Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.

    “Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025). 

    Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.

    “Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.

    Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.

    Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.

    Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.

    “Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok. 

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya. 

    Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).

    Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.

  • Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Ia juga menyebutkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal kolaborasi program pemerintah pusat bersama provinsi untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, S1, S2, dan S3. Laporan tersebut menunjukkan angka partisipasi sekolah yang sebelumnya hanya 9 tahun, pada 2025 ini berhasil naik.

    “Angka partisipasi sekolah 10,6 persen. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ini program luar biasa,” katanya.

    Seno berharap melalui program inisiatif daerah bersama Kemensos, masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan layanan lebih baik lagi. Ia menyebutkan angka kemiskinan yang pada 2024 mencapai 6 persen, kini pada 2025 turun menjadi 5,17 persen. 

    “Turun kurang lebih 1 persen. Ini upaya luar biasa,” katanya.

    Capaian ini menurut Seno tak lepas dari kerja keras banyak pihak. Lantara itu dia mengapresiasi kerja para pendamping sosial, pekerja sosial, dan pilar sosial atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia menyebut tugas mereka tak mudah tapi sangat mulia. 

    “Pemprov akan terus mendukung peningkatan kapasitas pegawai dan pejuang sosial di lapangan,” tutupnya. 

    Pada kesempatan ini, para siswa Sekolah Rakyat menghibur para tamu undangan dengan pertunjukan tari. Mereka juga menampilkan paduan suara dan pembacaan puisi. 

    Untuk diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda memiliki 96 siswa atau 4 rombongan belajar (Rombel). Rombel tersebut terdiri dari 48 siswa SMP dan 48 siswa SMA.

  • Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). 

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut inisiatif ini sebagai penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional.

    “Sekolah Garuda adalah realisasi visi besar Presiden untuk membawa anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri menuju kampus terbaik dunia. Ini bagian dari persiapan generasi emas 2045,” ujar Stella.

    Peluncuran serentak ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

    “Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 sekolah baru,” ucapnya.

    Stella menjelaskan Sekolah Garuda ditopang oleh tiga pilar utama yaitu penyeimbang akses guna pemerataan kesempatan pendidikan unggulan.

    Kemudian, inkubator pemimpin guna membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, akademik dan pengabdian agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga berkomitmen mengabdi setelah menimba ilmu.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Human Capital Index menunjukkan rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54% dari potensi penuh mereka.

    Apalagi, kata Stella, data Kementerian Pendidikan mencatat, pada 2024 sudah ada 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang berhasil masuk ke 100 universitas terbaik dunia.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Sekolah Garuda diharapkan dapat memperbesar angka tersebut secara signifikan.

    “Sekolah Garuda bukan hanya sekolah unggulan, tetapi pusat lahirnya talenta-talenta sains dan teknologi yang akan mengabdi untuk kemajuan bangsa,” tegas Stella.

    Berikut Daftar Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru:

    Sekolah Garuda Transformasi:

    SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
    SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
    SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan
    MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya

     

    Sekolah Garuda Baru:

    Belitung Timur
    Timor Tengah Selatan, NTT
    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
    Bulungan, Kalimantan Utara

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Pemkab Kukar Bawa UMKM Lokal Masuk E-Katalog, Siap Tembus Pasar Nasional – Page 3

    Pemkab Kukar Bawa UMKM Lokal Masuk E-Katalog, Siap Tembus Pasar Nasional – Page 3

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara, Thaufiq Zulfian Noor, menegaskan bahwa e-katalog merupakan pintu masuk strategis bagi UMKM lokal untuk naik kelas.

    “Produk-produk asal Kukar harus mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Dengan terdaftar di e-katalog, peluangnya jauh lebih besar, karena akses penjualan menjadi lebih terbuka, baik untuk masyarakat umum maupun lembaga pemerintah,” ujar Thaufiq, Selasa (7/10/2025).

    Menurut Thaufiq, Pemkab Kukar terus berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh agar para pelaku UMKM dapat memenuhi berbagai standar dan persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar digital. Dukungan tersebut meliputi kemudahan perizinan usaha, pendampingan dalam sertifikasi halal, hingga pelatihan peningkatan kapasitas dan inovasi produk.

    Selain aspek legalitas dan mutu, pemerintah juga menekankan pentingnya kemasan produk yang menarik sebagai faktor penentu daya saing di pasar digital.

    “Kualitas produk dan tampilan kemasan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Produk dengan mutu terjaga dan kemasan yang menarik akan lebih mudah diterima konsumen dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Program integrasi UMKM ke dalam sistem e-katalog ini diharapkan tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat identitas produk lokal Kukar di pasar yang lebih luas. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor, produk-produk buatan pelaku UMKM Kukar diharapkan mampu menembus pasar nasional, bahkan berpotensi menjejak pasar ekspor di masa mendatang.

    Thaufiq juga menilai bahwa keberadaan e-katalog dapat menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah. Ketika produk lokal digunakan oleh instansi pemerintah, tingkat permintaan akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat daya beli dan mendorong pertumbuhan usaha kecil di berbagai kecamatan.

    “Kalau kualitas produk terus dijaga dan akses pasar semakin luas melalui e-katalog, maka UMKM di Kukar akan tumbuh lebih cepat dan mampu naik kelas. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemkab Kutai Kartanegara untuk menghadirkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah percaya, ketika UMKM tumbuh kuat, maka kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah pun ikut terbangun. 

  • BKPM Sebut Belum Ada Investor Asing yang Minat Garap Proyek DME Pengganti LPG

    BKPM Sebut Belum Ada Investor Asing yang Minat Garap Proyek DME Pengganti LPG

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebutkan hingga saat ini belum ada perusahaan asing yang berinvestasi di proyek Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). Sebelumnya, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemicals mundur dari proyek DME.

    “Kita masih belum mendengarkan ketertarikan (perusahaan asing) secara real untuk DME ini,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Pihaknya baru akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait investor yang akan masuk proyek DME jika sudah resmi terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Nggak tahu kalau datang ke kementerian lain ya, karena kalau bagi kami, biasanya kami mencatatkannya adalah ketika mereka memang sudah masuk dan mendapatkan NIB,” katanya.

    China Minat Garap DME

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan bahwa perusahaan China tertarik menanamkan modal US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Kalimantan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi pengganti impor LPG.

    Meski begitu, Tri belum menjelaskan detail perusahaan China yang akan menggarap proyek DME. Dalam proyek ini, perusahaan China tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Tri juga belum membocorkan perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal menggarap.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” katanya dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah serius dalam mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Hal ini telah dilakukan pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang telah diberikan kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti pada beberapa waktu lalu.

    Proyek Industri DME tersebut akan berada di enam lokasi, di antaranya yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin. Sebanyak enam proyek tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 164 triliun. Proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan 34.800 lapangan kerja.

    Lihat juga Video Bahlil Menghadap Prabowo, Bahas Hilirisasi Nikel-Bangun Kilang DME

    (ara/ara)

  • Jadwal Supermoon Hari Ini, Waspada Dampaknya di Wilayah RI

    Jadwal Supermoon Hari Ini, Waspada Dampaknya di Wilayah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bulan purnama atau Supermoon jadi salah satu fenomena langit yang terjadi bulan Oktober ini. Pada Selasa (7/10/2025), Bulan akan masuk ke fase tersebut.

    Mengutip detikcom, BMKG melaporkan Supermoon terjadi pada 10:47 WIB hari ini di Indonesia. Jarak Bumi dengan Bulan mencapai 361.458 km.

    Supermoon tahun ini akan sedikit lebih besar dan lebih terang. Sebab jarak Bulan akan 10% lebih dekat dari biasanya.

    Hal ini terjadi karena orbit Bulan mengelilingi Bumi berbentuk elips. Jadi akan ada satu waktunya saat Bulan akan berada di sisi terdekatnya atau perigee.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan Supermoon terjadi saat posisi Bulan terdekat dengan Bumi. Dampaknya akan membuat pasang maksimum, atau lebih tinggi dari purnama umumnya.

    “Dampaknya, pasang maksimum (gabungan efek bulan dan matahari) menjadi lebih tinggi dari saat purnama umumnya,” kata Thomas kepada CNBC Indonesia.

    Dia mengatakan seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan Supermoon.

    Supermoon hari ini bukan yang terakhir untuk tahun 2025. Setidaknya ada dua kali lagi fenomena akan terjadi hingga akhir tahun.

    “Supermoon 2025: 7 Oktober, 5 November, dan 4 Desember,” ungkapnya.

    Waspada Banjir Pesisir

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dalam keterangan resmi tertanggal 30 September 2025, BMKG mengatakan banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

    Hal ini berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Adapun wilayah-wilayah pesisir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

    Pesisir Sumatera Utara

    Pesisir Sumatera Barat

    Pesisir Kep. Bangka Belitung

    Pesisir Banten

    Pesisir DKI Jakarta

    Pesisir Jawa Barat

    Pesisir Jawa Tengah

    Pesisir Jawa Timur

    Pesisir Bali

    Pesisir Nusa Tenggara Barat

    Pesisir Nusa Tenggara Timur

    Pesisir Kalimantan Utara

    Pesisir Kalimantan Timur

    Pesisir Kalimantan Selatan

    Pesisir Kalimantan Tengah

    Pesisir Sulawesi Utara

    Pesisir Maluku

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhandanpesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

    Lebih lanjut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.

    Adapun lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir di berbagai wilayah Indonesia berada dalam periode 5-16 Oktober 2025. Lebih spesifik di wilayah pesisir Jakarta, potensi banjir rob diprediksi dalam periode 9-14 Oktober 2025 di wilayah berikut ini:

    Pesisir Kamal Muara

    Pesisir Kapuk Muara

    Pesisir Pluit

    Pesisir Ancol

    Pesisir Kamal

    Pesisir Marunda

    Pesisir Cilincing

    Pesisir Tanjung Priok

    Pesisir Kalibaru

    Pesisir Muara Angke, Penjaringan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan satelit orbit rendah Starlink oleh di daerah-daerah makin masif. Sejumlah pemerintah provinsi seperti Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Barat (Sulbar), hingga Maluku Utara (Malut) mulai mengadopsi teknologi milik Elon Musk.

    Kalteng

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memakai Starlink untuk digitalisasi pembelajaran sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.

    Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.

    Kalimantan Timur

    Dilansir dari website Diskominfo Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  mempercepat program internet gratis untuk semua.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan setiap desa akan mendapatkan satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.

    Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel. Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.

    Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.

    “Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.

    Maluku Utara

    Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).

    Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

    Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps  dan 5–20 Mbps untuk mengunggah. 

    “Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut.

    Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat. 

    Sherly  meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.

    Sulawesi Barat

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sulawesi Barat telah menggunakan Starlink di sejumlah desa yang sulit terjangkau serat optik. Salah satunya di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, pada Desember 2024.

    Kepala Bidang Layanan E Goverment Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan pemasangan bantuan ini untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi. Pemprov berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat setempat dapat menggunakan internet secara sehat dan memberi manfaat positif bagi warga.

    “Termasuk akses digital pada wilayah blank spot di pedesaan,” kata Ridwan.

  • Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    “Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia. 

    Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

    Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi. 

    “Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

    Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

    Nelayan membuka aplikasi di smartphone

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

    “Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan. 

    “Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

    Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

    IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

    Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

    Infrastruktur Internet

    Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.

  • Supermoon 7 Oktober 2025, BMKG Warning Banjir Rob Hantam Jakarta

    Supermoon 7 Oktober 2025, BMKG Warning Banjir Rob Hantam Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena Bulan berada pada jarak terdekat dengan Bumi atau diistilahkan ‘Fase Perigee’, sekaligus Bulan Purnama alias ‘Supermoon’ akan terkadi pada 7 Oktober 2025 besok.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dalam keterangan resmi tertanggal 30 September 2025, BMKG mengatakan banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

    Hal ini berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Adapun wilayah-wilayah pesisir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

    Pesisir Sumatera Utara
    Pesisir Sumatera Barat
    Pesisir Kep. Bangka Belitung
    Pesisir Banten
    Pesisir DKI Jakarta
    Pesisir Jawa Barat
    Pesisir Jawa Tengah
    Pesisir Jawa Timur
    Pesisir Bali
    Pesisir Nusa Tenggara Barat
    Pesisir Nusa Tenggara Timur
    Pesisir Kalimantan Utara
    Pesisir Kalimantan Timur
    Pesisir Kalimantan Selatan
    Pesisir Kalimantan Tengah
    Pesisir Sulawesi Utara
    Pesisir Maluku

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhandanpesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.

    Adapun lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir di berbagai wilayah Indonesia berada dalam periode 5-16 Oktober 2025. Lebih spesifik di wilayah pesisir Jakarta, potensi banjir rob diprediksi dalam periode 9-14 Oktober 2025 di wilayah berikut ini:

    Pesisir Kamal Muara
    Pesisir Kapuk Muara
    Pesisir Pluit
    Pesisir Ancol
    Pesisir Kamal
    Pesisir Marunda
    Pesisir Cilincing
    Pesisir Tanjung Priok
    Pesisir Kalibaru
    Pesisir Muara Angke, Penjaringan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]