Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Bank Tanah Beri Sertifikat Tanah Buat Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara IKN

    Bank Tanah Beri Sertifikat Tanah Buat Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Bank Tanah (BBT) memberikan Sertifikat Hak Pakai bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang terdampak Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa pemberian hak tersebut juga diberikan kepada masyarakat PPU yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan atau Tol Akses IKN seksi 5B (Jembatan Pulau Balang—Riko).

    “Melalui pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah di wilayah PPU ini, maka fungsi Badan Bank Tanah telah mendapatkan porsi yang paripurna sesuai mandat dalam PP Nomor 64 Tahun 2021,” kata Parman dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Adapun, penyerahan sertifikat tanah tahap I ini diberikan kepada subjek reforma agraria terdampak pembangunan Bandara VVIP IKN dan jalan bebas hambatan seksi 5B yang jumlahnya sebanyak 129 subjek.

    Dari total tersebut, penyerahan sertifikat hak pakai tahap awal diberikan kepada 23 subjek Reforma Agraria, sementara untuk sisanya akan diterbitkan dan diserahkan secara bertahap.

    Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menerangkan bahwa melalui skema hak pakai subjek penerima manfaat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Celah penyalahgunaan tanah negara juga dapat diminimalkan sehingga subjek penerima manfaat dapat terlindungi dari praktik mafia tanah.

    Nantinya, setelah 10 tahun subjek penerima manfaat dapat meningkatkan status hak pakai mereka menjadi sertifikat hak milik. Mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari kenaikan nilai tanah serta dapat dijadikan jaminan kredit.

    “Hari ini kita mencatat sejarah baru agraria di Indonesia. Untuk pertama kalinya sertifikat hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah diserahkan kepada masyarakat. Tentu ini juga menjadi kado indah bagi subjek penerima manfaat di peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang,” kata Hakiki.

    Dengan demikian, kegiatan penyerahan sertifikat tersebut menjadi salah satu implementasi Reforma Agraria yang dijalankan oleh Badan Bank Tanah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 64 Tahun 2025.

  • Tiga Pemuda Bisnis Uang Palsu, Edarkan Rp 13 Juta di Kukar

    Tiga Pemuda Bisnis Uang Palsu, Edarkan Rp 13 Juta di Kukar

    Selain uang palsu, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi, tiga unit ponsel, serta uang tunai Rp 594 ribu hasil kejahatan.Kapolsek Loa Janan, AKP Abdillah Dalimunthe, mengatakan bahwa salah satu pelaku, RH, mengaku membeli uang palsu senilai Rp 60 juta melalui transaksi online.

    Uang tersebut kemudian diedarkan bersama dua rekannya dengan menyasar toko kelontong, agen BRILink, SPBU, penjual sembako, hingga kios bensin eceran. Aksi ini diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2024 dengan wilayah peredaran mencakup Samarinda, Kutai Kartanegara, hingga Balikpapan.

    “Polsek Loa Janan berkomitmen memberantas peredaran uang palsu karena sangat merugikan masyarakat dan merusak stabilitas perekonomian. Kami mengimbau masyarakat lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor jika menemukan dugaan peredaran uang palsu,” tegas Kapolsek.

    Ketiga pelaku kini ditahan di Polsek Loa Janan untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, junto Pasal 245 KUHP, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

  • Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali resmi menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/9/2025).
    Di partai yang dipimpin putra bungsu Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu, Ahmad Ali dipercaya menjadi Ketua Harian PSI.
    Jabatan Ketua Harian merupakan posisi yang strategis di partai politik. Lantas siapa Ahmad Ali?
    Berdasarkan data pada situs resmi Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali lahir pada 16 Mei 1969 di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah.
    Ahmad Ali menempuh pendidikan tingginya di Universitas Tadulako pada 1993 dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu pada 1998.
    Tidak hanya itu, dia juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila Cabang Sulawesi Tengah pada 1999.
    Karier Ahmad Ali dimulai dengan menjadi pengusaha. Dia menahkodai sejumlah perusahaan, dari tambang hingga travel.
    Pada 2005, dia memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
    Ahmad Ali kemudian menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah.
    Pada 2009, Ahmad Ali mulai menapaki dunia politik. Saat itu, dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali.
    Ahmad Ali kemudian bergabung Partai Nasdem pada 2013. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah 2013-2018.
    Pada 2019, Ahmad Ali mulai menapaki karier politiknya di pusat. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
    Saat itu, dia percaya menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, mineral, dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga menjadi Ketua Kelompok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Sempat menjabat Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lantas dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024.
    Bukan cuma Ahmad Ali, istrinya, Nilam Sari Lawira juga masuk panggung politik. Sang istri menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem pada 2019-2024.
    Sementara, sang anak, Moh. Anugrah Pratama mengikuti pemilihan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem pada 2024.
    Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ahmad Ali ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
    Jabatan itu diumumkan langsung Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 November 2023.
    ”
    Head coach
    yang akan bertugas adalah bapak Ahmad Ali,” ujar Anies.
    Saat itu, Ahmad Ali sering tampil di layar kaca guna melayani wawancara awak media seputar tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Meski karier politiknya mentereng, Ahmad Ali menjadi salah satu petinggi Nasdem yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pada Februari 2025, rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, diberitakan Kompas.com pada Selasa, 4 Februari 2025.
    Adapun Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi tambang batubara sebesar Rp 110 miliar dan suap izin perkebunan kelapa sawit.
    Rita Widyasari diduga mendapatkan 3 -5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Dia divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dengan subsider enam bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panas! Komisi XII PKB Depan Menteri LH Sebut Perusahaan Tambang Terus Menerus Gunduli Hutan

    Panas! Komisi XII PKB Depan Menteri LH Sebut Perusahaan Tambang Terus Menerus Gunduli Hutan

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 03 Des 2025, 18:46 WIB

    Diterbitkan 03 Des 2025, 17:43 WIB

    Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB, Syafruddin meminta, pemerintah memperhatikan aksi perusahaan tambang khususnya di Kalimantan Timur. Menurutnya, perusahaan tambang ini ialah pelaku penggundulan hutan hingga pencemaran sungai.

    Syafruddin menegaskan, kejadian bencana yang terjadi di Sumatera, agar tidak terjadi di daerah lain khususnya Kalimantan. Hal ini diungkapkannya saat rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12).

  • Profil Menas Erwin, Pengusaha Pemberi Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Nasional 26 September 2025

    Profil Menas Erwin, Pengusaha Pemberi Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Nasional 26 September 2025

    Profil Menas Erwin, Pengusaha Pemberi Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama Menas Erwin Djohansyah kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya di kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Rabu (24/9/2025).
    Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan.
    KPK mengatakan, penangkapan dilakukan karena Menas Erwin sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan di KPK.
    “Penangkapan dilakukan, mengingat yang bersangkutan sudah dua kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu.
    Lantas, siapa sebenarnya sosok Menas Erwin?
    Menas Erwin Djohansyah adalah Direktur PT Wahana Adyawarna (WA).
    Tak banyak informasi terkait perseroan terbatas tersebut.
    Namun, berdasarkan penelusuran, perusahaan tersebut terletak di Grand Slipi Tower, Palmerah, Jakarta Barat.
    Nama Menas Erwin pertama kali muncul dalam persidangan Hasbi Hasan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta pada 5 Desember 2023.
    Saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan telah menerima gratifikasi senilai Rp 630 juta untuk kepentingan pribadi.
    Penerimaan itu diterima dari banyak rekanan, termasuk salah satunya Menas Erwin selaku Direktur PT Wahana Adyawarna.
    “Menerima uang, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas penginapan yang seluruhnya senilai Rp 630.844.400,” kata Jaksa KPK Ariawan Agustiartono, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
    Dalam surat dakwaan terungkap, Hasbi Hasan juga menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 510 tipe apartemen yang disebut Terdakwa dengan istilah “SIO”, senilai Rp 120.100.000 dari Menas Erwin Djohansyah.
    Kemudian, Hasbi Hasan juga menerima fasilitas penginapan berupa sewa dua unit kamar, yaitu kamar nomor 111 tipe junior suite dan kamar nomor 205 tipe executive suite, total senilai Rp 240.544.400 dari Direktur Utama PT Wahana Adyawarna itu.
    Tak hanya itu, Sekretaris MA ini juga menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 0601 dan kamar nomor 1202 tipe kamar executive suite total senilai Rp 162.700.000 masih dari Menas Erwin Djohansyah.
    Menurut Jaksa KPK, sejumlah penerimaan fasilitas dari Menas Erwin Djohansyah terkait pengurusan perkara di lingkungan MA RI.
     
    KPK menetapkan Menas Erwin Djohansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA pada Kamis (25/9/2025).
    Dia juga langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September sampai dengan 14 Oktober 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    “Terhadap saudara MED, KPK telah melakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak dua kali, kemudian yang ketiga kalinya kita cari dan tidak pernah hadir,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
    KPK menduga Menas berperan sebagai pihak swasta yang menghubungkan sejumlah pihak dengan Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA periode 2020-2023.
    Sekitar awal 2021, Menas diperkenalkan Fatahillah Ramli kepada Hasbi untuk meminta bantuan mengurus perkara temannya di tingkat kasasi.
    Pertemuan pertama kali berlangsung di tempat umum, namun Hasbi meminta agar pembicaraan dipindahkan ke lokasi tertutup yang akhirnya disediakan oleh Menas.
    “Pada rentang waktu Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 terdapat komunikasi tentang beberapa proses pertemuan FR dengan HH di beberapa tempat, di mana dalam pertemuan tersebut FR bersama MED meminta bantuan HH untuk membantu menyelesaikan perkara temannya,” ungkap Asep.
    KPK mengungkapkan, ada lima perkara yang diminta Menas kepada Hasbi Hasan untuk diurus, yaitu:
    1. Perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur;
    2. Perkara sengketa lahan Depok;
    3. Perkara sengketa lahan di Sumedang;
    4. Perkara sengketa lahan di Menteng; dan
    5. Perkara sengketa lahan tambang di Samarinda.
    “Hasbi Hasan menyanggupi untuk membantu penyelesaian perkara sesuai dengan permintaan MED,” ujar dia.
    Sebagai imbalan, Hasbi diduga meminta biaya pengurusan perkara dengan skema pembayaran bertahap, berupa uang muka (DP), biaya proses, hingga pelunasan bila perkara berhasil dimenangkan.
    Namun, tidak semua perkara berjalan sesuai keinginan.
    Sejumlah pihak yang perkaranya gagal dimenangkan justru menuntut Menas mengembalikan uang yang sudah diserahkan ke Hasbi.
    Atas perbuatannya, Menas disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Visi Jakarta Jadi Kota Global Buka Peluang Ekonomi Budaya Betawi Nasional 25 September 2025

    Visi Jakarta Jadi Kota Global Buka Peluang Ekonomi Budaya Betawi Nasional 25 September 2025

    Visi Jakarta Jadi Kota Global Buka Peluang Ekonomi Budaya Betawi
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Visi Kota Jakarta yang diarahkan menjadi kota global berbasis budaya Betawi dinilai membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata.
    Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menilai, momentum ini harus dimanfaatkan dengan melibatkan sektor perhotelan dan industri pariwisata untuk menghadirkan budaya Betawi sebagai identitas utama kota.
    “Sebagai bagian dari promosi budaya ataupun dalam aspek komersial. Hotel-hotel bisa menjadi mitra strategis untuk menghadirkan budaya Betawi,” ujar tokoh Betawi Munir Arsyad melalui keterangan, Kamis (25/9/2025).
    Munir menekankan, transformasi Jakarta menuju kota global tidak boleh melepaskan akar budayanya.
    Karena itu, keterlibatan para pelaku budaya Betawi, mulai dari pengrajin, seniman, hingga pelaku usaha kuliner, perlu diperkuat.
    “Hotel juga dapat menyelenggarakan acara khusus yang menampilkan kuliner Betawi atau bazar makanan Betawi untuk memperkenalkan lebih banyak orang pada kekayaan kuliner Betawi,” ujarnya.
    Tak hanya kuliner, pertunjukan Lenong, Gambang Kromong, atau Tari Betawi dinilai dapat menjadi daya tarik wisata yang unik.
    Munir juga mengusulkan agar hotel-hotel bekerja sama dengan seniman Betawi untuk mendekorasi ruang dengan ornamen atau seni ukir khas Betawi.
    Bahkan, ia mendorong hotel menjadi tuan rumah rutin bagi gelaran seni budaya Betawi.
    “Hotel juga dapat menawarkan paket wisata budaya Betawi, yang meliputi perjalanan (tur) ke kawasan Betawi tradisional, wisata kuliner, serta kunjungan ke pusat kerajinan atau tempat-tempat bersejarah di Jakarta yang berhubungan dengan Betawi,” jelasnya.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028.
    Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
    “Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028,” kata Pramono saat menerima kunjungan peserta Lemhannas RI di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025) dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menjelaskan, pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN.
    Namun, Jakarta akan tetap menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus menjalankan sebagian besar administrasi pemerintahan.
    Pramono menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama.
    “Nanti,
    billboard
    -nya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” ujarnya.
    Meski begitu, ia menekankan penguatan identitas Betawi tidak akan mengurangi karakter multikultural Jakarta yang sudah menjadi ciri khas kota metropolitan.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamus Betawi tekankan pentingnya jaga identitas budaya

    Bamus Betawi tekankan pentingnya jaga identitas budaya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Betawi di tengah proses transformasi Jakarta menjadi kota global, sekaligus menjadi etalase budaya.

    “Bagaimana pun juga Jakarta tetap punya sesuatu yang kita perlu kembangkan, dilestarikan dan dimajukan budayanya,” kata Wakil Ketua Bamus Betawi Munir di Jakarta Timur, Kamis.

    Jakarta harus tetap jadi etalase budaya Betawi, meskipun ke depan Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara (IKN).

    Munir menyoroti arah pembangunan Jakarta yang berkelanjutan, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

    Selain itu, Munir menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa menjadi peluang bagi pelaku kebudayaan Betawi untuk berkembang. Apalagi Jakarta akan naik level bertransformasi menjadi kota global.

    Karena itu, transformasi Jakarta menuju kota global bisa menjadi peluang bagi pelaku kesenian budaya Betawi. Begitupun dengan peran budaya Betawi sebagai identitas asli kota Jakarta.

    “Pelaku ekonomi budaya Betawi, seperti para perajin, seniman dan pelaku usaha kuliner khas Betawi, ini peluang ke depan. Kita bisa bekerjasama dengan sebagai pihak untuk mempromosikan budaya ataupun dalam aspek komersial ke level global,” katanya.

    Jika promosi kebudayaan Betawi dikemas secara tepat maka akan dapat menarik wisatawan yang ingin mengunjungi Jakarta. Mereka bisa menikmati kekayaan budaya lokal di Jakarta.

    Munir menyebutkan, pelaku ekonomi budaya Betawi harus memanfaatkan peluang untuk berkreasi dan berkembang dari sisi komersial, baik dalam aspek kuliner, seni pertunjukan, produk kerajinan maupun kegiatan (event( budaya.

    “Ini akan sangat membantu melestarikan serta mempromosikan kebudayaan Betawi. Sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian warga Betawi di Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Bamus Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi era baru setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai IKN dan tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    “Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru pasca Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,” kata Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad di Jakarta, Rabu (24/9).

    Menurut Riano, transformasi ini menuntut kesiapan semua pihak agar Jakarta mampu tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Dukungan terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar X semakin menguat.

    Setelah beberapa DPW menyatakan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)PPP Kalimantan Timur menyatakan dukungan yang sama.

    Dukungan DPW PPP Kaltim itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

    “Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

    Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

    Dia menyebut, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

    “DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.
    Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

    “Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.

  • Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Adapun, asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah (CJP) sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.

    “Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    Arief menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menjaga peternak lokal, terutama peternak layer mandiri dan peternak kecil.

    “Jadi pada saat harga jagung pakan sedang tinggi, pemerintah bantu peternak. Namun saat harga jagung rendah, pemerintah bantu petani dengan menyerap,” terangnya.

    Adapun, sebanyak 2.109 peternak akan disasar dalam SPHP jagung tahun ini. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9046/KPTS/PK.240/F/09/2025.

    Jika dirinci lebih lanjut, 2.109 penerima SPHP jagung tersebut terdiri dari peternak mikro 192 peternak, peternak kecil 1.693 peternak, dan peternak menengah 224 peternak.

    Lebih lanjut, total penerima SPHP jagung ini tersebar di 16 provinsi, mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. 

    Selain itu, 52.400 ton SPHP jagung yang digelontorkan ini diharapkan dapat menekan harga jagung di tingkat peternak dan berimplikasi pada kondisi harga telur serta daging ayam.

    Pasalnya, harga jagung di tingkat peternak terpantau telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni Rp5.800 per kilogram.

    Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 23 September 2025, rata-rata harga jagung di tingkat peternak secara nasional menyentuh Rp6.736 per kilogram atau 16,14% di atas HAP. Bahkan, level harga ini meningkat 4,32% dibandingkan sebulan sebelumnya yang saat itu berada di harga Rp6.457 per kilogram.

    Di sisi lain, rata-rata harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen tercatat masih di bawah HAP. Kendati begitu, harganya mengalami kenaikan secara gradual. Per 23 September, rata-rata harga telur ayam Rp29.992 per kilogram atau naik 1,43% dibandingkan sebulan lalu yang Rp29.568 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga daging ayam mencapai Rp38.339 per kilogram dan telah mengalami kenaikan sebesar 8,28% dibandingkan sebulan lalu yang Rp35.408 per kilogram.

    “Kita ketahui bersama, apabila terjadi fluktuasi harga jagung pakan di peternak unggas, lambat laun akan mempengaruhi perkembangan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen,” pungkasnya.

  • KPK Tahan Direktur PT Wahana Adyawarna Terkait Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    KPK Tahan Direktur PT Wahana Adyawarna Terkait Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah (MED) terkait kasus dugaan suap kepada eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan terkait pengkondisian perkara di lingkungan peradilan tahun 2021.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan Menas ditahan di rumah tahanan negara kelas I terhitung sejak 25 September.

    “Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif dan melakukan penahanan terhadap Saudara MED untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September sampai dengan 14 Oktober 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur,”

    Sebelumnya, pada Rabu (24/9/2025) malam, KPK menjemput paksa Menas lantaran 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Menas ditangkap di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten.

    Asep menjelaskan pada 2021, Menas dipertemukan Hasbi Hasan melalui Fatahillah Ramli (FR). Menas menyampaikan ada perkara dari temannya dan meminta bantuan kepada Hasbi Hasan.

    Perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur; Perkara sengketa lahan Depok; Perkara sengketa lahan di Sumedang; Perkara sengketa lahan di Menteng; Perkara sengketa lahan Tambang di Samarinda.

    Setiap perkara memiliki biaya masing-masing, tetapi Asep belum merincikan secara detail berapa biaya dari setiap perkara.

    Tempat yang dijadikan ‘posko’ adalah salah satu hotel di daerah Cikini, Jakarta yang digunakan Hasbi untuk membahas pengurusan perkara sekaligus kepentingan pribadi bersama Windy Idol. Adapun Windy masih dalam pemeriksaan KPK.

    Atas perbuatannya, MED dipersangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
    diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Adapun Dalam putusan kasasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.