerap tenaga kerja (dalam jumlah besar) pasti kan. Tenaga kerja, kemudian di sekitarnya ya tentu saja kan dari tenaga kerjanya terserap ya tumbuh lah industri-industri lokal,” ujar Hendra dihubungi detikcom, Kamis (29/8).

    Menurutnya, kehadiran kawasan pengolahan nikel juga menjadi angin segar bagi pendapatan daerah.
    “Iya, dominan, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah justru. Ini industri pengolahan yang menjadi pemicu ini kan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, otomatis akan menarik sektor-sektor lain tadi kan, ada industri lokalnya gitu,” tuturnya.

    Dia pun mengatakan RI sendiri masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menggenjot sektor hilirisasi nikel. Menurutnya, sektor hilir masih potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia.

    “Nah kedepannya tentu kan kalau berbicara hilirisasi ini kan yang dihasilkan pengolahan di IMIP, di Morowali, di mana-mana itu kan masih menghasilkan produk antara. Kalau kita ditambahkan produk antara kan, jadi nickel pig iron, nickel stainless steel. Nah hilirnya kan itu rantainya ke sana masih ada banyak. Ada baterai katoda, nantinya katoda baterai, terus ada prekursor baterai, terus nanti jadi baterai kendaraan bermotor listrik, terus nanti ujungnya ini lagi kan itu industri-industri hilir yang akan bertumbuh,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Pada Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah, penghargaan diraih oleh Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kategori Pelayanan Publik dimenangkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.

    Untuk Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Adapun Kategori Kerja Sama Strategis diberikan kepada DPRD Kota Bekasi.

    Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.

  • Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Pemimpin Daerah Awards 2025 menampilkan berbagai kategori apresiasi, di antaranya Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah, serta Pengembangan Pariwisata dan UMKM.

    Hadir untuk memberikan apresiasi di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Bertindak sebagai Dewan Juri adalah Kepala Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, serta Pemimpin Redaksi iNews Aiman Wicaksono dan penilaian diakukan secara objektif.

    Selain Kalimantan Selatan, beberapa daerah seperti Jawa Timur, Papua Tengah, Lampung Selatan, Kalimantan Tengah, Kotabaru, Tanah Laut, Tabalong, Balangan, Kutai Kartanegara, Jayapura, Sidoarjo dan Bekasi juga mendapatkan Pemimpin Daerah Awards yang merupakan penghargaan tahunan dari iNews Media Group sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi para pemimpin daerah di Indonesia.

    “Dengan diraihnya penghargaan ini, Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan inovasi dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sekaligus mendukung percepatan ekonomi nasional,” tegas Muslim.

  • Jembatan Nusantara angkut 1,3 juta kendaraan dukung logistik nasional

    Jembatan Nusantara angkut 1,3 juta kendaraan dukung logistik nasional

    Sepanjang Januari-Juli 2025, JN melayani lebih dari 1,3 juta kendaraan dan 463.700 penumpang di 19 lintasan penyeberangan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Jembatan Nusantara (JN) yang merupakan anak usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat telah mengangkut sebanyak 1,3 juta kendaraan di 19 lintasan guna mendukung distribusi logistik nasional.

    “Sepanjang Januari-Juli 2025, JN melayani lebih dari 1,3 juta kendaraan dan 463.700 penumpang di 19 lintasan penyeberangan strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” kata Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dari total kendaraan yang diangkut, 805.501 unit merupakan kendaraan roda dua, 173.714 unit mobil penumpang, dan 405.333 unit kendaraan barang yang menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional.

    Shelvy menuturkan kinerja Jembatan Nusantara tak hanya memperlancar distribusi barang antar pulau, tetapi juga memperkuat posisi ASDP sebagai perusahaan transportasi terintegrasi sekaligus motor baru pertumbuhan pendapatan perseroan.

    “Layanan logistik terbukti menjadi salah satu sumber pendapatan yang terus bertumbuh dan menjadi growth engine perusahaan di masa depan,” ujarnya.

    Saat ini, JN mengoperasikan 53 kapal untuk melayani 19 lintasan aktif, terdiri dari 18 lintasan short distance ferry (SDF) dan satu lintasan long distance ferry (LDF).

    Lintasan LDF Balikpapan (Kalimantan Timur) – Parepare (Sulawesi Selatan) menjadi jalur vital yang menghubungkan kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Rute sejauh 250 mil laut dengan waktu tempuh ±22 jam ini berperan besar menopang arus logistik dan mobilitas penumpang.

    Sepanjang 2024, lintasan ini telah melayani 38.883 penumpang dan 10.124 unit kendaraan. Tren positif berlanjut di semester I 2025 dengan 29.235 penumpang dan 7.569 unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi, golongan II, dan truk logistik.

    “Permintaan terus meningkat, mencerminkan peran strategis layanan LDF dalam memperkuat rantai pasok dan perdagangan nasional,” tuturnya.

    Adapun jadwal operasionalnya dijalankan oleh KMP Swarna Bahtera dan KM Madani Nusantara, dengan frekuensi pelayaran empat kali seminggu dari masing-masing pelabuhan, yang bersifat dinamis sesuai kondisi cuaca dan operasional.

    Selain Balikpapan – Parepare, ASDP juga memperkuat dua rute tambahan LDF dari Pelabuhan Patimban (Jawa Barat), yakni Patimban–Pontianak dan Patimban–Banjarmasin.

    Rute itu dilayani oleh KMP Ferrindo V dengan kapasitas angkut 145 unit kendaraan campuran. Waktu tempuh mencapai 38 jam ke Pontianak (420 mil laut) dan 40 jam ke Banjarmasin (444 mil laut).

    “Layanan rute ini menjadi solusi strategis untuk kelancaran distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Kalimantan, terutama bagi kendaraan logistik berskala besar,” ucap Shelvy.

    Selain rute LDF, JN juga mengoperasikan lintasan-lintasan SDF strategis yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Ketapang – Gilimanuk, Lembar – Padang Bai, Lembar – Jangkar, Bajoe – Kolaka, Merak – Bakauheni, Kayangan – Pototano, Batulicin – Kota Baru (Tg Serdang), Tanjung Api-api – Muntok.

    Selanjutnya Kariangau – Panajam, Kariangau – Mamuju, Kariangau – Taipa, Air Putih – Sei Selari, Telaga Punggur – Tanjung Uban, Telaga Punggur – Kuala Tungkal, Telaga Punggur – Sei Selari, Dumai – Rupat, Bardan – Siantan, serta Amolengo – Labuan.

    “Lintasan-lintasan ini melayani arus harian kendaraan dan penumpang yang krusial bagi distribusi bahan pokok, konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal,” kata Shelvy.

    ASDP bersama JN memperkuat sektor logistik melalui ekspansi rute, peningkatan kapasitas armada, dan digitalisasi layanan, dengan optimisme mendorong kontribusi pendapatan perusahaan serta pembangunan ekonomi nasional inklusif.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI di Sekolah Berbagai Daerah

    Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI di Sekolah Berbagai Daerah

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform edukasi digitalnya, PIJAR, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Telkom melalui PIJAR bersama LPD (Lembaga Penyelenggara Diklat) terpilih, mengimplementasikan Kurikulum Coding & Artificial Intelligence (AI) bagi guru dan sekolah di berbagai daerah. Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi pendidikan nasional, sekaligus memastikan para tenaga pendidik siap menghadapi tuntutan teknologi di era modern.

    Program implementasi tahap awal telah sukses dilaksanakan pada 30 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 di dua wilayah, yaitu Kota Semarang yang diikuti oleh 60 guru dari 30 sekolah dan Kabupaten Boalemo yang diikuti oleh 56 guru dari 28 sekolah. Sebanyak 116 guru sangat antusias mengikuti pelatihan intensif terkait penerapan Koding dan Kecerdasan Artifisial.

    Kegiatan ini melibatkan sinergi erat antara Kemendikdasmen, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Telkom, dan Lembaga Pelatihan Digital (LPD) sebagai mitra pelatihan guru. Selama 5 hari, para Tenaga Pendidik mendapatkan pembekalan dari PIJAR. Peserta memahami praktik dasar pemrograman berbasis Kecerdasan Artifisial, termasuk prompting, pembuatan model machine learning sederhana, dan kreasi konten pembelajaran berbasis Kecerdasan Artifisial.

    Melihat antusiasme dan dampak positif di tahap awal, program ini akan diperluas ke sejumlah wilayah lain, termasuk, Kota Lampung, Kabupaten Jembrana, DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Balikpapan. PIJAR berkomitmen untuk mendukung guru dan siswa di seluruh Indonesia agar dapat merasakan manfaat dari kurikulum ini, sehingga transformasi pendidikan digital bisa terjadi secara merata.

    Inisiatif ini tak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas guru sebagai agen perubahan. Melalui kolaborasi lintas sektor, peran masing-masing pihak menjadi kunci keberhasilan. Adapun peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut, Kemendikdasmen sebagai Pengarah kebijakan, Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator wilayah, PIJAR – Telkom Indonesia sebagai

    Penyedia platform digital edukasi, dan Lembaga Pelatihan Digital sebagai Penyedia materi & pelatihan guru. Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan pentingnya membekali generasi muda bukan hanya untuk menggunakan teknologi, tetapi juga untuk menciptakannya.

    “Pendidikan masa depan tak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, kita bersama-sama harus membekali generasi muda untuk menciptakannya. Melalui PIJAR, Telkom berkomitmen melatih guru agar siap menghadirkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial di ruang kelas, sebagai langkah awal membentuk generasi yang tangguh di era digital,” ujar Faizal, Kamis (28/8/2025).

    Dengan dukungan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah, Telkom bersama PIJAR terus menghadirkan solusi pembelajaran yang digital, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementan menegaskan masih banyak tersedia pupuk bersubsidi

    Kementan menegaskan masih banyak tersedia pupuk bersubsidi

    Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan ketersediaan pupuk bersubsidi masih cukup banyak, sehingga petani diminta tidak khawatir memasuki musim tanam ke tiga tahun 2025 ini.

    Kepala Kelompok Seksi (Kapoksi) Pupuk Bersubsidi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan Sry Pujiati mengungkapkan hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi.

    “Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap,” kata dia, di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, katanya lagi, Sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik) juga terus diperbaiki, agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.

    Menurut dia, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 sebanyak 9,55 juta ton dari total kebutuhan petani mencapai 14,72 juta ton dengan nilai Rp 44 triliun untuk 14,9 juta petani penerima.

    Sry menambahkan pemerintah terus memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi, agar menjamin distribusi yang tepat sasaran untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Bahkan Kementan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Perpres No. 6 Tahun 2025.

    Dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang baru tersebut, pemerintah membuat mekanisme titik serah pupuk bersubsidi agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel.

    Menurutnya pula, titik serah tersebut memotong mata rantai distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu panjang, kini langsung dari produsen pupuk ke titik serah, dalam hal ini kios pengecer atau gabungan kelompok tani.

    Dalam penebusan pupuk bersubsidi, pemerintah juga memberikan kemudahan, misalnya petani tidak lagi harus menggunakan Kartu Tani, tapi bisa menggunakan KTP.

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal menyampaikan hingga semester I-2025, realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

    Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton yang disalurkan ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

    “Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).

    Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan KTNA Zulharman Djusman menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari rantai birokrasi penyaluran pupuk, keterbatasan penyuluh, hingga akses digital di pedesaan.

    Untuk itu, ia meminta agar sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. Sebab, selama ini banyak petani yang kesulitan karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur.

    “Pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi menjadi berita menggembirakan buat petani, sehingga petani lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya pula.

    Kapoksi Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan Mochamad Nur Hidayat menyatakan untuk mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi, pemerintah kini mendorong pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan lahan.

    Pemerintah melalui Kementan, katanya lagi, telah menyiapkan strategi dalam peningkatan produksi pangan nasional. Di antaranya, perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demo besar-besaran pada hari ini, Kamis (28/8/2025) dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di dua lokasi, yakni DPR RI dan Istana Kepresidenan.

    Adapun, aksi demo akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

    “Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

    Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

    Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

    Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

    Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh 28 Agustus:

    – Jakarta
    – Serang, Banten
    – Bandung, Jawa Barat
    – Semarang, Jawa Tengah
    – Surabaya, Jawa Timur
    – Medan, Sumatera Utara
    – Banda Aceh, Aceh
    – Batam, Kepulauan Riau
    – Bandar Lampung, Lampung
    – Banjarmasin, Kalimantan Selatan
    – Pontianak, Kalimantan Barat
    – Samarinda, Kalimantan Timur
    – Makassar, Sulawesi Selatan
    – Gorontalo

    Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

    Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Naikkan upah minimum 2026 8,5% – 10,5%)
    Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
    Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • Tak Hanya Umrah Gratis, Pemprov Kaltim Juga Berangkatkan Wisata Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah

    Tak Hanya Umrah Gratis, Pemprov Kaltim Juga Berangkatkan Wisata Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah

    Menurut Seno Aji, program keberangkatan gratis ini tidak hanya ditujukan bagi umat muslim. Dia mengatakan, pemerintah juga menyiapkan kuota untuk 196 penjaga rumah ibadah non-muslim yang akan diberangkatkan mulai September 2025.

    “Untuk yang non muslim juga termasuk kita berangkatkan ya, ada 196 orang yang kita berangkatkan bertahap. Yang pertama ini untuk muslim dulu lalu kemudian di bulan September baru yang non muslim. Termasuk ada yang Hindu meminta untuk diberangkatkan pada saat perayaan besar di Candi Borobudur, itu kita akomodir,” tambahnya.

    Sementara itu, Pemprov Kaltim mengusulkan beberapa travel resmi untuk mendampingi keberangkatan. Nantinya, masing-masing marbot diberikan kesempatan memilih travel sesuai preferensi mereka.

    Bagi para marbot, kesempatan ini menjadi momen yang sangat berharga. Salah satunya diungkapkan oleh Hidayati, marbot Masjid Baitullah Munawwarah Kampung Muara Jawa, Kutai Barat.

    “Saya mendoakan bapak gubernur semoga bisa membawa berkah untuk ke depannya. Saya bersyukur karena atas izin Allah melalui program ini akhirnya saya bisa sampai ke sana,” ungkapnya haru.

    Setelah kloter pertama marbot muslim diberangkatkan, Pemprov Kaltim juga akan memberangkatkan penjaga rumah ibadah dari berbagai agama lainnya, mulai September 2025 mendatang. Mereka meliputi penjaga gereja Katolik, Protestan, serta rumah ibadah Hindu, Buddha, dan Konghucu.

  • Sempat Dualisme, IPHI Kaltim dan Samarinda Kini Punya Kepengurusan Tunggal
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Agustus 2025

    Sempat Dualisme, IPHI Kaltim dan Samarinda Kini Punya Kepengurusan Tunggal Regional 27 Agustus 2025

    Sempat Dualisme, IPHI Kaltim dan Samarinda Kini Punya Kepengurusan Tunggal
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com –
    Polemik dualisme kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kalimantan Timur akhirnya menemukan titik terang. IPHI Kaltim kini resmi memiliki satu kepengurusan yang diakui pemerintah pusat.
    Ketua DPD IPHI Kaltim, Surpani Sulaiman, memastikan pihaknya sudah menerima Surat Ketetapan (SK) dari Ketua Umum DPP IPHI, Erman Suparno.
    SK tersebut menjadi dasar legalitas yang menegaskan hanya ada satu kepengurusan di Benua Etam.
    “Legalitas kepengurusan ini jelas, karena diakui langsung oleh pemerintah. Jadi, tidak ada lagi versi lain,” ujar Surpani, Rabu (27/8/2025)
    Ia menekankan, dinamika perbedaan yang sempat mencuat sudah berakhir. “Sekarang IPHI Kaltim berjalan satu komando. Semua pihak kita ajak bergabung,” tambahnya.
    Ketua DPC IPHI Samarinda, Hj Sri Agustina, menyambut mandat tersebut dengan langsung menyusun formasi kepengurusan baru. Ia menyebut, konsolidasi internal menjadi prioritas untuk menegaskan posisi IPHI di mata pemerintah maupun masyarakat.
    “Kami akan segera bersilaturahmi dengan pemerintah, agar jelas bahwa IPHI yang sah hanya kepengurusan ini,” ucapnya.
    Menurut Sri, pengukuhan kepengurusan bakal digelar dalam waktu dekat, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Melalui pengukuhan itu, kami ingin menunjukkan kesiapan IPHI menjalankan peran sosial dan keagamaan bagi masyarakat,” ujarnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa IPHI tak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi. “Kalau ada yang menggunakan nama IPHI tanpa dasar, kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
    Lebih jauh, Sri menuturkan IPHI bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan ruang bagi alumni haji untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan di Kaltim.
    “Program lama akan tetap diteruskan, sambil menyiapkan kegiatan baru yang manfaatnya lebih luas,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.