Polisi Perketat Jalur yang Terindikasi Pelintasan Transaksi Narkoba
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Usai membongkar tiga
jaringan narkoba
internasional, Polri bakal memperketat jalur-jalur yang diduga merupakan pelintasan jual beli narkoba.
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegaskan, jalur peredaran narkoba di Indonesia akan diperketat. Kampung-kampung narkoba akan diubah menjadi kawasan bebas narkoba.
“Kami menutup jalur masuk dan mengubah kampung-kampung ini menjadi kampung yang bebas narkoba,” ujar Wahyu di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Wahyu mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi jalur-jalur utama, baik dari jalur laut maupun darat yang umum menjadi perlintasan transaksi narkoba.
“Namun, mengawasi jalur laut tidaklah mudah mengingat luas dan panjangnya perairan kita. Tapi, yang penting adalah mengetahui jalurnya dan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” lanjut dia.
Sebagai langkah nyata, Wahyu menyebutkan bahwa Polri bekerja sama dengan instansi lain seperti Bea Cukai dan Baharkam Polri untuk memperketat jalur peredaran narkoba tersebut.
Polri juga telah menginstruksikan Direktorat Narkoba di setiap Polda, khususnya yang berada di daerah perbatasan, untuk lebih aktif dan giat dalam mengawasi jalur masuk narkoba.
“Kami lebih mengejar kualitas dan jaringan narkoba, bukan hanya kuantitas atau jumlah kasus,” ungkap Wahyu.
Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat, juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Bea Cukai dan penegak hukum lainnya dalam memperkuat pengawasan perbatasan.
Syarif bilang, perbatasan antar wayah di Indonesia sangat luas, khususnya di Kalimantan Barat dan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, membentang lebih dari 2.000 kilometer.
“Kami terus bersinergi dengan kepolisian, BNN, dan TNI, baik di pusat maupun daerah, dalam pengawasan ketat di daerah perbatasan ini,” tegas Syarif.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap tiga
jaringan narkoba internasional
FP, HS, dan H yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Total nilai perputaran uang mencapai Rp 59,2 triliun.
Ketiga jaringan narkoba yang berhasil diungkap yaitu jaringan FP yang beroperasi di 14 provinsi, meliputi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Lalu, ada jaringan HS yang beroperasi di lima provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Serta jaringan H yang dikendalikan oleh tiga bersaudara berinisial ‘HDK,’ ‘DS alias T,’ dan ‘TM alias AK,’ yang beroperasi di Jambi
Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan selama dua bulan, dari September hingga Oktober 2024, yang melibatkan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea dan Cukai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Drug Enforcement Administration (DEA).
Selama operasi ini, Bareskrim Polri dan jajaran Polda menangkap 136 tersangka dari 80 kasus berbeda.
Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.
Selain itu, mereka dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 10, Pasal 4 jo Pasal 10, dan Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun bagi pelaku aktif.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: KALIMANTAN TIMUR
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4987399/original/008303200_1730440230-SIEJ_Diskusi_IKN_Teluk_Balikpapan.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
IKN Dikhawatirkan Ancam Kelestarian Teluk Balikpapan dan Masyarakat Adat
Liputan6.com, Balikpapan – Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar diskusi yang membahas dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Diskusi ini menghadirkan berbagai organisasi lingkungan dan perwakilan masyarakat adat dan berlangsung di Hotel Four Points, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (30/10/2024).
Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan serius terungkap. Husein dari Forum Peduli Teluk Balikpapan mengungkapkan, pembangunan IKN telah menyebabkan berkurangnya 1.800 hektare hutan mangrove. “Kawasan IKN sangat erat kaitannya dengan Teluk Balikpapan, tetapi tidak ada jaminan perlindungan untuk wilayah tersebut,” kata dia.
Menyambut Husein, Direktur Pokja Pesisir, Mapaselle mengatakan IKN juga berdampak pada nasib nelayan lokal. Ia juga mengkhawatirkan Teluk Balikpapan akan berubah menjadi tempat pembuangan limbah proyek IKN. Mapaselle kuatir kondisi teluk Balikpapan akan serupa teluk Jakarta baik dari segi ekosistem yang rusak dan hancurnya hidup nelayan.
Persoalan lain datang dari masyarakat adat. Arman dari Pemuda Suku Balik mengkritisi minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan, terutama terkait penghancuran situs-situs ritual yang sakral. “Masyarakat adat bukan titipan negara, tetapi titipan Tuhan. Mengapa hak lahan kami hanya sementara?” keluhnya.
Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, menyoroti adanya pengalihan tanggung jawab antara Otorita IKN dan pejabat daerah. Ia prihatin dengan kondisi Teluk Balikpapan yang terancam kehilangan status sebagai pusat biodiversitas. “Jangan mengajak kami bersabar hingga 2045. Kondisi Teluk Balikpapan saat ini sangat ironis, keanekaragaman hayatinya semakin terancam,” jelasnya.
Sugiyono dari Otorita IKN beralasan, kerusakan mangrove dan pembukaan lahan di beberapa titik Teluk Balikpapan berada di luar wilayah kewenangan mereka. Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Teluk Balikpapan. Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago, dalam kesempatan yang sama mendorong agar pembangunan IKN sesuai dengan cita-cita awal. Untuk itu, dia meminta agar dalam prosesnya, kritik terhadap dampak IKN didasari data valid seperti peta dan citra satelit.
Sementara itu, Ahmad Heri Firdaus dari INDEF mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan. Menurutnya, mengabaikan aspek lingkungan akan menimbulkan biaya lebih besar di masa depan, terutama terkait standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan.
-

KRI Teluk Hading purnatugas setelah 30 tahun perkuat TNI AL
Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading-538 purnatugas setelah berlayar selama 30 tahun memperkuat armada TNI Angkatan Laut khususnya untuk operasi-operasi angkutan laut militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal perang yang beroperasi sejak 1994 itu nonaktif sejak Kamis (31/10).
“Upacara penurunan bendera ular-ular perang KRI Teluk Hading-538 dilaksanakan di Dermaga Layang, Markas Komando Lantamal VI Makassar,” kata Kadispenal.
Baca juga: TNI AL: KRI Teluk Hading buatan Jerman dan laik berlayar
Upacara penghormatan terakhir kepada KRI Teluk Hading di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, dipimpin oleh Inspektur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Kunto Tjahjono.
Laksma Kunto, dalam sambutannya, menjelaskan KRI Teluk Hading telah bertugas melampaui batas usia pakainya, dan banyak berjasa bagi bangsa dan negara dalam berbagai tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
Dia menyebut prajurit TNI AL pengawak KRI Teluk Hading pasti merasa berat menerima status kapal yang nonaktif, tetapi mereka patut berbangga.
“Terdapat rasa bangga manakala para prajurit KRI Teluk Hading-538 ini dapat mengantar dan melepas KRI Teluk Hading-538 sampai pada pengabdian yang terakhir,” kata Inspektur Kolinlamil.
Selepas upacara, eks komandan KRI Teluk Hading, Letkol Laut (P) Benny Yumanta juga resmi berpindah jabatan menjadi perwira senior di Staf Perencanaan Kolinlamil.
KRI Teluk Hading-538 merupakan kapal berjenis Frosch yang dibangun pada 1977 oleh VEB Peenerweft, Wolgast, Jerman Timur. Kapal itu resmi memperkuat TNI AL pada 1994, dan aktif berdinas sebagai kapal angkut Tank Frosch (ATF) di bawah kendali Kolinlamil sejak 1996.
Dalam rentang waktu 30 tahun, KRI Teluk Hading menjadi andalan untuk mengangkut pasukan dari markas ke wilayah operasi, di antaranya para pasukan yang ditugaskan ke daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian pasukan yang ditugaskan ke daerah-daerah terluar di perbatasan RI-Australia dan di Papua. KRI Teluk Hading juga kerap digunakan untuk operasi kemanusiaan, termasuk mengangkut bantuan untuk korban bencana alam, misalnya korban gempa di Lombok dan banjir di Banjarmasin.
Kapal perang itu pada 2023 sempat terbakar saat berlayar di perairan sekitar Makassar, Sulawesi Selatan, saat menjalankan tugas mengangkut pasukan ke daerah operasi. Aksi penyelamatan cepat dilakukan dan saat itu seluruh penumpang dan kru kapal selamat.
Baca juga: KRI Teluk Hading bawa bantuan TNI AL untuk korban banjir Kalsel
Baca juga: KRI Teluk Hading terbakar di Perairan Selayar
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024 -

Viral, Mak-mak Nekat Geruduk 3 Kedai Penjual Minuman Keras Berkedok Warung Kopi di Berau
Berau, Beritasatu.com – Puluhan mak-mak atau ibu rumah tangga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, nekat menggeruduk kedai yang menjual minuman keras berkedok warung kopi.
Aksi puluhan emak-emak saat merazia sejumlah warung dan menemukan ratusan botol minuman keras itu pun langsung viral di media sosial. Aksi itu terjadi di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau.
Tindakan mak-mak itu merupakan buntut dari kekesalan mereka, yang mencurigai kedai-kedai ini menjual minuman keras beralkohol, tetapi berkedok sebagai warung kopi atau warung makan.
Saat melakukan aksinya, puluhan ibu rumah tangga ini pun nekat merangsek masuk ke dalam tiga warung, yang terindikasi menyediakan minuman keras beralkohol. Saat memeriksa ke dalam warung, mereka pun menemukan ratusan botol minuman keras beralkohol.
Para mak-mak ini juga nekat mendobrak pintu kamar di salah satu warung yang ternyata dijadikan sebagai tempat penyimpanan puluhan kardus berisi minuman keras.
Luapan emosi dari para ibu rumah tangga ini pun semakin tak terbendung saat menemukan salah satu mobil minibus yang terparkir di depan warung, ternyata membawa muatan puluhan kardus berisi minuman keras beralkohol.
Massa yang emosi pun kemudian menurunkan paksa puluhan kardus berisi ratusan botol minuman keras dari dalam mobil. Mereka juga menghancurkan kardus berisi ratusan botol minuman keras itu.
Salah satu warga, Kholifah, mengatakan, aksi dari puluhan ibu rumah tangga di Kampung Bukit Makmur ini, merupakan bentuk luapan kekesalan masyarakat setempat dengan semakin menjamurnya warung kopi atau pun warung makan yang justru menjual minuman keras beralkohol.
Mayoritas warung yang menyediakan minuman keras beralkohol di Kampung Bukit Makmur ini ternyata dikelola oleh para pendatang. Para pendatang itu membuka tempat hiburan yang berbau lokalisasi.
“Tindakan ini sangat mencemari kampung kami,” ujar Kholifah kepada Beritasatu.com di lokasi kejadian, Jumat (1/11/2024) siang.
Menurutnya, kemunculan warung-warung yang menyediakan minuman keras ini, dianggap telah menodai Kampung Bukit Makmur. Dari tiga warung yang telah digeruduk, ada yang telah beroperasi sejak enam bulan lalu, dan ada juga yang baru beroperasi kurang dari tiga bulan.
Merespon aksi tersebut, Kepala Kampung Bukit Makmur Syahidin mengaku hanya bisa pasrah dan tak mampu lagi membendung luapan emosi massa.
Syahidin pun kemudian berjanji akan menutup paksa tiga warung yang kedapatan menjual minuman keras beralkohol di wilayahnya, dan memintanya agar tak lagi beroperasi.
“Ada bukti botol minumannya. Ada pula bukti botol yang masih utuh. Atas nama pemerintah kampung saya nyatakan dengan tegas agar mulai hari ini, per jam ini, untuk ditutup. Warung-warung tersebut tidak boleh lagi menjalankan aktivitas jual-beli minuman keras,” tegas Syahidin seusai menenangkan massa.
Mak-mak ini pun mengancam akan kembali menurunkan massa dengan jumlah yang lebih banyak jika masih ada warung yang nekat menjual minuman keras di Kampung Bukit Makmur.
/data/photo/2024/11/01/67249769e532c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1363011/original/054355300_1475488357-20161003-Pasar-Tebet-Jakarta--Angga-Yuniar-03.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
