provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Sah! WIFI dan MyRepublic Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    Sah! WIFI dan MyRepublic Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz. Terdapat dua pemenang dalam lelang ini yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI) serta Eka Mas Republik pemilik MyRepublic.

    Dalam pengumuman hasil seleksi yang diterbitkan Rabu (15/10/2025), PT Telemedia memasukkan harga penawaran tertinggi Rp 403.764.000.000 untuk regional I. Regional tersebut terdiri dari enam zona, berikut daftarnya:

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)

    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta

    Zona 7 : Jawa Timur

    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Sementara MyRepublic mendapatkan untuk dua regional sisanya dengan jumlah 9 zona. Harga penawaran perusahaan tertinggi untuk masing-masing yakni Regional II sebesar Rp 300.888.000.000 dan Regional III senilai Rp 100.888.000.000.

    Berikut daftar zona pada masing-masing daerah:

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara

    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi

    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung

    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah

    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Proses Lelang 1,4 Ghz

    Lelang frekuensi 1,4 Ghz sudah dibuka sejak Juli 2025. Peserta lelang memperebutkan objek seleksi dengan rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz, total lebar pita 80 MHz.

    Frekuensi digunakan untuk penyelenggaraan layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access). Diharapkan layanannya bisa untuk internet cepat hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau.

    Dalam prosesnya, tujuh perusahaan menjadi calon peserta seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah:

    • PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk;

    • PT Indosat Tbk;

    • PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;

    • PT Telemedia Komunikasi Pratama;

    • PT Netciti Persada;

    • PT Telekomunikasi Seluler; dan

    • PT Eka Mas Republik.

    Kemudian dari hasil evaluasi termausk pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen ditentukan tiga perusahaan lolos ke tahap lelang, hingga akhirnya WIFI dan MyRepublic keluar sebagai pemenang lelang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WIFI-MyRepublic Dikabarkan Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    WIFI-MyRepublic Dikabarkan Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemenang lelang frekuensi 1,4Ghz akan segera diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Pansel akan mengumumkan. Mungkin lagi menyiapkan bahan pengumumannya,” kata Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

    Menurut kabar yang beredar, PT Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha Surge (WIFI) akan menjadi pemenang untuk Regional 1, sementara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) kebagian di Regional 2 dan 3. Namun, bocoran ini belum bisa dipastikan 100% hingga pengumuman resmi dikeluarkan.

    Saat dihubungi CNBC Indonesia, Presiden Direktur WIFI Yune Marketatmo hanya berujar singkat. “Kita masih ikutin proses”.

    Sebagai informasi, lelang ini bertujuan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

    Adapun pembagian 3 regional yang dimaksud memiliki 15 zona, masing-masing sebagai berikut:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)

    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta

    Zona 7 : Jawa Timur

    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara

    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi

    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung

    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah

    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • Sah! WIFI dan MyRepublic Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    Pengumuman Internet Murah 100 Mbps Hari Ini, Sumatra Sampai Papua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera mengumumkan pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz. Proses lelang sendiri telah berlangsung sejak Senin lalu (13/10/2025).

    Menurut sumber kepada CNBC Indonesia, pemenang lelang akan diumumkan pada Rabu hari ini (15/10/2025).

    CNBC Indonesia juga mencoba mengonfirmasi informasi ini kepada Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada informasi terkait kapan dan berapa jumlah pemenang lelang nantinya.

    Sebagai informasi, tiga perusahaan ikut proses lelang kali ini. Mulai dari Eka Mas Republik (MyRepublic), Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha dari Surge, dan Telkom.

    Ketiganya memperebutkan frekuensi dengan lebar 80 Mhz, rentang 1431 Mhz hingga 1512 Mhz.

    Lelang ini diperuntukkan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

    Terdapat tiga regional yang memiliki 15 zona untuk lelang kali ini. Berikut pembagiannya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

     

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T melalui Program Sekolah Negeri Terapung

    Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T melalui Program Sekolah Negeri Terapung

    Rabu, 15 Oktober 2025 08:02 WIB

    Sejumlah siswa berjalan di jembatan kayu sepulang sekolah di SMPN 6 Anggana di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (14/10/2025). PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) mengembangkan program CSR Sekolah Negeri Terapung bersama guru penggerak dari Indonesia Mengajar dengan menyediakan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan ekosistem belajar, kelas inspirasi sarjana pesisir untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

    Foto udara dari bangunan sekolah yang dilengkapi dengan panel sel surya di SMPN 6 Anggana di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (14/10/2025). PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) mengembangkan program CSR Sekolah Negeri Terapung bersama guru penggerak dari Indonesia Mengajar dengan menyediakan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan ekosistem belajar, kelas inspirasi sarjana pesisir untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan kilang baru dan merevitalisasi kilang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif proyek yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini dikenal sebagai Refinery Development Masterplan Program (RDMP), termasuk pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan revitalisasi kilang eksisting.

    Vice President Corporate Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, saat ini Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang yakni Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju Sumatera Selatan, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya.

    “Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga 1 juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Dia melanjutkan, guna meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40.

    Di sisi lain, Fadjar menjelaskan, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap pada tahun 2019. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan.

    Selanjutnya, pada tahun 2022, Pertamina juga telah menyelesaikan RDMP Balongan. Dengan RDMP Balongan, Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Kilang Balongan dari 125 ribu barrel menjadi 150 ribu barrel per hari.

    “Dengan kemampuan kilang eksisting, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor Solar dan Avtur,” tutur dia.

    Sementara itu, pada tahun 2025, RDMP Balikpapan ditargetkan akan memulai uji coba operasi di salah satu unit baru yaitu Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC). Dengan proyek tersebut, Pertamina menargetkan total kapasitas pengolahan kilang naik menjadi 1,16 juta barel per hari.

    “Penyelesaian proyek secara bertahap, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mengurangi impor,” jelas Fadjar.

    Melalui RDMP, kilang Pertamina juga dapat meningkat kompleksitasnya atau Nelson Complexity Index dari 4,1 menjadi 8, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih variatif dan lebih ramah lingkungan. Kilang-kilang RDMP dipersiapkan untuk menghasilkan BBM setara Euro 5 dengan kandungan rendah sulfur yang dapat mengurangi emisi karbon.

    Untuk itu, dia menegaskan, RDMP terus berlanjut. Pasalnya, Pertamina menargetkan adanya kilang baru, melalui GRR Tuban di Jawa Timur yang akan menambah kapasitas pengolahan sebanyak 300 ribu barrel per hari.

    Pengembangan Petrokimia

    Selain meningkatkan pengolahan BBM melalui Proyek RDMP, Pertamina juga tengah memperkuat bisnis Petrokimia untuk meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi Negara.

    Pengembangan bisnis Petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi, di antaranya Grup Tuban Petrochemical Industries. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun.

    Saat ini, TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin. Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir Petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

    Selain itu, Pertamina berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia.

    “Melalui dukungan anak perusahaan dan afiliasi, Pertamina meyakini langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan industri petrokimia nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor,” tandas dia. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Internet Murah 100 Mbps Ditentukan Hari Ini, Telkom-Surge-MyRepublic

    Internet Murah 100 Mbps Ditentukan Hari Ini, Telkom-Surge-MyRepublic

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses seleksi internet 100 Mbps memasuki proses lelang harga pada hari ini (13/10/2025). Tiga perusahaan bersiap bertarung memperebutkan frekuensi 1,4 Ghz.

    Ketiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Sebelumnya terdapat tujuh perusahaan yang dinyatakan bisa mengambil formulir pendaftaran lelang. Selain tiga perusahana tersebut ada juga PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Netciti Persada, dan PT Telekomunikasi Seluler.

    Namun hanya tiga perusahaan yang disebut dokumennya lengkap dan memenuhi syarat Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Komdigi mengatakan hingga tenggat waktu yang disiapkan tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan pada hasil evaluasi. Ini membuat proses seleksi dilanjutkan dengan lelang harga dengan tiga perusahaan tersisa.

    Lelang yang dilakukan hari ini menggunakan sistem e-Auction.

    CNBC Indonesia juga telah mencoba menghubungi pihak Kementerian Komdigi terkait proses tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kementerian.

    Foto: Ilustrasi Internet (REUTERS/Mal Langsdon)

    Internet murah 100 Mbps

    Lelang frekuensi kali ini diadakan untuk broadband wireless access (BWA). Frekuensi diharapkan bisa meningkatkan cakupan untuk jaringan fixed broadband.

    Pita frekuensi diharapkan dapat menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Sebelumnya direncanakan proses lelang memang akan diumumkan bulan Oktober ini.

    Ketiga perusahaan itu memperebutkan jaringan 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz, dengan rentang 1431 Mhz dan 1512 Mhz.

    Tiga regional yang menjadi objek seleksi ini, berikut pembagiannya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) belum bisa dipastikan kenaikannya pada tahun depan atau 2026.

    Diketahui, pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

    Adapun formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

    Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia.

    Daftar UMP Seluruh Indonesia Tahun 2025

    Aceh: Rp3.685.616
    Sumatra Utara: Rp2.992.559
    Sumatra Barat: Rp2.994.193
    Riau: Rp3.508.776
    Jambi: Rp3.234.535
    Sumatra Selatan: Rp3.681.571
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.893.070
    Bangka Belitung: Rp3.876.600
    Kepulauan Riau: Rp3.623.654
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.349
    DI Yogyakarta: Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.305.985
    Banten: Rp2.905.119
    Bali: Rp2.996.561
    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
    Kalimantan Barat: Rp2.878.286
    Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
    Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
    Kalimantan Timur: Rp3.579.313
    Kalimantan Utara: Rp3.580.160
    Sulawesi Utara: Rp3.775.425
    Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430
    Maluku: Rp3.141.700
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Papua Barat: Rp3.615.000
    Papua Barat Daya: Rp3.614.000
    Papua: Rp4.285.850
    Papua Selatan: Rp4.285.850
    Papua Tengah: Rp4.285.848
    Papua Pegunungan: Rp4.285.850

  • Ketua PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal WIUP Usai Aturan Pengelolaan Tambang Ormas Terbit

    Ketua PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal WIUP Usai Aturan Pengelolaan Tambang Ormas Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya masih belum menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari pemerintah. 

    Padahal, aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), telah terbit.

    Adapun aturan itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP Nomor 39/2025) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025 itu, penerbitan WIUP untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, BUMN-BUMD, dan badan usaha swasta diberikan secara prioritas.

    Anwar mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima WIUP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, Peraturan Menteri (Permen) terkait belum keluar.

    “Belum [dapat WIUP], katanya Permen-nya belum keluar,” ucap Anwar kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025).

    Kendati demikian, Anwar mengaku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah berjanji kepada Muhammadiyah. Adapun janji yang dimaksud yakni memberikan WIUP yang terbaik.

    “Pak Bahlil sudah janji akan memberikan yang terbaik, tidak saja untuk Muhammadiyah, tapi untuk rakyat. Ya kita tunggu,” ujar Anwar.

    Adapun dalam PP Nomor 39/2025, pemerintah mengatur luasan tambang yang dapat digarap paling kecil 2.500 hektare (ha) dan paling luas adalah sebesar 25.000 ha. Namun, luasan tambang yang dapat digarap oleh koperasi hingga ormas keagamaan itu berbeda-beda. 

    Terkait ihwal tersebut, Anwar belum mau berkomentar banyak. Muhammadiyah, kata dia, masih menunggu keputusan pemerintah terkait WIUP yang dijanjikan.

    “Ya belum tahu. Saya lebih cenderung menunggu keputusan pemerintah,” katanya.

    Sebelumnya. Bahlil mengaku belum memberikan WIUP kepada Muhammadiyah lantaran masih mengkaji lokasi tambang yang tepat. Dia mengatakan, proses kajian terhadap lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah masih berlangsung. 

    “Tambang Muhammadiyah itu kemarin sudah kami dorong, tapi kami lagi mengkaji kembali, kan kami harus kasih yang bagus, jangan sampai yang jelek,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

    Muhammadiyah mulanya akan diberikan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Adapun, lokasi bekas tambang Adaro berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha). 

    Namun, dalam proses pengecekan ternyata dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait lahan tambang tersebut. Oleh karena itu, Bahlil bakal memastikan kualitas dan potensi tambang sebelum diberikan kepada Muhammadiyah. 

    Hal ini guna memberikan keadilan antar-ormas keagamaan yang mengajukan izin kelola tambang. Seperti halnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah diberikan izin pengelolaan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh pemerintah.

    “Kalau yang kurang bagus kan, saya enggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus deh. Kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi,” kata Bahlil.  

    Pemberian izin tambang kepada Muhammadiyah tak lepas dari disahkannya Revisi UU Minerba pada Februari 2025 lalu. Revisi ini mengatur bahwa ormas keagamaan, koperasi, dan UKM dapat diberikan IUP, baik WIUP mineral logam maupun batu bara, dengan cara lelang atau pemberian prioritas. 

    UU Minerba terbaru ini memberi ruang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran izin tambang tak lagi terbatas pada lahan bekas PKP2B. 

  • Pakistan Minat Investasi di IKN, Ini yang Akan Dibangun

    Pakistan Minat Investasi di IKN, Ini yang Akan Dibangun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatatkan 50 pihak telah menandatangani kesepakatan investasi. Salah satunya adalah Pakistan dengan fokus pada pendidikan dan perumahan.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa menjelaskan bahwa sejumlah investor telah menyampaikan minatnya melalui penyerahan Letter of Intent (LoI). Ia juga memastikan bahwa IKN telah siap dengan infrastruktur dasar, dan tengah merancang pembangunan kawasan perkantoran serta hunian untuk lembaga negara dalam sistem trias politika.

    Hal ini diungkapkan dalam acara Mahakam Investment Forum (MIF) 2025, yang diselenggarakan Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur, Sabtu (11/10/2025). Acara itu dihadiri oleh perwakilan kedutaan besar, pelaku usaha, serta investor potensial dari dalam maupun luar negeri.

    “Sampai saat ini sudah ada 50 investor yang menyepakati kerja sama. Nusantara akan menjadi ibu kota negara, sementara Jakarta akan bertransformasi menjadi pusat kawasan ASEAN,” ujar Basuki, mengutip detikcom.

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaundhri, yang sempat mengunjungi langsung lokasi pengembangan IKN. Ia menyampaikan ketertarikan negaranya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan perumahan.

    Chaundhri bahkan menyebut bahwa perpindahan ibu kota Indonesia mengingatkannya pada pemindahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad beberapa dekade silam.

    “Tempat ini sangat menjanjikan. Insyaallah, kami berencana membangun sekolah internasional di sini, dan juga ingin berinvestasi di bidang perumahan,” kata Chaundhri.

    Acara MIF sendiri berfokus pada tiga sektor utama sebagai peluang kerja sama: perumahan dan residensial, pendidikan dan teknologi, serta komersial dan gaya hidup. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperluas jaringan kerja sama internasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan mitra luar negeri dalam pembangunan IKN.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]