Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Pupuk Kaltim Bela-belain Rogoh Kantong hingga Rp15,3 Miliar, Buat Apa?

    Pupuk Kaltim Bela-belain Rogoh Kantong hingga Rp15,3 Miliar, Buat Apa?

    Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) rela merogoh kocek dalam hingga Rp15,3 miliar untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Disalurkan melalui program PKT Proaktif, bantuan untuk warga Bontang itu dalam rangka perayaan HUT ke-47 Pupuk Kaltim.
     
    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengungkapkan bantuan PKT Proaktif kali ini terbagi dalam 11 program, untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor strategis. Diantaranya pembangunan jalan baru Kelurahan Guntung, pembangunan jalan pemantauan mangrove di Kelurahan Loktuan, penanaman 50 ribu mangrove bersama kelompok Telok Bangko, serta penurunan 500 unit media terumbu buatan dan 67 media terumbu transplantasi di perairan Bontang.
     
    Lalu pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban) Guntung, pembangunan empat rumah layak huni program prioritas Kaltim, bantuan alat produksi dan peningkatan kapasitas bagi Komunitas Petani Milenial Bontang, dan bantuan operasional bagi 10 panti asuhan di Kota Bontang.
    Selain itu juga dialokasikan satu unit genset bagi Klinik Sehat Pupuk Kaltim, satu unit ambulans untuk Badan Koordinasi Lingkungan Kota Bontang, serta alat sablon bagi mitra binaan yang bergerak di bidang resablon karung pupuk.
     
    “Seluruh bantuan ini wujud komitmen Pupuk Kaltim untuk terus berkontribusi dalam pembangunan, melalui kolaborasi dan sinergi berkelanjutan bersama Pemerintah dan masyarakat,” ujar Soesilo dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Menurut Soesilo, PKT Proaktif merupakan bentuk aksi nyata perusahaan dalam menyikapi kondisi sosial di masyarakat, sekaligus merealisasikan langsung kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya jalan baru menuju Kelurahan Guntung, yang menelan anggaran Rp7,9 miliar.
     
    Hal ini diharap mampu memberikan dampak positif di masyarakat, sehingga seluruh alokasi bantuan yang disasar dapat dimanfaatkan optimal oleh penerima sesuai peruntukannya.
     
    “Seiring dengan HUT ke-47 tahun, Pupuk Kaltim senantiasa berharap dukungan seluruh elemen masyarakat, agar kedepan perusahaan makin tumbuh serta mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan di Kota Bontang,” tambah Soesilo.
     

     

    Jadi contoh bagi perusahaan lain

    Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan PKT Proaktif merupakan bagian dari kontribusi BUMN melalui anak usahanya, untuk secara aktif mengambil peran di berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Realisasinya pun melalui kolaborasi multipihak, agar mampu berjalan maksimal sesuai kebijakan pemerintah, guna mencapai dampak positif secara merata.
     
    Gagasan ini pun diharap Rahmad dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di lingkungan Pupuk Indonesia Grup. Mengingat harmonisasi dan jalinan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat, merupakan langkah strategis untuk menciptakan manfaat berkelanjutan di berbagai bidang.
     
    “Ini salah satu contoh sikap proaktif BUMN berkolaborasi bersama Pemerintah dan masyarakat, yang kami harap dapat terus ditingkatkan oleh Pupuk Kaltim kedepannya,” ucap Rahmad.
     
    Sekretaris Kota Bontang Aji Erlynawati, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesinambungan dukungan Pupuk Kaltim terhadap pembangunan di Kota Bontang, yang secara aktif terus direalisasikan pada berbagai sektor.
     
    Kata dia, kolaborasi antara pihak swasta dengan Pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dan PKT Proaktif menunjukkan komitmen tersebut secara optimal.
     
    “Sejak awal PKT Proaktif terus menunjukkan komitmen untuk berperan dalam pembangunan di Kota Bontang. Hal ini sangat kami apresiasi, mengingat manfaatnya yang signifikan dan sejalan dengan upaya pemerintah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Aji.
     
    Dirinya berharap di usia 47 tahun, Pupuk Kaltim terus meningkatkan peran dengan berbagai aksi nyata yang lebih signifikan, serta selaras dengan visi pembangunan Kota Bontang untuk menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing. Terlebih optimalisasi berbagai sektor pembangunan masih membutuhkan jalinan sinergi yang kuat antarseluruh pihak, agar Kota Bontang terus tumbuh dan berkembang.
     
    “Mari terus tingkatkan kolaborasi dalam menciptakan ide dan peluang baru untuk kemajuan bersama, guna mendukung pembangunan Bontang yang berkelanjutan,” tutup Aji.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pengurus Baru Partai Perindo Dilantik, Didoakan Masuk Parlemen di 2029

    Pengurus Baru Partai Perindo Dilantik, Didoakan Masuk Parlemen di 2029

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menerima kehadiran Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur Basri Rese usai resmi dilantik menjadi pengurus Partai Perindo periode 2024-2029. Foto/MNC Media

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menerima kehadiran Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur Basri Rese usai resmi dilantik menjadi pengurus Partai Perindo periode 2024-2029 di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024) malam. Pertemuan itu turut didampingi Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo Tama S. Langkun.

    “Beliau Wali Kota Bontang definitif Basri Rese datang silaturahmi ke Perindo. Sebagai dukungan kepada pengurus Perindo yang sudah dilantik,” kata AYP.

    AYP membeberkan strategi Perindo ke depan untuk masuk ke parlemen pada 2029. Dia mengatakan, Perindo akan mengajak sejumlah tokoh ternama bergabung untuk membesarkan Perindo.

    “Agar Perindo semakin besar dan masuk parlemen kita mengajak tokoh-tokoh bergabung,” ucapnya.

    Sementara itu, Basri Rese mengatakan pertemuan dengan AYP bentuk dukungan moral atas pelantikan pengurus baru. Ia berharap Perindo di bawah pengurus baru mampu mewujudkan untuk meloloskan perwakilan di DPR di Pemilu 2029.

    “Ya saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur karena salah satu adik saya menjadi Sekjen Perindo, sebagai kakak tentu memberikan dukungan moral untuk Partai Perindo ke depan semakin besar,” ujar Basri.

    “Saya berharap Perindo di bawah Sekjen AYP mampu lebih besar lagi dan 2029 mimpinya terwujud ada perwakilan di DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Partai Perindo melantik jajaran pengurus pusat periode 2024-2029 di Auditorium Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1981-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2024.

    Dalam acara itu, dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo, dan jajaran lain. Acara dimulai dengan pembacaan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan mars Perindo.

    (rca)

  • Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur mulai mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan catatan MK, sampai Kamis (12/12/2024), sebanyak 15 calon gubernur dan wakil gubernur mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca penetapan rekapitulasi suara Pilkada 2024. 

    Sengketa yang diajukan antara lain berasal dari Papua Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, jumlah sengketa untuk tingkat kabupaten atau kota masing-masing sebanyak 213 untuk sengketa pilkada kabupaten serta 47 senjata pemilihan wali kota. Total sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 275 gugatan. 

    Dalam catatan MK, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian para calon kepala daerah baik yang langsung melakukan gugatan maupun hanya berkonsultasi terkait perkara Pilkada 2024.

    Pertama, isu tentang pengerahan aparatur sipil negara alias ASN. Isu ini lazim ketika yang maju adalah petahana. Kedua, pelanggaran administratif dan pidana. Ketiga, terjadinya kerusakan yang mengakibatkan korban jiwa. 

    RIDO Tak Ajukan Gugatan?

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sampai Rabu (11/12/2024).

    Padahal, sebelumnya kubu Rido telah menyatakan bakal menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan mendaftarkan gugatannya pada hari Rabu kemarin.

    Wakil Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Adhinusa mengemukakan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa ke MK.

    Selanjutnya, dia menjelaskan jika hari ini semua bukti sudah terkumpul, maka langsung finalisasi dan dibawa ke Gedung MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    “Jadi hari ini ada beberapa penambahan barang bukti dan sedang finalisasi. Besok (Rabu) akan kami daftarkan gugatan ke MK,” tutur Adhinusa di Jakarta, Selasa (10/12).

    Namun hingga Rabu kemarin, kubu RIDO tidak kunjung mendaftarkan gugatannya.

    Dilihat di situs pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 milik Mahkamah Konstitusi Kamis (12/12/2024) pukul 05.53 WIB, pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh KIM Plus dan diendorse oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo itu, belum tercatat dalam daftar pengajuan permohonan sengketa Pilkada. 

    Sekadar catatan, MK telah memberikan kesempatan kepada calon kepala daerah atau calon gubernur yang kalah dalam rekapitulasi suara di KPU selama 3 hari.

    Itu artinya, jika proses penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 terjadi pada tanggal 8 Desember 2024, seharusnya sampai pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, berkas permohonan gugatan sudah didaftarkan ke MK. 

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya. 

    Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%). 

    Andika Perkasa – Edy Rahmayadi 

    Di sisi lain, sejumlah pasangan calon gubernur yang diusung PDIP mulai dari pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Tri Rismaharini-Gus Hans, hingga Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah mengajukan gugatan ke MK.

    Andika Hendi telah mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pihak termohonnya adalah KPU Provinsi Jateng.

    Berdasarkan informasi resmi MK, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendi tersebut telah mendaftarkan gugatan sengketa ke MK pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 pukul 22.13 WIB malam ini secara daring.

    Paslon Andika Perkasa dan Hendi juga telah menyiapkan satu orang ketua tim pemohon gugatan sengketa Pilkada untuk bersidang nanti yaitu Roy Jansen Siagian. 

    Seperti diketahui, KPU Jawa Tengah telah menetapkan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 beberapa waktu lalu.

    KPU menetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) sebagai peraih suara terbanyak dengan rincian paslon 01 Andika-Hendi meraih 7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 02, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara.

  • Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK

    Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dipastikan tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang sama juga berlaku pada nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Pantauan Beritasatu.com di laman web resmi MK, tak ada satu pun gugatan yang tercatat atas nama kedua paslon tersebut. Hingga batas waktu yang ditetapkan pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB juga tidak terlihat kedua paslon tersebut.

    Merujuk Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan. Diketahui, KPU Provinsi Jakarta telah menetapkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (8/12/2024).

    Dari laman Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, total gugatan sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan ke MK hingga Kamis pukul 00.15 WIB sebanyak 15 permohonan.

    Perinciannya, permohonan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

    Kemudian, ada tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

    Sementara itu, 212 permohonan didaftarkan menyoal sengketa hasil pemilihan bupati dan 47 permohonan terkait pemilihan wali kota. Dengan begitu, total gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga Kamis dini hari mencapai 274 permohonan.

    Sebelumnya, Minggu (8/12/2024), KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono-Rano meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40% dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53%.

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

     

      

  • Sederet Komitmen Pupuk Kaltim Demi Pembangunan Berkelanjutan, Apa Saja? – Page 3

    Sederet Komitmen Pupuk Kaltim Demi Pembangunan Berkelanjutan, Apa Saja? – Page 3

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebutkan bahwa PKT Proaktif adalah contoh konkret kontribusi BUMN dalam mendukung masyarakat. Program ini melibatkan kolaborasi multipihak untuk memastikan realisasi kebijakan pemerintah berjalan maksimal.

    “PKT Proaktif adalah bukti BUMN berperan aktif mendukung masyarakat. Kami berharap Pupuk Kaltim terus meningkatkan kontribusinya untuk manfaat yang lebih luas,” kata Rahmad.

    Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawati, turut mengapresiasi dukungan berkelanjutan Pupuk Kaltim. Menurutnya, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci sukses pembangunan.

    “Program PKT Proaktif telah memberikan manfaat signifikan dan sejalan dengan visi Kota Bontang sebagai kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kami berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan,” ujar Aji.

    Dengan program-program yang strategis dan dampak yang signifikan, Pupuk Kaltim diharapkan dapat terus menjadi mitra utama dalam pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan. 4o

  • Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah diputuskan oleh sejumlah provinsi hingga Rabu (11/12/2024).

    Adapun keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 yang sudah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli tertanggal 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker tersebut, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Sementara menurut, Pasal 2 Permenaker tersebut, penetapan UMP 2025 menggunakan formula yaitu UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

    Kemudian, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib mengumumkan UMP 2025 serta upah minimum sektoral paling lambat pada Rabu (11/12/2024) atau hari ini.

    Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, baru ada 20 provinsi yang mengumumkan UMP 2025.

    Terbaru, ada DKI Jakarta serta DI Yogyakarta yang mengumumkan UMP 2025.

    Sementara, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum menetapkan UMP 2025.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    1. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560
    2. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776
    3. UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286
    4. UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193
    5. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160
    6. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194
    7. UMP Nusa Tenggara Barat 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931
    8. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527
    9. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000
    10. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621
    11. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000
    12. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850
    13. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616
    14. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070
    15. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571
    16. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000
    17. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731
    18. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.
    19. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080
    20. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bali dengan judul “UMP Bali 2025 Jadi 2.996.560,68, Dewan Pengupahan dan Disnaker Rekomendasi Kenaikan Upah 6,5 Persen”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Widya)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)(Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgio)(Tribun Pontianak/Faiz Iqbal Maulid)(Tribun Padang/Wahyu Bahar)(Tribun Kaltara/Desi Kartika Ayu)(Tribun Kalsel/Muhammad Syaiful Riki)(Tribun Lombok/Robby Firmansyah)(Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz)(Tribun Papua Barat/Fransiskus Irianto Tiwan)

    Artikel lain terkait Upah Minimum Pekerja 

  • Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sebanyak 21 lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu dalam rangka percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut telah dibahas di internal pemerintah.

    “21 lokasi calon investasi peternakan yang kita usulkan menjadi proyek strategis nasional,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Secara terperinci, 21 lokasi itu yakni kecamatan Gilireng dan Sajoanging di Sulawesi Selatan, Savana Seko di Sulawesi Selatan, serta kecamatan Parangloe dan Tinggimoncong di Sulawesi Selatan.

    Kemudian, Lembah Napu di Sulawesi Tengah, Sepaku di Kalimantan Timur, Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan, dan Rantau Balai di Kalimantan Selatan.

    Di wilayah Jawa Barat, lokasi yang diusulkan yakni di kabupaten Sumedang, Cisaruni, Subang, Kertajati, dan Indramayu. Lalu, Cisereh di Banten, Brebes dan Blora di Jawa Tengah.

    Selanjutnya, kabupaten Blitar di Jawa Timur, kabupaten Deli Serdang di Sumatra Utara, Sumba di NTT, Sumbawa di NTB, dan kabupaten Merauke di Papua Selatan. 

    Sejauh ini, Agung mengungkap setidaknya sudah ada 141 calon investor yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian, sebanyak 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan 800.000 ekor sapi pedaging betina produktif pada periode 2025-2029.

    Para calon investor ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Agung menuturkan, para calon investor ini melakukan investasi dengan berbagai cara, mulai dari mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging, membangun peternakan terintegrasi di 21 lokasi yang diusulkan sebagai PSN, hingga melakukan kemitraan.

    Agung menyebut, setidaknya ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. Calon investor ini, kata dia, akan membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    “Jadi kalau yang dari luar negeri itu mereka akan membangun peternakan terintegrasi di sini, jadi hulu hilir,” katanya. 

    Sementara, para investor dalam negeri umumnya melakukan kemitraan dan ada pula yang telah membangun peternakan di Indonesia.

    Dalam rangka percepatan pemanfaatan dari lahan-lahan yang akan digunakan untuk investasi, Agung mengharapkan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait agar para calon investor mendapatkan kemudahan untuk penggunaan lahan tersebut.

  • Daftar Lengkap UMP di Kalimantan, Tertinggi Kaltara Jadi Rp3,58 Juta

    Daftar Lengkap UMP di Kalimantan, Tertinggi Kaltara Jadi Rp3,58 Juta

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 telah resmi ditetapkan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.

    Penetapan besaran UMP 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Kelima provinsi di Pulau Kalimantan telah mengetok palu menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 persen, sesuai formula yang ditentukan Permenaker 16/2024.

    Dengan kenaikan tersebut, maka Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan UMP tertinggi di 2025 yaitu Rp3,58 juta.

    Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah dengan perolehan UMP paling kecil. Di mana, usai naik 6,5 persen maka UMP 2025 menjadi sebesar Rp2,8 juta.

    Berikut daftar lengkap UMP 2025 di Pulau Kalimantan:

    1. Kalimantan Utara

    UMP Kaltara naik 6,5 persen atau Rp218.507 dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160. Angka UMP ini merupakan kesepakatan dalam rapat dewan pengupahan provinsi Kaltara.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H Haerumuddin mengungkapkan sempat terjadi perdebatan yang alot terhadap kenaikan UMP tersebut.

    Namun penetapan UMP Kaltara, kata dia, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen.

    2. Kalimantan Tengah

    UMP Kalimantan Tengah naik 6,5 persen atau Rp212.005 dari Rp3.261.616 menjadi Rp3.473.621.

    Mengutip Multi Media Center Provinsi Kalteng, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah M Katma Dirun mengatakan penetapan dilakukan melalui proses oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sidang Penetapan UMP dan UMSP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada tanggal 6 Desember 2024.

    3. Kalimantan Barat

    UMP Kalimantan Barat pun naik 6,5 persen atau Rp175.669 dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.285.

    “Penetapan UMP Kalbar tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.878.286 atau naik 6,5 persen dari UMP tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.702.616,” kata Pj Gubernur Kalbar Harisson dalam keterangannya.

    Ia mengatakan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen ini mengacu pada Permenaker 16/2024 yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks terkait.

    4. Kalimantan Timur

    UMP Kalimantan Timur juga ditetapkan naik 6,5 persen atau Rp218.456 dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.314.

    “Kenaikan UMP 6,5 persen ini berlaku di seluruh Indonesia dan merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus kita jalankan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi dalam keterangannya.

    Penetapan kenaikan UMP ini mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian. Rozani berharap kenaikan UMP dapat menjaga daya beli pekerja, tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pengusaha.

    5. Kalimantan Selatan

    UMP Kalimantan Selatan pun naik 6,5 persen atau Rp213.382 dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194 pada 2025.

    Kenaikan UMP Kalsel 2025 disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dewan Pengupahan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyampaikan pemerintah pusat, termasuk arahan Presiden Prabowo mengenai kenaikan 6,5 persen yang seragam di seluruh daerah.

    (del/pta)