Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Istana: Masjid Negara di IKN Bisa Digunakan pada Idul Fitri 2025

    Istana: Masjid Negara di IKN Bisa Digunakan pada Idul Fitri 2025

    Istana: Masjid Negara di IKN Bisa Digunakan pada Idul Fitri 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur disebut dapat digunakan untuk Salat
    Idul Fitri
    1 Syawal 1446 Hijriah pada tahun 2025.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hariqo Wibawa Satria menyampaikan bahwa Masjid Negara ini dapat menampung 5.580 jemaah.
    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebinekaan, penghormatan serta toleransi antarumat beragama,” Kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024).
    Hariqo menyampaikan, masjid yang didesain untuk menampung maksimal sebanyak 60.000 jamaah ini akan berdampingan di area pusat peribadatan agama lainnya, yakni  gereja, pura, vihara, klenteng dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius yang merupakan basilika pertama di Indonesia.
    “Tahun 2022 disampaikan Kementerian Agama telah mendapatkan izin prinsip dari Vatikan,” Kata Hariqo.
    Istana menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berharap selain sebagai tempat ibadah, Masjid Negara juga bisa berperan dalam meningkatkan narasi toleransi antarumat beragama di Indonesia.
    “Menjaga kerukunan antarwarga, menjaga persatuan bangsa, menguatkan moderasi beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang toleran berciri khas Indonesia, Muslim nusantara,” Kata Hariqo.
    “Hal ini sesuai dengan Asta Cita yang ke-8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” lanjut dia.
    Saat ini Masjid Negara IKN sedang proses pembangunan tahap I yang terdiri dari bangunan utama dengan 4 lantai, 2 lantai mezanin dan pelataran 2 lantai untuk serbaguna dan parkir yang nantinya dapat menampung 29.000 jemaah. 
    Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Inonesia, sesuai Visi Indonesia Maju. 
    Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, namun dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga Masjid di IKN menjadi Masjid Negara.
    Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan kerukunan dan saling menghormati antar sesama anak bangsa, dan juga selaras dengan salah satu misi utama Kabinet Merah-Putih, yaitu meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
    Sampai dengan 6 Desember 2024, tidak terdapat dan tercatat satupun kecelakaan kerja (
    zero accident
    ). Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur di IKN dikelola dengan baik sesuai standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.
    Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 m2 dengan luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2 serta Minaret seluas 427 m2. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai). 
    Masjid Negara dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Selain itu, tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.
    Bangunan masjid terdiri dari tiga bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Bentuk kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentuk galaksi sebagai penafsiran semesta alam raya yang tanpa batas.
    Area Plaza Terbuka memberikan ketegasan akses arah Kiblat. Sedangkan menara masjid atau minaret memiliki tinggi 99 meter melambangkan asmaul husna serta menghadirkan bentuk melingkar ke atas menyiratkan doa yang dipanjatkan dan untuk melambangkan nilai keilahian atau ketuhanan.
    Masjid IKN akan berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Community Forest Berpotensi Serap 600 Ribu Ton CO2 per Tahun – Page 3

    Program Community Forest Berpotensi Serap 600 Ribu Ton CO2 per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memiliki cara sendiri sebagai bentuk komitmen terhadap pengurangan emisi karbon. Salah satunya melalui program Community Forest.

    Digagas sejak 2022, program yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) ini berpotensi menyerap emisi karbon sebesar 600.000 ton CO2 per tahun. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan Pupuk Kaltim terhadap upaya pemerintah mencapai target Net Zero Emission 2060

    “Melalui program Community Forest ini, kita berhasil memanfaatkan kembali lahan tidur menjadi produktif. Dari total 638.872 pohon yang telah ditanam di area seluas 322 hektare lahan, Pupuk Kaltim dapat memberikan dampak positif ke berbagai pihak, mulai dari lingkungan, hingga nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Hingga November 2024, program community forest yang tersebar di lima provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat telah mencapai 6,38 persen dari target penanaman 10 juta pohon di 2030.

    Bibit pohon yang telah ditanam meliputi mangrove dan buah-buahan seperti mangga, nangka, durian, alpukat dan sirsak. Tak hanya itu, terdapat juga tanaman buah langka seperti matoa, bisbul, menteng dan gandaria.

    Tak hanya untuk pelestarian lingkungan, perusahaan juga menciptakan peluang ekonomi dengan pelibatan petani dan masyarakat sekitar.

     

     

  • Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

    Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.

    “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” demikian petikan Pasal 70-B.

    Turunan dari pasal tersebut menjelaskan jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD.

    UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ.

    Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.

    Meski pun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Pasal II UU tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan presiden.

    “Keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” demikian petikan pasal II seperti dikutip dari Antara.

    Dalam penjelasan umum undang-undang ini, perubahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status baru Jakarta.

    Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur jabatan dan status pemerintahan di Jakarta pasca-pemindahan ibu kota.
     

  • Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Harga Motor Honda Naik hingga Rp2 Juta Imbas PPN 12 Persen dan Opsen

    Harga Motor Honda Naik hingga Rp2 Juta Imbas PPN 12 Persen dan Opsen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Astra Honda Motor (AHM) memprediksi harga jual motor Honda baru terkerek imbas kenaikan PPN 12 persen dan kebijakan opsen pajak kendaraan berlaku mulai 2025.

    Octavianus Dwi Putro Marketing Director AHM memprediksi kenaikan harga jual motor baru Honda tembus Rp700 hingga Rp2 juta per unit.

    “Itu tergantung model by model. Kalau simulasi saya ya dengan angka normal nanti area per area bisa lain, kayaknya ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah itu bisa Rp700 ribu sampai Rp2 juta dengan tipe tertentu,” kata dia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (6/12).

    Opsen adalah pungutan tambahan pajak yang dilakukan pemerintahan kabupaten atau kota. Rencananya akan diberlakukan mulai 5 Januari 2025. Sedangkan kenaikan PPN dari 11 ke 12 persen juga diwacanakan berlaku tahun depan.

    Kendati demikian ia belum bisa memberikan rincian lebih lanjut kenaikan harga jual motor baru Honda di masing-masing daerah karena pemerintah daerah setempat memiliki kebijakan terkait penambahan nilai pajak untuk kendaraan bermotor.

    “Yang saya dengar Kaltim kalau nggak salah malah turun bukan naik jadi makanya saya belum bisa merespon karena ya menunggu nanti finalnya nanti kita hitung. Tapi ya balik lagi kalau apapun beban begini kan mesti dipikirin dampaknya,” kata dia.

    Octa juga menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tak memberlakukan kenaikan PPN dan opsen pajak untuk kendaraan bermotor. Praktis, tak ada perubahan harga jual motor Honda di DKI Jakarta pada tahun depan.

    “Sebagai contoh Jakarta kan nggak naik juga kan, Jakarta tuh nggak naik tuh, option kan dia zero kan,” tuturnya.

    Lanjut ia berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan PPN 12 persen dan opsen pajak kendaraan pada tahun depan sebab akan memengaruhi daya beli.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif, Emisi Karbon 600 Ribu Ton CO2/Tahun pun Terserap

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif, Emisi Karbon 600 Ribu Ton CO2/Tahun pun Terserap

    Bontang: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali menegaskan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon melalui program community forest.
     
    Digagas sejak 2022, program yang juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) ini, berpotensi menyerap emisi karbon sebesar 600 ribu ton CO2 per tahun. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan Pupuk Kaltim terhadap upaya pemerintah mencapai target Net Zero Emission 2060.
     
    Hingga November 2024, program community forest yang tersebar di lima provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat telah mencapai 6,38 persen dari target penanaman 10 juta pohon di 2030. Bibit pohon yang telah ditanam meliputi mangrove dan buah-buahan seperti mangga, nangka, durian, alpukat dan sirsak. Tak hanya itu, terdapat juga tanaman buah langka seperti matoa, bisbul, menteng dan gandaria.
    “Alhamdulilah, menuju penghujung 2024, pohon yang kami tanam terus bertambah. Melalui program community forest ini, Pupuk Kaltim berhasil memanfaatkan kembali lahan tidur menjadi produktif. Dari total 638.872 pohon yang telah ditanam di area seluas 322 hektare (ha) lahan, Pupuk Kaltim dapat memberikan dampak positif ke berbagai pihak, mulai dari lingkungan, hingga nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     
     

    ?
    Menciptakan peluang ekonomi dengan melibatkan petani

    Tak hanya untuk pelestarian lingkungan, Pupuk Kaltim juga menciptakan peluang ekonomi dengan pelibatan petani dan masyarakat sekitar. Diintegrasikan dengan program MAKMUR (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) dan Agrosolution, Pupuk Kaltim menciptakan ekosistem yang dapat mendukung petani dan masyarakat sekitar.
     
    Petani dan masyarakat di sekitar wilayah tanam dibekali dengan pendampingan berkelanjutan melalui edukasi untuk mengolah dan memelihara tanaman untuk meningkatkan produktivitas, hingga pendistribusian hasil panen. Pendampingan berkelanjutan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberi manfaat berkelanjutan bagi semua kalangan, baik secara ekologis maupun humanis.
     
    Sementara dari hasil pemanfaatan lahan tidur program community forest ini, Pupuk Kaltim membuka peluang ekonomi untuk membantu kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Sehingga, dampak yang dicapai dari program Community Forest mencakup pelestarian lingkungan, produktivitas lahan, peningkatan kualitas udara, hingga kesejahteraan masyarakat.
     
    Berkaca pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Pupuk Kaltim percaya pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon merupakan tanggung jawab bersama, baik dari aksi korporasi, kolaborasi dengan stakeholder lain, maupun inisiatif masyarakat.
     
    Di samping penanaman pohon, Pupuk Kaltim juga aktif menjalankan berbagai inisiatif lain dalam rangka membantu penurunan emisi karbon serta menjaga kelestarian lingkungan, seperti konversi kendaraan operasional ke kendaraan listrik, proyek revamping Pabrik 2, rencana pembangunan pabrik Soda Ash, hingga pengembangan sumber-sumber energi terbarukan seperti clean ammonia. Ke depannya, Pupuk Kaltim ingin memperluas dampak positif secara langsung, terutama bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
     
    “Sebagai pelopor transformasi hijau dalam industri pupuk dan petrokimia, kami ingin program community forest menjadi inspirasi banyak pihak untuk memulai perjalanan mereka dalam pelestarian lingkungan dengan prinsip kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Kami percaya, melalui kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutup Soesilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Yandri Susanto Hadiri Penyerahan Bantuan Alat Berat ke Warga Desa Tepian Langsat Kalimantan Timur – Halaman all

    Yandri Susanto Hadiri Penyerahan Bantuan Alat Berat ke Warga Desa Tepian Langsat Kalimantan Timur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menyerahkan bantuan alat berat sebanyak 67 unit secara simbolis kepada masyarakat Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat (6/12/2024).

    Unit tersebut berupa bantuan dari BUMDes Tepian Bina Bersama dan Koperasi Tepian Prima Sawit. 

    Terdiri atas enam alat berat, 20 CPO, dan 41 dump truck yang disampaikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat di Dusun Satu, Desa Tepian Langsat.

    “Jadi saya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya perhatian khusus, perhatian sungguh-sungguh,” kata Yandri saat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perwakilan masyarakat setempat.

    Yandri berharap, program ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya daerah penghasil sawit.

    “Ini contoh yang bisa saya siapkan kepada masyarakat lain, Pak Bupati. Sehingga ini bisa ditiru, bisa direfleksikan, bisa dijadikan pedoman bagi daerah-daerah lain yang mungkin karakternya sama,” ucap Yandri.

    Usai prosesi serah-terima alat berat, Mendes Yandri tampak antusias mencoba mengendarai langsung dump truck yang ada.

  • Hasil Rekapitulasi KPU Balikpapan Rahmad-Bagus menang Pilkada 2024

    Hasil Rekapitulasi KPU Balikpapan Rahmad-Bagus menang Pilkada 2024

    Balikpapan (ANTARA) – Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pasangan Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo memenangi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2024.

    “Rekapitulasi perolehan suara pilkada dimenangkan pasangan Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo,” kata Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono usai rapat pleno rekapitulasi di Balikpapan, Kamis.

    Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota berdasarkan aturan, lanjut dia, pasangan calon nomor urut 1 Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo memperoleh suara terbanyak, yakni 177.290 suara.

    Pasangan Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo unggul atas paslon nomor urut 2 Rendi Susiswo Ismail-Eddy Sunardi Darmawan dengan 45.668 suara, paslon nomor urut 3 Muhammad Sa’bani-Syukri Wahid yang meraih 76.187 suara.

    Pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tersebut, kata dia, suara sah sebanyak 299.145 dan suara tidak sah tercatat 16.278.

    “Sebanyak 205.562 orang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Total daftar pemilih tetap (DPT) 520.982 orang,” tambahnya.

    Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, hingga tingkat kota.

    Proses tersebut, kata Prakoso, untuk memastikan akurasi data dan memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan jika ada keberatan.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028

    Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2028 mendatang. Pembangunan IKN sendiri saat ini terus dikebut.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kementerian PU menargetkan agar sarana eksekutif, yudikatif dan legislatif siap di tahun 2028 tersebut.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Begitu pula dengan perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ditargetkan bisa menghuni IKN di waktu tersebut. Artinya, pada tahun 2028 diharapkan pemerintahan mulai berjalan di IKN.

    “Eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Berserta seluruh ASN penunjangnya,” ujarnya.

    Di samping itu, Dody tak memungkiri bahwa ada potensi perlambatan dari pembangunan IKN. Sebab, pemerintah saat ini lebih berfokus pada swasembada pangan. Walau demikian, pembangunannya tetap diupayakan untuk dikebut.

    “Pengaruh lambat sekali ya enggak. Tapi mungkin sekedar mundur-mundur dikit lah. Prioritasnya aja mungkin,” kata dia.

    Menurutnya, pembangunan IKN juga tidak bisa 100% on track karena pemerintah terbatas dari sisi anggaran. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.

    “On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Dody.

    (acd/acd)

  • Berhasil Pimpin Sulsel, Zudan Arif Dipilih Jadi Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia, Selamat!

    Berhasil Pimpin Sulsel, Zudan Arif Dipilih Jadi Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia, Selamat!

    ERA.id – Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dinobatkan sebagai Pj Gubernur atau Kepala Daerah (KDH) terbaik seluruh Indonesia.

    Zudan memiliki nilai evaluasi 85 dengan kategori BAIK. Urutan kedua ditempati Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi (84/BAIK), urutan ketiga Pj Gubernur Sumatera Utara Dr Agus Fatoni (83/Baik).

    Sementara urutan keempat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik (81,60/Baik) dan posisi kelima Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dengan nilai 80,68 dengan kategori Baik.

    “Jadi setelah kita evaluasi, maka Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat gubernur kepala daerah terbaik,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara pengarahan Mendagri ke semua Pj KDH secara virtual, Rabu (4/12/2024).

    Lima kepala daerah tersebut, yang disebut namanya masuk kategori atau predikat baik. Sedangkan urutan ke enam sampai urutan 23 masuk kategori CUKUP dengan range nilai 79-74.

    Zudan Arif Fakrulloh menjadi Pj Gubernur Sulsel adalah kali ketiga daerah yang dikomandoinya. Sebelum ke Sulsel, dua provinsi lainnya adalah Sulbar dan Provinsi Gorontalo.

    Enam bulan memimpin Sulsel, saat melalui sidang evaluasi kinerja selama dua kali di Itjen Kemendagri, Zudan diberikan penilaian sangat baik oleh para evaluator.

    Hal ini dinilai karena Zudan mampu menyajikan pemaparan sesuai fakta, runut, dan ragam inovasi yang dibuat di Sulsel.

    Pengamat pemerintahan yang juga Guru Besar Fakultas Fisip Unhas, Prof Dr Armin Arsyad menilai bahwa penetapan Prof Zudan sebagai kepala daerah terbaik sudah sangat tepat.

    “Beliau bukan hanya memimpin, tapi mengayomi warga Sulsel. Beliau mampu merangkul semua pihak, semua lini, semua kalangan. Beliau wajar jadi yang terbaik,” ujar Prof Armin Arsyad.

    Perhatian Zudan terhadap potensi daerah, lanjut Armin Arsyad, sangat baik. Ekspor diperhatikan dengan baik, secara makro juga pengendalian inflasi sangat baik di Sulsel. “Wajar jika beliau (prof Zudan) itu menjadi yang terbaik,” ujar Prof Armin.