Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Jawa Timur Dinilai Siap Menjadi Poros Melalui Gerbang Baru Nusantara

    Jawa Timur Dinilai Siap Menjadi Poros Melalui Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com)– Provinsi Jawa Timur (Jatim) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan visi strategis “Gerbang Baru Nusantara” yang diusung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Provinsi ini diharapkan dapat menjadi poros utama dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Menurut Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jatim memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi geografis strategis yang mendukung agenda nasional. Salah satu keunggulan utama adalah akses langsung ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Pasifik.

    Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, memainkan peran vital dalam arus barang ekspor dan impor. “Pelabuhan bertaraf internasional seperti Tanjung Perak merupakan aset strategis Jawa Timur. Aktivitasnya meningkat seiring dengan pembangunan IKN,” jelas Ruli pada Sabtu (14/12/2024).

    Selain itu, Bandara Internasional Juanda menjadi gerbang utama perdagangan dan mobilitas manusia, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat logistik utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia.

    Jawa Timur memiliki 12 kawasan industri yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dari manufaktur hingga teknologi. Kawasan ini menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. “Industri di Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi,” tambah Ruli.

    Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. Dosen Hubungan Internasional FISIP UMM (Foto: Doc Pribadi)

    UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, Jawa Timur menjadi pusat ekonomi rakyat yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar hasil pertanian nasional, seperti padi, jagung, gula, dan susu. Ruli menekankan pentingnya modernisasi teknologi pertanian dan diversifikasi produk untuk meningkatkan ekspor. Selain agribisnis, sektor agriwisata berkembang pesat di wilayah seperti Batu, Malang, dan Banyuwangi, menjadikannya destinasi utama yang menggabungkan pariwisata dengan pengalaman agrikultur edukatif.

    Dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi, Jawa Timur memiliki potensi besar mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Ruli menyarankan agar institusi pendidikan lebih dilibatkan dalam pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yang relevan.

    Meski memiliki potensi besar, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi tantangan utama. Ruli menegaskan, “Sinkronisasi ini penting agar semua elemen bergerak mendukung visi besar Gerbang Baru Nusantara.” Kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk mengoptimalkan program CSR dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

    Ruli optimis bahwa dengan konektivitas global, kekuatan industri, dan dukungan pendidikan, Jawa Timur siap menjadi poros baru Nusantara. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi, Jawa Timur dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. [dan/beq]

  • Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta resmi tak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Pusat pemerintahan pun akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penegasan komitmen pemerintah soal pemindahan ibu kota baru-baru ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dengan Undang-Undang (UU) nomor 151 tahun 2024 tentang  Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Hanya ada dua pasal pada UU yang disahkan 30 November 2024 itu.

    Pasal I adalah tentang penggantian nomenklatur DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagi gubernur dan wakik gubernur, DPRD, daerah pemilihan DPR RI dan DPD RI.

    Sementara pasal II menekankan bahawa ibu kota Indonesia baru benar-benar pindah ke IKN setelah adanya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini belum diterbitkan.

    Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono, menyikapi kesiapan IKN sebagai ibu kota negara dengan menyoroti bandaranya.

    Menurutnya, IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu harus memiliki bandara standar internasional.

    “Seperti hal nya di Bandara VIP IKN, perlu adanya persiapan untuk menjadi Bandara Internasional. Persyaratan untuk menampung pesawat pesawat internasional, baik kategori Narrow Body ( kecil ) maupun Wide Body ( Besar ) harus memenuhi standarisasi ICAO (International Civil Aviation Organization) ,” kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

    Bambang mengatakan, Bandara internasional di IKN harus bisa memenuhi syarat untuk menampung jenis pesawat narrow body seperti hal nya Boeing-737, Airbus A320 maupun wide body seperti hal nya Airbus A380 dan Boeing-777.

    “Menurut ketentuan ICAO, untuk pesawat narrow body itu lebar landasan harus 45 meter, dan lebar landasan untuk wide body harus 60 meter. Tetapi lebar landasan bandara IKN saat ini hanya 30 meter, jangankan wide body, yang narrow saja sudah tidak memenuhi syarat standarisasi keselamatan landasan dari ICAO,” ucapnya. 

    Lalu, untuk Pavement Classification Number (PCN), suatu angka yang menunjukkan tingkat kekerasan landasan, itu pun harus mengikuti standarisasi sesuai dengan ICAO. Misalnya Untuk pesawat narrow body biasanya pada angka sekitar 52 dan untuk wide body pada angka sekitar 120. 

    “Seharusnya PCN yang menunjukkan angka kekerasan landasan, harus di publikasikan untuk kepentingan penerbangan. Yang hingga saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang jelas untuk memvalidasi kelayakan Bandara IKN dari pihak yang bertanggung jawab yaitu tentunya Kementrian Perhubungan. Termasuk juga kepentingan publik domestik maupun internasional,” ucap Anggota DPR-RI Periode tahun 2024-2029 dari Gerindra itu.

    Bambang mengatakan, daya tampung apron pesawat bandara IKN untuk saat ini masih belum maksimal. Terlihat dari luasan apron hanya bisa maksimal untuk menampung 3-4 pesawat tipe wide body atau 6-8 pesawat untuk tipe narrow body.

    Pria yang karib dengan sapaan BHS itupun membandingkan bandara IKN dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Soetta).

    Menurutnya, Bandara Soetta yang memiliki sekitar 67 garbarata di 3 terminal, masih sering mengalami Overload untuk daya tampung apron.

    Bahkan, Bandara Soetta yang memiliki tiga landasan, yang masing masing mempunyai panjang diatas 2500 meter, dengan lebar 60 meter, dan PCN sekitar 100, masih sering kewalahan menampung pesawat yang akan mendarat, sehingga sering terjadi antrian di udara (holding).

    “Kita juga perlu mengkaji luasan terminal Bandara IKN yang maksimal hanya bisa menampung sekitar 200.000 penumpang per tahun, sesuai data kapasitas, atau sekitar 600 penumpang per hari, bila dibanding dengan Bandara Cengkareng yang bisa menampung rata rata 100.000-150.000 penumpang per hari.” kata dia.

    “Lalu bagaimana dengan Bandara IKN yang hanya memiliki satu landasan dan Apron serta terminal yang sangat minim tanpa adanya garbarata? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana overload dan potensi chaos yang akan terjadi di bandara tersebut. Tolong bisa dijadikan evaluasi, apalagi bila seluruh masyarakat yang berkepentingan dari Jawa dan Sumatera ingin menuju ke IKN. Maka saya berharap Pemerintah mampu untuk menyempurnakan setiap Bandara Internasional khususnya IKN agar mampu menjadi infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat domestik dan internasional.” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DKI Jakarta Resmi Berubah Status Jadi DKJ: Ibu Kota Belum Pindah ke IKN, hingga Rencana Prabowo 2028

    DKI Jakarta Resmi Berubah Status Jadi DKJ: Ibu Kota Belum Pindah ke IKN, hingga Rencana Prabowo 2028

    TRIBUNJAKARTA.COM – Status Jakarta resmi berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus atau Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Namun, ibu kota sendiri masih tetap di Jakarta, belum berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Hal itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 151 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Pada Undang-Undang yang disahkan 30 November itu, nomenklatur Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berubah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ.

    Hal sama berlaku bagi nomoenklatur DPRD, daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPD RI.

    Pasal 7OA:

    Pada saat Undang-Undang Wakil ini mulai berlaku, Gubernur dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Pemilihan lbukota Jakarta hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

    Pasal 70B:

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jalarta, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Pasal 7OC:

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2O24, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan .Rakyat Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Pasal 7OD:

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Empat pasal di atas adalah pasal I pada Undang-Undang nomor 151 tahun 2024, yang merupakan sisipan di antara pasal 70 dan 71 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024.

    Sedangkan, belum pindahnya ibu kota dari Jakarta tertuang pada pasal II Undang-Undang nomor 151 tahun 2024, karena masih harus menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

    “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” bunyi pasal II.

    Status Jakarta sebagai ibu kota negara sebelumnya turut ditegaskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Menurut Supratman, status Jakarta tidak akan berubah sebelum Presiden Prabowo menandatangani keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota.

    “Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Senin (18/11/2024).

    Supratman menyampaikan, presiden akan menandatangani keppres jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

    Pembangunan infrastruktur tersebut pun dapat memakan waktu hingga beberapa tahun ke depan.

    Di antaranya yang harus dikebut, yakni infrastruktur di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Sehingga, nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu bisa bekerja di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, Presiden Prabowo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028.

    “Targetnya Pak Prabowo itu (pindah ke IKN) 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana,” ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Terkait hal ini, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan fokus pembangunan saat ini tertumpu pada Tahap I (2022-2024) yakni kawasan eksekutif.

    Terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

    “Rata-rata sudah di atas 90 persen, dan hampir selesai,” ujar Danis secara eksklusif kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Prabowo mengungkapkan, bahwa kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2024 Tenang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

    Adapun kenaikan UMP 2025 diumumkan kemarin. Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

    Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.460.672

    Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.811.449

    Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.456.874

    Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.402.492

    Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.294.625

    Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.716.497

    Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.507.079

    Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.122

    Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492

    Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.727.812

    Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.067.381

    Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.057.495

    Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.165.244

    Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.125.897,61

    Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.036.947

    Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.672

    Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3.200.000

    Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.949.953

    Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.698

    Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.885.964

    Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298

    Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.012.318

    Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958

    Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.702.616

    Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.261.616

    Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.812

    Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.361.653

    Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.360.858

    Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270

    Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.615.000

  • Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Simak prediksinya.

    BMKG, dalam laporan ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 13-20 Desember 2024’ mengungkap hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa.

    Kendati begitu, bibit siklon tropis 93S mulai bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam.

    BMKG mengatakan, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak November 2024, diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini turut didukung oleh aktivitas Gelombang Rossby, Gelombang Kelvin, Gelombang Low Frekuensi, serta potensi pembentukan bibit dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca signifikan.

    “Sekitar 19 persen wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Bulan Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrem juga akan tetap terjadi, yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor,” demikian keterangan BMKG dalam laporannya.

    “Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan. Risiko banjir lahar juga masih ada akibat hujan sangat lebat di sekitar aliran sungai wilayah gunung berapi aktif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer

    BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur.

    Kedua, gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Ketiga, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna-Laut Andaman.

    “Kombinasi fenomena-fenomena itu dapat menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
    Jawa dan Bali: DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

    Hujan lebat-sangat lebat

    Sumatera: Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung
    Jawa dan Bali: Banten, Jawa Timur, dan Bali
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi: Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
    Maluku dan Papua: Papua Pegunungan dan Papua Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    (tim/dmi)

  • BUMN Pupuk Kucurkan Rp 15,3 Miliar ke Warga Bontang Kaltim untuk 11 Program – Halaman all

    BUMN Pupuk Kucurkan Rp 15,3 Miliar ke Warga Bontang Kaltim untuk 11 Program – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program PKT Proaktif, salurkan bantuan senilai Rp 15,3 miliar bagi warga Bontang, Kalimantan Timur.

    Bantuan dalam rangka perayaan HUT ke-47 tahun tersebut, diserahkan simbolis kepada para penerima program, Sabtu (7/12/2024).

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo, mengungkapkan bantuan PKT Proaktif kali ini terbagi dalam 11 program, untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor strategis.

    Diantaranya pembangunan jalan baru Kelurahan Guntung, pembangunan jalan pemantauan mangrove di Kelurahan Loktuan, penanaman 50.000 mangrove bersama kelompok Telok Bangko, serta penurunan 500 unit media terumbu buatan dan 67 media terumbu transplantasi di perairan Bontang.

    Lalu pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban) Guntung, pembangunan empat rumah layak huni program prioritas Kaltim, bantuan alat produksi dan peningkatan kapasitas bagi Komunitas Petani Milenial Bontang, dan bantuan operasional bagi 10 panti asuhan di Kota Bontang.

    Selain itu juga dialokasikan satu unit genset bagi Klinik Sehat Pupuk Kaltim, satu unit ambulans untuk Badan Koordinasi Lingkungan Kota Bontang, serta alat sablon bagi mitra binaan yang bergerak di bidang resablon karung pupuk.

    “Seluruh bantuan ini wujud komitmen Pupuk Kaltim untuk terus berkontribusi dalam pembangunan, melalui kolaborasi dan sinergi berkelanjutan bersama Pemerintah dan masyarakat,” ujar Soesilo.

    Menurut Soesilo, PKT Proaktif merupakan bentuk aksi nyata perusahaan dalam menyikapi kondisi sosial di masyarakat, sekaligus merealisasikan langsung kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya jalan baru menuju Kelurahan Guntung, yang menelan anggaran Rp7,9 miliar.

    Hal ini diharap mampu memberikan dampak positif di masyarakat, sehingga seluruh alokasi bantuan yang disasar dapat dimanfaatkan optimal oleh penerima sesuai peruntukannya.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, menyampaikan PKT Proaktif merupakan bagian dari kontribusi BUMN melalui anak usahanya, untuk secara aktif mengambil peran di berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Realisasinya melalui kolaborasi multipihak, agar mampu berjalan maksimal sesuai kebijakan pemerintah, guna mencapai dampak positif secara merata.

    Gagasan ini pun diharap Rahmad, dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

    “Ini salah satu contoh sikap proaktif BUMN berkolaborasi bersama Pemerintah dan masyarakat, yang kami harap dapat terus ditingkatkan oleh Pupuk Kaltim kedepannya,” ucap Rahmad. 

     

  • Semarak Kasih Bersama BAF : Berbagi Hadiah Akhir Tahun kepada 500 Anak Yayasan/Panti Asuhan

    Semarak Kasih Bersama BAF : Berbagi Hadiah Akhir Tahun kepada 500 Anak Yayasan/Panti Asuhan

    TRIBUNJATENG,COM, JAKARTA —  PT Bussan Auto Finance menutup tahun 2024 dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Semarak Kasih Bersama BAF. Kegiatan yang termasuk dalam rangkaian program CSR BAF Caring for Children 2024 ini, mengajak anak-anak yayasan/yatim piatu berbagi kebahagiaan dengan memilih hadiah akhir tahun yang mereka inginkan.

    Kegiatan CSR Semarak Kasih Bersama BAF diadakan di 9 (sembilan) lokasi yang tersebar di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Samarinda, Makassar, dan Manado pada Jumat, 13 Desember 2024, wilayah Surabaya pada Sabtu, 14 Desember 2024 serta wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Desember 2024.

    BAF mendukung penuh kesejahteraan anak Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu belajar maupun bermain. Pemberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah dan mainan ini, bertujuan agar mereka bisa ikut menyambut tahun baru dengan semangat baru.

    “Hadiah akhir tahun ini adalah bentuk dukungan BAF kepada anak-anak Indonesia agar mereka lebih giat belajar dan bersemangat menyambut tahun baru. Hadiah spesial berupa mainan edukatif ini, diharapkan dapat mendukung perkembangan kognitif serta mengasah kemampuan komunikasi anak-anak,” ungkap Lynn Ramli, Presiden Direktur BAF.

    Adapun 9 lokasi yang dipilih BAF untuk memberikan hadiah akhir tahun 2024, yaitu Panti Asuhan dr. J. Lucas Manado, Panti Asuhan Cinta Kasih Medan, Jumat Ceria Great Child Bandung, Panti Asuhan Bethlehem Bala Keselamatan Semarang, Yayasan GPdI Air Hidup Surabaya, YSI – Salam Kebaikan Palembang, Panti Asuhan Kasih Bunda Utari Samarinda, Rainbow Foundation Makassar, dan Yayasan Sahabat Anak Jakarta.

    500 anak-anak menerima hadiah dalam kegiatan ini, seperti perlengkapan sekolah, alat tulis, buku, penghapus, mainan, atau kebutuhan lainnya akan diserahkan secara langsung oleh perwakilan BAF di masing-masing kota. Selain menerima hadiah akhir tahun, BAF juga memberikan makanan dan minuman sehat berupa susu dan biskuit. Keceriaan acara ini juga dilanjutkan dengan penampilan bakat seni dari anak-anak, seperti menyanyi dan menari.

    Untuk menyukseskan program ini, BAF berkolaborasi dengan Human Initiative, organisasi/lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Kolaborasi ini merupakan upaya BAF menjaga konsistensi dalam memberikan manfaat yang tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.

    “Melalui kolaborasi ini, BAF terus berkomitmen memberikan manfaat lebih luas dengan menjangkau anak-anak di berbagai wilayah di seluruh Indonesia” ujar Lynn. 

    Sejak 2019, program BAF Caring for Children telah menjalankan beragam kegiatan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia, mulai dari pemenuhan gizi hingga akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

    Semarak Kasih Bersama BAF 2024 menjadi penutup rangkaian program CSR BAF tahun ini. Selama 2024, BAF telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bertema kesejahteraan anak Indonesia, di antaranya Semarak Berkah Ramadan, BAF Lions Run – Run for The Youth, BAF United for Care, dan Program Orang Tua Asuh, serta gerakan penghijauan BAF ECO Move 2024.

  • KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan wilayah Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali menjadi daerah yang tidak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Dia juga mengemukakan, ada 281 permohonan gugatan sengketa hasil PHP yang sudah masuk ke MK berdasarkan data per hari ini pukul 13:00 WIB.

    “Jadi totalnya 281 permohonan. Minus Jakarta, DIY, dan Bali tanpa permohonan. Jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” ujar Komisoner KPU RI tersebut.

    Adapun, Iffa merincikan bahwa 281 permohonan PHP itu terdiri atas beberapa permohonan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

    “Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 217 permohonan, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 48 permohonan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia merincikan bahwa 16 permohonan untuk Pilgub ini terdiri dari beberapa daerah, ada yang menggugat sebanyak satu permohonan dan ada juga yang sampai tiga permohonan.

    “Sumatera Utara 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 3, Papua Selatan 3, dan Papua Barat Daya 1,” sebut Iffa.

    Untuk itu, Iffa mengatakan pihaknya telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

    Nantinya, ujar Iffa, keputusan ini akan menjadi pedoman atau panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan. Dimulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan, hingga akhirnya berkonsultasi dengan KPU RI.

    “Dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan stay di Hotel Borobudur. Ada tim umum untuk menerima konsultasi dari kawan-kawan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

  • Jasa Marga Pastikan Tol ke IKN Berfungsi Optimal Saat Nataru

    Jasa Marga Pastikan Tol ke IKN Berfungsi Optimal Saat Nataru

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) selaku akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan berfungsi optimal selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan pada periode Nataru 2024/2025 tersebut pihaknya akan menyiagakan sejumlah petugas untuk memantau kondisi lalu lintas kendaraan menuju atau dari IKN.

    Menurutnya hal ini menjadi penting untuk turut diperhatikan mengingat kawasan IKN sekarang ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur.

    “Pada prinsipnya kita siagakan petugas disana gitu ya koordinasi dengan pihak setempat utk bisa melihat peningkatan lalu lintasnya yang terintegrasi juga dengan akses khusus di IKN,” kata Lisye dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Jumat (13/12/2024).

    Lebih lanjut, ia juga memastikan Gerbang Tol (GT) Karang Joang selaku akses utama menuju IKN juga akan berfungsi dengan baik. Bersamaan dengan itu pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai rambu lalu lintas yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan.

    “Nanti juga kita pastikan fungsi di GT Karang Joang yang nanti itu akan menjadi akses menuju tol IKN. Kita pastikan berfungsi 100% secara optimal dan juga pemasangan rambu-rambunya untuk bisa dijadikan bahan informasi dan apabila ada rekayasa-rekayasa yang diperlukan,” jelas Lisye.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PUPR kembali membuka Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kunjungan mulai 16 September 2024 kemarin. Jam kunjungan ditetapkan hari Senin sampai Minggu pukul 09-17.00 WITA untuk 300 pengunjung per hari.

    Lebih lanjut, dalam pemberitaan Antara disebutkan saat ini wilayah IKN juga sudah bisa diperuntukkan sebagai objek wisata, sehingga pihak otorita akan melayani para pengunjung yang datang ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur tersebut.

    “Kami rasa IKN sekarang menjadi salah satu destinasi objek wisata juga dan tentu saja kami harus melayani Bapak dan Ibu apabila nanti ingin berkunjung ke IKN,” kata Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution dalam acara ESG Symposium 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

    Adapun pihak otorita mencatat Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah menerima kunjungan wisatawan hingga 5.000 orang per hari.

    (kil/kil)

  • Perusahaan Berlomba-lomba Lestarikan Ekosistem Perairan, Ini Manfaatnya

    Perusahaan Berlomba-lomba Lestarikan Ekosistem Perairan, Ini Manfaatnya

    Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Employee Volunteering Initiation (Evolution), melakukan pelestarian lingkungan dan kawasan perairan di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
     
    Bersama puluhan karyawan, Edukasi Konservasi Terumbu Karang (Aksi Terang) terbagi dalam dua sasaran, yakni rehabilitasi terumbu karang melalui pembuatan dan penurunan media terumbu sebanyak 47 unit di kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
     
    “Selain itu juga dilakukan edukasi terkait pentingnya melestarikan lingkungan dan kawasan perairan sejak dini, melalui edutainment puppet show bagi 47 anak di Desa Lihunu,” kata Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Dijelaskan Soesilo, pelestarian ekosistem perairan dan terumbu karang menjadi salah satu fokus perhatian Pupuk Kaltim dalam mendukung keberlanjutan, sekaligus bagian dari implementasi prinsip Environment, Social and Governance (ESG) yang menjadi landasan operasional Perusahaan.
     
    Hal ini melihat ancaman terhadap terumbu karang akibat aktivitas manusia maupun perubahan iklim yang terus meningkat, sehingga menjadi tantangan yang butuh perhatian dan penanganan bersama.
     
    Maka melalui Evolution, Pupuk Kaltim menunjukkan komitmen sekaligus aksi nyata dengan turun langsung di KEK Likupang, agar masyarakat makin memahami pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama.
     
    “Ini menjadi salah satu sarana efektif dengan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan konservasi yang berkelanjutan,” lanjut Soesilo.
     

     

    Dorong kolaborasi
     
    Pentingnya kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan ekosistem perairan juga terus dioptimalkan di kawasan sekitar perusahaan, yang setiap tahun menurunkan sekitar 500 unit terumbu buatan di area konservasi Tobok Batang dan Pasilan Kota Bontang.
     
    Program ini telah berjalan sejak 2011, dan hingga kini terdapat 6.882 unit terumbu buatan. Selain itu Pupuk Kaltim juga menginisiasi pembentukan Center of Excellence (CoE) Terumbu Karang, yang meliputi berbagai kegiatan seperti transplantasi terumbu, pembibitan melalui fasilitas coral nursery hingga penyuluhan bagi masyarakat.
     
    “Pupuk Kaltim juga memiliki mitra binaan yang diberdayakan untuk pembuatan dan penurunan media terumbu di Kota Bontang, yakni Kelompok Kimasea dan Karaka, sebagai wujud kolaborasi bersama masyarakat sekitar,” terang Soesilo.
     
    Melalui Aksi Terang kali ini, diharap makin mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan, sekaligus mengajak seluruh pihak meningkatkan inisiatif serupa di masa datang. Mengingat dampak positifnya terhadap kelangsungan ekosistem perairan bagi generasi penerus.
     
    “Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua tantangan lingkungan dalam waktu singkat. Namun, setiap langkah kecil yang diambil, akan memberikan kontribusi besar bagi masa depan bumi yang lebih baik,” tutup Soesilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)