Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Lebih Baik IKN Dijadikan Destinasi Konser

    Lebih Baik IKN Dijadikan Destinasi Konser

    GELORA.CO -Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengusulkan gagasan unik terkait masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

    Menurutnya, jika proyek pemindahan ibu kota sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka kawasan tersebut sebaiknya diubah menjadi destinasi wisata dan pusat kegiatan seni berskala nasional maupun internasional.

    “Menurut saya dijadiin kayak Prambanan gitu. Prambanan itu kalau mau ada konser-konser itu sering banget di Prambanan, misalnya Prambanan Jazz. Nah itu bisa juga tuh IKN dibikin kayak buat konser-konser gitu seperti di Prambanan,” ujar Hensat lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Menurutnya, konsep semacam itu bisa menghidupkan ekonomi lokal tanpa membebani anggaran besar negara untuk melanjutkan megaproyek yang belum selesai.

    “Jadi kalau IKN sudah nggak mungkin lagi dilanjutkan, sudah dihentikan saja. Saran saya dijadiin destinasi wisata atau misalnya jadi destinasi konser. Tapi syaratnya harus ada penerbangan langsung ke situ,” jelasnya.

    Hendri menambahkan, secara infrastruktur, kawasan IKN sebenarnya sudah memiliki modal awal seperti bandara dan akses yang bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata.

    “Bandaranya sudah ada, kalau kebanjiran itu tinggal dibagusin. Jadi misalnya ada konser di situ, konser internasional ya jangan di Jakarta terus kan nggak merata juga. Terbangin ke situ, jadi hotel-hotel sudah ada kan jadi laku,” ujarnya.

    Ia menilai, jika dikelola secara kreatif, kawasan tersebut bisa menjadi ekosistem ekonomi baru berbasis hiburan dan pariwisata.

    “Ritelnya di situ bisa berkembang walaupun mungkin nggak setiap hari ada konser, tapi kan minimal kalau misalnya sebulan tiga kali aja udah lumayan tuh hotel bisa hidup,” kata Hensat.

    Lebih lanjut, Hensat juga menyinggung peran artis dan influencer yang dulu sempat mempromosikan IKN agar turut berkontribusi jika proyek itu beralih fungsi.

    “Dulu artis-artis yang ke IKN, selebriti, influencer suruh bikin konser di IKN sana. Maksud saya mereka juga harus bertanggung jawab juga tuh terhadap endorsan mereka,” tegasnya.

    Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu pun mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempertimbangkan wacana tersebut secara serius.

    “Kementerian Pariwisata harus usulin itu. Kalau memang IKN sudah tidak diteruskan, ubah jadi pusat wisata dan konser internasional,” pungkasnya. 

  • Program Makanan Bergizi Gratis, Dinkes Kukar Siapkan Pendampingan 827 Posyandu dan 43 Ribu Balita

    Program Makanan Bergizi Gratis, Dinkes Kukar Siapkan Pendampingan 827 Posyandu dan 43 Ribu Balita

    Liputan6.com, Tenggarong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan yang akan dimulai pada 2025. Program ini melibatkan 827 posyandu dan lebih dari 43 ribu balita, dengan pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan dan kader posyandu di seluruh wilayah Kukar.

    Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengatakan program ini menyasar balita dan lansia sebagai kelompok prioritas dalam misi pembangunan Kukar 2025–2029.

    “Dinas Kesehatan itu kebagian dua kegiatan, pendampingan kader posyandu dan kontrol keamanan serta gizi makanan,” kata Kusnandar, Senin (28/10/2025).

    Dalam RPJMD Kukar 2025–2029, target balita penerima manfaat tercatat 43.858 anak pada 2025, dengan penyesuaian sekitar 10 persen setiap tahun. Sementara data sasaran lansia sedang disiapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

    Menurut Kusnandar, upaya pemerintah bukan sekadar membagikan makanan siap saji, tetapi memastikan pemantauan pertumbuhan dan edukasi gizi seimbang berjalan optimal di posyandu.

    “Kalau di posyandu itu kan ada enam standar pelayanan minimal. Fokus kami meningkatkan kapasitas kader agar pelayanan di lapangan makin baik,” tegasnya.

    Setidaknya 25 kompetensi dasar akan diberikan kepada kader yang mengikuti pelatihan. Beberapa wilayah disebut sudah lebih maju, seperti Loa Janan yang rutin melakukan kegiatan penimbangan serentak.

     

  • Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

    Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

    Liputan6.com, Tenggarong Di tengah ruang tunggu puskesmas yang ramai, seorang ibu berusaha menenangkan anaknya yang demam. Ia tak membawa membawa banyak dokumen, hanya mengulurkan KTP Kutai Kartanegara saat petugas memanggil namanya. Meski sederhana, kartu itu membawa ketenangan: cukup untuk memastikan anaknya mendapat perawatan tanpa harus memikirkan biaya.

    “Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan dan insyaallah akan dilayani sebagaimana mestinya,” ujar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.

    Kemudahan itu hadir lewat Program Etam Sejahtera, layanan berobat gratis yang memastikan seluruh warga Kutai Kartanegara (Kukar) terlindungi jaminan kesehatan. Program ini menjadi bagian dari Misi 1 RPJMD Kukar 2025–2029, yakni pemerataan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.

    Aulia menegaskan bahwa Etam Sejahtera berjalan melalui kerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten menanggung penuh iuran BPJS bagi warga Kukar yang terdaftar sebagai peserta aktif.

    “Program ini kami kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar sudah di angka 103 persen, dengan total pembiayaan yang didanai oleh pemda untuk warga Kukar,” tegasnya.

    Kerja sama tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 103 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh warga.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar menjelaskan, konsep berobat cukup dengan KTP tidak serta-merta bebas prosedur. Warga tetap harus terdaftar aktif dalam sistem BPJS Kesehatan.

    “Pastikan masyarakat punya NIK Kukar. Kalau sudah aktif BPJS-nya, langsung bisa dilayani. Kalau belum, segera lapor agar diaktifkan,” kata Kusnandar.

    Di fasilitas kesehatan, petugas akan melakukan cek kepesertaan JKN/BPJS. Jika belum aktif, data dimasukkan ke sistem khusus dan pengaktifan dilakukan oleh petugas di kabupaten atau provinsi.

    Program ini melibatkan instansi lain. Dinas Sosial memverifikasi warga prasejahtera, Disdukcapil melakukan validasi data kependudukan, sementara Dinas Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan bersama BPJS Kesehatan.

    “Dulu banyak warga belum terdaftar karena bukan pekerja formal. Sekarang, semua bisa dijamin, asalkan punya KTP Kukar,” ujar Kusnandar.

    Berdasarkan data Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029, jumlah penerima manfaat Etam Sejahtera diproyeksikan meningkat dari 250 ribu jiwa pada 2025 menjadi 310 ribu jiwa pada 2030. Anggaran juga tumbuh dari Rp 114,46 miliar pada 2025 menjadi Rp 144,87 miliar pada 2030.

    Total pembiayaan selama enam tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 730 miliar, dialokasikan melalui kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kukar. Kusnandar mengingatkan, masyarakat perlu memastikan status kepesertaan tetap aktif.

    “Kalau belum aktif, jangan tunggu sakit baru urus. Segera cek ke puskesmas atau lapor ke petugas agar diaktifkan,” pesannya.

    Dengan Etam Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan komitmen bahwa jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga Kukar. Dan bagi banyak keluarga, sebuah KTP kini berarti lebih dari sekadar identitas, ia menjadi akses menuju layanan kesehatan yang layak.

     

    (*)

  • Dorong Kemandirian Desa, Pemkab Kukar Gelar Bimtek Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih

    Dorong Kemandirian Desa, Pemkab Kukar Gelar Bimtek Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih

    Liputan6.com, Tenggarong Upaya memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa kembali digencarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Jumat (24/10/2025), Kukar menegaskan komitmennya terhadap ketahanan pangan berkelanjutan.

    Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, yang mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Dalam sambutannya, Sunggono menjelaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan di desa menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa, termasuk Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan.

    “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Bimtek ini. Diharapkan kegiatan ini tak hanya memberi edukasi, tetapi juga meningkatkan kompetensi peserta dalam percepatan target ketahanan pangan dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing desa,” kata Sunggono.

    Menurutnya, pelaksanaan program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi berbasis desa.

    “Alhamdulillah di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbentuk Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh wilayah. Dalam mendorong ketahanan pangan, sinergi antara BUM Desa dan Koperasi Desa sangat penting agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat,” jelasnya.

  • Komitmen Khofifah Diapresiasi BSSN, Jatim Tuntaskan Pembentukan TTIS di Seluruh Kabupaten/Kota

    Komitmen Khofifah Diapresiasi BSSN, Jatim Tuntaskan Pembentukan TTIS di Seluruh Kabupaten/Kota

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam memperkuat ketahanan siber daerah mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jatim meraih penghargaan sebagai Provinsi ke-8 di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintahan di seluruh kabupaten/kota.

    ​Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo kepada Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, pada Pengukuhan TTIS Tahap II Tahun 2025 di Kantor BSSN, Depok, Senin (27/10/2025).

    ​Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur, menyebut capaian ini sebagai bukti nyata sinergi seluruh kabupaten/kota.

    ​“Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapsiagaan, kolaborasi, dan tata kelola yang tangguh,” ujar Khofifah, Rabu (29/10/2025).

    ​Khofifah menegaskan bahwa keberadaan TTIS di setiap kabupaten/kota adalah langkah strategis untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap potensi ancaman siber yang dapat mengganggu pelayanan publik.

    ​”Transformasi digital di pemerintahan harus berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan siber. Karena itu, penguatan ekosistem keamanan digital harus dimulai dari level daerah,” tegasnya.

    ​Penguatan ketahanan siber ini sejalan dengan filosofi kerja “JATIM BISA”—yakni Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif—yang dijadikan dasar tata kelola keamanan siber di daerah.

    ​Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan memperkuat sinergi dengan BSSN.

    ​Dalam pengukuhan TTIS Tahap II, empat daerah yang mewakili Jatim adalah Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

    Jatim bersanding dengan provinsi lain yang juga menerima apresiasi, seperti Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Timur. [tok/beq]

  • TNI AD Dapat 7 Rusun dari Kementerian PU, Salah Satunya di Yonpomad Jonggol

    TNI AD Dapat 7 Rusun dari Kementerian PU, Salah Satunya di Yonpomad Jonggol

    JAKARTA – TNI AD mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun tujuh rumah susun (rusun) bagi prajurit yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya berlokasi di Markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad) Jonggol, Kabupaten Bogor.

    KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah meninjau rumah susun baru yang ada di Yonpomad, Jonggo. Rumah susun yang dibangun Kementerian PU itu sangat layak huni.

    “Di sini rusunnya memiliki fasilitas 44 KK. Saya lihat tadi ternyata sudah ada fasilitas untuk untuk teman-teman difabel,” kata Maruli saat ditemui awak media usai meresmikan rusun Yonpomad, Selasa, disitat Antara. 

    Di hari yang sama, TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku  mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

  • Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.

    “Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.

    Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.

    Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.

    Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

    “Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.

    Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

    Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

    Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

    “HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

    Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

    Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

    Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer AD (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pemberian rumah susun (rusun) layak dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang diserahkan hari ini, Selasa.

    Menurut Eka, pemberian rumah ini menjadi bukti bahwa negara sangat memperhatikan nasib para prajurit TNI Yon Pomad Puspomad.

    “Pembangunan rumah susun ini menjadi penyemangat moril bagi para prajurit Yon Pomad, Puspomad beserta keluarga,” kata Eka saat memberikan sambutan saat menerima rusun dari Kementerian PU yang berlokasi di Markas Yonpomad, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Eka menilai selama ini prajurit TNI tersebut sudah menjalankan tugas negara dengan baik, terutama di bidang penegakan hukum untuk internal TNI AD.

    Dengan adanya rumah susun ini, Eka berharap para prajurit ini bisa semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik untuk negara.

    “Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomad Puspomad beserta keluarga dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

    Di saat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajurit yang menerima rumah yang dibangun Kementerian PU untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara. Oleh karena itu, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, pada hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, di antaranya dua unit rusun di Markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, kata Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD juga telah menjalankan program membangun 1.500 unit rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Oleh karena itu, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    Bogor (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh prajurit yang mendapat rumah dinas yang layak untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    “Untuk yang menerima tolong apa yang sudah kita terima dirawat dengan baik. Sudah bagus begini dirawat baik,” kata Maruli saat menerima rumah susun (rusun) prajurit yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad), Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara.

    Karenanya, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, di hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemen PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kemen PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kemen PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kemen PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kaltim tindak perusahaan yang abai penuhi kewajiban plasma kebun sawit

    Kaltim tindak perusahaan yang abai penuhi kewajiban plasma kebun sawit

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindak perusahaan yang abai dalam memenuhi kewajiban plasma kebun kelapa sawit. Pihak pemprov tidak segan untuk mencabut sejumlah izin perusahaan sawit yang tidak memberikan 20 persen plasma dari lahan konsesinya kepada masyarakat.(Hanifan Ma’ruf/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.