Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) atau Ministry of Industry and Trade (MOIT) Pemerintah Sosialis Vietnam meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia turun tangan dalam perselisihan bisnis batu bara yang melibatkan perusahaan kedua negara.
     
    Permintaan tersebut dilayangkan MOIT ke Kementerian ESDM dengan salinan surat bernomor 2056/CH-AP tertanggal 27 September 2024. Surat tersebut juga dengan tembusan kepada Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE), dan PT Anindya Wiraputra Konsult lndependent Surveyor and Laboratory.
     
    Dugaan kecurangan tersebut terjadi dalam perdagangan batu bara yang dipasok perusahaan dari Indonesia, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merugikan importir batu bara Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).
    “Danka telah melakukan serangkaian pendekatan dengan Kementerian Perdagangan RI berkenaan dengan perselisihan dagang ini,” tulis MOIT dalam suratnya, Kamis, 7 November 2024.
     
    Nilai kalori batu bara tak sesuai

    Cerita dimulai pada 21 Juni 2024, saat Danka menandatangani kontrak penjualan bernomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE). Nilai konsinyasi tercatat sebesar USD4.003.800 (sekitar Rp63 miliar dengan kurs dolar Rp15.800) untuk 60 ribu metrik ton batu bara Indonesia (NAR 4.500 Kkal/kg).
     
    Menurut penjelasan MOIT, Danka telah membayar penuh kepada SGE selaku pemasok untuk pesanan di atas. Pembayaran dilakukan berdasarkan sertifikat inspeksi yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveyor and Laboratory, yang berkantor di Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
     
    Namun, ketika dilakukan pemeriksaan kualitas saat kiriman batu bara datang di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Vinh Tan 4 (VT4) tertanggal 28 Juli 2024, oleh Vietnam Energy Inspection Corporation, nilai kalori batu bara yang sebenarnya hanya sebesar NAR 3.744 Kkal/kg. Artinya, 17,2 persen lebih rendah dari NAR 4.525 Kkal/kg yang tertera pada sertifikat pemeriksaan awal.
     
    Perbedaan substansial dari nilai kalori ini tidak hanya mengakibatkan Danka harus membayar denda sebesar USD2.843.111,4279 (sekitar Rp45 miliar) yang dikenakan oleh VT4.
     
    “Namun juga menyebabkan kerugian cukup besar pada reputasi dan posisi Danka, yang membuat perusahaan berisiko dikucilkan dalam transaksi bisnis di masa depan dengan pembangkit listrik ini,” sambung MOIT dalam suratnya.
     

     

    Dugaan penipuan perdagangan

    MOIT menambahkan, Danka telah menyampaikan keprihatinan serius insiden ini bisa jadi merupakan penipuan perdagangan yang disengaja. Dilakukan oleh SGE, yang notabene perusahaan publik, dan Anindya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam pasokan batu bara dengan VT4.
     
    MOIT khawatir, perselisihan perdagangan antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia pada umumnya, dan antara Danka dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) pada khususnya, akan berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara di masa mendatang, apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan.
     
    Merujuk informasi tersebut, Kementerian Perdagangan Vietnam telah meminta kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI menyangkut tiga hal.
     
    Pertama, melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi permasalahan ini. Kedua, membantu upaya Danka untuk memulihkan kerugian keuangannya, apabila laporan Danka mengenai kecurangan perdagangan terbukti benar.
     
    Ketiga, menghindari kemungkinan terulangnya kembali kejadian serupa antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia, yang bergerak di sektor perdagangan batu bara pada masa datang. Utamanya dengan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses titik serah terakhir dari tongkang dibongkar ke Mother Vessel.
     
    “Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam tetap berkomitmen untuk membina hubungan perdagangan bilateral yang kuat dengan Indonesia dan berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi,” tegas MOIT.
     
    Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pemasok batu bara utama ke Vietnam. Perdagangan batu bara telah secara aktif berkontribusi terhadap total perdagangan ekspor-impor kedua negara.
     
    “Karena itu, memastikan lingkungan persaingan yang sehat dan adil untuk kegiatan perdagangan antara perusahaan pengekspor batu bara Indonesia dan perusahaan pengimpor batu bara Vietnam merupakan salah satu langkah konkret bagi kedua negara untuk segera mencapai target perdagangan bilateral sebesar USD15 miliar, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemimpin kedua negara,” tutup MOIT.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

    Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

     

     

    Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

    Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

    Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

     

  • Video Lydia Onic 12 dan 9 Menit Viral di Medsos, Warganet Berburu Link!

    Video Lydia Onic 12 dan 9 Menit Viral di Medsos, Warganet Berburu Link!

    JABAR EKSPRES – Video berdurasi 12 dan 9 menit menampilkan Lydia Onic viral di media sosial, tetapi awas penyebaran bisa berisiko. Apa fakta sebenarnya?

    Media sosial kembali diguncang oleh viralnya video yang menampilkan sosok Lydia Onic, seorang talent Onic Esports. Video dengan durasi masing-masing 12 menit 13 detik dan 9 menit ini beredar di berbagai platform, memancing rasa penasaran warganet sekaligus memicu spekulasi. Banyak pengguna internet yang penasaran mengenai isi video tersebut, namun penting untuk memahami risiko yang mungkin timbul dari penyebarannya.

    Siapa Lydia Onic?

    Melansir dari berbagai sumber Lydia Onic, memiliki nama lengkap Lydia Setiawan, merupakan seorang selebritas media sosial dan talent dari tim Onic Esports, khususnya populer di kalangan penggemar game online. Lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada 24 Juli 2004, Lydia yang kini berusia 20 tahun mulai dikenal sejak bergabung dengan Onic Esports sebagai brand ambassador pada 28 November 2021. Selain tampil dalam berbagai acara esports, kehadirannya di media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadikannya idola di kalangan anak muda.

    Viralnya Video, Apa Sebenarnya yang Terjadi?

    Seiring video tersebut tersebar, sejumlah warganet melontarkan berbagai asumsi mengenai isinya. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Lydia atau pihak Onic Esports terkait video tersebut. Banyak yang memperingatkan bahwa penyebaran konten tersebut tanpa izin bisa menimbulkan risiko hukum. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang yang menyebarkan atau menyimpan konten bermuatan pribadi tanpa izin bisa terjerat hukum.

    Awas, Ancaman UU ITE

    Menurut UU ITE, menyebarkan konten pribadi tanpa izin bisa dikenakan sanksi. Ahli hukum menyarankan untuk tidak menyebarkan atau menyimpan video yang berpotensi melanggar privasi seseorang. Pengguna media sosial diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar atau membagikan konten viral yang tidak jelas sumbernya.

    Spekulasi yang Beredar dan Fakta Nyata

    Sejumlah spekulasi yang muncul kerap kali tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus viralnya video Lydia Onic, hingga saat ini belum ada keterangan yang membenarkan dugaan negatif dari publik. Lydia Onic dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi baik dalam komunitas esports, sehingga beberapa pihak mengingatkan agar publik tidak mudah terpancing rumor.

  • Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 

    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 

    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 

    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   

    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 
     
    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
     
    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 
    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 
     
    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.
     
    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 
     
    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
     
    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.
     
    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
     
    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.
     
    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
     
    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
     
    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.
     
    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.
     
    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.
     
    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.
     
    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.
     
    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   
     
    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.

    Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Baca juga: Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    “Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” ujarnya.

    Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

    “Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” AHY menutup pernyataannya.

    Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

    “Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN

    Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Garuda Indonesia memperkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, melalui penambahan rute terbaru guna mendukung mobilitas dan aksesibilitas ke wilayah tersebut.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam meningkatkan konektivitas ke IKN, maskapai tersebut bakal membuka dua rute baru.

    “Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai 18 November 2024 segera mengoperasikan dua rute penerbangan terbarunya yakni rute Denpasar-Balikpapan pp (pergi-pulang) dan rute Makassar – Balikpapan pp,” kata Irfan.

    Irfan menyampaikan, rute Denpasar – Balikpapan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak tiga kali seminggu setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

    Sedangkan rute Makassar – Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak empat kali seminggu pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

    Irfan menuturkan, rute baru penerbangan langsung dari Denpasar, Bali dan Makassar menuju Balikpapan, maupun sebaliknya menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional untuk memenuhi kebutuhan konektivitas udara.

    Khususnya, lanjut Irfan, bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia.

    Di sisi lain, sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia yang saat ini tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN), kiranya aksesibilitas dari dan menuju Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia.

    Hal itu diharapkan mampu berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang baik dari sisi kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya melalui angkutan kargo.

    Lebih lanjut, penerbangan tersebut akan berangkat dari Denpasar, Bali diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 LT (local time) dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 LT.

    Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 LT dan tiba di Denpasar pukul 16.10 LT.

    Adapun penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 LT dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 LT.

    Adapun penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 LT dan tiba pukul 12.15 LT.

    “Kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah yang dapat mewujudkan interkonektivitas nasional bagi pemerataan dan kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Irfan.

    Sumber : Antara

  • Bangun Pipa BBM dari Balongan ke Plumpang, Pertagas Ajak Krakatau Steel – Page 3

    Bangun Pipa BBM dari Balongan ke Plumpang, Pertagas Ajak Krakatau Steel – Page 3

    Gamal menegaskan, kolaborasi ini sebagai upaya nyata dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan industri dalam negeri, yang menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi nasional. Kerjasama ini juga berkontribusi pada pertumbuhan industri nasional yang lebih berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari Sub Holding Gas Pertamina, Pertagas memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penyaluran energi yang handal.

    Dengan mengelola dan mengembangkan sistem pipanisasi untuk distribusi BBM, Pertagas berkontribusi dalam memastikan kelancaran aliran energi vital yang mendukung sektor-sektor penting di Indonesia, seperti transportasi, industri, dan kelistrikan.” Tambah Gamal.

    Sinergi antara Pertagas dan Krakatau Steel ini juga memperkuat komitmen keduanya terhadap pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan. Krakatau Steel dan Pertagas sebelumnya telah menjalin kerja sama dalam pengadaan material pipa untuk berbagai proyek strategis, antara lain pembangunan pipa minyak Blok Rokan, Riau, sebanyak 93.600 ton HRC pada tahun 2019 dan 2020.

    “Pada tahun 2022, Krakatau Steel dan Pertagas kembali bersinergi melalui pengadaan material untuk pembangunan pipa gas Senipah-Balikpapan, Kalimantan Timur, sepanjang 78 kilometer” kata Plt. Direktur Utama Krakatau Steel, M. Akbar Djohan.

     

  • Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

    Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

    Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

    “PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah],” ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

    Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

    Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

    PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

    “Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini,” jelas Airlangga.

    Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

    PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

    Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

    Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

    “Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan,” tutup Airlangga.

  • Genjot Penjualan Akhir Tahun, Beli Mobil Cuma DP Rp 16 Juta

    Genjot Penjualan Akhir Tahun, Beli Mobil Cuma DP Rp 16 Juta

    Jakarta –

    Bukan rahasia umum, banyak dari pabrikan otomotif bakal menggelar promo menarik pada akhir tahun. Seakan mencuri start, Wuling Motors ingin langsung menggoda pecinta otomotif dengan memberikan berbagai program menarik.

    Marketing Operation Director Wuling Motors, Ricky Christian dalam siaran resmi menyampaikan, melalui program promo Wuling Year End Sale, Wuling Motors ingin memberikan kesempatan kepada para konsumen yang ingin memiliki mobil Wuling impiannya dengan beragam promo yang dihadirkan.

    “Selain itu kami pun menjalankan strategi ‘jemput bola’ dengan mengadakan pameran di berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya menampilkan lini produk namun juga menyediakan test drive dan promo berhadiah langsung saat pemesanan,” Ricky menambahkan.

    Melalui program “Year End Sale” (YES), Wuling menawarkan ragam penawaran mulai dari Worry-Free Bersama Wuling EV, Berani Lebih Bersama Wuling SUV, Lucky Dip, Voucher Belanja, DP Ringan, Gratis Asuransi sampai dengan total benefit senilai Rp 72 Juta untuk BinguoEV. Selain itu Wuling juga menggelar pameran di berbagai kota di sepanjang bulan November hingga awal bulan Desember mendatang.

    Menariknya, promo Wuling ‘YES’ ini menawarkan DP rendah mulai dari Rp16 Juta untuk pembelian model ICE. Bunga ringan 0% hingga 2 tahun yang berlaku pada model Almaz dan BinguoEV.

    Ilustrasi Wuling Motors Foto: dok. Wuling Motors

    Belum lagi gratis asuransi untuk pembelian Air ev dan BinguoEV Premium Range. Tersedia paket YES dengan total benefit hingga Rp 72 Juta untuk Wuling BinguoEV.

    Beralih ke promo untuk mobil listrik Wuling yakni promo ‘Worry-Free Bersama Wuling EV’. Promo ini berlaku bagi konsumen yang melakukan pembelian Wuling EV ABC Stories memperoleh Free Lifetime Core EV Component Warranty yakni garansi seumur hidup yang mencakup tiga komponen utama mobil listrik, Extensive Free Maintenance yakni gratis biaya jasa dan suku cadang hingga 15,5 tahun atau 155.000 km (mana yang lebih dahulu tercapai), gratis charging 7kW AC dan instalasi, dan khusus pembelian Air ev mendapatkan voucher listrik untuk 1 tahun senilai Rp2 Juta.

    Sedangkan untuk pembelian Wuling SUV yang terdiri dari Alvez dan New Almaz RS juga tersedia promo ‘Berani Lebih Bersama Wuling SUV’ yang terdiri dari 70% Resale Value Guarantee di tahun ketiga kepemilikan, gratis biaya jasa perawatan berkala 8 tahun atau 100.000 kilometer (mana yang lebih dahulu tercapai) dan garansi seumur hidup untuk komponen utama mobil hybrid.

    Jadwal Wuling Yes November-Desember 2024

    – Jakarta Mall Kota Kasablanka 6-10 November
    – Jakarta Mall Kelapa Gading 20-24 November
    – Bekasi Summarecon Mall Bekasi 20-24 November
    – Jakarta Puri Indah Mall 27 Nov -1 Desember
    – Bandung Trans Studio Mall Bandung 6-10 November
    – Medan Deli Park Mall 6-10 November
    – Manado Manado Town Square 13-17 November
    – Samarinda Big Mall 20-24 November
    – Semarang Pollux Mall 20-24 November
    – Palembang Palembang Icon Mall 4-8 Desember
    – Makassar Trans Studio Mall Makassar 4-8 Desember
    – Surabaya Pakuwon Mall Surabaya 4-8 Desember

    (lth/rgr)