Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih akan melanda beberapa wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena ini menandai masa peralihan musim.

    Ada beberapa faktor pada skala global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia. Salah satunya Siklon Tropis dan Bibit Siklon Tropis yang tumbuh di sekitar wilayah perairan utara Indonesia yang memperkuat pertumbuhan awan dan memengaruhi pola angin.

    Selain itu, Dipole Mode Index (DMI) negatif juga meningkatkan aktivitas konvektif di Indonesia, terutama bagian barat. Adapun suhu muka laut hangat di beberapa perairan Indonesia turut memicu peningkatan aktivitas konvektif signifikan di wilayah daratan sekitar.

    Sejak beberapa saat lalu hingga sekarang, aktivitas gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin pun masih aktif di sebagian wilayah Indonesia. Tak ketinggalan, OLR negatif menunjukkan kecenderungan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat, tengah, dan timur.

    Dikutip dari laman Instagram resmi BMKG, Selasa (23/9/2025), berikut peringatan dini cuaca Indonesia dalam 3 hari ke depan, yakni 23-25 September 2025:

    23 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku dan NTT.

    24 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan

    Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Maluku, NTT, Sulawesi Selatan.

    25 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: NTT, Sulawesi Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Garuda Indonesia utamakan pada pasar domestik

    Garuda Indonesia utamakan pada pasar domestik

    Untuk saat ini kita lebih banyak fokus ke pasar domestik

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini berfokus pada pasar penerbangan domestik atau dalam negeri dibandingkan internasional.

    “Untuk saat ini kita lebih banyak fokus ke pasar domestik,” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penerbangan domestik saat ini secara pangsa pasar (market share) cukup besar dan sebenarnya merupakan potensi bagi Garuda Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

    “Jadi kita akan banyak fokus ke domestik,” katanya.

    Di semester kedua tahun ini, terdapat beberapa rute tambahan Garuda Indonesia yakni Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar.

    Maskapai pelat merah tersebut saat ini melakukan beberapa kajian terkait bagaimana bisa tentunya hadir di masyarakat. Khususnya di rute-rute yang memang memiliki pangsa pasar baik dan melihat profitable-nya.

    Selain itu, Garuda juga melihat lagi, mengkaji, me-review lagi rute-rute lamanya l pada tahun 2024 atau sebelum pandemi COVID-19. Kalau rute Itu profitable dan maka itu bisa diaktifkan kembali atau ditambah frekuensi penerbangannya.

    “Tadi kami sempat singgung, kita akan fokus bagaimana mengembangkan (penerbangan) di Bandara Halim Perdanakusuma,” kata Reza Aulia Hakim.

    Halim menjadi salah satu titik perhatian Garuda karena melihat animo masyarakat, terutama untuk pelaku bisnis di mana posisi Bandara Halim lebih dekat ke tengah Kota Jakarta.

    “Dan banyak permintaan juga dari masyarakat bagaimana kita bisa menambah penerbangan di Halim,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Sebagai informasi, PT Garuda Indonesia berencana meningkatkan jaringan penerbangan sebagai salah satu pilar rencana strategis lima tahun maskapai pelat merah tersebut hingga mencapai sekitar 100 rute.

    Di dalam negeri, Garuda Indonesia juga melayani destinasi pariwisata prioritas di Indonesia melalui peningkatan frekuensi penerbangan dan penerbangan langsung lebih banyak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP Ungkap Syarat IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    KSP Ungkap Syarat IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Jakarta –

    Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditargetkan jadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Target ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan per 30 Juni 2025 yang lalu.

    Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan jika IKN mau difungsikan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, maka tiga lembaga mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus sudah ada fasilitasnya.

    Sejauh ini baru ada fasilitas eksekutif pemerintah saja di IKN, mulai dari kelengkapan istana hingga kantor kementerian. Gedung-gedung untuk urusan legislatif dan yudikatif belum ada.

    “Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada Istana negara, tapi legislatif yudikatifnya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu,” ungkap Qodari dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ini Syarat IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Di sisi lain, dia menyatakan IKN jadi ibu kota politik bukan berati nantinya Indonesia punya ibu kota ekonomi ataupun ibu kota budaya. Ibu kota negara tetap hanya ada satu.

    “Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lain. Nggak, nggak begitu maksudnya,” lanjut Qodari menjelaskan.

    Dalam Perpres 79 tahun 2025 juga dijelaskan syarat untuk mewujudkan IKN jadi ibu kota politik. Nantinya pelaksanaan pembangunan IKN akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

    Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha). Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    (hal/ara)

  • Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu kajian mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang disebut sebagai “Ibu Kota Politik” dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    “Ini saya mau lihat kajiannya dulu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku belum mengetahui dasar timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” tersebut. Maka dia pun akan menunggu terlebih dahulu kajian atas hal itu untuk menentukan sikap ke depannya.

    “Tunggu dulu, belum lihat kajiannya,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan hal tersebut. Menurut dia, IKN memiliki undang-undang yang harus dijadikan acuan.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” itu merupakan kehendak subjektif dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan IKN dalam posisi yang pas ke depannya.

    “Percayalah bahwa Pak Prabowo pasti paham betul mengenai istilah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara,” kata Aria.

    Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

    Dalam lampiran Perpres nomor 73 sub bab nomor 3.6.3 tentang Highlight Intervensi Kebijakan, pada isi nomor 4 disebutkan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia Tambah 7 Pesawat Baru, Terbanyak Pasca Pandemi COVID-19 – Page 3

    Garuda Indonesia Tambah 7 Pesawat Baru, Terbanyak Pasca Pandemi COVID-19 – Page 3

    Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana memangkas sejumlah rute penerbangan yang dinilai tidak menguntungkan. Sejalan dengan itu, ada rencana penambahan rute yang dinilai potensial.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menjelaskan hingga Agustus 2025, maskapai telah menonaktifkan beberapa rute yang dinilai tidak untung. Hingga akhir tahun nanti, maskapai juga akan merestrukturidasi rute intra-Papua.

    “Sampai akhir tahun direncakan ada beberapa rute tambahan yang akan kami hentikan operasionalnya dan kemudian juga akan kami restrukturisasi rute intra Papua,” ungkap Reza dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Adapun, hingga Agustus 2025, Garuda Indonesia juga telah menambah 2 rute. Yakni, rute Jakarta-Samarinda dan Halim Perdanakusuma-Denpasar. Kedepannya, GIAA akan membuka rute Halim Perdanakusuma-Palembang.

    “Kemungkinan ini marketnya cukup besar, yaitu Halim-Palembang, kami juga tengah mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas seiring dengan kesiapan armada,” tutur Reza.

    Pada 2026, Garuda Indonesia juga akan memperluas kerja sama internasional. “Kedepan rencana penambahan beberapa airline global kerjasamanya kita akan rencanakan dengan JetBlue, Riyad Air dan Virgin Atlantic pada tahun depan untuk memperkuat ekosistem kami di global,” tandasnya.

     

  • Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga Juni tahun ini mengoperasikan 70 rute penerbangan yakni 50 rute domestik dan 20 rute internasional.

    “Dapat kami sampaikan, hingga Juni 2025 kami mengoperasikan 70 rute yaitu 50 rute domestik dan 20 internasional, dengan 52 destinasi (37 destinasi domestik dan 15 destinasi internasional),” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kemudian, lanjutnya, kondisi armada yang siap untuk beroperasi (serviceable armada) sebanyak 58 pesawat yang terdiri dari 40 pesawat berbadan ramping (narrow body) dan juga 18 pesawat berbadan lebar (wide body) dengan tingkat keterisian 78 persen untuk penumpang dan 43 persen untuk kargo.

    Di samping itu, Garuda juga berhasil menambah frekuensi penerbangan sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 frekuensi.

    Garuda Indonesia akan semakin memaksimalkan pengembangan jaringan penerbangan, rute-rute menguntungkan (profitable), optimalisasi kanal (channel) yang dimiliki perusahaan, optimalisasi penggunaan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Kemudian digitalisasi pasar yang cukup besar yaitu umroh dan haji, serta terus membangun kemitraan global, dan memperkuat lini bisnis kargo dan ancillary (tambahan).

    Dari sisi pengelolaan rute hingga Agustus 2025, Garuda membuka dua rute baru yaitu Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar, serta melakukan knock-off beberapa rute kurang menguntungkan (non-profitable).

    Sampai akhir tahun direncanakan ada beberapa rute tambahan yang akan Garuda hentikan operasionalnya, dan kemudian juga melakukan restrukturisasi rute intra-Papua, serta pembukaan rute baru, kemungkinan ini market-nya cukup besar yaitu Halim-Palembang.

    “Selain itu kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada,” kata Reza Aulia Hakim.

    Dari sisi kemitraan maskapai (airline partnership), Garuda Indonesia memiliki banyak mitra sekitar 70-an mitra, dan kemudian Garuda memperluas konektivitas internasional dengan berbagai maskapai global seperti Starlux, Japan Airlines, IndiGo, Kenya Airways. Kolaborasi ini menambah akses ke puluhan rute baru, (8:00) baik di Asia, Eropa, India, Afrika dan domestik Indonesia.

    “Ke depan penambahan (airline partnership) dengan beberapa maskapai global, kerja samanya kita dengan JetBlue, Riyadh Air, dan Virgin Atlantic pada tahun depan untuk memperkuat ekosistem kami di global,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Topan Ragasa Hantam Filipina, BMKG Ungkap Dampaknya ke Wilayah RI

    Topan Ragasa Hantam Filipina, BMKG Ungkap Dampaknya ke Wilayah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara telah mengeluarkan perintah evakuasi, sebagai antisipasi terjadi banjir dan tanah longsor akibat Badai Topan Ragasa. Pada Minggu (21/9/2025) waktu setempat, Channel News Asia melaporkan Taiwan sudah mengeluarkan perintah evakuasi.

    Hampir 300 orang akan dievakuasi dari Kabupaten Hualien di wilayah timur. Angka tersebut masih bisa berubah, menyesuaikan pergerakan topan dalam 24 jam ke depan.

    Sebelumnya, badan meteorologi Filipina melaporkan Ragasa sedang mengalami intensifikasi cepat dan diprediksi akan mendarat di wilayah kepulauan Batanes atau Babuyan pada Selasa (23/9) sore.

    Dua wilayah tersebut tergolong jarang penduduk sehingga dampaknya diprediksi minim, meski potensi bencana tetap tinggi. Menteri Dalam Negeri Filipina Jonvic Remulla mengatakan langkah evakuasi dini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.

    Ahli cuaca Filipina John Grender Almario dalam konferensi pers memperingatkan potensi banjir parah dan tanah longsor di wilayah utara Luzon. Ia mengatakan dampak terkuat akan dirasakan mulai Senin pagi, dengan intensitas puncak sekitar pukul 08.00 waktu setempat.

    Di Hong Kong, observatorium setempat mengingatkan cuaca akan memburuk pada Selasa (23/9) dan Rabu (24/9). Angin topan dan gelombang pasang diprediksi mirip dengan dampak Topan Mangkhut pada 2018 yang sempat melumpuhkan aktivitas kota.

    Peringatan BMKG di Wilayah RI

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan Siklon Tropis Ragasa terpantau di Laut Filipina timur Pulau Luzon dengan kecepatan angin maksimum sekitar 85 knot (155km/jam) dan tekanan udara minimum 950 hPa.

    BMKG memprediksi kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Ragasa meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 4 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia.

    Selain itu, Bibit Siklon Tropis 92W juga terbentuk pada Sabtu (20/9) pukul 19:00 WIB di wilayah Samudra Pasifik Barat sebelah timur laut Papua, di luar Area of Monitoring (AoM). Adapun prediksinya, potensi Bibit Siklon ropis 90W berkembang menjadi Siklon Tropis dalam 24-72 jam ke depan dengan kategori peluang ‘Rendah’.

    Lebih lanjut, BMKG mengatakan Siklon Tropis Ragasa memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan, yakni 21 September 2025 pukul 07:00 WIB hingga 22 September 2025 pukul 07.00 WIB.

    Beberapa wilayah diprediksi bisa mengalami hujan dengan intensitas sedang-lebat. Masing-masing di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

    Sama halnya dengan Bibit Siklon Tropis 92W yang dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan.

    Adapun wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami intensitas hujan sedang-lebat adalah Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    GELORA.CO – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, istilah kota politik yang kini disematkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur sebagai sinyal bila provinsi tersebut tak akan pernah menjadi pusat pemerintahan.

    “Istilah itu justru menunjukkan ibu kota pemerintahan kemungkinan tidak akan berpindah dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat,” kata Saidiman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Bahkan, sambung dia, hal ini kemungkinan tidak akan terjadi sampai berakhirnya pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Saidiman mengaku masih heran dengan istilah Ibu Kota Politik pada IKN ini. “Istilah Ibu Kota Politik itu masih belum jelas dan ambigu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Penetapan ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Keputusan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis dalam beleid dikutip di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo kemudian mendetailkan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

    Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar.

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Dalam beleid itu juga menyebut untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara.

    Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di lbu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.

    Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

    Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di lbu Kota Nusantara, dilakukan diantaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara.

  • Menpar gaungkan Festival Erau jadi event wisata unggulan Kaltim

    Menpar gaungkan Festival Erau jadi event wisata unggulan Kaltim

    ANTARA – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri menggaungkan Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi agenda wisata unggulan dari Kalimantan Timur. Festival Erau berupaya dikembangkan melalui Kharisma Event Nusantara (KEN) untuk memperluas informasi keunikan festival adat Kutai ini. (Hanifan Ma’ruf/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik, Begini Jadinya

    Prabowo Tetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik, Begini Jadinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

    Beleid Ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

    Tujuannya untuk pemutakhiran narasi, matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional 2025, program nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran indikator target, serta alokasi pendanaan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” tulis aturan itu dikutip, Minggu (21/9/2025).

    Dari aturan itu juga dijelaskan perencanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dibangun pada luas lahan sekitar 800-850 hektare.

    Lebih detail persentase pembangunan kawasan perkantoran memiliki porsi 20% dari luas lahan. Sedangkan pembangunan hunian rumah layak dan terjangkau mencapai 50%, prasarana 50%, juga indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74.

    Beleid itu juga mengatur jumlah pemindahan ASN ke IKN.

    “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700 – 4.100 orang,” tulis pada butir (b).

    Selain itu cakupan layanan kota cerdas di IKN mencapai 25% untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah di IKN.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]