provinsi: KALIMANTAN TIMUR

Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan 

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

“Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

“Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.