Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Teknologi Nuklir Tekan Potensi Kehilangan Pangan 50 Juta Ton, Setara Rp500 T

    Teknologi Nuklir Tekan Potensi Kehilangan Pangan 50 Juta Ton, Setara Rp500 T

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap pemanfaatan teknologi radiasi dapat mencegah hilang atau rusaknya pangan Indonesia. Teknologi ini dinilai penting untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjaga misi Swasembada Nasional.

    Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN Syaiful Bakhri mengatakan salah satu tantangan utama swasembada pangan di Indonesia adalah tingginya angka food loss, yang mencapai sekitar 50 juta ton per tahun. Jumlah tersebut setara potensi kerugian ekonomi hingga Rp500 triliun.

    Food loss merupakan hilangnya atau menurunnya kualitas makanan pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, dan distribusi dalam rantai pasokan makanan, sebelum makanan tersebut mencapai konsumen akhir.

    Ini berbeda dengan food waste, yang merupakan makanan yang dibuang oleh konsumen atau pengecer karena tidak dikonsumsi. 

    Dalam konteks mencegah food loss, teknologi radiasi dapat membuat umur pangan menjadi lebih panjang.

    “Dengan teknologi radiasi pangan, umur simpan bahan pangan bisa diperpanjang dan rantai pasok bisa didukung lebih baik. Ini akan menjadi fondasi penting swasembada pangan dan pengurangan food loss nasional,” ujar Syaiful dalam Webinar Brida bertema Pemanfaatan Teknologi Radiasi untuk Pangan, Jumat (19/9/2025).

    Syaiful mengatakan teknologi radiasi pangan terbukti telah diaplikasikan di 60 negara dan menjadi syarat ekspor di banyak negara besar. Hingga saat ini, terdapat hampir 300 instalasi radiasi pangan di dunia yang terbukti efektif memperpanjang umur simpan, menjaga kandungan gizi, dan mengeliminasi mikroba maupun hama tanpa mengubah rasa atau kualitas pangan.

    Indonesia baru mulai membangun ekosistem riset dan fasilitas radiasi pangan, seperti fasilitas iradiasi di Kalimantan Timur yang diinisiasi BRIN bersama pemerintah daerah.

    Syaiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah agar potensi pangan lokal dapat diolah dan diekspor dengan nilai tambah tinggi menggunakan teknologi radiasi.

    “Teknologi radiasi bisa mendongkrak daya saing produk dan mempercepat tumbuhnya industri pangan berbasis radiasi di berbagai daerah,” ujarnya.

    Inovasi ini berperan mendukung ekspor produk pertanian, menjaga kualitas pangan, dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.

    Adapun tantangan utama dalam implementasi teknologi radiasi untuk pangan adalah penerimaan publik, serta keterbatasan infrastruktur di daerah. Namun, Syaiful menekankan teknologi ini sederhana, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan pemerintah daerah.

    BRIN aktif mendorong sosialisasi, pelatihan, serta kolaborasi nasional dan internasional, guna memperkuat ketahanan pangan dan memperbesar devisa ekspor dari sektor pangan.

    Dengan optimalisasi teknologi radiasi pangan, BRIN yakin Indonesia mampu menekan angka food loss, memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan, sekaligus memberi nilai tambah dan daya saing pada produk pangan lokal.

  • Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Liputan6.com, Jakarta – Aktivitas belajar di lebih dari 150 sekolah negeri di Kabupaten Kutai Barat lumpuh sejak Rabu, 17 September 2025. Ribuan guru serentak menghentikan kegiatan mengajar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan penghasilan yang dinilai tidak adil.

    Forum Komunikasi Antar Guru, wadah baru yang lahir karena perbedaan sikap dengan PGRI, menyebut masalah bermula dari Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 900-227-OMG-TU.P-2-2025 tentang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tahun anggaran 2025. Aturan itu diperkuat SK Bupati Nomor 0800.05.821-9.15-2025 yang menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.

    Dalam aturan tersebut, ASN struktural mendapat penilaian kinerja (KPBS) yang menentukan besaran tunjangan. Sementara guru sebagai jabatan fungsional dipukul rata tanpa mempertimbangkan beban kerja maupun golongan.

    Akibatnya, guru golongan 3 dan P3 hanya menerima Rp2,5 juta (bersih sekitar Rp2,3 juta setelah potongan BPJS), sementara guru golongan 4 mendapat Rp4 juta. Sebaliknya, ASN struktural dengan golongan sama bisa membawa pulang hingga Rp5,7 juta.

    Perbedaan mencolok ini memicu keresahan. “Tuntutan kami di Kabupaten Kutai Barat adalah agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan dan demi kesejahteraan bersama. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” kata Martin, perwakilan Forum, Kamis (18/9/2025).

    Martin menuturkan, berbagai jalur resmi telah ditempuh, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan TAPD, hingga bertemu langsung dengan bupati. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Bupati menerima kami dengan baik, tetapi kami tidak tahu di mana letak masalahnya hingga tuntutan kami belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” jelasnya.

     

    Diduga menegur anak pejabat, seorang Kepala SMP Negeri 1 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini memicu haru sekaligus kekecewaan dari siswa dan guru.

  • Ketimpangan Tunjangan Bikin Guru Se-Kabupaten Kutai Barat Mogok Mengajar, Aktivitas Sekolah Lumpuh

    Ketimpangan Tunjangan Bikin Guru Se-Kabupaten Kutai Barat Mogok Mengajar, Aktivitas Sekolah Lumpuh

    Liputan6.com, Kutai Barat – Suasana SMP Negeri 1 Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada Jumat (19/9/2025) pagi, tampak sepi. Tak ada aktivitas apapun. Padahal biasanya, sekolah ini sangat ramai aktivitas belajar-mengajar.

    Sebelumnya, guru di sekolah ini memilih mogok mengajar. Tampak sejumlah spanduk dipasang di pagar sekolah. Tentu sudah hampir pasti, spanduk itu dipasang oleh guru.

    “SMPN 1 BRT mogok kerja. Guru honor atau horor,” tulis spanduk yang dibuat dari cat semprot di atas kain putih.

    Hal serupa juga terjadi di SD Negeri 001 Barong Tongkok. Mogok mengajar benar-benar membuat aktivitas sekolah lumpuh. Bukan hanya hari ini, mogok kerja oleh para guru di kabupaten ini sudah berlangsung sejak Rabu (17/9/2025).

    Dari informasi yang dihimpun, mogok mengajar ini terjadi di seluruh SD Negeri dan SMP Negeri se-Kabupaten Kutai Barat. Bahkan, awak Liputan6.com menerima puluhan flyer dari banyak sekolah di kabupaten itu yang mengumumkan mogok mengajar.

    Semua foto merupakan gerbang atau bagian depan sekolah dilengkapi dengan spanduk bertuliskan mogok kerja atau mogok mengajar. Tentu akibat aksi mogok mengajar ini yang menjadi korban adalah siswa.

    Yuni, orang tua siswa SDN 02 Barong Tongkok, mengaku sedih karena anaknya yang duduk di kelas 5 harus kehilangan waktu belajar. Pada awal aksi ini dilakukan, anaknya sempat berangkat ke sekolah namun dipulangkan lebih cepat.

    “Harapannya semoga ada cepat solusi agar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sekolah diliburkan sampai lama tentu berat sekali, apalagi saya juga punya kantin di sekolah. Jadi berdampak ke ekonomi juga, pemasukan berkurang,” kata Yuni.

    Hal senada juga disampaikan orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Barong Tongkok. Maria, orang tua siswa, juga menyayangkan aksi mogok ini.

    “Sedih karena kan bentar lagi anak-anak ujian semester ganjil. Kalau para gurunya nggak ngajar dari kemarin sampai batas maksimum tidak diketahui terus bagaimana anak-anak pelajaran? Secara online juga tidak dikasih. Harapannya kepada pemerintah semoga bisa lebih baik lagi, biar cepat anak-anak tidak menjadi korban seperti ini. Kasihan mereka,” ucapnya.

     

     

  • Polri Bakti Sosial Alumni Akpol ’90, Bagikan 1.485 Paket Sembako di Batam

    Polri Bakti Sosial Alumni Akpol ’90, Bagikan 1.485 Paket Sembako di Batam

    Jakarta –

    Korps Binmas Baharkam Polri menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka memperingati 35 tahun Ikatan Keluarga Dhira Brata (IKDB) Alumni Akpol Angkatan 1990 di Perumahan Rempang Eco City, Sembulang, Galang, Batam. Kegiatan dengan tema ‘Bersama Berbagi Tak Bertepi’ ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polri.

    Acara berlangsung pada Kamis (18/9/2025), dibuka dengan sambutan Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Edy Murbowo, yang menekankan pentingnya kehadiran negara melalui institusi Polri di tengah masyarakat.

    “Bakti sosial ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk terus berdampingan dengan masyarakat,” ujarnya di hadapan ratusan warga yang hadir.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Kakor Polairud Baharkam Polri, Irjen Mohammad Yasin, Dir Penyidikan BPOM, Brigjen Aziz Saputra, serta jajaran Polda Kepri dan pemerintah daerah setempat.

    Camat Galang, Danang Prisiliandi, yang mewakili Wali Kota Batam, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian Polri. “Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, terutama di masa-masa seperti sekarang. Semoga sinergi baik ini dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Secara simbolis, para pejabat menyerahkan paket sembako kepada 15 perwakilan warga dari tiga wilayah sekitar. Selanjutnya, dilakukan pembagian 1.485 paket sembako yang didistribusikan kepada warga Perumahan Rempang Eco City (718 paket), Tanjung Banun (227 paket), Dapur 6 (344 paket), dan Sembulang (196 paket).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial yang telah dilaksanakan IKDB 90 di berbagai daerah, termasuk Demak, Semarang, dan Kutai Kartanegara. Rencananya, program serupa akan terus bergulir ke berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia.

    Kehadiran bakti sosial ini diharapkan dapat semakin menguatkan hubungan antara Polri dengan masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi terbentuknya sinergi yang lebih baik dalam membangun negeri.

    (rfs/rfs)

  • Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 100 Miliar Regional 18 September 2025

    Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 100 Miliar Regional 18 September 2025

    Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 100 Miliar
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur telah resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahun anggaran 2023 senilai Rp 100 miliar.
    Kedua tersangka tersebut adalah mantan Ketua DBON Kaltim, Zaini Zain, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim, Agus Hari Kesuma.
    Keduanya kini ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas I Samarinda, Sempaja.
    “Penahanan ini dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan hingga tahap penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan,” kata Juli Hartono, Pelaksana Tugas (Plt) Kasidik Kejati Kaltim, pada Kamis (18/9/2025).
    Juli menambahkan bahwa penyidikan kasus ini masih bersifat dinamis, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
    “Jika penyidik menemukan fakta baru atau peran pihak lain yang terkait, tentu akan kami sikapi sesuai hukum. Saat ini sudah ada sekitar 30 orang saksi yang diperiksa,” ujarnya.
    Penyidik tidak hanya memeriksa pejabat eksekutif dan legislatif, tetapi juga menelusuri setidaknya tujuh organisasi yang diduga menerima aliran dana hibah.
    Namun, identitas organisasi-organisasi tersebut belum diungkap karena masih dalam proses penyidikan.
    Menurut Juli, kedua tersangka disangka berperan aktif dalam penyimpangan penggunaan dana hibah yang mengakibatkan kerugian negara.
    “Dalam perkara korupsi tidak dikenal kelalaian, melainkan kesengajaan. Itu yang menjadi dasar penetapan tersangka,” tegasnya.
    Saat digiring ke mobil tahanan, Agus Hari Kesuma memberi tanggapan singkat. Menurut informasi yang didengarnya dari penyidik, ia terseret kasus ini karena turut serta.  
    “Saya sampai dilakukan penahanan, disampaikan turut serta,” katanya.
    Sementara Zaini enggan berkomentar sama sekali saat beriringan bersama Agus.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto menambahkan, Agus selaku Kadispora diduga menyetujui pendistribusian dana hibah kepada pihak lain yang tidak semestinya dan mencairkan dana tanpa didukung dokumen yang sah.
    Sementara itu, Zaini sebagai Kepala Pelaksana Sekretariat Lembaga DBON Kaltim dan penerima hibah, ikut menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain secara melawan hukum dan tidak membuat pertanggungjawaban yang sah.
    “Tersangka AHK sebagai pemberi dana hibah menyetujui penyaluran dana kepada pihak lain selain organisasi DBON yang bertentangan dengan tata kelola, sedangkan tersangka ZZ selaku penerima menyalurkan dana hibah tersebut bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” kata Toni dikutip dari
    Antara. 
    Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para tersangka dalam proses pemberian dan pengelolaan dana hibah tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
    Akibat perbuatan tersebut, menurut Toni, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, meskipun angka pastinya masih menunggu hasil audit dan perhitungan resmi.
    Atas perbuatan tersebut, kata Toni, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Jabar menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak sepanjang Agustus 2025 secara nasional, karena jumlah penduduk dan industrinya yang paling besar di Indonesia.

    “Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kita pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak di banding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit,” kata Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 16 Septeember.

    Saat ini, kata Dedi, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan.

    Di waktu yang sama, Dedi mengatakan pihaknya akan mulai menerapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara dalam jaringan (daring) atau online

    “Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang.

    Angka tersebut, turun sebanyak 288 orang dibandingkan Juli 2025, yang tercatat sebanyak 1.118 orang pekerja.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 261 orang terjadi di Provinsi Jawa Barat, disusul Sumatera Selatan dengan 113 orang pekerja kena PHK, dan Kalimantan Timur yang tercatat ada 100 orang pekerja kena PHK.

  • Polnes Nonaktifkan Dosen Terduga Pelecehan Seksual Regional 17 September 2025

    Polnes Nonaktifkan Dosen Terduga Pelecehan Seksual Regional 17 September 2025

    Polnes Nonaktifkan Dosen Terduga Pelecehan Seksual
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) menonaktifkan dosen terduga pelaku pelecehan seksual yang kasusnya memicu aksi demonstrasi mahasiswa.
    Dosen bersangkutan dialihkan dari jabatan Ketua Program Studi (Prodi) menjadi pejabat pelaksana.
    Wakil Direktur II Polnes, Karyo Budi Utomo, mengatakan kebijakan ini berlaku sejak 15 September 2025, bertepatan dengan aksi unjuk rasa mahasiswa.
    “Hari itu juga saya buat surat penonaktifan sebagai Ketua Prodi IT. Kami memindahkan dia sebagai pejabat pelaksana,” ujar Karyo, Rabu (17/9/2025).
    “Itu artinya dia tidak lagi menjadi dosen, tidak boleh mengajar, membimbing, menguji, ataupun menjadi dosen wali. Pokoknya semacam dinonjobkan,” sambung dia.
    Keputusan ini bersifat administratif sambil menunggu surat resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
    Pemindahan sebagai pejabat pelaksana berlaku 12 bulan dengan kemungkinan review dan perpanjangan.
    Selain sanksi administratif, Polnes menugaskan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) untuk mendampingi korban.
    “Ada trauma dari korban. Kami sudah perintahkan tim satgas mencari psikolog kompeten untuk mendampingi korban maupun pelaku, karena keduanya punya hak untuk itu,” kata Karyo.
    Korban bukan hanya mahasiswa, tetapi juga staf kampus.
    “Satu dosen ini lebih dari satu orang (korban). Laporannya sudah masuk semua,” tambahnya.
    Kasus ini sebelumnya memicu aksi mahasiswa pada 15 September 2025.
    Presiden BEM Polnes, Reza Dwi Saputra, menegaskan mahasiswa akan terus mengawal kasus ini dan menuntut penyelesaian dalam tujuh hari, selain menyoroti praktik perundungan, intoleransi, dan transparansi satgas PPKPT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar Bandung 17 September 2025

    Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar Bandung 17 September 2025

    Jabar Catat PHK Terbanyak Nasional, Dedi Mulyadi: Karena Industri dan Penduduknya Terbesar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara soal provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak secara nasional sepanjang Agustus 2025.
    Menurut dia, hal itu wajar karena jumlah penduduk dan industri di Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia.
    “Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kami pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak dibanding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit,” kata Dedi saat ditemui di Sabuga Bandung, Selasa (16/9/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Meski demikian, Dedi optimistis perekonomian Jawa Barat mulai pulih.
    Ia menyebut investasi kembali tumbuh dan kemungkinan besar akan berjalan lebih masif pada Oktober mendatang.
    Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga tengah menyiapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring (
    online
    ).
    Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah industri.
    “Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti, tetapi juga ada ruang untuk masuk,” ujarnya.
    Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025 tercatat 830 orang.
    Angka ini menurun 288 orang dibandingkan Juli 2025, yang mencapai 1.118 pekerja.
    Dari total tersebut, Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 261 pekerja terkena PHK, disusul Sumatera Selatan sebanyak 113 orang, dan Kalimantan Timur sebanyak 100 orang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR desak KLH perkuat tata kelola limbah industri B3

    Anggota DPR desak KLH perkuat tata kelola limbah industri B3

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera memperkuat tata kelola limbah industri migas, pertambangan, perkebunan sawit beserta turunannya, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

    Dia menjelaskan bahwa data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 menunjukkan sektor migas, pertambangan, dan perkebunan sawit menghasilkan total 58,52 juta ton limbah B3 sepanjang 2023 dari 1.362 perusahaan. Dari total tersebut, hanya 53,72 juta ton yang berhasil dikelola, menyisakan hampir 4,8 juta ton limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

    “Data ini tidak bisa diabaikan. KLH harus memimpin integrasi nasional pengelolaan limbah migas, tambang, sawit dan turunannya. Ini bukan sekadar isu teknis daerah, tapi agenda strategis untuk menjaga lingkungan, kesehatan, dan daya saing industri kita,” kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan bahwa daerah penghasil migas, tambang, dan sawit seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, hingga Papua perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, masih ada ketimpangan infrastruktur pengelolaan limbah B3 di luar Jawa.

    “KLH harus memetakan kapasitas fasilitas pengolahan limbah di setiap daerah penghasil migas, tambang, dan sawit. Pemerataan fasilitas sangat penting agar tidak ada wilayah yang jadi korban karena infrastruktur pengelolaan tertinggal,” katanya.

    Selain regulasi dan integrasi data, dia juga menyoroti pentingnya audit dan pengawasan ketat terhadap perusahaan migas, tambang, dan sawit. Menurut dia harus ada sistem audit lingkungan yang tegas dan transparan.

    “Perusahaan harus melaporkan volume limbah, metode pengolahan, dan hasil pemanfaatannya secara berkala. DPR bersama KLH akan memastikan ada sanksi bagi yang abai dan insentif bagi yang patuh,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa tata kelola limbah migas, tambang, sawit dan turunannya harus terintegrasi dengan agenda transisi energi, pengurangan emisi, dan ekonomi hijau. Dengan teknologi modern, sebagian limbah bisa diolah kembali menjadi bahan baku industri atau energi alternatif.

    “Limbah migas, tambang, sawit dan turunannya harus dilihat sebagai peluang, bukan beban. DPR siap mendukung regulasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda ini benar-benar berjalan di semua daerah penghasil migas, tambang, dan sawit,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK kembali melelang hasil barang rampasan dari koruptor di Indonesia dan akan dijual ke masyarakat di Indonesia.

    Penjualan barang rampasan ini kepada publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPK akan melelang barang-barang tersebut melalui lelang.go.id secara close bidding.

    KPK akan melelang 83 lot barang rampasan yang berasal dari 27 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk di antaranya 1 lot barang milik Eko Darmanto.

    Adapun barang yang dilelang ini terbagi dalam dua kategori yakni 42 lot barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan apartemen; serta 41 lot barang bergerak meliputi kendaraan, tas, baju, perhiasan, robot, hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

    Harga limit yang ditawarkan cukup bervariasi. Termurah dimulai dari harga limit Rp5.700 untuk satu kemeja sutra lengan panjang, hingga harga limit tertinggi mencapai Rp60,7 miliar untuk tanah beserta bangunan seluas 13.065 m² di Kabupaten Bogor. 

    Adapun, barang lainnya yang turut dilelang meliputi paket BBE sebanyak 23 handphone yang dimulai dengan harga limit Rp16 juta dan 1 buah gelang emas berbentuk naga melingkar dengan harga limit Rp67 juta. 

    Berikut link resmi barang lelang KPK adalah: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/lelang-barang-rampasan/lelang-barang-rampasan-17-september-2025 

    Link list barang lelang KPK yakni: https://lelang.go.id/ 

    Untuk memastikan pelaksanaan lelang berjalan transparan dan akuntabel, KPK juga bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Indonesia, yakni KPKNL Jakarta (46 lot), Bandung (1 lot), Tangerang (2 lot), Bekasi (1 lot), Bogor (10 lot), Cirebon (3 lot), Denpasar (1 lot), Lahat (1 lot), Pekanbaru (4 lot), Purwokerto (4 lot), dan Samarinda (10 lot).

    KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal memberi efek jera dengan hukuman badan semata, tetapi juga memastikan negara memperoleh kembali kerugian keuangan yang telah hilang.

    Sehingga, KPK terus mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Selain bisa mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga menarik, partisipasi aktif masyarakat dalam lelang juga berkontribusi langsung pada pengembalian keuangan negara.