provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Daftar Isi

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Imbauan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca di Indonesia dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan dipengaruhi oleh Bibit Siklon Tropis 90W dan Siklon Tropis “MITAG”.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kedua sistem ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di Laut Cina Selatan serta Laut Filipina.

    Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui Prospek Cuaca Mingguan yang dipublikasikan di laman resminya. Prospek ini berlaku untuk periode 18-25 September 2025.

    Bibit Siklon Tropis 90W diprediksi berada di Laut Filipina, dengan kecepatan angin maksimum 35 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat Laut. Potensi bibit siklon ini menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori peluang tinggi.

    Sementara, Siklon Tropis “MITAG” diprediksi berada di Laut Cina Selatan, dengan kecepatan angin maksimum 50 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat – Barat Laut.

    “Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif,” tulis BMKG, dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat lebat,” lanjut BMKG.

    Menurut BMKG, cuaca di Indonesia juga akan dipengaruhi adanya pertemuan angin yang terpantau memanjang dari dari Perairan barat Aceh hingga Aceh, dari Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Barat Bengkulu, dari Laut Jawa hingga Sumatra Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, di Laut Seram, dan di papua Selatan.

    Kondisi atmosfer pada skala lokal juga mendukung peningkatan potensi hujan. Labilitas atmosfer yang relatif kuat serta kelembapan udara yang basah menjadi pemicu terbentuknya awan konvektif di beberapa wilayah, yakni di sebagian besar Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi,” demikian peringatan BMKG.

    “BMKG mengingatkan pentingnya memantau secara rutin informasi cuaca melalui kanal resmi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan genangan,” tambah BMKG menegaskan.

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Periode 19-21 September 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

    “Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan,” tulis BMKG.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang

    – Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Periode 22-25 September 2025

    Umumnya cuaca di Indonesia didominasi hujan ringan hingga hujan lebat.

    Namun BMKG mengingatkan agar mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Papua Pegunungan dan Papua.

    Meski begitu, BMKG mengingatkan, prospek tersebut adalah kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan media sosial BMKG.

    Imbauan BMKG

    BMKG pun memberi sejumlah imbauan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk menjauhi lokasi atau titik rentan bencana.

    – Waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir

    – Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang

    – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja

    – Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aksi ‘Mogok’ Guru Kutai Barat Berbuah Manis, Hak TPP Disepakati Rp 3,5 Juta tapi Tak Bisa Langsung Dibayarkan

    Aksi ‘Mogok’ Guru Kutai Barat Berbuah Manis, Hak TPP Disepakati Rp 3,5 Juta tapi Tak Bisa Langsung Dibayarkan

    Ia menambahkan, proses penyesuaian regulasi ini akan ditempuh melalui APBD Perubahan 2025. Pemerintah juga akan menindaklanjuti melalui harmonisasi dengan Kemenkumham agartidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.Ridwai punmeminta para guru bersabar dan segera kembali ke sekolah.

    “Harapan kami dariDPRD dan pemerintah, karena memang peran guru di dalam mendidikanak-anak sangat besar. Dampak mogok tiga hari ini terlihat jelas,anak-anak tidak bisa bersekolah. Jadi, kami mengimbau guru-guru diKutai Barat, baik PAUD, TK, SD maupun SMP, agar segera kembalimengajar,” katanya.

  • MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan

    Jakarta (ANTARA) – MPR RI mendorong solusi penanganan sampah di Balikpapan melalui pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud di Balai Kota Balikpapan (19/9).

    Eddy menyampaikan dukungan atas upaya pemerintah kota mencari solusi komprehensif mengingat volume sampah di Balikpapan mencapai 500 ton per hari, tetapi belum masuk dalam cakupan revisi peraturan presiden tentang pengelolaan sampah yang masih proses finalisasi.

    “Oleh karena itu kami akan membantu mencari solusi terbaik agar sampah yang jumlahnya kurang lebih 500 ton per hari itu bisa diurai, kemudian dijadikan bagian dari pembangkit sampah energi listrik yang memang akan dibangun di 33 tempat di seluruh Indonesia untuk mengurangi permasalahan sampah yang sudah masuk fase darurat,” kata Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten I Wali Kota Balikpapan itu, ia menargetkan pembangunan PSEL dapat menyelesaikan 60–70 persen permasalahan sampah nasional pada 2028.

    Menurut dia, pertambahan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertambahan penduduk, khususnya di kota-kota besar dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan banyak sampah, terutama sisa makanan dan plastik.

    Eddy menegaskan dukungan penuh kepada Pemkot Balikpapan agar masalah persampahan bisa diselesaikan secepatnya.

    Ia juga mendorong penyelesaian di kota-kota dengan volume sampah di bawah seribu ton per hari tetap dapat memanfaatkan teknologi energi terbarukan atau dalam konteks ini, waste to energy. Dia kemudian mengaku telah menerima masukan dari Wali Kota dan akan menyerap aspirasinya.

    “Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan,” kata dia menambahkan.

    Sebelumnya, Eddy sendiri telah menjalin kolaborasi serupa dengan sejumlah kepala daerah, antara lain Wali Kota Yogyakarta, Solo, Tangerang Selatan, Manado, Makassar, Palembang, dan kini Balikpapan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Hanya IKN Nusantara, Ini 7 Negara dengan Ibu Kota Politik Terpisah dari Pusat Ekonomi – Page 3

    Bukan Hanya IKN Nusantara, Ini 7 Negara dengan Ibu Kota Politik Terpisah dari Pusat Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan terealisasi pada tahun 2028. Nusantara bahkan akan ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia.

    Kepastian ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 30 Juni 2025. 

    Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 mengenai APBN Tahun Anggaran 2025.

    Melalui aturan ini, pemerintah melakukan pemutakhiran narasi serta matriks pembangunan yang memuat sasaran nasional, program dan kegiatan prioritas, hingga proyek strategis dengan indikator target dan alokasi pendanaan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” demikian tertulis dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Praktik memiliki ibu kota politik yang berbeda dari pusat ekonomi seringkali merupakan hasil dari kompromi historis, upaya untuk mengurangi kepadatan kota, atau strategi untuk menyeimbangkan kekuatan regional.

    Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep ibu kota tunggal tidak selalu menjadi satu-satunya model yang layak untuk tata kelola negara yang efektif. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemacetan, kepadatan penduduk, dan konsentrasi kekuasaan di satu wilayah.

    Dari benua Asia hingga Afrika dan Amerika Selatan, negara-negara ini menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan dapat didistribusikan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Pemisahan ini seringkali bertujuan untuk menciptakan pusat administrasi yang lebih efisien, mengurangi tekanan pada kota-kota besar yang padat, atau bahkan untuk mencerminkan identitas nasional yang baru.

    Berikut beberapa negara yang menerapkan sistem unik ini dan alasan di baliknya: 

    Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, siap menyambut kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap mulai Maret 2025. Otorita IKN memastikan seluruh fasilitas penting mulai dari hunian vertikal hingga sara…

  • Klinik Terapung Layani Warga Pedalaman Kutai Kartanegara

    Klinik Terapung Layani Warga Pedalaman Kutai Kartanegara

    Foto Health

    Tripa Ramadhan – detikHealth

    Sabtu, 20 Sep 2025 11:22 WIB

    Kalimantan Timur – Klinik terapung di Kutai Kartanegara hadir sebagai solusi layanan kesehatan gratis. Klinik ini memastikan masyarakat pedalaman tetap terjangkau tanpa hambatan.

  • 4
                    
                        TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur
                        Nasional

    4 TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur Nasional

    TNI AD Ungkap Rudal KHAN Sudah Dikerahkan di Kalimantan Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI Angkatan Darat (AD) untuk pertama kalinya mengungkap secara terbuka keberadaan rudal KHAN buatan Turkiye yang telah didatangkan ke Indonesia.
    Asisten Logistik (Aslog) KSAD Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan menyebutkan, senjata berjangkauan hingga 280 kilometer itu kini sudah dikerahkan di Batalion Artileri Medan 18, Kalimantan Timur.
    “Sebenarnya ada, sudah dikirim ke Kalimantan Timur Roket KHAN ITBM-600, itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga satu baterai. Di sini kita tidak bisa hadirkan,” kata Adisura di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menambahkan, pengiriman rudal KHAN baru sampai pada batch pertama dan saat ini masih dalam tahap proses.
    Oleh karena itu, alutsista strategis tersebut belum ditampilkan dalam pameran TNI AD Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat.
    “Memang sudah ada pengiriman, saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Sudah ada pengiriman dan sudah ada deploy di Batalion Artileri Medan 18 yang ada di Kalimantan Timur. Kenapa tidak dikirim ke sini? Karena itu masih berproses,” kata Wahyu.
    “Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru batch pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” imbuh dia.
    Menurut Wahyu, penyerahan resmi rudal KHAN kepada TNI AD akan dilakukan pada awal 2026, bersamaan dengan kedatangan gelombang kedua.
    Dengan demikian, sistem rudal itu nantinya bisa beroperasi penuh dalam mendukung gelar pertahanan.

    Batch
    pertama itu kekuatan sesuai dengan satu kekuatan batalion. Batalion itu kan ada satu baterai markas dan empat baterai operasional. Satu kekuatan satu batalion, empat baterai,” tutur Wahyu.
    Penempatan rudal KHAN di Kalimantan Timur disebut sejalan dengan konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia.
    Rudal ini dinilai dapat menjangkau kawasan strategis dan memperkuat pertahanan nasional.
    “Pertimbangannya banyak. Jarak jangkau, jarak capai. Kita bisa meng-cover konsep lima pulau besar tadi. Kita bisa menjaga perbatasan. Karena pada prinsipnya, kita menganut politik bebas dan aktif,” kata Wahyu menjelaskan.
    “Bebas aktif artinya kita bersahabat dengan semua negara, dengan semua bangsa, tapi kita juga harus siap setiap saat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia,” imbuh dia.
    Dikutip dari
    Tribunnews.com
    , rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turkiye dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur.
    Indonesia telah memesan rudal balistik KHAN Roketsan dari Turkiye pada tahun 2022.
    Rudal balistik adalah senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, atau udara, termasuk dari kendaraan peluncur.
    Sistem rudal KHAN disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 kilometer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tunjangan Dipotong, Ribuan Guru di Kutai Barat Ancam Mogok Mengajar

    Tunjangan Dipotong, Ribuan Guru di Kutai Barat Ancam Mogok Mengajar

    Sikap pemerintah ini justru berbenturan dengan tuntutan para guru. Dalam notulensi Forum Komunikasi Antar Guru, mereka menegaskan tidak mau menunggu hingga 2026.Guru meminta dua hal pokok berupa penyetaraan TPP guru ASN dengan ASN struktural sesuai kelas jabatan, serta penolakan keras terhadap pemotongan TPP dengan alasan apa pun.

    Mereka juga mengingatkan bahwa jika APBD Perubahan 2025 yang diketok hari ini, 19 September 2025, tidak mengakomodasi tuntutan, aksi mogok akan terus berlangsung.

    Martin, perwakilan Forum Komunikasi Antar Guru, menyebut keputusan mogok muncul karena berbagai upaya dialog tak membuahkan hasil.

    “Kami sudah melakukan RDP dan audiensi dengan anggota DPRD, hingga bertemu langsung dengan Bupati. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban yang meyakinkan. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” kata Martin.

    Koordinator aksi, Theo Trinita, juga menegaskan bahwa mogok mengajar merupakan langkah terakhir.

    “Ini jalan terakhir setelah berbagai dialog tidak menghasilkan kesepakatan konkret,” ujarnya.

    Seharusnya DPRD Kutai Barat sudah mengesahkan APBD Perubahan 2025. Namun hingga berita ini dibuat, pengesahan belum juga dilakukan. Padahal jika sesuai jadwal, seharusnya sejak Kamis (18/9/2025) kemarin, dokumen APBD Perubahan 2025 sudah disahkan.

    Berdasarkan informasi yang didapat, pengesahan ditunda, namun belum dijelaskan alasannya penundaan tersebut. Kebuntuan ini membuat posisi guru dan pemerintah benar-benar berseberangan.

    Pemerintah menyatakan penyesuaian TPP baru bisa dilakukan setelah kajian 2026, sementara guru menolak menunggu dan menuntut keputusan segera dalam APBD Perubahan 2025.Akibat tarik-menarik ini, ribuan murid di Kutai Barat kini sudah hampir sepekan tidak belajar di kelas. Korban terbesarnya adalah anak-anak yang kehilangan hak atas pendidikan, menanggung beban dari konflik yang belum jelas kapan akan berakhir.

     

  • Nasib Tragis Bocah SD di Kaltim: Diperkosa Ayah Tiri, Dijual Ibu ke Pria Hidung Belang

    Nasib Tragis Bocah SD di Kaltim: Diperkosa Ayah Tiri, Dijual Ibu ke Pria Hidung Belang

    Kasus ini terungkap secara tidak sengaja. Awalnya, korban diejek oleh beberapa temannya karena dianggap “pacaran” dengan seorang pria dewasa. Ejekan ini menarik perhatian seorang wali murid yang kebetulan memiliki anak di sekolah yang sama.

    Merasa ada yang tidak beres, wali murid tersebut mendekati korban dan berhasil mendapatkan cerita pilu tersebut. Wali murid ini kemudian menghubungi TRC PPA untuk meminta pendampingan.

    “Akhirnya si korban bercerita kepada wali murid tersebut. Kemudian wali murid ini menyampaikan kepada kami untuk sharing tentang kasus ini hingga akhirnya kami bertemu dengan pihak korban dan kasusnya terungkap,” jelas Rina.

    Pasca pelaporan, korban dan Rina Zainum telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban, TRC PPA berencana memisahkan korban dari kedua orang tua yang diduga terlibat.

    “Korban akan langsung diamankan dan dipisahkan, karena pelaku adalah ayah sambung termasuk dengan ibunya,” tegas Rina.

     

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Teknologi Nuklir Tekan Potensi Kehilangan Pangan 50 Juta Ton, Setara Rp500 T

    Teknologi Nuklir Tekan Potensi Kehilangan Pangan 50 Juta Ton, Setara Rp500 T

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap pemanfaatan teknologi radiasi dapat mencegah hilang atau rusaknya pangan Indonesia. Teknologi ini dinilai penting untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjaga misi Swasembada Nasional.

    Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN Syaiful Bakhri mengatakan salah satu tantangan utama swasembada pangan di Indonesia adalah tingginya angka food loss, yang mencapai sekitar 50 juta ton per tahun. Jumlah tersebut setara potensi kerugian ekonomi hingga Rp500 triliun.

    Food loss merupakan hilangnya atau menurunnya kualitas makanan pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, dan distribusi dalam rantai pasokan makanan, sebelum makanan tersebut mencapai konsumen akhir.

    Ini berbeda dengan food waste, yang merupakan makanan yang dibuang oleh konsumen atau pengecer karena tidak dikonsumsi. 

    Dalam konteks mencegah food loss, teknologi radiasi dapat membuat umur pangan menjadi lebih panjang.

    “Dengan teknologi radiasi pangan, umur simpan bahan pangan bisa diperpanjang dan rantai pasok bisa didukung lebih baik. Ini akan menjadi fondasi penting swasembada pangan dan pengurangan food loss nasional,” ujar Syaiful dalam Webinar Brida bertema Pemanfaatan Teknologi Radiasi untuk Pangan, Jumat (19/9/2025).

    Syaiful mengatakan teknologi radiasi pangan terbukti telah diaplikasikan di 60 negara dan menjadi syarat ekspor di banyak negara besar. Hingga saat ini, terdapat hampir 300 instalasi radiasi pangan di dunia yang terbukti efektif memperpanjang umur simpan, menjaga kandungan gizi, dan mengeliminasi mikroba maupun hama tanpa mengubah rasa atau kualitas pangan.

    Indonesia baru mulai membangun ekosistem riset dan fasilitas radiasi pangan, seperti fasilitas iradiasi di Kalimantan Timur yang diinisiasi BRIN bersama pemerintah daerah.

    Syaiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah agar potensi pangan lokal dapat diolah dan diekspor dengan nilai tambah tinggi menggunakan teknologi radiasi.

    “Teknologi radiasi bisa mendongkrak daya saing produk dan mempercepat tumbuhnya industri pangan berbasis radiasi di berbagai daerah,” ujarnya.

    Inovasi ini berperan mendukung ekspor produk pertanian, menjaga kualitas pangan, dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.

    Adapun tantangan utama dalam implementasi teknologi radiasi untuk pangan adalah penerimaan publik, serta keterbatasan infrastruktur di daerah. Namun, Syaiful menekankan teknologi ini sederhana, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan pemerintah daerah.

    BRIN aktif mendorong sosialisasi, pelatihan, serta kolaborasi nasional dan internasional, guna memperkuat ketahanan pangan dan memperbesar devisa ekspor dari sektor pangan.

    Dengan optimalisasi teknologi radiasi pangan, BRIN yakin Indonesia mampu menekan angka food loss, memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan, sekaligus memberi nilai tambah dan daya saing pada produk pangan lokal.