Jakarta, CNBC Indonesia -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Kadin Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiaries Tania sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan atau IUP di Kaltim.
Simak informasi selengkapnyadalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (10/09/2025).
Jakarta –
Alumni Akpol 1990 Batalyon Dhira Brata melakukan bakti sosial dengan membagikan 1.500 paket bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian Polri untuk meringankan beban warga.
Kegiatan yang berlangsung Rabu (10/9/2025) pukul 09.00 WITA di Ruang Catur Prasetya Mapolres Kukar. Acara ini dihadiri langsung oleh pejabat tinggi Polri dan perwakilan Pemerintah Daerah. Turut hadir unsur Forkopimda, tokoh agama, dan 192 perwakilan masyarakat penerima manfaat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Akhmad Taufik Hidayat menilai kehadiran polri bukan hanya menjaga keamanan tapi juga membantu meringankan beban masyarakat. Ia bicara pentingnya sinergitas Pemkab Kukar dengan jajaran Polri.
“Inisiatif yang dilandasi rasa empati ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian tulus Batalyon Dhira Brata selama 35 tahun. Kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu meringankan beban masyarakat. Sinergi solid antara Pemkab Kukar dengan jajaran Polri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Perwakilan alumni Akpol Angkatan 1990 Dhira Brata Irjen Edy Murbowo menegaskan pentingnya peran Bhabinkamtibmas yang merupakan ujung tombak kami dalam mencegah kejahatan dan membina masyarakat. Kegiatan ini memastikan keberadaan Polri siap melayani dan melindungi masyarakat.
“Tugas Binmas adalah mencegah masyarakat menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Melalui bakti sosial ini, kami ingin memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memastikan Polri selalu siap melayani dan melindungi,” ujarnya.
Sebanyak 1.500 paket sembako yang berisi beras 5 kg, minyak goreng, gula, tepung terigu, kopi, teh, dan susu kental manis didistribusikan secara merata ke enam titik:
1. 200 paket di Mapolres Kukar
2. 400 paket di Desa Perjiwa, Tenggarong Seberang
3. 200 paket di Pasar Mangkurawang
4. 200 paket di Kelurahan Timbau
5. 300 paket di Kelurahan Kampung Baru
6. 200 paket di Bundaran Simpang Empat
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto keluarga besar Polri bersama masyarakat. Bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 35 tahun pengabdian Alumni Akpol 1990 yang juga akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya.
(eva/aud)
Jakarta –
KPK telah menahan anak Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Namun karena rutan KPK penuh, penahanan Dayang dititipkan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
“Di mana penahanan dilakukan di Rutan Pondok Bambu yang memang khusus untuk rutan perempuan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).
Budi mengungkap rutan KPK penuh lantaran ada beberapa tersangka baru yang ditahan. Budi mengatakan titip rawat penahanan itu sebagai solusi penuhnya rutan KPK.
“Karena memang yang pertama, kondisi Rutan di KPK sedang penuh karena memang ada beberapa tersangka baru juga yang dilakukan penahanan di Rutan KPK Merah Putih maupun di Rutan C-1,” kata dia.
“Ini menjadi solusi ketika rutan KPK saat ini dalam kondisi penuh,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, Dayang mendapat uang Rp 3,5 miliar. Uang itu didapat dari Rudy Ong Chandra selaku pengusaha untuk mengurus perpanjangan enam izin usaha pertambangannya.
Rudy Ong sendiri telah ditahan KPK lebih dulu pada Senin (21/8). Sedangkan terhadap tersangka lain, mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), proses penyidikan kepadanya dihentikan karena telah meninggal dunia.
(ial/wnv)
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiares Tania, Rabu (10/9/2025), di cabang rumah tahanan negara kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Dayang ditahan karena diduga menerima komitmen fee Rp3,5 miliar untuk mengkondisikan penerbitan 6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur tahun 2013-2018.
“KPK kembali menyampaikan terkait upaya paksa penahanan terhadap Saudara DDW [Dayang Donna Walfiares], selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur, dan juga anak saudara AFI [Awang Faroek Ishak],” katanya dalam konferensi pers, Rabu (10/9/2025).
Dayang ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan 28 September 2025. Sebagai informasi, Awang Faroek Ishak merupakan mantan Gubernur Kalimantan Timur yang telah wafat.
Dia menjelaskan dalam konstruksi perkara, pada bulan Juni 2014 diawali Rudy Ong Chandra [ROC] pengusaha tersohor di Kalimantan Timur ingin mengurus perpanjangan 6 izin Usaha Pertambangan karena ingin melakukan eksplorasi pertambangan di Kaltim.
Melalui makelarnya, Sugeng, melakukan proses perpanjangan IUP. Kemudian dibantu oleh Dayang dengan menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim. Kemudian Dayang meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memproses dokumen perpanjangan 6 IUP.
“Jadi karena hubungannya anak dengan bapak, di mana saudara AFI waktu itu adalah gubernur, jadi hubungan kedekatan secara kekeluargaan dia yang bersangkutan minta lebih dahulu sejumlah fee sebelum disetujui oleh orang tuanya atau oleh gubernur. Dalam proses selanjutnya Saudari DDW kemudian menyetujui dan mengatur pertemuan dengan Saudara ROC,” jelas Asep.
Dayang bertemu dengan Rudy di salah satu hotel di Samarinda. Rudy menyerahkan uang kepada Dayang sejumlah Rp3 miliar dalam pecahan Singapura dollar kemudian 500 juta dalam pecahan juga Singapura dollar.
Tersangka Dayang dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5344726/original/033529000_1757491366-Goa_Tapak_Tangan.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mengenal Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Kaltim, Ada Danau Jernih hingga Lukisan Purba")
Karst Sangkulirang – Mangkalihat bukan hanya luas, dengan hampir 1,9 juta hektare, ia menjadi salah satu ekosistem karst terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga menyimpan keunikan kelas dunia. Dari total 26 geosite, terdapat ratusan gua dengan lukisan dinding berusia lebih dari 40.000 tahun, bahkan disebut-sebut sebagai lukisan gua tertua di dunia.
Selain itu, bentang kerucut karst, sistem sungai bawah tanah, danau karst seperti Nyadeng, serta kehidupan budaya Dayak Lebo menjadikan kawasan ini memenuhi tiga unsur utama geopark UNESCO yaitu geodiversity, biodiversity dan cultural diversity.Kepala Kampung Merabu, Asrani, menyebut momentum ini sebagai sejarah.
“Pertama kali kampung kami didatangi Gubernur. Dengan adanya deklarasi ini, kami berharap mendapat dukungan untuk taman bumi. Dari hutan desa seluas 8.245 hektare, masih banyak gua yang perlu diekspos, juga kebudayaan Dayak Lebo, hingga destinasi wisata alam kami,” ujarnya.
Proses pengusulan taman bumi ini bukan langkah baru. Sejak 2019, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Berau dan Kutai Timur, dengan dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), melakukan inventarisasi keragaman geologi dan serangkaian kajian. Hasilnya, pada 2024 kawasan Sangkulirang – Mangkalihat resmi ditetapkan sebagai situs warisan geologi nasional.
Sebelumnya pada 2016, kawasan ini sempat diajukan sebagai calon UNESCO Global Geopark. Namun, pengakuan itu belum terwujud. Hingga kini, Indonesia tercatat memiliki 12 taman bumi yang diakui UNESCO, dengan Taman Bumi Meratus di Kalimantan Selatan sebagai lokasi terdekat dari Kaltim.
Manajer Senior YKAN, Niel Makinuddin, menegaskan bahwa penetapan taman bumi membawa banyak implikasi positif.
“Mulai dari pengakuan budaya, penyelamatan kawasan karst, destinasi wisata, hingga pusat penelitian. Bappenas menyebut, status Taman Bumi dapat menjawab 11 hingga 14 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Niel berharap dukungan pimpinan daerah memperkuat kelembagaan pengelolaan dan mobilisasi kolaborasi multipihak.
“Nanti setelah menjadi Taman Bumi Nasional dan memenuhi standar internasional, kita dapat mengusulkan kawasan ini menjadi UNESCO Global Geopark,” pungkasnya.
Dengan penetapan 26 geosite di Kaltim, jalan menuju pengakuan internasional kian terbuka. Karst Sangkulirang – Mangkalihat bukan hanya warisan geologi, tapi juga warisan budaya dan sumber kesejahteraan masyarakat.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5343633/original/037455900_1757465463-IMG-20250909-WA0032.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "ADLGA 2025: Ajang Bergengsi untuk Apresiasi Sekda Digital Terbaik Nasional – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Transformasi digital di pemerintahan daerah kini menjadi sorotan utama di era modern. Digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, hingga daya saing daerah.
Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) kembali menghadirkan Digital Leadership Government Awards 2025 (ADLGA 2025), ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dengan kinerja digital terbaik di tingkat nasional.
Pada 27 Agustus 2025, ASKOMPSI menggelar Sosialisasi ADLGA 2025 secara daring. Acara ini dibuka langsung oleh Muhammad Faisal, Ketua ASKOMPSI sekaligus Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dilanjutkan dengan webinar bertema “Sekretaris Daerah Kunci keberhasilan Pemerintahan Digital di Daerah.”
Webinar ini dilaksanakan dalam tiga regional besar. Regional I: mencakup seluruh wilayah Sumatera, Regional II: meliputi Jawa & Bali, serta Regional III: meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Tahapan selanjutnya adalah Pendaftaran melalui website ADLGAward.id setelah mendapatkan Kode Registrasi yang diberikan oleh ASKOMPSI kepada Sekretaris Daerah.
“ADLGA ini jadi motivasi bagi Sekda agar berani jadi provokator digital di daerahnya. Dalam tiga tahun terakhir, setiap tahunnya ada sembilan Sekda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang kami nilai berhasil mendorong perubahan nyata di daerahnya masing-masing” kata Faisal, Selasa (9/9/2025).
Terpisah, Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso yang pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018 mengatakan ADLGA ini adalah ajang pemberian Award yang diberikan kepada Sekretaris Daerah berkinerja Digital Terbaik Tingkat Nasional yang diselenggarakan mulai tahun 2022, 2023, 2024 dan saat ini 2025.
Proses pendaftaran, pra-asesmen hingga penilaian dilakukan sejak 1 Septrmber – 31 Oktober 2025. Selanjutnya para finalis akan melakukan pemaparan di hadapan Menteri Dalam Negeri pada 3 – 7 November 2025. Penyerahan Penghargaan ADLGA akan diberikan kepada para pemenang pada 19 November 2025 di Surabaya dan akan diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Bagi peraih penghargaan tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terdapat hadiah istimewa berupa undangan untuk melihat langsung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Korea Selatan. Menariknya, seluruh biaya perjalanan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Korea Selatan.
Lebih lanjut Eddy yang biasa dipanggil PakDE menyatakan bahwa khusus kepada dua orang Dewan Pengurus akan diberangkatkan lebih awal ke Korea Selatan pada bulan Desember 2025 dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Korea Selatan
Risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih kini bisa berperan sebagai pangkalan resmi dalam pendistribusian LPG 3 kg.
Ferry mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dan rapat dengan kementerian terkait agar Kopdes Merah Putih bisa menjadi pangkalan LPG 3 kg, meskipun sebelumnya regulasi hanya menempatkan kopdes sebagai subpangkalan.
“Meskipun Keputusan Menteri ESDM-nya menetapkan kopdes sebagai subpangkalan, tetapi hasil diskusi rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu menetapkan risiko kopdes ini rendah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penjualan LPG 3 kg setara dengan pangkalan,” kata Ferry setelah serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.
Ferry, yang menggantikan menteri sebelumnya Budi Arie Setiadi, menambahkan jumlah tabung dan skema distribusi akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Ia menambahkan, kopdes di desa dengan populasi besar akan diakomodasi sebagai pangkalan, sementara yang berada di daerah dengan sedikit anggota akan berfungsi sebagai subpangkalan.
Selain itu, Ferry juga menjamin harga jual LPG 3 kg di kopdes akan disesuaikan dengan harga agen. Langkah ini diambil untuk memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa.
Sebelumnya, beberapa kopdes sempat mengeluhkan adanya kendala dalam penjualan LPG 3 kg, karena terhalang regulasi.
Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, Adung KS Utomo, sempat menyatakan bahwa koperasi mereka belum bisa menjual LPG 3 kg karena terhalang Kepmen ESDM.
“(Kepmen) itu yang menjadikan KKMP menjadi subpangkalan, bukan lagi menjadi pangkalan. Sementara tentang aturan mainnya, berapa harga yang boleh kami jual di subpangkalan itu masih belum diatur, sehingga dari Patra Niaga melalui agen-agen yang lainnya, mereka enggak bisa memasok ke kami,” ujar Adung.
Senada, Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengatakan ada perubahan status kopdes yang semula pangkalan menjadi subpangkalan. Dengan status tersebut, kopdes tersebut hanya akan menerima 10 tabung per pekan, jauh berkurang dari 50 tabung sebelumnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/09/68bfc3b9d2052.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Beli Rumah di Gunungkidul, Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp 10 Miliar Sempat Gelar Slametan
Yogyakarta")
Beli Rumah di Gunungkidul, Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp 10 Miliar Sempat Gelar Slametan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Anggun Tyas, sopir Bank Jateng yang membawa lari uang Rp 10 miliar membeli rumah di Padukuhan Pejaten RT5/RW3, Giriwungu, Panggang, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dari uang hasil kejahatannya.
Anggun mengaku bernama Dwi kepada warga setempat.
Setelah membeli rumah tersebut, Anggun sempat menggelar kenduri yang dihadiri para tetangganya.
Kenduri tersebut diadakan sebagai bentuk syukur atas pembelian rumah yang rencananya akan ditempati.
“Mengundang sekitar 8 orang warga untuk menjadi saksi dan kenduri terkait akan dibelinya rumah tersebut, dan akan ditempati,” kata Sarwanto, seorang warga yang ditemui di lokasi pada Selasa (9/9/2025).
Sarwanto menjelaskan bahwa seluruh makanan yang disajikan dalam kenduri berasal dari perantara pembelian tanah dan bangunan milik adiknya.
Perantara tersebut adalah Bambang, warga Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul.
“Makanannya dibawa dari sana Giricahyo,” tambahnya.
Rumah yang dijual oleh adik Sarwanto, yang kini tinggal di Kalimantan Timur, dibanderol seharga Rp140 juta.
Meskipun demikian, Dwi sudah melakukan renovasi pada kamar mandi dan dapur rumah.
Sarwanto mengaku tidak mengetahui apakah renovasi tersebut dilakukan oleh Anggun Tyas atau oleh perantara jual beli rumah.
Saat ini, rumah tersebut dihuni oleh empat orang, terdiri dari dua pria dan dua perempuan.
Salah satu perempuan berusia sekitar 70 tahun, sementara yang lainnya berusia sekitar 20 tahun.
“Rumah itu dibeli pada Kamis (4/9/2025) dan langsung ditempati. Warga di sini juga kaget karena prosesnya sangat cepat,” ungkap Sarwanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5342859/original/048301000_1757402400-Rumah_Amblas__2_.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cerita Nelangsa Warga di Kaltim: Rumahnya Hilang Ditelan Bumi, Solusinya Cuma Janji-Janji")
Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Bencana tanah bergerak menelan sejumlah rumah warga yang ada di Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Seorang warga atas nama Wati (30) mengaku rumah yang sudah ditinggalinya 30 tahun lenyap bak ditelan bumi. Kini, bagian utama rumahnya sudah tak ada lagi, hanya teras dan dapur yang masih berdiri pada posisi aslinya, sisanya terperosok turun sedalam hampir 8 meter.
“Di sini kan rata, bukan perbukitan. Ini teras saya, di sana dapur saya,” kata Wati sambil menunjuk sisa bangunan rumahnya, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan itu seakan menegaskan kebingungan ibu yang sehari-hari juga berkebun ini. Kawasan datar, ternyata bukan aman dari tanah ambruk, dalam pula. Kehilangan rumah, tempat berteduh setelah puluhan tahun tinggal di tanah yang mereka yakini aman dari bahaya. Namun, tanah yang diam-diam bergeser justru mematahkan keyakinan itu.
Wati masih ingat betul, awal tahun lalu dia merasakan tanah di sekitar rumahnya mulai bergerak. Retakan muncul di lantai.
“Kalau kejadiannya mulai Januari, geser sedikit demi sedikit. Mulai berhenti setelah dua bulan. Bulan 5 di situ sudah puncaknya,” ujarnya.
Kekhawatiran itu membuatnya mengemasi barang-barang seadanya, hanya beberapa meter dari teras rumah. Satu per satu dipindahkan ke sebuah tempat yang dianggapnya aman itu. Tempat itu pula yang menjadi awal Wati sekeluarga menginap setelah kejadian.
“Awalnya sempat khawatir, jadi kita angkat sedikit-sedikit, taruh di tenda sini. Belum sempat ambil semua, sudah amblas,” ceritanya.
Sejak rumahnya amblas, Wati bersama keluarganya hidup di pengungsian. Awalnya mereka tinggal di tenda darurat. Setelah beberapa minggu, ia menumpang di rumah seorang warga bernama Haji Asnawati.
“Alhamdulillah ada yang kasih tumpangan walaupun ukurannya hanya 3 kali 5 meter. Tinggal berlima. Tapi kita bersyukur sekali dikasih tumpangan. Seandainya tidak ada yang kasih, kami masih di posko (tenda), pak,” tuturnya lirih.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wati bergantung dari hasil kebun seadanya. Meski tidak pasti, menunggu masa panen, namun dia tetap berharap pada mata pencaharian itu.
“Berkebun aja pak. Bukan penghasilan tiap hari. Itu pun kalau berbuah,” ujarnya.
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan menggelar lelang barang sitaan koruptor pada 17 September 2025. Barang yang dilelang berbagai jenis mulai dari pabrik hingga gelang giok bewarna hijau.
Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikno mengatakan total tersebut berasal dari 83 lot dari 27 barang yang dilelang KPK dengan total harga barang Rp166,1 miliar.
“Rencananya di bulan September 2025 di lelang yang ketiga ini. Kita akan melelangkan kurang lebih 83 lot. 83 ini terdiri dari 27 perkara. Perkara apa saja nanti saya jelaskan setelah ini. Di 11 KPNL di seluruh Indonesia,” katanya kepada wartawan di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Senin (8/9/2025).
Barang yang dilelang pun bervariasi mulai dari APD Covid-19 dari Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo.
Lalu, sebuah pabrik di Jalan Raya Parung, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berdiri di tanah seluas 13.065 m2.
Harta tidak bergerak ini tercatat dalam dua sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik No NIB 1030.06.27.00010 dan Sertifikat Hak Milik No.910 NIB 10.10.06.27.01140 seluas 1.176 m2.
Harga limit ditetapkan Rp60.682.612.000 dan harus dibayar sebagai uang jaminan sebesar Rp30.000.000.000.
Selain itu, KPK juga melelang satu gelang emas yang memiliki nilai limit Rp11.853.000 dengan uang jaminan Rp3.000.000. Adapun paket perhiasan senilai Rp139.145.000 yang diantaranya 1 gelang giok, 1 buah logam mulia 25 gram merek antam, sampai 3 buah cincin diduga emas.
Mungki menyampaikan sebelum mengikuti lelang, masyarakat dapat mengikuti proses pengenalan barang lelang pada 11 September 2025.
Adapun penyelenggaraan lelang dimulai pada 17 September 2025 di 11 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
• KPKNL Jakarta III (46 lot), nilai aset Rp47.660.420.700
• KPKNL Bandung (1 lot), nilai aset Rp2.891.690.000
• KPKNL Bekasi (1 lot), nilai aset Rp768.319.000
• KPKNL Bogor (10 lot), nilai aset Rp75.241.064.000
• KPKNL Cirebon (3 lot), nilai aset Rp7.554.914.000
• KPKNL Denpasar (1 lot), nilai aset Rp18.054.383.000
• KPKNL Lahat (1 lot), nilai aset Rp1.148.402.000
• KPKNL Pekanbaru (4 lot), nilai aset Rp4.344.397.000
• KPKNL Purwokerto (4 lot), nilai aset Rp3.175.998.000
• KPKNL Samarinda (10 lot), nilai aset Rp1.803.706.000
• KPKNL Tangerang I (2 lot), nilai aset Rp3.491.475.000