provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya. 

    Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. 

    Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045. 

    Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

     Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi. 

    Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas. 

    Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

  • Jakarta Paling Getol Bangun Infrastruktur TIK, Disusul Yogyakarta dan Riau

    Jakarta Paling Getol Bangun Infrastruktur TIK, Disusul Yogyakarta dan Riau

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mengalami peningkatan dengan mayoritas masih berpusat Pulau Jawa seperti di Jakarta dan Yogyakarta, sementara wilayah Indonesia Bagian Timur seperti Papua masih minim jaringan internet.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) di Indonesia sebesar 6,02 poin dari skala 0-10 pada 2024. Skor IP-TIK di dalam negeri naik 0,12 poin atau 2% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 5,9 poin. Semakin tinggi skor indeks, maka kian baik pula pembangunan TIK.

    Indeks Pembangunan-TIK adalah ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan TIK di suatu wilayah atau negara. Indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tiga subindeks utama, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK di masyarakat

    DataIndonesia melaporkan berdasarkan provinsinya, Jakarta menjadi provinsi dengan skor IP-TIK tertinggi nasional pada 2024, yakni 7,88 poin. Posisinya diikuti DI Yogyakarta yang memiliki skor IP-TIK sebesar 7,36 poin.

    Berikutnya, ada Bali dan Kepulauan Riau dengan skor IP-TIK masing-masing sebesar 6,82 poin dan 6,8 poin. Kemudian, skor IP-TIK milik Kalimantan Timur dilaporkan sebesar 6,73 poin pada tahun lalu.

    Ada pula Banten yang mencatatkan skor IP-TIK sebesar 6,46 poin. Lalu, Kalimantan Utara dan Jawa Barat berturut-turut memiliki skor IP-TIK sebesar 6,4 poin dan 6,33 poin pada 2024.

    Sementara itu, Papua menjadi provinsi dengan skor IP-TIK terendah di Tanah Air pada 2024, yakni 3,56 poin. Di atasnya ada Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat dengan skor IP-TIK secara berurutan sebesar 5,36 poin dan 5,61 poin.

    Berikut sebaran skor IP-TIK di 34 provinsi pada 2024:

    Aceh: 5,97 poin
    Bali: 6,82 poin
    Banten: 6,46 poin
    Bengkulu: 6,19 poin
    DI Yogyakarta: 7,36 poin
    Jakarta: 7,88 poin
    Gorontalo: 5,85 poin
    Jambi: 6,03 poin
    Jawa Barat: 6,33 poin
    Jawa Tengah: 5,98 poin
    Jawa Timur: 6,07 poin
    Kalimantan Barat: 5,90 poin
    Kalimantan Selatan: 6,13 poin
    Kalimantan Tengah: 6,02 poin
    Kalimantan Timur: 6,73 poin
    Kalimantan Utara: 6,40 poin
    Kep. Bangka Belitung: 6,06 poin
    Kepulauan Riau: 6,80 poin
    Lampung: 5,91 poin
    Maluku: 5,84 poin
    Maluku Utara: 5,68 poin
    Nusa Tenggara Barat: 5,88 poin
    Nusa Tenggara Timur: 5,36 poin
    Papua: 3,56 poin
    Papua Barat: 5,61 poin
    Riau: 6,27 poin
    Sulawesi Barat: 5,73 poin
    Sulawesi Selatan: 6,21 poin
    Sulawesi Tengah: 5,93 poin
    Sulawesi Tenggara: 6,03 poin
    Sulawesi Utara: 6,03 poin
    Sumatra Barat: 6,27 poin
    Sumatra Selatan: 5,97  poin
    ◦Sumatra Utara: 6,2 poin

  • Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Jakarta

    Awal musim hujan 2025/2026 sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia sejak September. Namun, Zona Musim (ZOM) terbanyak diprediksi terjadi pada Oktober ini, saat sebagian besar daerah beralih dari musim kemarau menuju musim hujan.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), waktu datangnya musim hujan berbeda-beda di tiap wilayah, tergantung pola angin, letak geografis, serta dinamika atmosfer. Lalu, daerah mana saja yang mengalami awal musim hujan pada Oktober 2025?

    149 Zona Musim Mulai Musim Hujan pada Oktober 2025

    Berdasarkan Prakiraan Musim Hujan 2025/2026 yang dirilis BMKG, terdapat 149 Zona Musim (ZOM) yang diprediksi memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober 2025. Jumlah ini mencakup sekitar 42 persen wilayah Indonesia.

    BMKG menjelaskan bahwa awal musim hujan ditetapkan ketika curah hujan mencapai ≥50 milimeter dalam satu dasarian (10 hari) dan diikuti oleh dasarian berikutnya dengan curah hujan yang sama atau lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah mengalami peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

    Secara umum, wilayah barat dan tengah Indonesia mendominasi fase awal musim hujan pada Oktober ini, seiring dengan mulai aktifnya angin baratan yang membawa uap air dari Samudra Hindia ke wilayah daratan.

    Daftar Wilayah yang Awal Musim Hujan di Oktober 2025Sumatera bagian tengah dan selatan, seperti Riau bagian selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, serta sebagian Jawa Tengah.Kalimantan bagian barat dan tengah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Selatan.Sulawesi bagian tengah dan tenggara, seperti sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.Bali bagian barat dan sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Di wilayah-wilayah tersebut, frekuensi hujan mulai meningkat secara bertahap, menandai berakhirnya periode kering yang terjadi sejak pertengahan tahun.

    Prakiraan Awal Musim Hujan 2025 di Wilayah Lainnya

    BMKG juga mencatat bahwa beberapa wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua bagian selatan baru akan memasuki awal musim hujan pada November hingga Desember 2025.

    Sementara itu, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian Kalimantan Timur justru sudah lebih dulu mengalami awal musim hujan sejak September 2025, mendahului sebagian besar wilayah lainnya.

    BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

    BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di awal musim hujan, terutama hujan lebat disertai angin kencang dan kilat. Daerah dengan topografi curam atau sistem drainase buruk diminta siaga terhadap kemungkinan banjir lokal dan tanah longsor.

    Pemerintah daerah juga diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini serta melakukan langkah antisipasi guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan di bulan Oktober ini.

    (wia/idn)

  • AirAsia (CMPP) Ekspansi Rute Internasional Surabaya-Bangkok

    AirAsia (CMPP) Ekspansi Rute Internasional Surabaya-Bangkok

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia AirAsia (CMPP) resmi mengoperasikan rute internasional Surabaya-Bangkok mulai awal Oktober 2025

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia, Achmad Sadikin Abdurachman mengatakan rute baru ini makin memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu hub utama Indonesia AirAsia, sekaligus membuka akses perjalanan antara Jawa Timur dan Thailand.

    “Kehadiran rute ini tidak hanya memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur, tetapi juga berperan penting dalam menarik wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui Surabaya,” kata Achmad Sadikin dalam siaran pers, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Dia menambahkan penerbangan perdana QZ330 dari Surabaya diberangkatkan pukul 13.30 WIB menuju Bangkok, dan dijadwalkan tiba pukul 17.50 waktu setempat. Rute ini akan beroperasi empat kali dalam seminggu yakni setiap Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu.

    Bangkok tercatat sebagai salah satu kota dengan daya tarik wisata terbesar di Asia Tenggara. Sepanjang Januari–Juni 2025, Indonesia AirAsia telah menerbangkan lebih dari 310.000 penumpang pulang-pergi dari Jakarta, Medan, dan Bali ke Bangkok.

    Pada periode yang sama, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 41.000 wisatawan asal Thailand tercatat berkunjung ke Indonesia.

    Menurutnya, melalui rute Surabaya–Bangkok, arus wisatawan dua arah ini diharapkan makin meningkat. Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan 14,3 juta wisatawan mancanegara pada 2025, sementara Pemerintah Thailand tengah mempromosikan kampanye Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 yang menekankan pengalaman budaya melalui festival dan destinasi lokal.

    Rute Surabaya–Bangkok juga terhubung dengan layanan Fly-Thru AirAsia, yang memungkinkan penumpang melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi internasional populer lainnya melalui Don Mueang, seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Da Nang, Hanoi, hingga Tokyo.

    Selain Bangkok, pada 1 dan 2 Oktober 2025, AirAsia juga meluncurkan penerbangan domestik baru dari Surabaya menuju Balikpapan (BPN), Berau (BEJ), dan Tarakan (TRK).

    Sebelumnya, AirAsia mengadakan program bagasi gratis 15 kg untuk semua rute penerbangan domestik per 8 Oktober 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (25/9/2025), AirAsia tetap mengenakan biaya tambahan bagi penumpang yang membutuhkan kapasitas bagasi lebih mulai dari 20 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg hingga 60 kg.

    Penumpang yang membawa bagasi melebihi 15 kg tanpa pembelian tambahan akan dikenakan biaya bagasi lebih saat check-in di bandara. Adapun, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 30/2021.

    Penumpang yang telah membeli tiket sebelum 8 Oktober 2025 tetap mendapatkan jatah bagasi sesuai program yang berlaku pada saat pembelian, yaitu 15 kg atau 20 kg tergantung rute penerbangan.

    Indonesia AirAsia juga mengingatkan penumpang untuk mematuhi ketentuan bagasi kabin dengan berat maksimal 7 kg per orang. Jika bagasi kabin melebihi batas, disarankan untuk menambahkannya ke dalam bagasi terdaftar melalui konter check-in di bandara.

  • Pertamina Bantah Soal Tidak Bangun Kilang Minyak, Ini Buktinya

    Pertamina Bantah Soal Tidak Bangun Kilang Minyak, Ini Buktinya

    Jakarta

    Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan bahwa PT Pertamina (Persero) tidak membangun kilang minyak. Hal tersebut dibantah Pertamina, dengan menyatakan bahwa Pertamina Tengah menjalankan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan.

    Dikutip detikFinance, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, Pertamina tengah menjalankan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan. Proyek tersebut akan menambah kapasitas produksi menjadi 360 ribu barel per hari.

    “Kalau dibilang Pertamina nggak bangun kilang, bangun kilang. Balikpapan akan segera selesai, (kapasitas produksi) naik dari 260 ribu (barel per hari) ke 360 ribu,” ujar Agung saat ditemui di JW Marriott, Jakarta, Jumat kemarin.

    Tentu hal ini jadi menarik untuk disimak, terlebih Agung menambahkan Saat ini progres pembangunan kilang Balikpapan sudah mencapai 96%. Agung menyebut proyek senilai US$ 7,4 miliar tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2025.

    Agung juga mengatakan bisnis kilang membutuhkan investasi besar dan risiko yang tinggi. Apalagi kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, salah satunya kondisi oversupply pada sisi kapasitas produksi.

    Foto Udara RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/4/2024). Foto: Rista Rama Dhany/detikcom

    “Kondisi oversupply yang disebutkan oleh Pak Menkeu itu memang saat ini masih terjadi. Makin banyak kilang di dunia ini selesai dibangun. Dan kilang-kilang ini tentunya semakin efisien. Kilang-kilang yang semakin efisien ini biayanya makin kompetitif. Dan akibatnya kilang-kilang yang lama itu menjadi kurang kompetitif dan bisa jadi ditutup,” beber Agung.

    Oleh karena itu Agung menyebut untuk berinvestasi di proyek kilang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia lalu menyebut pembangunan kilang Balikpapan menunjukkan bahwa Pertamina telah menjalankan apa yang sebelumnya didorong oleh pemerintah.

    “Ini menunjukkan bahwa Pertamina menjalankan dorongan dari pemerintah, namun dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan risiko yang ada di dunia, baik risiko yang sifatnya ekonomi, juga risiko bisnis,” tuturnya.

    (ily/lth)

  • Sentilan Purbaya dan Nasib 7 Proyek Kilang Minyak Pertamina

    Sentilan Purbaya dan Nasib 7 Proyek Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru.

    Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura. 

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya.

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas.

    Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam 5 tahun. 

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

    Lantas, benarkah demikian?

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018, sebelumnya terdapat tujuh proyek kilang yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), yakni lima proyek pengembangan kilang atau refinery development master plan (RDMP) dan dua proyek kilang baru.

    Lima proyek RDMP adalah RDMP Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RDMP RU IV Cilacap, RDMP RU VI Balongan, RDMP RU II Dumai, dan RDMP RU III Plaju. Sementara itu, dua proyek kilang baru, yakni Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan GRR Bontang.

    Dalam perjalanannya, terdapat proyek yang sudah berjalan dan beroperasi atau hampir rampung. Namun, beberapa di antaranya masih mandek, bahkan batal.

    Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, proyek kilang yang masuk PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya RDMP RU VI Balongan, RDMP RU IV Cilacap, Biorefinery Cilacap, dan Kilang Minyak Tuban (ekspansi).

    Berikut daftar 7 proyek kilang minyak Pertamina: 

    1. RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) saat ini terus mengebut pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek strategis nasional (PSN) ini telah memasuki fase krusial menuju tahap uji coba peralatan (commissioning) dan awal pengoperasian kilang (start-up).

    Adapun, progres pengerjaan RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe telah mencapai 96,5% per akhir September 2025. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$7,4 miliar atau setara Rp122,72 triliun (asumsi kurs Rp16.584 per US$).

    Proyek RDMP Balikpapan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari semula 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. 

    Kedua, meningkatkan kualitas produk dari standar setara Euro 2 menjadi standar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, meningkatkan kompleksitas kilang guna mendorong efisiensi operasional dan memperluas jangkauan produk. 

    Selain memperkuat kemandirian energi, proyek RDMP Balikpapan juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan daerah. Selama puncak konstruksi, proyek ini menyerap hingga 24.000 tenaga kerja serta menghidupkan ekosistem usaha di sekitar lokasi, mulai dari UMKM, jasa transportasi, hingga rumah kontrakan.

    Sementara itu, proyek Lawe-Lawe merupakan ekspansi untuk meningkatkan mutu produk, memenuhi Euro-5. Proyek ini digarap oleh KPI melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Balikpapan. Kilang yang terletak di kota terbesar kedua di Kalimantan Timur itu awalnya memiliki kapasitas pengolahan 260.000 barel kemudian ditingkatkan menjadi 360.000 barel per hari.

    Kilang Balikpapan nantinya juga akan mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah dan produk yang lebih variatif. Produk yang dihasilkan nanti juga setara dengan standar Euro-5. 

    Euro-5 memiliki keunggulan lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar minyak yang lebih berkualitas serta tingkat konsumsi yang lebih hemat. Proyek RDMP Balikpapan meliputi pembangunan New Workshop dan Warehouse, Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Feed Tank, Boiler, New Flare BPP II, RFCC & RFCC NHT, dan Terminal Lawe-Lawe Facilities.

    2. RDMP Cilacap

    Berdasarkan catatan Bisnis, RDMP Cilacap dikembangkan guna meningkatkan kapasitas kilang yang semula sebesar 348.000 barel akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari dan peningkatan kualitas produk menjadi standar Euro-5.

    Proyek ini telah direncanakan sejak 2014 dengan proyeksi penyelesaian pada 2025 atau 2026 untuk fase awal atau lanjutan. 

    Pada 2014, Pertamina menggandeng Saudi Aramco dalam menggarap proyek ini. Namun, dalam perjalanannya Saudi Aramco memilih mundur. Pertamina pun tetap menggarap proyek itu secara mandiri.

    Dalam proyek ini, Pertamina fokus pada pengembangan biorefinery untuk meningkatkan produksi biofuel dan produk petrokimia yang lebih ramah lingkungan.

    Adapun, proyek RDMP ini masih jalan di tempat. Saat ini proyek itu masih dalam tahap pembahasan/regulasi & belum konstruksi penuh. Sementara fasilitas pendukung seperti Green Refinery Cilacap sudah beroperasi sebagian, dengan rencana ekspansi kapasitas SAF/HVO.

    Saat ini, Green Refinery Kilang Cilacap telah mampu memproduksi Bioavtur – Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan kandungan minyak inti sawit atau refined bleached deodorized palm kernel oil (RBDPKO) sebesar 2,4% dengan kapasitas 9.000 barel per hari (bpd). 

    Kandungan nabati ini akan ditingkatkan menjadi 100% dalam proyek pengembangan Green Refinery Kilang Cilacap Fase 2.

    3. GGR Tuban

    Rencana pembangunan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban masih terus berjalan. Proyek ini digarap oleh KPI dengan menggandeng perusahaan Rusia, Rosneft.

    Namun, proyek di Jawa Timur itu masih jalan di tempat lantaran perusahaan-perusahaan Rusia masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Adapun, progres terakhir proyek strategis nasional (PSN) itu masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 

    Kementerian ESDM menyebut, pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi Kilang Tuban. Pembangunan Kilang Tuban belum berjalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    Perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

    Tercatat nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

  • Marak Tambang Ilegal dan Perambahan Hutan di Dekat IKN

    Marak Tambang Ilegal dan Perambahan Hutan di Dekat IKN

    Liputan6.com, Kaltim – Suasana dini hari di jalur menuju Tol Samboja-Balikpapan mendadak mencekam. Satuan Tugas Penindakan Aktivitas Ilegal Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama aparat gabungan dari Polres Kukar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim, dan Satuan Brimob, menghentikan laju tujuh truk bermuatan penuh batubara yang diduga diangkut secara ilegal dari dalam delineasi IKN, Minggu (29/9/2025) sekitar pukul 02.40 Wita.

    Patroli yang dipimpin langsung jajaran Satgas tersebut menemukan bahwa seluruh muatan tidak dilengkapi dokumen resmi.

    “Petugas patroli mendapati tujuh unit truk bermuatan batu bara yang hendak menuju Jalan Tol Samboja-Balikpapan,” ujar Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, Jumat (3/10/2025).

    Menurut Edgar, pengembangan di lapangan menunjukkan batubara tersebut berasal dari kawasan Bukit Tengkorak, Desa Sukamulyo. Di lokasi, tim menemukan bekas galian dengan stok batubara mencapai 2.000–3.000 ton, juga sejumlah titik pasir siap angkut.

    “Dokumentasi lapangan menunjukkan kondisi hutan lindung di kawasan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah akibat aktivitas ilegal,” imbuhnya.

    Drama sempat terjadi saat rombongan pengawalan barang bukti dihentikan oleh seorang oknum yang mengaku memiliki kerja sama antarinstansi dan perusahaan. Oknum tersebut meminta agar truk dikembalikan ke lokasi tambang. 

    Namun, setelah dialog singkat, Satgas memastikan barang bukti tetap diamankan dan dititipkan sementara di Mako Brimob Polda Kaltim, Balikpapan.

     

  • Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Oktober 2025

    Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU Nasional 3 Oktober 2025

    Menhaj Sebut Penyamarataan Antrean Haji Tetap Sesuai UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, rencana penyamarataan antrean calon jemaah haji di setiap daerah akan tetap mengikuti aturan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
    Gus Irfan, sapaan akrabnya, memastikan bahwa pembagian kuota jemaah reguler dan khusus akan tetap sesuai dengan UU Haji, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
    “(Pembagian kuota haji) 92 dan 8 persen masih tetap sesuai dengan UU,” kata Irfan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Irfan menyebutkan, kementeriannya saat ini mendorong agar pembagian kuota haji ke provinsi-provinsi berdasarkan sistem antrean calon jemaah haji yang disamaratakan.
    Targetnya, masa antre calon jemaah haji dapat disamaratakan di setiap daerah menjadi 26,4 tahun.
    “Di seluruh Indonesia antrean akan menjadi 26,4 tahun, tidak seperti sekarang ini, ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun,” ujar Gus Irfan.
    Meski demikian, Irfan mengatakan usulan sistem antrean itu masih menunggu persetujuan DPR.
    “Mudah-mudahan itu (antrean haji) bisa dilakukan atau kemungkinan ada alternatif lain yang tetap bisa diakui ada di dalam UU, yaitu campuran antara penggunaan berdasarkan antrean ataupun berdasarkan jumlah penduduk Muslim,” ucap dia.
    Lamanya masa tunggu untuk menjalankan ibadah haji menjadi persoalan karena berpengaruh terhadap kondisi kesehatan para calon jemaah.
    Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2023, masa tunggu haji paling lama ada di Kabupaten Bantaeng dengan waktu tunggu 97 tahun, Kabupaten Sidrap 94 tahun, Kabupaten Pinrang 90 tahun, Kota Pare-Pare 86 tahun, dan Kabupaten Wajo 86 tahun.
    Lalu, Kota Makassar 85 tahun, Kota Bontang 83 tahun, Kabupaten Jeneponto 83 tahun, Kabupaten Maros 79 tahun, dan Kabupaten Nunukan 79 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    Kota Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) berkomitmen menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pertanian berkelanjutan baik melalui urban farming di IKN maupun dengan optimalisasi lahan di sekitar IKN.

    Untuk optimalisasi lahan di sekitar IKN Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan dengan melibatkan warga yang tersebar di Kecamatan Sepaku dan daerah mitra lain, sedangkan untuk urban farming di IKN atau Kota Nusantara, dengan salah satu yang yang diunggulkan adalah kopi liberika.

    “OIKN dan PATPI berkomitmen bersama menjadikan Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertanian berkelanjutan yang berdaya saing,” kata Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Nusantara, Jumat.

    Bahkan, untuk mempopulerkan kopi liberika, OIKN dan PATPI telah melakukan penanaman bibit kopi liberika di kawasan Embung Mochammad Basuki Hadimuljono (MBH) IKN, yakni penanaman dilakukan pada bersamaan dengan peringatan Hari Kopi Sedunia pada 1 Oktober 2025.

    Penanaman kopi ini juga, lanjut Myrna, termasuk bagian dari membangun 10 persen kawasan produksi pangan dari total luas IKN yang mencapai 322.429 hektare, sehingga berbagai jenis kebutuhan pangan pun diproduksi di IKN.

    Myrna menyebut bahwa kehadiran PATPI sebagai bagian dari sinergi nasional dalam mendukung pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian yang berkelanjutan bagi IKN, sekaligus untuk mendukung IKN sebagai kota hutan.

    “Pertanian merupakan hal sangat penting, terlebih nilai kesejahteraan masyarakat di IKN sebelumnya banyak ditopang oleh petani. Sedangkan tantangan ke depan adalah membangun urban agrikultur yang sesuai dengan konsep Kota Nusantara,” ujar Myrna.

    Giyatmi, selaku Ketua PATPI, menekankan tentang pentingnya kopi liberika sebagai salah satu produk pertanian unggulan Nusantara, karena kopi juga bisa menjadi identitas suatu daerah sekaligus sebagai sumber ekonomi masyarakat mulai pekebun hingga pelaku bisnis.

    “Kunjungan kami kami ke Samarinda saat ini, sebenarnya yang menjadi daya tarik adalah IKN. Sedangkan kopi sebagai salah satu tanaman pangan, diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengelolaan pangan berlanjutan IKN,” ujar Giyatmi.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.