Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

    Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

    Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

    “Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam mengelola dapur, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

    “Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready (menyiapkan, red.) 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis. Sepanjang tahun 2025 target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Nanti kepala dapurnya wajib SPPG. Jadi, SPPG yang dibutuhkan juga 5.000,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.

    Berikutnya di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kick Off Makan Bergizi Gratis, Gibran Kirim Pesan via Instagram

    Kick Off Makan Bergizi Gratis, Gibran Kirim Pesan via Instagram

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

    Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

    “Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita,” tulis Gibran dalam unggahannya.

    Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

    Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

    Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

    [Gambas:Instagram]

    Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

    Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

    Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

    Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

    Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

    Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

    (mnf/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

    Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

    “Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    “Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menekankan susu bukan bagian dari menu wajib makan bergizi gratis sehingga susu tidak harus diberikan setiap waktunya kepada penerima manfaat makan bergizi gratis.

    “Suplai susu belum merata di setiap daerah,” kata Hasan menjelaskan alasan susu tak masuk dalam menu wajib.

    “Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mendadak agar terlihat alami, tanpa persiapan khusus.

    “Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Pernyataan Hasan Nasbi tersebut berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Hasan pun menjelaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan MBG di titik tertentu, baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sekolah-sekolah.

    Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

    Kepala Kantor Hasan Nasbi pun meninjau dapur umum SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor dan dua sekolah tingkat SD dan SMP.

    Adapun program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Badan Gizi Pakai APBN untuk Sokong Program Makan Bergizi Gratis

    Bos Badan Gizi Pakai APBN untuk Sokong Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya  sudah mulai menggunakan APBN untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Dia menjelaskan bahwa apabila sebelumnya, BGN mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak untuk melakukan simulasi. Namun, pada awal tahun, kebutuhan program sudah disokong APBN.

    “Kan kami mendapatkan anggaran biaya tambahan pada Desember untuk uji coba di bulan Desember ya kan. Kemudian termasuk pembiayaan anggota Badan Gizi Nasional. Dan kemudian untuk 2025 ke depan ini sudah masuk di dalam APBN yang digunakan,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025). 

    Program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan. 

    Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

    SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program. 

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

    Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

  • Kepala sekolah dan wali murid optimistis MBG bantu cetak generasi emas

    Kepala sekolah dan wali murid optimistis MBG bantu cetak generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Perwakilan guru-guru dan wali murid di salah satu SD negeri di Boyolali, Jawa Tengah, optimistis program makan bergizi gratis dapat membantu pemerintah mencetak generasi emas, yaitu generasi penerus yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing.

    Di SDN 01 Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, seluruh murid sebanyak 136 orang menikmati makanan bergizi yang diberikan kepada mereka pada pagi hari.

    Dalam siaran resmi yang disiarkan Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Senin, Kepala SDN 01 Donohudan Sri Sunarti menyambut baik makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Benar-benar kami rasakan sangat menunjang kebiasaan anak Indonesia hebat sehingga nanti ke depan dapat mencetak generasi muda yang benar-benar unggul dan handal di segala bidang,” kata Kepala SDN 01 Donohudan, Boyolali.

    Dia pun berharap kegiatan itu dapat terus berjalan sehingga manfaatnya dapat dirasakan ke depannya.

    Di lokasi yang sama, salah seorang guru, Apri Dwi Prasetyo mengungkap rasa harunya dan harapannya terhadap program makan bergizi gratis.

    “(Saya) terharu dan bersyukur karena anak-anak mendapat makanan bergizi gratis ini tanpa biaya. Harapan saya, program ini dapat terus berkembang, kemudian membawa kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup di masa yang akan datang dari anak-anak tersebut,” kata Apri.

    Sebanyak 136 murid SDN 01 Donohudan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 setiap anak menikmati satu porsi santap pagi bergizi, yang terdiri atas nasi, daging, sayur, dan susu.

    Salah seorang siswa Kelas 5 SDN 01 Donohudan, Ataya, mengaku menikmati santap pagi bergizi pada pagi hari ini. Dia mengaku berkat makan bergizi gratis, dia dapat berhemat karena tak perlu lagi membeli makanan di kantin.

    “Makan gratis ini sangat bermanfaat, dan bisa menghemat uang,” kata Ataya.

    Kesan yang sama juga disampaikan oleh dua siswa lainnya di SDN 01 Donohudan, Rifky dan Alfino. Keduanya senang dapat makan bersama-sama teman sekelasnya. Keduanya pun berharap program itu dapat terus berjalan ke depannya.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 43,4 triliun sepanjang 2024.

    “Senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu Rp 44,5 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2024, di kantor Kemenkeu, pada Senin (6/1/2024).

    Ada pun anggaran Rp 43,4 triliun tersebut dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.

    Selain itu, untuk pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Kemudian, untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan serta Bandara di IKN. Terakhir, untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga pengendalian banjir di sekitar IKN.

    Menurut Suahasil, belanja negara APBN untuk IKN ini telah memberikan dampak pembangunan bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.

    “Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi. Pada 2022, ekonomi Kalimantan tumbuh 4,5%, 2023 naik 6,2%, di kumulatif kuartal III 2024 ini juga mencapai 6,2% walaupun harga komoditas batu bara, CPO dan harga komoditas lain yang berasal dari Kalimantan mengalami tekanan harga, tetapi ekonomi Kalimantan tetap terjaga,” jelasnya.

    Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 5,14% pada 2024 dan lapangan kerja meningkat 129.000 pekerja menjadi 1,98 juta pekerja pada 2024.

    “Ini adalah bentuk dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bekerja sama membangun daerah,” pungkasnya.

    Sementara itu, secara total, APBN telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak 2022 hingga 2024. Perinciannya, yakni pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, pada 2023 mencapai Rp 27 triliun dan pada 2024 mencapai Rp 43,3 Triliun.

  • Istana Pastikan Dapur Penyedia Makan Bergizi Gratis Dipantau Ahli Gizi

    Istana Pastikan Dapur Penyedia Makan Bergizi Gratis Dipantau Ahli Gizi

    Jakarta –

    Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025). Di hari pertama ini, setidaknya sebanyak 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi di 26 provinsi.

    Dengan dimulainya salah satu program Presiden Prabowo Subianto tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

    “Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana,” ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

    Terkait pemenuhan gizi anak, Hasan menambahkan bahwa setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

    Kebersihan makanan, lanjut Hasan Nasbi, juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis.

    “Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem,” tutupnya.

    Adapun program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini perdana dilakukan di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

    Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    (dpy/kna)

  • Ini Dia Provinsi dengan Biaya Hidup Tertinggi di 2025 – Page 3

    Ini Dia Provinsi dengan Biaya Hidup Tertinggi di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tahun 2025, sejumlah provinsi di Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan dalam biaya hidup. Hal ini berkaitan dengan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen.

    Meskipun harapan dari kenaikan UMP adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, di sisi lain, biaya hidup di berbagai daerah juga diperkirakan akan meningkat, terutama di kota-kota besar dan pusat-pusat ekonomi.

    Kenaikan biaya hidup ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi, harga barang kebutuhan pokok, serta kenaikan biaya transportasi dan perumahan. Pekerja yang tinggal di daerah-daerah tersebut akan merasakan dampak langsung, terutama dengan adanya penyesuaian kenaikan UMP yang berlaku pada 2025.

    Kenaikan UMP pada tahun 2025 yang dianggap tidak sebanding dengan laju inflasi menambah beban bagi para pekerja, terutama di provinsi-provinsi dengan biaya hidup yang tinggi. Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur merupakan beberapa daerah yang menduduki posisi teratas dalam daftar provinsi dengan biaya hidup yang terus meningkat.

    Walaupun tujuan dari kenaikan UMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, banyak yang berpendapat bahwa kenaikan tersebut masih belum cukup untuk menutupi selisih antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya di kota-kota besar yang biaya hidupnya semakin melonjak.

    Oleh karena itu, provinsi-provinsi dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia, berdasarkan data dari BPS dan Numbeo yang mengukur pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan, menunjukkan angka yang cukup signifikan.