provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Terpopuler, bayi tertukar di Jakpus hingga WNA meninggal di Bali

    Terpopuler, bayi tertukar di Jakpus hingga WNA meninggal di Bali

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu masih menarik untuk disimak kembali, antara lain bayi diduga tertukar di RS Jakarta Pusat (Jakpus) dalam kondisi meninggal dunia. Selain itu ua WNA meninggal akibat pohon tumbang di Ubud.

    Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Bayi diduga tertukar di RS Jakpus dalam kondisi meninggal dunia

    Seorang pria berinisial MR (27) menduga bayinya tertukar di sebuah rumah sakit (RS) kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.

    Menurut MR, jasad bayi yang ada di dalam kubur itu berbeda dengan apa yang tercatat di rekam medis rumah sakit. Bayi yang MR kuburkan tingginya sekitar 70-80 centimeter (cm), sementara yang tertulis di catatan medis hanya 47 cm.

    Setelah kasus itu viral, pihak rumah sakit mendatangi MR ke tempat kerjanya dan berjanji akan melakukan tes DNA serta menanggung seluruh biayanya.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Istana perkirakan pemerintahan pindah ke IKN tahun 2028

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.

    Hasan mengatakan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata dia, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

    Baca selengkapnya di sini

    Pihak Rumah Sakit (RS) Islam Jakarta Cempaka Putih Jakarta Pusat bersama ayah sang bayi MR (27) di Jakarta, Senin (9/12/2024). (ANTARA/Instagram/@rsijcempakaputih)

    3.⁠ ⁠Indonesia ajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031

    Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan Indonesia tengah mengajukan diri kepada Federasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk memainkan peran menjadi tuan rumah Piala Asia pada 2031.

    Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam struktur APBN Tahun 2025 ditujukan untuk sektor pendidikan, bukan bidang pertahanan, seperti negara lainnya, yakni Amerika Serikat dan India.

    Hal itu karena Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.

    Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Polisi sebut dua WNA meninggal akibat pohon tumbang di Ubud

    Kepolisian Resor Gianyar, Bali menyebutkan dua orang warga negara asing (WNA) meninggal dunia akibat pohon tumbang di objek wisata Monkey Forest di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Saat ditemui di Polda Bali, Selasa, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Gananta mengatakan kedua WNA yang meninggal adalah Funny Justine Christine (32) asal Prancis dan Kim Hyoeun (42) asal Korea Selatan.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Simak prediksinya.

    BMKG mengatakan sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, meningkatkan potensi hujan lebat, terutama di wilayah-wilayah yang tengah memasuki puncak musim hujan.

    Menurut lembaga, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut, termasuk dua bibit siklon tropis yang terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Sumba, sedangkan Suspect Area terdeteksi di Laut Timor sebelah barat daya Kepulauan Tanimbar.

    Selain itu, sirkulasi siklonik terdeteksi menguat dengan meningkatkan pengangkatan massa udara, yang mempermudah pembentukan awan hujan intensitas tinggi di wilayah sekitarnya.

    “Akibatnya, potensi curah hujan signifikan menjadi lebih tinggi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca,” demikian laporan BMKG dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 10-17 Desember 2024’.

    Selain itu, BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer turut memicu potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fenomena ini mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah utama, termasuk Sumatera bagian utara, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Aktivitas MJO berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedua, Gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency turut meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan. Dampaknya meluas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup beberapa daerah strategis yang rawan hujan lebat dan bencana hidrometeorologi.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah,” jelas BMKG.

    “BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di daerah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, dan tanah longsor,” lanjut BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

    Jawa dan Bali: Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogykarta, Jawa Timur, Bali

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan

    Hujan lebat-sangat lebat

    Jawa dan Bali: DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Maluku: Maluku bagian selatan dan tenggara

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, DK Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku selama periode yang sama.

    “Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” pungkas BMKG.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • 7
                    
                        Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
                        Nasional

    7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
    Penulis
    Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (
    IKN
    ) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
    Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
    Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
    Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari
    IKN Nusantara
    .
    “Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
    “Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
    Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
    Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
    “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
    Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.
    Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.
    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
    Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.
    Presiden Prabowo direncanakan untuk mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, meskipun ini masih berupa usulan dan belum terjadwal secara resmi.
    Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan yang akan menentukan jadwal kunjungan tersebut, termasuk peresmian dan groundbreaking proyek-proyek di IKN yang telah disiapkan.
    Pembangunan IKN saat ini fokus pada kawasan eksekutif yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025.
    Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025, dengan target selesai pada 2027.
    Dengan target-target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap pada 2028.
    Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan Indonesia dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan terpusat di IKN pada masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematok kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Adapun, setiap kepala daerah wajib menetapkan UMP 2025 paling lambat besok, tepatnya 11 Desember 2024.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 (Permenaker No. 16/2024) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Beleid anyar itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 4 Desember 2024.

    Adapun, penetapan dan pemberlakuan upah minimum 2025 tercantum pada Bab IV Pasal 10, 11, dan 12 Permenaker No. 16/2024.

    “UMP dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024,” demikian bunyi Pasal 10 ayat 1, dikutip pada Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut, pada Pasal 11 disebutkan bahwa UMP 2025 dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat upah minimum kabupaten/kota, maka yang berlaku UMP.

    Dalam hal penetapan UMP 2025, Menaker Yassierli menggunakan formula penghitungan UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Dijelaskan pula, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada delapan provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2025.

    Berikut besaran UMP 2025 di delapan provinsi:

    1. UMP Kalimantan Tengah

    Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan UMP 2025. UMP Kalimantan Tengah ditetapkan dengan rumus Rp3.261.616,00 + Rp212.005,04. Artinya, UMP 2025 Kalimantan Tengah adalah Rp3.473.621,04.

    2. UMP Kalimantan Utara

    Selain Kalimantan Tengah, UMP Kalimantan Utara untuk 2025 resmi naik menjadi Rp3.580.160. Jika menengok UMP Kalimantan Utara pada tahun lalu adalah Rp3.361.653.

    3. UMP Kalimantan Barat

    Lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.286. Dengan begitu, UMP Kalimantan Barat 2025 naik 6,5% dari UMP 2024.

    4. UMP Kalimantan Timur

    Berikutnya, Dewan Pengupahan Kalimantan Timur telah menetapkan UMP 2025. Per 1 Januari 2025, UMP Kalimantan Timur 2025 naik 6,5% menjadi Rp3.579.314.

    5. UMP Riau

    Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau untuk menetapkan UMP 2025. Mengacu Permenaker 16/2024, maka UMP Riau 2025 direkomendasikan adalah sebesar Rp3.508.776,22.

    6. UMP NTB

    Provinsi lain yang telah menggelar sidang adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Di mana, besaran UMP NTB 2025 yang direkomendasikan adalah sebesar Rp2.602.931. Ini artinya, UMP NTB 2025 naik Rp158.864 dari UMP tahun lalu yang hanya Rp2.444.067.

    7. UMP Sulawesi Tenggara

    Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) juga telah menetapkan UMP 2025 naik sebesar 6,5% mengikuti keputusan pemerintah pusat. Kini, UMP Sultra 2025 naik Rp187.587 menjadi Rp3.073.551.

    8. UMP Sulawesi Tengah

    selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) juga telah sepakat UMP Sulteng 2025 menjadi sebesar Rp2.915.000.

  • Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada 42 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan mendorong perilaku hidup sehat.

    Penghargaan STBM 2024 terdiri atas tiga kategori Paripurna, Madya, dan Pratama.

    Sebanyak 4 kabupaten/kota paripurna, 15 kabupaten kota/madya dan 23 kabupaten/kota pratama. 

    Kabupaten Sleman (DIY) dinobatkan sebagai penerima STBM Paripurna terbaik, diikuti Kabupaten Badung (Bali), Kota Metro (Lampung), dan Kota Tangerang (Banten).  

    Untuk kategori STBM Madya, posisi terbaik pertama diraih Kota Surabaya (Jawa Timur). 

    Kota Mojokerto (Jawa Timur) sebagai madya terbaik II dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) sebagai madya terbaik III.

    Kemudian, kategori STBM Pratama, peraih terbaik pertama diraih Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur). 

    Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) sebagai pratama terbaik II dan Kota Palu (Sulawesi Tengah) sebagai pratama terbaik III.

    Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa keberhasilan STBM hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah perilaku sanitasi.  

    “Sanitasi yang buruk telah menjadi akar berbagai wabah penyakit sepanjang sejarah, termasuk pandemi Black Death yang menewaskan jutaan orang. Penghargaan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi dengan memperbaiki kebiasaan sanitasi,” kata Dante dalam acara penghargaan STBM 2024 di  Jakarta, Selasa (10/12/2024).  

    Menurut Dante, program berbasis masyarakat seperti STBM menunjukkan efektivitas pendekatan promotif dan preventif dalam menekan angka penyakit akibat sanitasi buruk. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.  

    “Kesehatan bukan sekadar tugas pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Dante.  

    Dante berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang lebih baik.  

    Peran serta masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik penting untuk mencegah wabah penyakit.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dante.  

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf, menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. 

    Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.  

    Karena itu, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta penyelenggara fasilitas umum dalam berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” ungkap Anas.  

    Selain memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan program keamanan pangan/olahan siap saji yang diterima 10 kabupaten kota antara lain Rembang (Jawa Tengah), Sleman (DIY), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

    Sementara itu, Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan pembina terbaik Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) bsrsama dengan Jawa Tengah, yang  juga menerima penghargaan stop buang air besar sembarangan 100 persen.

    Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan kepada bandar udara dan pelabuhan sehat. 

    Ada 26 bandar udara sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Halim Perdanakusuma (Jakarta), I Gusti Ngurah Rai (Bali), Minangkabau (Padang), Sam Ratulangi (Manado) dan Mopah (Merauke).

    Sementara itu, 30 pelabuhan sehat dan pelabuhan perikanan sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Sunda Kelapa dan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), PT Arutmin (Banjarmasin), terminal khusus PT Kaltim Prima Coal (Kutai Timur), terminal khusus Paiton (Probolinggo), pelabuhan perikanan samudera Cilacap (Cilacap) dan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate (Ternate).

    Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadapi tantangan kesehatan lingkungan dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

  • Pemerintahan Pindah ke IKN Setahun Sebelum Pilpres 2029?

    Pemerintahan Pindah ke IKN Setahun Sebelum Pilpres 2029?

    ERA.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemerintahan diperkirakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2028, setelah ibu kota baru bisa menjadi ibu kota politik.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Hal itu disampaikan Hasan menjawab terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN.

    Hasan mengatakan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata dia, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

    Sejauh ini pemerintah melalui Otorita IKN terus melakukan pembangunan di IKN.

    Otorita IKN mengungkapkan proyek pembangunan yang tengah dilakukan salah satunya yakni gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur yang saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    “Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12).

    Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan namun belum terkontrak. Adapun penandatanganan kontrak menunggu selesainya revisi DIPA.

  • Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani membuka kemungkinan mengikuti langkah dan keputusan Presiden Prabowo Subianto pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028. Ditegaskan Puan, DPR posisinya siap mengikut keputusan pemerintah.

    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah. Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Puan juga menyinggung soal gedung DPR sejatinya belum dibangun di IKN. Puan menyerahkan kesiapan pembangunan gedung tersebut kepada pemerintah.

    “Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” tandas Puan.

    Diketahui, aparatur sipil negara (ASN) direncanakan akan dipindahkan ke IKN direncanakan pada awal 2025. Sementara pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada 2028 dan Presiden Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

  • Kisah Ujang Nuryadien, Tukang Servis Panci di Palangka Raya yang Sukses Sekolahkan Anak hingga S2
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2024

    Kisah Ujang Nuryadien, Tukang Servis Panci di Palangka Raya yang Sukses Sekolahkan Anak hingga S2 Regional 10 Desember 2024

    Kisah Ujang Nuryadien, Tukang Servis Panci di Palangka Raya yang Sukses Sekolahkan Anak hingga S2
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Suara palu yang bertalu-talu memukul logam aluminium terdengar lantang di telinga, memecah kesunyian deretan toko kelontong di Kawasan Pasar Kahayan, Kota
    Palangka Raya
    , Provinsi
    Kalimantan Tengah
    , Selasa (10/12/2024) pagi.
    Suara nyaring bersumber dari toko
    servis panci
    di deretan toko kelontong itu.
    Mesin penyaring minyak berbahan aluminium teronggok di antara bisingnya ketukan palu.
    Tangan tua
    Ujang Nuryadien
    bergerak lincah mengukur, menggunting, sampai memukul-mukul aluminium membentuk tutup mesin peniris minyak.
    Ujang tampak sangat sibuk menggarap pekerjaannya.
    “Ini lagi bikin tutupnya, kemarin yang mengantar barang ini minta dibuatkan tutup yang baru, yang lama longgar. Saat ini lumayan banyak pesanan,” ungkap pria berusia 60 tahun itu, saat berbincang-bincang dengan Kompas.com.
    Pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1964 ini mengatakan, usaha servis panci dan peralatan rumah tangga itu sudah dia tekuni sejak zaman krisis moneter tahun 1997 lalu.
    Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup di zaman itu, ditambah lagi bekal pendidikannya yang hanya sampai sekolah dasar (SD), memaksanya untuk mencari penghasilan yang cukup.
    “Saya ke Kalimantan sejak 1994 ikut orang merantau, pertama di Kalsel, kemudian Kaltim, bekerja serabutan, sempat jadi kuli bangunan juga,” ujar dia.
    Dia kemudian menetap di Kalteng pada tahun 1997.
    Memikirkan stabilitas penghasilan di tengah pekerjaan yang tidak menentu dan krisis moneter, Ujang lantas berpikir mencari penghasilan yang lebih stabil.
    “Saya kemudian belajar menambal panci dari teman. Selain menambal, saya juga menerima pembuatan alat rumah tangga, dandang bakso, loyang roti, dan alat lain yang bahannya dari aluminium,” ucap Ujang, dengan bahasa Banjar beraksen Sunda.
     
    Ujang kemudian menyewa salah satu bangunan toko kayu yang kini menjadi tempat usahanya itu.
    Jaraknya tak berapa jauh dari tempat tinggalnya.
    Toko servis berbahan bangunan kayu itu yang kemudian menjadi saksi bisu perjuangan Ujang puluhan tahun mencari nafkah untuk istri dan keempat anaknya.
    Penghasilan dari pekerjaan itu yang membuat anak-anaknya bisa sekolah.
    “Lumayan lah, sebulan paling sedikit bisa dapat Rp 3 juta, tapi itu naik turun, tergantung banyak sedikitnya orang yang mau servis,” ujar dia.
    Dari penghasilan yang naik turun itu, Ujang mengaku harus pintar-pintar membagi prioritas.
    Menurut Ujang, selain untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, dia juga harus menyisihkan uang demi pendidikan anaknya.
    “Saya cuman lulusan SD, ibunya juga sama, tapi saya ingin anak-anak kami punya masa depan yang lebih baik. Jalurnya ya melalui pendidikan,” ungkap Ujang.
    Berkat penghasilan dari servis panci dan alat rumah tangga itu, dia bisa membuat anak-anaknya menempuh pendidikan dengan baik.
    Anak keduanya, Bela Novita, yang menjadi sumber kebanggaannya, berhasil menamatkan S1 di IAIN Palangka Raya.
    “Saat ini dia lanjut S2 di universitas yang sama. Alhamdulillah sekarang bisa bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan ritel di Palangka Raya,” tutur dia.
    Bagi Ujang, pendidikan adalah kunci mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik.
    Melalui kios kecil dan usaha yang digelutinya, kisah Ujang memberikan pesan bahwa kerja keras mampu memperbaiki nasib seseorang, betapapun terbatasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. – Halaman all

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal atau Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. adalah Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman.

    Perwira tinggi TNI AD ini, menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman sejak 6 Desember 2024.

    Mutasi TNI ini, tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Tentara kelahiran 29 Januari 1969 ini menggantikan posisi Achiruddin.

    Mayjen Rudy akan memimpin Kodam Mulawarman yang dari kewilayahan pertahanan militer meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Selatan.

    Jenderal bintang dua ini, sebelumnya menjabat Asisten Intelijen atau Asintel Panglima TNI.

    Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha diketahui merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil 1991) yang berasal dari Korps Artileri Pertahanan Udara.

    Karier

    Karier Mayjen Rudy Rachmat Nugraha memiliki perjalanan karier yang cukup beragam.

    Mayjen Rudy Rachmat Nugraha terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.

    Jenderal bintang dua ini, diketahui juga pernah menduduki posisi sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI.

    Nama Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha juga pernah menjadi Danpusintelad dan Direktur E Bais TNI.

    Berikut adalah rincian jabatan yang pernah diemban oleh Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dikutip dari Wikipedia:

    Kasiops Satgas Kongo XXVI-A (2009)

    Direktur E Bais TNI (2018)
    Waaster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bakti TNI (2021)
    Waasintel Kasad Bidang Bin Intel (2023)
    Danpusintelad[1] (2023)
    Pa Sahli TK III Bid. Komsos Panglima TNI[2] (2023—2024)
    Asintel Panglima TNI (2024)
    Pangdam VI/Mulawarman (2024—sekarang)

    Harta Kekayaan

    Dilihat dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya, Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha terbilang jarang melaporkan harta kekayaan miliknya.

    Laporan terakhir LHKPN Meyjen Rudy Rachmat Nugraha  adalah tahun 2020 lalu.

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 28 April 2020 jenis laporan khusus Calon PN, harta kekayaan Meyjen Rudy Rachmat Nugraha ada di angka Rp 2.380.000.000.

    Dalam LHKPN tersebut, Meyjen Rudy Rachmat Nugraha diketahui tidak memiliki hutang.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dilansir dari e-LHKPN :

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

    1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.300.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 2.380.000.000

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 2.380.000.000

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Bom Medan

    Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Bom Medan

    JAKARTA – Hingga hari ini, polisi menangkap 46 terduga teroris setelah teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Dari semuanya ini, 23 di antaranya merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sumatera Utara dan Aceh. Mereka memiliki keterkaitan dengan aksi teror di Polrestabes Medan.

    “Untuk wilayah Sumatera Utara, ini yang memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan JAD dengan Amirnya adalah saudara Y. Ini jaringannya yaitu meliputi Jaringan Sumut dan Jaringan aceh. Ini ada 23 orang (terduga teroris),” ucap Karo Penmas DivHumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin, 18 November.

    Dari 23 terduga teroris tersebut, 4 orang di antaranya menyerahkan diri. Bahkan, dari penindakan tersebut ada 2 terduga teroris yang ditembak, mereka berinisial NP dan K. Keduanya ditembak karena melawan aparat. Penyerangan NP dan K membuat seorang polisi terluka di bagian tangan dan punggung.

    “Satu anggota Densus 88 mengalami luka, luka di bagian tangan akibat sabetan senjata tajam dan luka di bagian belakang.”

    Dari pemeriksaan, tersangka K merupakan sosok yang merencanakan tindakan aksi teroris di Medan. Sedangkan, NP berperan membantu k membuat bom yang diledakkan oleh Rabbial Muslim Nasution.

    “Peran NP yang meninggal dunia ini adalah ikut membuat bahan peledak bersama K. Kemudian (tersangka K) mengetahui, merencanakan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh saudara RMN,” papar Dedi.

    Selain itu, puluhan terduga teroris yang masuk dalam jaringan JAD itu saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Jaringan terduga teroris yang ditangkap ini punya pimpinan, berinisial Y alias Anto.

    Dari rentetan penangkapan terduga teroris di Aceh dan Sumatera Utara ini, polisi menyita barang bukti berupa bahan pembuat bom, pupuk urea hingga black powder, yang diduga digunakan untuk merakit bom low explosive.

    “Ada black powder, ada pupuk urea dan jenis lain yang digunakan untuk dijadikan bom. Semuanya ini adalah low explosive atau bom yang memiliki daya ledak rendah,” kata Dedi.

    Sementara, penangkapan terhadap di luar jaringan JAD Sumatera Utara dan Aceh, ada 23 terduga teroris yang ditangkap di di beberapa tempat, di antaranya Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

    “Untuk wilayah Banten, usai kejadian bom bunuh diri di Mapolresta Medan ada 4 orang-orang ditetapkan sebagai tersangka, Jakarta 3 orang, Jawa Tengah 9 orang, Jawa Barat ada 6 orang dan Kalimantan Timur 1 orang,” pungkas Dedi.