Mendagri Umumkan Pj Gubernur Terbaik Se-Indonesia, Pj Sumsel Elen Setiadi Terbaik Kedua
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi mendapatkan evaluasi terbaik kedua se-Indonesia meski baru memimpin Sulsel selama enam bulan.
Elen mengungkapkan, evaluator memberikan catatan positif atas kinerjanya saat menjadi
Pj Gubernur Sumsel
sejak Juni 2024.
Menurutnya, paparan 10 indikator evaluasi mendapatkan kesan positif dari evaluator atau penilai.
“Alhamdulillah, para evaluator memberikan catatan positif dan apresiasi. Ini tinggal kami sampaikan beberapa data yang masih diperlukan mereka,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (5/12/2024).
Elen juga menyebutkan, pihaknya sudah melakukan beberapa hal teknis dan mendapatkan apresiasi terkait kemajuan di Sumsel.
Adapun pengumuman 10 nama-nama pj gubernur terbaik itu dilakukan Menteri Dalam Negeri (
Mendagri
) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada semua pj kepala daerah (KDH) secara virtual, Rabu (4/12/2024).
“Setelah kami evaluasi, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menjadi salah satu penjabat gubernur kepala daerah terbaik,” ujar Tito.
Dari data yang ditampilkan, terdapat lima kepala daerah yang termasuk dalam kategori atau predikat baik.
Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menjadi terbaik I dengan nilai 85 (baik), Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menjadi terbaik II dengan nilai 84 (baik), Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menjadi terbaik III dengan 83 (baik).
Di urutan ke IV ada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan nilai 81,60 (baik) dan terbaik V Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dengan nilai 80,68 (baik).
Selain lima Kepala Daerah yang mendapatkan predikat baik, Tito juga mengumumkan lima pj gubernur dengan predikat cukup, yaitu Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di urutan VI dengan nilai 79,69 (cukup), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di urutan VII dengan nilai 79,09 (cukup), Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di urutan VIII dengan nilai 78,25 (cukup).
Sementara itu, di urutan IX Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanuddin dengan nilai 78,25 (cukup) dan posisi ke X Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dengan nilai 77,81 dengan kategori cukup.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: KALIMANTAN TIMUR
-

Toyota Dampingi Realisasi Proyek Ramah Lingkungan Finalis TEY ke-13 – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Kompetisi penciptaan inovasi ramah lingkungan yang diinisiasi Toyota Indonesia, yakni Toyota Eco Youth (TEY) ke-13 memulai fase pendampingan realisasi projek.
Pendampingan terhadap 25 finalis dengan proposal terbaik bertujuan untuk memberikan semangat, arahan dan bimbingan terhadap proyek yang dilaksanakan siswa-siswi peserta TEY.
Tahapan ini menjadi bentuk penguatan visi misi bagi seluruh finalis peserta program TEY yang sudah memasuki usia dua dekade sejak awal kehadirannya di tahun 2005.
Setelah sebelumnya menyambangi kota Mojokerto, aktivitas pendampingan selanjutnya dilakukan pada Kamis (5/12/2024) di Kota Surabaya, Jawa Timur dan Balikpapan Kalimantan Timur, serta akan dilanjutkan ke kota-kota lainnya.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam, mengatakan program TEY ke-13 saat ini sudah memasuki tahap pendampingan atau mentoring bagi siswa-siswi finalis 25 besar proposal terbaik TEY.
“Kepedulian kaum muda terhadap isu lingkungan harus dipupuk sejak dini, karena hal itu sebagai game changer. Isu lingkungan harus dijaga, jika tidak kita ketinggalan dari negara lain,” tutur Bob Azam saat mengunjungi finalis 25 besar proposal terbaik TEY di Surabaya.
Program TEY menjadi kompetisi inovasi Eco Project yang diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat di seluruh Indonesia, untuk memberikan kontribusi inisiatif dan kepedulian lingkungan, serta berdampak bagi masyarakat sekitar.
TEY diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda (SMA dan sederajat) kepada masalah lingkungan, merealisasikan gagasan Eco Project sebagai solusi atas permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, serta melahirkan pionir dan pegiat lingkungan dari generasi muda.
Aksi nyata dan partisipasi aktif siswa di bangku sekolah menengah atas lingkungan di sekitarnya, tentu dapat membantu upaya akselerasi target Pemerintah mencapai pengurangan emisi memasuki era transisi energi di tahun 2030.
Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, menyebut program Toyota Eco Youth merupakan bentuk nyata perhatian perusahaan dalam mendukung langkah generasi muda melakukan dekarbonisasi dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang cerdas, inovatif dan berkelanjutan.
“Terlebih lagi saat ini TEY sudah pada tahap 25 besar proposal terbaik yang nantinya akan kami beri bimbingan agar para peserta dapat lebih terarah dan termotivasi dalam mengimplementasikan ide-ide yang telah mereka buat,” ucap Henry.
Finalis TEY ke-13 asal Surabaya, menyatakan motivasi untuk mengikuti program TEY adalah untuk membantu memperbaiki kondisi lingkungan sekitar dan berkontribusi pula terhadap masyarakat setempat.
“Melalui partisipasi dalam program TEY, kami ingin menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi dimulai dari lingkungan serta masyarakat sekitar sejak dini. Kami sangat berterimakasih atas pendampingan langsung yang dilakukan oleh Manajemen Toyota Indonesia yang memacu semangat kami mewujudkan ide perbaikan dan inovasi untuk menyebarkan kepedulian lingkungan demi masa depan bumi yang lebih hijau,” ujarnya.
-

Kemendagri Tegaskan Telah Beri Hukuman 19 ASN Pelanggar Netralitas pada Pilkada 2024
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan telah memberikan hukuman kepada 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas pada Pilkada 2024. Hal itu merespons Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh Dirjen Polpum) Kemendagri Syarmadani menyampaikan ada 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024.
“Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Dia menambahkan, ada 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Kemudian empat aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya terkait netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Syarmadani mengatakan ada 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak. “Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau dua laporan sampai Kalimantan Utara satu laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.
Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas pada Pilkada 2024.
“Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada sekda (sekretaris daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari mendagri (menteri dalam negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf terkait netralitas ASN pada PIlkada 2024.
-

Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas telah diberi hukuman
Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.
Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.
Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.
“Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.
Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.
“Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5034159/original/024422700_1733249166-View_recent_photos.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jokowi Blak-blakan Dukung 84 Paslon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Sejumlah pasangan calon kepala daerah yang unggul di pilkada daerahnya masing-masing disebutkan Jokowi ada beberapa yang telah menghubungi dirinya untuk menyampaikan terima kasih. Selain melalui sambungan telepon, ada juga pasangan calon kepala daerah yang memang datang langsung ke kediaman pribadinya di Solo.
“Ya kalau yang belum (sowan atau menelepon), saya kan juga sadar beliau-beliau itu sibuk-sibuk semuanya. Ngapain sih juga telepon saya, wong saya juga ngapa-ngapain. Mau telepon ya saya terima, ke sini ya saya terima, ndak (ke sini) juga karena saya sadar beliau-beliau masih sangat sibuk berkonsolidasi perpolitikan di daerah mereka masing-masing,” tuturnya.
Menurut Jokowi, pasangan calon kepala daerah yang datang ke Solo untuk menemui dirinya, yakni calon Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2 Rudy Mas’ud. Ia dan istrinya datang ke Solo untuk bersilaturahmi dengan dirinya. Selain itu pada Selasa pagi juga terdapat calon kepala daerah yang meneleponnya dari Arab Saudi.
“Tadi pagi ada (yang telepon) karena setelah pilgub, pilihan wali kota/bupati ada yang langsung umroh dan tadi telepon langsung dari Madinah. Ya nggak usah saya sebut siapanya,” kata Presiden ke-7 RI.
-

Jokowi sebut siapa pun yang menang bukan karena endorse
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Jokowi sebut siapa pun yang menang bukan karena endorse
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 03 Desember 2024 – 18:35 WIBElshinta.com – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut siapa pun yang menang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan karena endorse atau dukungan darinya, melainkan karena calon tersebut bekerja keras.
“Siapa pun kalau menang, ya bukan karena endorse, melainkan karena beliau-beliau ini bekerja keras mengonsolidasi politik di daerah masing-masing,” kata Jokowi usai menerima kunjungan Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).
Jokowi mengatakan bahwa calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak adalah mereka yang mampu melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga keberadaan mereka diterima.
“Bukan karena saya, saya bisa apa sih,” kata mantan Presiden RI.
Menyinggung soal kekalahan Ridwan Kamil versi hitung cepat pada Pilkada Jakarta, menurut dia, kekalahan dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang wajar.
“Yang namanya kompetisi pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota itu pasti ada yang menang ada yang kalah. Biasa dalam politik seperti itu,” katanya.
Ia kembali menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menang dan bisa kalah.
“Enggak bisa ke sini langsung menang. Itu karena calonnya (menang atau kalah) dan penerimaan masyarakat baik. Bukan karena saya, saya bisa ngapain,” katanya.
Jokowi juga berpesan kepada yang menang agar tetap rendah hati. Sementara itu, pihak yang kalah masih ada kesempatan untuk kembali mengikuti kontestasi pemilu pada 5 tahun mendatang.
Pada kesempatan yang sama, calon gubernur unggul di Pilkada Kaltim 2024 versi hitung cepat Rudy Mas’ud mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta nasihat dari Jokowi terkait dengan pembangunan.
“Mudah-mudahan ilmu, saran, advice serta nasihat beliau bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Timur,” katanya.
Rudy mengatakan bahwa lokasi Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur juga menjadikan pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh pada IKN.
“Ibu Kota Nusantara adalah wilayah otorita di bawah Presiden, jadi kami harus men-support kegiatan-kegiatan sehingga perlu mendapatkan advice dari Jokowi, terutama berkaitan dengan akselerasi. Kami minta supaya bisa akselerasi untuk mendukung, men-support Kalimantan Timur yang saat ini menjadi etalasenya Indonesia,” katanya.
Sumber : Antara
/data/photo/2024/12/05/6751b7d01bd82.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



