provinsi: KALIMANTAN TIMUR

KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

02/12/2024 18:07
KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

“Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

A. PSU

1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
2. Bali: Karangasem (1)
3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
21. Papua Tengah (5)
22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

B. PSS

1. Papua: Sarmi (5)
2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

C. PSL

1. Banten: Kota Tangerang (1)
2. Jawa Barat: Karawang (1)
3. Maluku: Maluku Tengah (1)
4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
5. Papua Selatan: Asmat (1)
6. Papua Tengah: Paniai (53)
7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

02/12/2024 17:08
Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang hanya sebesar 6%. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Keputusan UMP 2025 naik 6,5% diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pekerja dalam menentukan kebijakan upah.

Kebijakan Berbasis Dialog untuk Kesejahteraan Pekerja

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Presiden pada Jumat, 29 November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari dialog konstruktif dengan pimpinan serikat buruh.

“Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%,” ungkap Prabowo.

Selain itu, penetapan upah minimum sektoral akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Rincian teknis mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Upah Minimum sebagai Jaringan Pengaman Sosial

Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang berfungsi mendukung kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

“Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” tegas Prabowo.

Berikut Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5%

1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

5. Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615

6. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570

7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527

8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653

9. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

10. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.

11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313

12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63

13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78

14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04

15. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000

16. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86

17. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5

18. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94

19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37

27. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78

28. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30

29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

34. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55

35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

02/12/2024 15:00
Wamen PU Sebut Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025

Jakarta: Proses pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan proses tutup atap atau topping off masjid selesai pada Desember 2024. Dengan demikian, secara struktur masjid ini sudah dapat digunakan mulai Maret 2025 dan akan dipakai untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada tahun yang sama.

“Bisa untuk salat Idul Fitri 2025,” ujar Diana saat meninjau lokasi pembangunan Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur, Minggu 1 Desember 2024 yang dikutip dari akun instagram Kementerian PU.

Progres konstruksi masjid saat ini telah mencapai 45%. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 meter persegi. Selain bangunan utama, terdapat fasilitas pendukung lainnya, yaitu bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi (dua lantai) dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi (satu lantai).

Baca juga: Kendaraan Listrik Otonom Bakal Mendukung Smart City IKN Nusantara

Desain yang Unik dan Bermakna
Masjid Negara IKN dirancang dengan konsep desain yang sarat makna. Bangunan ini terdiri dari tiga elemen utama:

1. Kubah Utama
Kubah masjid dirancang dengan inspirasi dari simbol sorban dan bentuk galaksi Andromeda, yang melambangkan ketakberhinggaan semesta alam.

2. Plaza Terbuka
Area plaza ini menegaskan arah kiblat dengan jalur yang meneruskan pandangan ke Menara Minaret, menciptakan keselarasan spiritual dalam desain.

3. Minaret
Menara Minaret didesain dengan bentuk dinamis yang melambangkan putaran semesta yang meliuk ke atas, menggambarkan keilahian dan kebesaran Tuhan.

Pembangunan Masjid Negara IKN ini berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium kontraktor PT Adhi Karya Tbk–PT Hutama Karya KSO dengan anggaran sebesar Rp940 miliar. Pengerjaan proyek telah dimulai sejak November 2023, dengan masa pelaksanaan 400 hari kerja.

Jakarta: Proses pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan proses tutup atap atau topping off masjid selesai pada Desember 2024. Dengan demikian, secara struktur masjid ini sudah dapat digunakan mulai Maret 2025 dan akan dipakai untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada tahun yang sama.

“Bisa untuk salat Idul Fitri 2025,” ujar Diana saat meninjau lokasi pembangunan Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur, Minggu 1 Desember 2024 yang dikutip dari akun instagram Kementerian PU.

Progres konstruksi masjid saat ini telah mencapai 45%. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 meter persegi. Selain bangunan utama, terdapat fasilitas pendukung lainnya, yaitu bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi (dua lantai) dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi (satu lantai).
Baca juga: Kendaraan Listrik Otonom Bakal Mendukung Smart City IKN Nusantara

Desain yang Unik dan Bermakna

Masjid Negara IKN dirancang dengan konsep desain yang sarat makna. Bangunan ini terdiri dari tiga elemen utama:

1. Kubah Utama
Kubah masjid dirancang dengan inspirasi dari simbol sorban dan bentuk galaksi Andromeda, yang melambangkan ketakberhinggaan semesta alam.

2. Plaza Terbuka
Area plaza ini menegaskan arah kiblat dengan jalur yang meneruskan pandangan ke Menara Minaret, menciptakan keselarasan spiritual dalam desain.

3. Minaret
Menara Minaret didesain dengan bentuk dinamis yang melambangkan putaran semesta yang meliuk ke atas, menggambarkan keilahian dan kebesaran Tuhan.

Pembangunan Masjid Negara IKN ini berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium kontraktor PT Adhi Karya Tbk–PT Hutama Karya KSO dengan anggaran sebesar Rp940 miliar. Pengerjaan proyek telah dimulai sejak November 2023, dengan masa pelaksanaan 400 hari kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

02/12/2024 12:44
Permasalahan Gaji Pemain Ganggu Persiapan PSM Hadapi Borneo FC

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengungkapkan bahwa permasalahan gaji pemain yang belum terbayarkan turut memengaruhi persiapan tim jelang laga melawan Borneo FC. Kondisi ini, menurut pelatih asal Portugal tersebut, tidak hanya berdampak pada psikologi tim tetapi juga kebugaran para pemain.

“Situasi seperti ini memengaruhi kebugaran pemain. Jika kita kalah dengan skor besar, semua faktor ini harus diperhatikan,” kata Tavares dalam konferensi pers jelang pertandingan pada Minggu (2/12/2024).

PSM Makassar sedang menghadapi tantangan berat dalam lanjutan Liga 1 musim 2024/2025. Selain persoalan internal, tim juga harus bersiap menghadapi lawan tangguh, Borneo FC, dalam pertandingan pekan ke-12.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (2/12/2024) pukul 16.30 WITA.

Meskipun situasi tidak ideal, Tavares menegaskan bahwa dirinya dan para pemain tetap akan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan.

“Saya dan pemain akan tetap memberikan yang terbaik,” ucapnya penuh keyakinan.

Laga melawan Borneo FC ini menjadi ujian berat bagi PSM Makassar. Selain memiliki skuad solid, Borneo FC juga dikenal sebagai salah satu tim tangguh di Liga 1.

Namun, Tavares tetap optimis dan berharap timnya bisa melewati masa sulit ini dengan kerja keras dan semangat juang tinggi. (Erfyansyah-zak/fajar)

02/12/2024 11:24
Cuaca Daerah Hari Ini Senin 2 Desember 2024: Hujan Disertai Petir Bakal Terjadi di Sejumlah Kota

Sementara itu di Kalimantan, katanya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pontianak dan Banjarmasin. Dia menambahkan, waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda.

Di Pulau Sulawesi, kata Azhari, cuaca di Kota Gorontalo diperkirakan akan berawan tebal, sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Makassar dan Kendari.

“Waspadai potensi hujan disertai petir di kota Mamuju, Palu, dan Manado,” katanya.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, kota Manokwari dan Jayapura, cuaca diperkirakan akan berawan tebal, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Ternate, Sorong, dan Ambon. Sementara, dia melanjutkan, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Nabire dan Jayawijaya.

“Waspadai potensi hujan disertai petir di kota Merauke,” kata Azhari.

02/12/2024 09:11
Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang.

PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota.

“Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP.

02/12/2024 06:20
Dukung Swasembada Energi, Menhut Raja Antoni Apresiasi Budi Daya Aren di Kaltim

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi pembudidayaan aren di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada energi khususnya energi hijau. Raja Antoni menilai aren merupakan alternatif energi dan sumber bioetanol.

“Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol, yang merupakan energi terbarukan,” ujar Menhut Raja Antoni saat melakukan peninjauan persemaian aren PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (1/12/2024).

Swasembada energi merupakan salah satu dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadi krisis energi global.

Menhut Raja Antoni mengatakan aren memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis yang baik karena itu sudah seharusnya dibudidayakan dan dikembangkan.

“Penanaman aren, sebuah produk yang diyakini memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis yang baik,” tandas dia.

Indonesia memiliki luas areal tanaman aren mencapai lebih dari 2 juta hektare. Areal tersebut tersebar di berbagai daerah mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Budi daya tanaman aren memiliki potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial. Aren dinilai sebagai tanaman yang ideal untuk rehabilitasi lahan kritis. Hal ini lantaran Aren dikenal adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk tanah marginal.

02/12/2024 05:47
Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Senin, 02 Desember 2024 – 00:43 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS secara nasional di tahun 2030.

Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.

“Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto/PDB) kita yang hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 bisa mencapai 10 ribu (dolar AS),” kata Airlangga.

Meski begitu, dia menyebutkan bahwa saat ini terdapat daerah yang pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar AS seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Hari ini GDP di Jakarta 20 ribu (dolar AS). Banyak daerah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita sudah di atas 10 ribu,” ucap Airlangga.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak semua pihak termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar ikut berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar AS di 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

“Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini tidak hanya berbasis pada regional tetapi secara nasional,” ucapnya.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN menjadi kawasan pertama di dunia yang mengangkat isu ekonomi digital ke dalam kerja sama multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.

Dalam pertemuan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.

“Dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar AS di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Indonesia bisa 600-800 miliar dolar AS,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, dan perdagangan.

Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai daerah, sehingga daya saing Indonesia di tingkat global semakin kuat.

“Pemerintah yakin, kita bisa lakukan dengan mendorong pemerataan, pendidikan dan juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor,” kata Airlangga.

Sumber : Antara

02/12/2024 02:37
Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

AHY: Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Minggu, 01 Desember 2024 – 19:23 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

“IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.

Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

“Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

“Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

“Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.

Sumber : Antara

02/12/2024 00:34

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

Desain yang Unik dan Bermakna