provinsi: KALIMANTAN TIMUR

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindak 55 produk kosmetik ilegal yang berasal dari produk industri lokal dan impor. Produk-produk tersebut dinyatakan terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri hingga timbal.

Sebanyak 55 produk kosmetik tersebut ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor.

Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna acid orange 7, dan timbal.

Ulasan tentang kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (30/11/2024):

 

Ambisi Program 3 Juta Rumah Terlilit Persoalan Kuota dan Likuiditas

Kuota pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diusulkan dapat meningkat menjadi 800.000 unit di tahun depan. Hal ini untuk mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah. 

Untuk diketahui, permasalahan kekurangan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP kerap kali terjadi setiap tahunnya. Pasalnya, pada awalnya, kuota rumah subsidi dengan skema FLPP di tahun ini hanya 166.000 unit saja. 

Kemudian, pada awal Oktober pemerintah menambahkan kuota FLPP menjadi 34.000 unit sehingga total kuota di tahun ini menjadi 200.000 unit. Angka ini turun dari realisasi 229.000 unit pada 2023. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini di tengah permintaan konsumen tinggi. 

 

Produk Ilegal, Efek Samping Pasar Ciamik Produk Kosmetik

Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.

Sementara, asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik). Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

Kemudian, pewarna dilarang (merah K3, merah K10, dan acid orange 7) bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Adanya timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh.

Berdasarkan sumbernya, produk ilegal tersebut dikelompokkan menjadi kosmetik ilegal kontrak produksi, produk lokal, dan produk impor.

 

Laris Manis Divestasi Aset BUMN Karya

Sederet aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mulai dijual. Aksi korporasi tersebut diramal bakal diburu para investor. Ini terlihat dari satu per satu modal yang dilego sudah berganti kepemilikan.

Setidaknya ada tiga BUMN Karya yang memutuskan untuk divestasi. Mereka adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

WIKA, misalnya, akan melepas aset investasi dengan kepemilikan minoritas antara lain Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). 

Waskita juga berencana melanjutkan divestasi Tol Pemalang-Batang, Tol Cimanggis-Cibitung (CCT), dan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Pelepasan aset tersebut akan berlangsung secara bertahap selama 2025–2027. 

Sementara, PTPP berhasil melego salah satu asetnya yakni PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. Perusahaan fiber optik yang bernaung di bawah PT PP Infrastruktur ini telah dilepas kepada salah satu emiten telekomunikasi.

 

Was-was Gejolak Harga Minyak

Pemerintah mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng curah kemasan Minyakita menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025. Terlebih sejumlah daerah telah mengalami lompatan harga di atas normal. 

Sebulan menjelang Nataru, sejumlah komoditas pokok mulai mengalami anomali termasuk salah satunya minyak goreng. Otoritas perdagangan mencatat harga Minyakita secara  nasional terus naik dan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp17.100 per liter. 

Lonjakan harga jual Minyakita terjadi di sejumlah wilayah Indonesia timur. Pemerintah membidik penyelesaian gejolak harga komoditas ini kembali ke level HET Rp15.700 per liter dalam beberapa hari.

“[Minyakita] 2-3 hari sudah turun. Minyak goreng Minyakita harganya kan masih relatif stabil, walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan permintaan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menuturkan biasanya kebutuhan pangan akan melonjak, terutama minyak goreng menjelang momentum natal dan tahun baru serta Lebaran. Kemendag mempersiapkan ketersediaan pasokan di setiap wilayah agar harga minyak dapat terjaga.

 

Jurus Mengungkit Daya Beli Masyarakat di Harbolnas 2024

Momentum hari belanja online nasional atau Harbolnas 2024 bakal dimanfaatkan pemerintah untuk mengerek daya beli masyarakat. Peningkatan transaksi dibidik lewat sejumlah strategi.

Berbeda dengan periode sebelumnya, otoritas perdagangan berencana menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada 10—16 Desember 2024 dalam rangka menggenjot daya beli masyarakat. Pengusaha dan pemerintah memiliki target yang berbeda.

Pemerintah menargetkan nilai transaksi pada Harbolnas tahun ini 25% lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu pengusaha lebih realistis. Di tengah daya beli yang melemah, pertumbuhan nilai transaksi diramal hanya mencapai 10%. 

Sejumlah kementerian seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, beserta peritel membahas persiapan tersebut di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (28/11/2024).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan dalam momentum Harbolnas 2024, pemerintah mengharapkan jumlah transaksi yang terlaksana dalam pekan diskon tersebut mampu tumbuh hingga 25% atau mencapai Rp32,13 triliun dari realisasi transaksi 2023 yang senilai Rp25,7 triliun.