provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa!
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Oktober 2025

    Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa! Regional 22 Oktober 2025

    Ketua Umum KONI Marciano Norman Puji Warga Kudus: Dukungan Masyarakatnya Luar Biasa!
    Penulis
    KUDUS, KOMPAS.com –
    PON Bela Diri 2025 bukan sekadar perhelatan olahraga bagi warga Kudus, melainkan momen kebanggaan yang memperlihatkan kekompakan dan antusiasme masyarakat sebagai tuan rumah.
    Antusiasme tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman saat meninjau pelaksanaan pertandingan di Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, Selasa (21/10).
    “Dukungan masyarakat Kudus itu luar biasa! Kita bisa lihat sejak saat seremoni pembukaan, ada kirab menuju ke Alun-alun Kota Kudus yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati. Respons dari seluruh masyarakat Kudus luar biasa,” ujar Marciano kepada wartawan.
    Pernyataan Marciano memperkuat realitas yang terlihat di lapangan: masyarakat Kudus tidak hanya menjadi penonton, tapi bagian aktif dari keberhasilan penyelenggaraan PON perdana khusus cabang bela diri ini.
    Warga menyambut ribuan atlet dan ofisial dengan ramah dan terbuka, menjadikan Kudus bukan hanya lokasi kompetisi, tapi juga ruang interaksi sosial dan budaya.
    Para atlet yang bertanding dari berbagai penjuru Indonesia juga merasakan hangatnya sambutan tuan rumah. Selain bertanding, mereka juga menikmati keunikan Kudus, mulai dari wisata religi, kuliner legendaris seperti soto Kudus, hingga keramahan khas warga.
    Marciano pun menyebut pengalaman ini menjadi nilai lebih dari penyelenggaraan di Kudus yang tak sekadar menjadi tempat bertanding, tetapi juga tempat untuk membangun kenangan manis bagi atlet dan kontingen.
    Melihat antusiasme masyarakat, Marciano menyatakan harapan besar agar PON Bela Diri bisa diselenggarakan rutin dua tahun sekali dan tetap melibatkan daerah sebagai tuan rumah.
    “Insya Allah PON Bela Diri akan kita gelar dua tahun sekali dan wujudnya adalah kolaborasi dengan Djarum Foundation,” ungkapnya.
    Masyarakat Kudus pun merespons positif rencana tersebut. Bagi mereka, event seperti ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tapi juga membuka wawasan generasi muda terhadap semangat sportivitas dan prestasi.
    Selain menjadi tontonan, penyelenggaraan PON ini juga menggerakkan pelaku UMKM lokal, pedagang kaki lima, hotel, hingga transportasi. Banyak warga yang secara langsung mendapat manfaat dari lonjakan pengunjung dan kegiatan ekonomi di sekitar venue pertandingan.
    Kini PON Bela Diri Kudus 2025 menyisakan tiga cabor lagi, yaitu ju-jitsu, karate, serta wushu, yang dipertandingkan mulai Kamis (23/10/2025) hingga berakhir pada Minggu (26/10/2025).
    Marciano berharap penyelenggaraan tiga cabor terakhir dapat berlangsung sukses sebagai penutup rangkaian PON Bela Diri Kudus 2025.
    Pencak Silat Pada Selasa (21/10/2025), cabor pencak silat memasuki partai puncak dengan mempertandingkan 15 laga dari berbagai kelas.
    Salah satu sorotan datang dari Fitri Mawarni, wakil tunggal Kalimantan Timur yang sukses mempersembahkan medali emas pencak silat bagi kontingennya.
    Fitri tampil impresif di nomor tanding B putri dengan mengalahkan Shelena Cantika Ridwan dari DKI Jakarta.
    Atlet muda yang masih menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu mengaku sempat diliputi rasa gugup sebelum memasuki arena pertandingan, mengingat ia dan lawannya belum pernah bertemu sebelumnya.
    Namun, persiapan matang dan latihan intensif yang dijalani sejak akhir 2024 menjadi modal berharga untuk mengatasi ketegangan dan akhirnya meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 34-14.
    “Alhamdulillah dikasih ketenangan dan kemenangan sama Allah. Kemenangan ini untuk orang tua, keluarga, pelatih, serta teman-teman satu kontingen dari Kaltim,” ungkap Fitri.
    Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar tabel medali pencak silat dengan total tujuh medali yang terdiri atas enam medali emas serta satu perunggu.
    Peringkat kedua ditempati DKI Jakarta dengan delapan medali (tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu), lalu Lampung melengkapi tiga teratas dengan catatan lima medali (dua emas, dua perak, dan satu perunggu). Shorinji Kempo Atlet shorinji kempo asal Papua Barat Kelvin Saweri sukses menutup perjalanan gemilangnya di PON Bela Diri Kudus 2025 dengan medali emas di nomor randori perorangan kelas 75 kg putra.
    Dia sempat diliputi kecemasan jelang bertanding. Atmosfer pertandingan dengan hadirnya atlet-atlet terbaik dari seantero negeri membuatnya tertekan.
    “Tapi senang sekali karena semua hasil latihan keras ini terbayar lunas. Usaha yang saya perjuangkan tidak sia-sia. Meski banyak tantangan, saya percaya Tuhan yang menjadi panutan, menempa saya hingga bisa meraih emas,” jelas Kelvin.
    Di babak final, Kelvin menghadapi atlet Nusa Tenggara Timur, Donatus Fios. Berbekal kepercayaan diri dan penguasaan teknik yang solid, Kelvin mampu mengatasi tekanan dan menutup laga dengan kemenangan.
    Ia pun bertekad menjadi teladan bagi adik-adiknya, sembari menyampaikan terima kasih kepada pelatih yang telah membimbing dan menempanya hingga mencapai prestasi tersebut.
    “Lawan saya cukup bagus dan keras. Tapi di atas matras, semua kembali ke penguasaan teknik. Siapa yang lebih tenang, dia yang jadi pemenang,” katanya.
    DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabor shorinji kempo dengan raihan 11 medali (7 emas, 2 perak, 2 perunggu). Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan lima medali (3 emas dan 2 perak), disusul Maluku di peringkat ketiga dengan empat medali (3 emas dan 1 perunggu).
    Nusa Tenggara Timur menempati posisi keempat dengan torehan 12 medali (2 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), sementara Kalimantan Timur melengkapi lima besar melalui koleksi 10 medali (2 emas, 3 perak, 5 perunggu).
    Jateng Kuasai Sambo dan Pencak Silat Jawa Tengah menegaskan dominasinya di cabor sambo dengan torehan lima medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu, sekaligus menambah daftar panjang prestasi mereka pada PON Bela Diri 2025.
    Peringkat kedua pada cabor ini ditempati oleh Kalimantan Timur (4 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), lalu DKI Jakarta di peringkat ketiga (4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).
    Target Jateng berhasil tercapai pada ajang multi-event ini, meski kehilangan peluang medali emas di kelas -88 kg putra.
    Technical Delegate Sambo, Budi Setianto menilai, pelaksanaan pertandingan berjalan dengan baik dan lancar hingga hari terakhir. Ia memuji sinergi kuat antara panitia pelaksana, KONI, dan tim teknis dari berbagai cabang olahraga, yang menurutnya menjadi fondasi utama kesuksesan terselenggaranya ajang PON Bela Diri Kudus 2025.
    “Pertandingan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kalender tetap dan dipersiapkan lebih baik ke depannya,”kata Budi.
    Selain sambo, cabor pencak silat juga menjadi lumbung medali bagi kontingen Jawa Tengah dengan perolehan setengah lusin keping emas serta satu perunggu. 
    Di final, Jateng sukses meloloskan enam wakilnya, yaitu Ni Gusti Rosia Pratiwi di nomor tanding C putri, Muhammad Faizal Ivanda (tanding F putra), Butsaina Okta Yusnita (jurus tunggal putri), Rizki Mieko Yunandriya (tanding B putra), Syufi Nafiza Kharin (tanding D putri), serta Kirana Tias Savira (tanding E putri).
    Keenam atlet itu tampil gemilang, sukses meraih emas, sekaligus menegaskan dominasi Jateng pada cabor pencak silat.
    “Kami melakukannya dengan fokus, serius, dan penuh kerja keras. Tidak lupa berdoa agar bisa memberikan hasil terbaik untuk Jawa Tengah,” ujar Faizal, yang mendominasi laga puncak dengan kemenangan telak 39-9 atas Muhammad Rizki Tama dari Lampung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Jakarta

    Kejelasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya telah resmi disepakati. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas pelayanan publik menuju penetapan IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028.

    Kesepakatan batas wilayah ini ditegaskan melalui penandatanganan berita acara antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (21/10/2025).

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan penegasan batas wilayah ini tidak hanya memperjelas pembagian administrasi antara IKN dan daerah sekitarnya, tetapi juga menjadi dasar untuk sinkronisasi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    “Kami Otorita IKN mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga batas wilayah ini dapat disepakati. Saat ini kami telah memulai pembangunan tahap kedua dan terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan penegasan batas wilayah menjadi fondasi bagi pembangunan wilayah yang efektif. Penegasan batas wilayah delineasi IKN sangat penting untuk kejelasan tata ruang dan pelayanan publik.

    “IKN termasuk cepat dalam proses ini biasanya butuh 2-3 tahun. Kami akan segera mengajukan Permendagrinya,” ujar Safrizal.

    Selain batas wilayah, turut dilakukan penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Upaya ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis keberlanjutan.

    Basuki menilai, penegasan batas wilayah dan kerja sama pendidikan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga membangun sistem pemerintahan dan SDM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi Nasional 22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI.
    Para komisioner tersebut adalah Mochammad Afifuddin merangkap sebagai Ketua KPU RI, kemudian Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
    Sanksi yang mereka terima adalah peringatan keras yang dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sidang yang digelar, Selasa (21/10/2025).
    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, teradu 5 August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” katanya.
    Mereka berlima bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno disanksi peringatan keras karena masalah pengadaan jet pribadi sebagai alat transportasi dinas.
    Dalam sidang itu juga diungkap sejumlah fakta pengadaan pesawat jet, mulai dari anggaran puluhan miliar dan penggunaan yang mencapai puluhan kali.
    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi terungkap anggaran yang digunakan mencapai puluhan miliar rupiah.
    Anggaran tersebut didapat dari pagu sewa dukungan kendaraan distribusi logistik pada pemilu 2024.
    “Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2024 dengan kode RUP469 dan seterusnya dengan sumber dana APBN senilai Rp 90 miliar dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024,” kata Raka.
    Dia menjelaskan, kontrak tersebut diumumkan pada 6 Januari 2025 dengan metode e-Purchasing.
    Salah satu perjalanan yang diungkap dalam sidang tersebut bahwa jet pribadi pernah digunakan untuk pergi ke Bali dengan agenda monitoring logistik, sortir, dan lipat suara.
    Selain ke Bali, jet pribadi juga digunakan untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek masalah perhitungan suara dapil luar negeri yang terjadi.
    Beberapa peruntukan lainnya adalah untuk melakukan pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPU Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
    Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam persidangan juga terungkap penggunaan jet pribadi mewah dengan tipe Embraer Legacy 650 itu tidak hanya digunakan sekali.
    Dia menyebut, penggunaan jet pribadi dilakukan sebanyak 59 kali, dan semuanya melenceng dari alasan penggunaan distribusi logistik.
    “Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan
    private jet
    , tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik,” ucap Ratna.
    Ratna menjelaskan bahwa lima anggota KPU itu beralasan menggunakan jet pribadi untuk monitoring logistik ke beberapa daerah.
    Begitu juga untuk menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, dan penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc.
    “Bahkan di antara 59 kali perjalanan, sebagian besar bukan merupakan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
    Terlebih, daerah yang dikunjungi menggunakan private jet terdapat penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai,” tutur Ratna.
    Fakta sidang yang dibacakan DKPP ini sekaligus membantah pernyataan Ketua KPU Afifuddin terkait alasan jet pribadi digunakan untuk perjalanan dinas.
    Pada Mei 2025, Afifuddin mengungkap alasan dia bersama empat komisioner KPU lainnya menggunakan jet pribadi saat perjalanan dinas.
    Diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 hanya selama 75 hari, jauh lebih pendek dari masa Pemilu 2019 yakni 263 hari.
    Kondisi itu, menurut Afifuddin, membuat KPU harus mempercepat distribusi logistik kampanye ke seluruh daerah selama masa kampanye berlangsung.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, penggunaan pesawat jet pribadi, menjadi pilihan yang tepat agar pengiriman logistik pemilu berjalan cepat dan efisien.
    “Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat,” ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (24/5/2025).
    Afifudin juga menjawab kritik yang mengatakan pesawat jet pribadi justru tidak digunakan ke wilayah kategori Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
    Menurut dia, selama 75 hari masa pengiriman, KPU kerap terkendala ketika harus mengirim ke wilayah di luar kategori 3T seperti kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.
    “Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan,” ujar Afifuddin.
    “Konteksnya bukan jarak geografis saja, tapi kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” katanya lagi.
    Lantaran ragam kondisi tersebut, dia dan jajaran KPU sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya menduga Dedi Mulyadi kemungkinan besar dibohongi oleh anak buahnya. 

    Ucapan itu menanggapi tantangan Dedi Mulyadi agar buka-bukaan data soal dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa sendiri ke Bank Indonesia selaku bank sentral.

    “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini,” kata Purbaya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. 

    Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Purbaya bilang, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

    Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

     Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun. Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun. 

    Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun. 

    Terakhir, ada Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 2,6 triliun, Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, dan Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

    Data Mirip Mendagri

    Purbaya mengungkapkan data mengenai dana yang mengendap di perbankan mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok,” imbuhnya.

    Selain itu, Purbaya menilai Dedi Mulyadi tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

    “Jadi, Pak Dedi tahu semua, Bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” katanya.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa dana mengendap ke Bank Indonesia. Dirinya menegaksan bukan pegawai Pemda Jabar.

    Sehingga, Purbaya tidak mau diperintah oleh Dedi Mulyadi

    “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya.

    Dedi Mulyadi Tantang Purbaya

    Dikutip dari TribunJabar, Dedi menantang Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud, agar publik tidak dibuat bingung oleh tuduhan tanpa bukti.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

    Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi.

    Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

    Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

    “Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

    Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

    “Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

  • 15 Tahanan Kabur dari Polsek Samarinda Kota, Jebol Tembok Pakai Pipa Jemuran dan Paku

    15 Tahanan Kabur dari Polsek Samarinda Kota, Jebol Tembok Pakai Pipa Jemuran dan Paku

    Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 15 orang tahanan Polsek Samarinda Kota dilaporkan kabur dari ruang tahanan pada Minggu (19/10). Hingga Senin pagi pukul 07.00 WITA, Polresta Samarinda berhasil menangkap kembali 10 orang, sementara 5 tahanan lainnya masih dalam pengejaran intensif. 

    Keberhasilan penangkapan tahanan yang kabur berkat kerja sama antara aparat kepolisian, relawan, dan masyarakat.

    “Alhamdulillah berkat kerja sama dan bantuan seluruh relawan serta masyarakat, hingga pukul 07.00 pagi tadi sudah kami amankan kurang lebih 10 orang tahanan yang kabur. Masih ada 5 orang lagi yang sedang kita buru di lapangan,” ujar Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, Senin (20/10/2025). 

    Dari hasil penyelidikan awal polisi, para tahanan membobol dinding sel menggunakan pipa jemuran dan paku. Aksi pelarian itu diduga sudah direncanakan sejak hari Jumat (17/10).

    “Mereka menggunakan pipa jemuran dan paku yang didapat di dalam sel. Diketok sedikit demi sedikit sampai akhirnya temboknya bisa dibolong,” jelas Hendri. 

    Polisi juga telah mengidentifikasi dua orang tahanan yang diduga menjadi otak pelarian. Keduanya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Samarinda untuk mendalami peran masing-masing pelaku. 

    Pasca kejadian, kondisi ruang tahanan di Polsek Samarinda Kota disebut mengalami kerusakan. Untuk itu, para tahanan yang berhasil diamankan dipindahkan ke tempat penahanan sementara di Polresta Samarinda.

  • Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan Baru BMKG

    Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peralihan musim di wilayah Indonesia masih terjadi hingga pertengahan Oktober 2025. Masyarakat di beberapa wilayah merasakan cuaca panas terik karena beberapa faktor.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kondisi gerak semu Matahari yang berada sedikit di selatan ekuator pada Oktober 2025. Hal ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan mengalami pemanasan intens.

    Tak cuma itu, pengaruh Monsun Australia turut berkontribusi pada cuaca panas yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, ada area-area yang tercatat mencapai suhu 38 derajat Celsius.

    BMKG mencatat daerah yang paling intens mengalami suhu cuaca panas adalah Karanganyar, Jawa Tengah (38.2°C), Majalengka, Jawa Barat (37.6°C), Boven Digoel, Papua (37.3°C), dan Surabaya, Jawa Timur (37.0°C).

    Kendati demikian, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada sore sampai malam masih berpotensi terjadi akibat konvektif lokal di beberapa wilayah.

    Dalam laporan ‘Peringatan Dini Cuaca Indonesia’ untuk periode 20-22 Oktober 2025, BMKG memperinci beberapa wilayah yang kemungkinan akan mengalami hujan lebat dan bisa disertai angin kencang. Berikut selengkapnya:

    20 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jatim, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Aceh, Sumbar, Kep. Riau, Kep. Babel, Bengkulu, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalbar, Sulbar.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, NTT, Sumbar, Sumut.

    21 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalut, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Aceh, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalteng, Kalsel, Sulbar, Sulsel.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, NTT.

    22 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Bali, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Riau, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, Sulteng, Sulbar, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 15 Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Samarinda Kota, Jebol Tembok Lewat Kloset Pakai Pipa dan Paku

    15 Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Samarinda Kota, Jebol Tembok Lewat Kloset Pakai Pipa dan Paku

    Liputan6.com, Jakarta- Sebanyak 15 tahanan Polsek Samarinda Kota dilaporkan kabur dari ruang tahanan, Minggu (19/10/2025) siang. Para tahanan melarikan diri dengan cara menjebol bagian kloset di dalam sel hingga tembus ke dinding belakang.

    Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan, peristiwa pelarian itu pertama kali diketahui sekitar pukul 14.00 WITA. Petugas mendapati salah satu sel mengalami kerusakan di bagian kloset dan dinding, dengan lubang berdiameter sekitar 35–40 sentimeter yang menjadi jalur kaburnya para tahanan.

    “Ada 15 orang tahanan yang kabur dengan menjebol dinding di belakang kloset. Dari total 30 tahanan, separuhnya berhasil diamankan, sedangkan 15 orang yang satu sel dengan kloset tersebut melarikan diri,” ujar Hendri Umar.

    Dari 15 tahanan yang kabur, tujuh di antaranya merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat), tiga pelaku curanmor, dua pelaku penggelapan, dan tiga lainnya kasus persetubuhan anak di bawah umur.

    Hingga pukul 19.00 WITA, tim gabungan dari unit reskrim Polsek Samarinda Kota, unit jatanras, serta jajaran Polsek se-Kota Samarinda yang dibantu Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim, berhasil menangkap kembali enam orang tahanan.

    “Dari enam orang yang sudah diamankan, dua merupakan pelaku curat, satu pelaku curanmor, satu kasus persetubuhan anak di bawah umur, dan dua pelaku penggelapan. Salah satunya bahkan menjadi otak dari pelarian ini,” ungkap Kapolresta.

  • Ikut Ratas, Bahlil Lapor Progres Sumur Rakyat Hingga Bioetanol

    Ikut Ratas, Bahlil Lapor Progres Sumur Rakyat Hingga Bioetanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hadir dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Bahlil menyampaikan dirinya datang untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah terkait pengelolaan sumur rakyat hingga implementasi B50.

    “Saya melaporkan (kepada Presiden) tugas-tugas yang diberikan kepada kami menteri ESDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah utamanya Sumatra Selatan menyangkut sumur masyarakat, saya ke Kabupaten Musi Banyuasin di sana ada 22.000 sumur masyarakat yang rata rata satu sumur minimal bisa 2 barel per hari. Ini cukup besar,” ujar Bahlil di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

    Bahlil mengungkapkan Presiden memberikan tugas kepada dirinya dan meminta agar urusan rakyat harus jadi prioritas sebagai implementasi pasal 33 UUD 1945, sehingga legalitasnya akan dipercepat.

    Kemudian Bahlil juga menyampaikan Presiden meminta perkembangan terkait IUP untuk rakyat, untuk koperasi, UMKM daerah agar ditindaklanjuti. Selain itu, persiapan kebijakan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar atau B50 juga masuk dalam bahasan bersama Presiden.

    “Kemudian kami bicara implementasi B50 untuk biodiesel, dan etanol untuk bensin E10. (Presiden) menanyakan kesiapan dan persiapannya untuk diimplementasikan. Kemudian kita bicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batu bara,” terang Bahlil.

    Selanjutnya, percepatan kilang juga ikut menjadi topik bahasan dalam rapat ini.

    “Kilang dari 18 titik yg dibicarakan ada dua kilang ya, kalau di Kaltim yang punya Pertamina beberapa produknya akan diresmikan bulan November ini. Sementara kilang baru yg lagi kita kerjakan di 18 titik, itu mudah-mudahan Danantara FS (feasibility study) final. Kalau sudah final itu bisa mulai diimplementasikan. Arahan presiden itu setiap daerah ada kilang, portable, spot-spot,” jelas Bahlil.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 19 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan empat skenario perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pemerintah segera diminta siapkan fasilitas.

    Sebelumnya, Jokowi terkenal ngotot pindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi menganggap Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Ia ingin pula supaya pembangunan Indonesia tak melulu berfokus di Pulau Jawa.

    Jokowi kerap meragukan eksistensi Jakarta sebagai ibu kota negara. Ia menyaksikan sendiri segala macam problema Jakarta kala jadi Gubenur DKI Jakarta – banjir, macet, hingga polusi. Sederet masalah itu membuat mobilitas pemerintahan tak berjalan baik. Pembangunan terbatas.

    Alhasil, Jokowi punya keinginan untuk memindahkan ibu kota. Ia meminta jajarannya untuk mencari lokasi yang tepat. Mulanya Ibu Kota ingin dipindah tak jauh dari Jakarta. Namun, belakangan Jokowi ingin supaya Ibu Kota berada di luar Pulau Jawa.

    MenpanRB 2022-2024, Abdullah Azwar Anas saat meninjau pembangunan rumah susun untuk ASN di IKN Nusantara, 11 Agustus 2024. (

    Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dipilih jadi lokasi sedari 2019. Orang-orang kemudian mengenal wilayah itu sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN dianggap sebagai wujud pemerataan.

    Pembangunan IKN dikebut. Jokowi mencoba mengusung IKN konsep modern, smart, dan green city. Jokowi pun tak lupa mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN. Jokowi pun mencoba mencari investor supaya pembangunan IKN tak membebankan APBN – walau kemudian tetap gunakan APBN.

    Pembangunan tahap satu pun direncanakan selesai pada 2024. Jokowi pun berencana akan menggelarkan upacara HUT kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ia pula aparatur sipil negara segera pindah ke IKN. Mereka diyakini akan menikmati kenyamanan yang ditawarkan IKN.

    “Sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 16 Agustus 2024. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta sebagaimana dikutip laman kompas.com, 2 Agustus 2022.

    Keinginan Jokowi pun bersamput. Menpan-RB, Azwas Anas sudah menyiapkan empat skenario kepindahan ASN ke IKN pada 19 Oktober 2022. Skenario pertama ASN yang dipindah mencapai 1.971 orang. Skenario kedua, ASN yang dipindah mencapai 5.716 orang.

    Skenario ketiga mencapai 60.000 orang. Terakhir, skenario keempat yang mencapai 100.000 orang pindah. Skenario itu digulirkan disesuaikan nantinya dengan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan fasilitas bagi ASN, dari kesehatan hingga pendidikan.

    “Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi pilihan. Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya,” ujar Azwar Anas sebagaimana dikutip laman kompas.com, 19 Oktober 2022.

  • Bahlil Sebut Proyek Kilang Milik Pertamina di Kaltim Bakal Diresmikan November

    Bahlil Sebut Proyek Kilang Milik Pertamina di Kaltim Bakal Diresmikan November

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan salah satu proyek kilang milik PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Timur bakal diresmikan bulan depan.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa dari total 18 titik kilang yang menjadi pembahasan utama, terdapat dua proyek yang kini menunjukkan kemajuan signifikan.

    “Kilang dari 18 titik yang dibicarakan, ada dua kilang ya. Kalau di Kalimantan Timur, yang punya Pertamina, beberapa produknya akan diresmikan November ini,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Selain proyek di Kalimantan Timur, pemerintah juga tengah menyiapkan 18 titik kilang baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Menurut Bahlil, tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan untuk proyek-proyek tersebut sudah hampir rampung.

    “Kilang baru yang lagi kami kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dalam waktu dekat FS-nya final. Kalau sudah final, itu bisa mulai diimplementasikan,” jelasnya.

    Pemerintah, kata Bahlil, menekankan pentingnya percepatan proyek kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

    Dalam arahannya, Bahlil melanjutkan, Prabowo disebut meminta agar pembangunan kilang tidak hanya terpusat di wilayah besar, melainkan menjangkau daerah-daerah melalui konsep kilang portable atau mini refinery.

    “Arahan Presiden itu, setiap daerah ada kilang, portable, spot-spot,” tandas Bahlil.