provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Kelas Menengah Turun Kasta & Pajak Naik, Industri Otomotif Perlu Tambahan Insentif

    Kelas Menengah Turun Kasta & Pajak Naik, Industri Otomotif Perlu Tambahan Insentif

    Jakarta

    Tantangan industri otomotif bertambah tahun ini. Proyeksi pasar otomotif 2025 bahkan tidak bisa tembus pada angka satu juta unit.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta menjelaskan beberapa faktor anjloknya penjualan otomotif tahun 2024.

    “(Tahun) 2024 dibandingkan 2023 ada penurunan lebih kurang 15-16 persen, alasan paling banyak adanya pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan suku bunga di kendaraan kredit kendaraan bermotor,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta di Gedung Kemenperin, Selasa (14/1/2025).

    Kenaikan beberapa instrumen pajak menjadi salah satu faktor. Tahun 2025, deretan mobil yang dipasarkan di Indonesia tetap kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, termasuk segmen low cost green car (LCGC).

    Belum lagi adanya penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan — meskipun ada beberapa provinsi sedang memberikan relaksasi antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepri, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun sifat relaksasi hanya sementara dan bukan permanen.

    Andai opsen pajak tetap berjalan serta tanpa tambahan insentif, penjualan mobil 2025 dikhawatirkan jebol di bawah 800 ribu unit. Bahkan trennya dikhawatirkan menjadi turun seperti zaman pandemi Covid-19.

    “Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (Iribuan),” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara.

    “Tapi kalau opsen dijalankan, kita bisa turun jauh ke bawah. Turunnya bisa balik ke zaman pandemi, bisa 650-700 (ribuan unit). Ya, berat-lah,” tambahnya lagi.

    Salah satu faktor melemahnya penjualan mobil dikarenakan turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Segmen tersebut selama ini mereka menjadi pembeli kendaraan bermotor sekaligus mesin ekonomi Indonesia.

    Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dari 2019 sebanyak 57 juta. Ini menjadi penyebab stagnasi pasar mobil di level 1 juta unit selama 2014-2023 dan kontraksi pasar pada 2024.

    “Keluarga inilah yang mampu mencicil mobil maupun mencicil rumah. Kelas menengah ini adalah yang menjadi engine motor daripada perekonomian,” kata Pengamat Ekonomi, Raden Pardede.

    “Itulah yang turun. Itulah yang berpengaruh ke penjualan mobil dan penjualan rumah,” tambahnya lagi.

    Salah satu insentif yang berhasil dijalankan Pemerintah adalah mengucurkan tambahan insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil 4×2 rakitan lokal.

    Pengamat otomotif dari LPEM UI, Riyanto menyatakan, kehadiran insentif yang sementara untuk industri otomotif dibutuhkan. Di sisi lain, penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang.

    Berdasarkan hitungan LPEM Universitas Indonesia, dengan asumsi opsen pajak diberlakukan di semua wilayah, tarif PKB maksimum 1,2%, dan BBNKB 12%, total pajak mobil naik menjadi 48,9% dari harga dibandingkan sebelumnya sebesar 40,25%. Akibatnya, harga mobil baru naik 6,2% di tengah belum pulihnya daya beli masyarakat.

    Dia menyebutkan, dengan elastisitas -1,5, penjualan mobil tahun ini diprediksi turun 9,3% menjadi sekitar 780 ribu unit tahun 2025.

    Salah satu opsi insentif yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah diskon PPnBM untuk mobil berpenggerak 4×2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 80%, seperti yang dilakukan pada 2021.

    Berdasarkan hitung-hitungan Riyanto, dengan diskon PPnBM 5% alias tarif PPnBM 10%, harga mobil bisa diturunkan 3,6%, yang bisa memicu tambahan permintaan 53.476 unit. Selanjutnya, dengan diskon PPnBM 7,5% atau tarif 7,5%, harga mobil bisa turunkan 5,3%, dengan tambahan permintaan 80.214 unit. Kemudian, jika diskon PPnBM 10%, harga mobil turun 7,1% yang akan memicu tambahan permintaan 106.592 unit.

    Terakhir, dengan PPnBM 0%, harga mobil turun 10,7% yang akan memicu tambahan permintaan 160 ribu unit.

    “Intinya kalau dari sisi konsumen pasti melihat harga, karena bandingan dia adalah dengan pendapatannya atau kemampuan belinya. Dari setiap insentif membuat harganya turun pasti meningkatkan pasar kita,” kata Riyanto.

    (riar/din)

  • 80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    loading…

    BMKG melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025.

    “Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

    BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur.

    Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.

    Menurut BMKG, daerah kurang hujan dengan kategori menengah hingga awal Januari 2025 berada di Asahan, Sumut selama 20 hari.

    Pihaknya mengimbau masyarakat tetap hemat dan gunakan air secara bijak supaya dampak kekeringan bisa dihadapi bersama.

    “Bagi daerah yang sudah masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik. Apa pun musimnya, siap siaga dan siap selamat,” katanya.

    (jon)

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • Kapolres Malang Berganti, AKBP Putu Kholis Aryana Jabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya

    Kapolres Malang Berganti, AKBP Putu Kholis Aryana Jabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya

    Malang (beritajatim.com) – Serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Malang resmi digelar di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Selasa (14/1/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Imam Sugianto.

    Dalam kesempatan tersebut, AKBP Putu Kholis Aryana, secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Polres Malang kepada AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno. Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran dan promosi di lingkungan Polri.

    “Rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam organisasi kepolisian sebagai bagian dari penyegaran dan promosi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, saat dikonfirmasi di Polres Malang, Selasa (14/1/2025).

    Selama masa jabatannya, AKBP Putu Kholis Aryana dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia telah berhasil menjaga situasi kondusif di Kabupaten Malang, serta aktif mendukung berbagai program unggulan Polri.

    Setelah serah terima ini, AKBP Putu Kholis Aryana akan melanjutkan tugas barunya sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya.

    Sementara itu, Kapolres Malang yang baru, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, hadir dengan pengalaman dan rekam jejak yang mengesankan. Lahir di Pacitan pada tahun 1982, AKBP Danang adalah lulusan terbaik peringkat dua Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 2004.

    Ia memiliki perjalanan karier yang cemerlang, dimulai dari posisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya pada tahun 2005 hingga berbagai posisi strategis di bidang reserse dan narkoba. Di antaranya, AKBP Danang pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim dan Kanit Resnarkoba di Polres Metro Tangerang pada tahun 2006, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur pada tahun 2013, hingga Spripim Wakapolri pada tahun 2016.

    Setelah menyelesaikan pendidikan Sespimmen Polri pada tahun 2019, AKBP Danang juga kembali mengemban tugas di Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya bertugas sebagai Kapolres Blitar Kota pada tahun 2023.

    Kini, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno siap membawa semangat baru di Polres Malang. Dengan bekal pengalaman luas dan dedikasi tinggi, perwira dengan dua melati di pundak ini diharapkan mampu menjawab tantangan Kamtibmas di Kabupaten Malang serta membawa perubahan positif bagi masyarakat.

    Serah terima jabatan ini menandai babak baru bagi Polres Malang, dengan harapan bahwa kepemimpinan AKBP Danang akan semakin memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Malang. (yog/kun)

  • Kemenperin: 25 Provinsi Beri Keringanan Opsen PKB dan BBNKB

    Kemenperin: 25 Provinsi Beri Keringanan Opsen PKB dan BBNKB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong pemerintah daerah untuk menunda atau meringankan pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, hingga saat ini, Kementerian Perindustriaan (Kemenperin) baru mencatat ada 25 provinsi yang melakukan relaksasi opsen PKB dan BBNKB.

    Langkah ini dilakukan karena adanya kekhawatiran penjualan mobil tahun ini akan anjlok di bawah 800 ribu unit jika tidak ditopang dengan insentif dari pemerintah. Ini tentunya akan melanjutkan tren buruk pada 2024, di mana pasar turun 13,9% menjadi 865.723 unit. Sebaliknya, dengan skenario tambahan insentif, pasar mobil bisa diselamatkan dengan estimasi penjualan 900 ribu unit.

    Sejauh ini, pemerintah telah merilis insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil hybrid sebesar 3%. Namun, insentif ini dinilai belum cukup. Oleh karena itu, Kemenperin berharap relaksasi opsen PKB dan BBNKB bisa mendorong penjualan kendaraan.

    “Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Darta dalam diskusi Forum Wartawan Industri, Selasa (14/1/2024).

    Ke-25 provinsi itu antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepri, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Sementara itu Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menetapkan target penjualan 2025 sebanyak 850 ribu unit, dengan potensi koreksi turun hingga 750 ribu unit dan upside ke 900 ribu unit. Ini disebabkan beberapa faktor, antara lain PPn 12 %, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil.

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi pasar mobil 2025, antara lain PPn 12%, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil. Selain itu, ada faktor penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), Federal Funds Rate (FFR) dan makin banyak merek-merek kendaraan bermotor masuk ke Indonesia, sehingga konsumen mempuyai lebih banyak pilihan. Tahun ini, dia menuturkan, penjualan EV diperkirakan terus bertumbuh.

    Perlu dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh. Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor (KBM), terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan.

    “Selain itu, ini akan berdampak pada pertambahan pendapatan negara, baik pusat dan daerah, terdiri atas PPN, BBNKB, PKB, PPh badan, PPh perorangan,” kata Kukuh.

    (haa/haa)

  • Khofifah Beberkan Muslimat NU Belum Diajak Diskusi PBNU Soal Pengelolaan Tambang

    Khofifah Beberkan Muslimat NU Belum Diajak Diskusi PBNU Soal Pengelolaan Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengaku belum ada ajakan diskusi atau pembahasan dengan PBNU terkait dengan pengelolaan tambang.

    Khofifah menyebut bahwa meskipun anggota badan otonom (banom) Muslimat NU memiliki anggota terbanyak, tetapi sejauh ini memang belum ada ajakan untuk pembahasan isu tersebut. 

    “Belum dibahas antara PBNU dengan banom. Muslimat ini kan badan otonom, ya. Kebetulan kami memang punya warga paling besar di NU, 38 juta anggota Muslimat sekarang, tetapi dalam hal ini kebetulan saja kami belum diajak untuk membahas itu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

    Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menghitung potensi untuk melakukan hilirisasi batu bara usai membentuk PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. 

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, badan usaha tambang yang dikelola oleh koperasi NU itu dibentuk usai mengantongi izin pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) seluas 25.000-26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur.

    Yahya menuturkan, NU tengah menyiapkan proses eksplorasi. Setelah itu, NU akan secara efektif mengeruk batu bara. Di sisi lain, NU juga sedang melakukan studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh negara. 

    “Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti alur yang ada itu karena ini sudah izinnya sudah diberikan kepada kami. Semua akan kami penuhi,” kata Yahya dalam konferensi pers secara virtual dikutip Selasa (7/1/2024).

    Selain itu, NU juga masih mencari investor untuk membiayai biaya reklamasi sebagai syarat pengoperasian tambang.

    “Pemerintah sudah ada aturan tentang itu sebelum mulai itu kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi jumlahnya besar, maka kami harus cari investor yang bisa membantu kami melakukan pendanaan itu nantinya,” ucap Yahya. 

    Dia menjelaskan, dana jaminan reklamasi itu tidak akan hilang. Nantinya, uang tersebut akan disetorkan kepada pemerintah dan pada ujungnya tetap digunakan untuk membiayai reklamasi pascatambang.

    Menurutnya, hal ini merupakan keniscayaan untuk menjamin tetap terjaganya lingkungan.

    “Itu secara otomatis dijalankan. kalau nggak jalan itu jadi masalah hukum, memang ada kewajiban untuk itu [reklamasi], memang harus dijalankan,” pungkas Yahya.

  • Samarinda Terapkan Yellow Box Junction di 2 Titik Strategis

    Samarinda Terapkan Yellow Box Junction di 2 Titik Strategis

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat – detikFinance

    Selasa, 14 Jan 2025 18:00 WIB

    Samarinda – Dishub Samarinda menerapkan Yellow Box Junction atau kotak marka kuning di dua titik strategis, yakni Simpang Empat Lembuswana dan Jalan Mulawarman.

  • Pemuda Rekam Pria Lain dalam Toilet di Balikpapan, Ngaku Pernah Berhubungan Badan Sesama Jenis – Halaman all

    Pemuda Rekam Pria Lain dalam Toilet di Balikpapan, Ngaku Pernah Berhubungan Badan Sesama Jenis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Balikpapan – Seorang pemuda berinisial DMR, berusia sekitar 20 tahun, ditangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur, setelah tertangkap basah merekam pria lain di toilet sebuah pusat perbelanjaan pada Senin (13/1/2025). 

    Insiden ini menjadi viral setelah video penangkapannya diunggah ke media sosial.

    Petugas setempat mengamankan DMR setelah menerima laporan dari pengunjung.

    Dalam video yang beredar, DMR terlihat tertunduk saat diamankan.

    Setelah meminta kata sandi ponselnya, petugas menemukan banyak video sesama jenis di galeri ponsel tersebut.

    DMR kini diamankan di Mapolsek Balikpapan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    DMR mengaku bahwa aksinya bukanlah yang pertama kali, melainkan telah dilakukan berulang kali.

    Saat ditemui oleh TribunKaltim.co, DMR mengungkapkan bahwa ia mendokumentasikan video tersebut untuk konsumsi pribadi.

    “Saya rekam tiga video, semuanya di kamar mandi,” ujarnya pada Senin, 13 Februari 2025.

    DMR juga menjelaskan bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, namun di saat bersamaan juga menyukai perempuan.

    “Saya juga pernah berhubungan intim dengan laki-laki, jadi cowoknya,” tambahnya.

    DMR mengaku bahwa ketertarikan ini sudah muncul sejak usia prasekolah.

    Ia juga pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota keluarganya.

    Pengalaman tersebut meninggalkan trauma yang mendorongnya melakukan perilaku menyimpang.

    Sebagai pendatang, DMR baru tinggal di Balikpapan selama tiga hingga empat bulan dan menyewa kamar indekos di kawasan Gunung Pasir.

    “Keputusan untuk datang ke sini sepenuhnya atas inisiatif saya sendiri,” tutup DMR.

    Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Iptu Iskandar Ilham, menekankan agar masyarakat lebih berhati-hati saat menghadapi kejadian yang dapat memicu reaksi publik.

    “Jika ingin melaporkan suatu kejadian, jangan langsung memposting di media sosial seperti Instagram atau platform lainnya. Sebaiknya segera melapor ke pihak kepolisian terdekat,” ujar Iskandar.

    Selain itu, Iskandar juga mengimbau untuk tidak langsung menyebarluaskan video kejadian melalui grup WhatsApp atau media sosial lainnya.

    Hal ini, menurut dia, penting mengingat kasus seorang pria muda berinisial DMR yang kepergok merekam sesama jenis di toilet ramai di media sosial.

    Di mana isi ponsel DMR yang berupa koleksi video para korbannya justru ikut terungkap ke publik.

    Walhasil, korban-korban yang lebih dulu terekam oleh DMR merasa keberatan.

    Menurut Iskandar, kejelasan berita atau video tersebut belum tentu benar.

    “Dalam situasi tertentu, korban bisa saja menjadi tersangka karena melanggar Undang-Undang ITE terkait penyebarluasan atau transmisi informasi,” tandasnya.

    (TribunKaltim.co/Mohammad Zein)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • BMKG Ingatkan Hujan Petir Menghantui Beberapa Kota Besar Indonesia

    BMKG Ingatkan Hujan Petir Menghantui Beberapa Kota Besar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan seluruh kota besar di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda pada hari ini.

    “Kita mulai dari Pulau Sumatera. Diprakirakan hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang. Waspadai hujan petir yang terjadi di Tanjung Pinang,” kata Prakirawati BMKG Eriska Febriati melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa.

    Masih di Pulau Sumatera, Eriska memaparkan hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Jambi, Palembang, dan Lampung.

    Ia juga mengimbau masyarakat yang berada di Bengkulu dan Pangkal Pinang untuk mewaspadai hujan petir yang akan terjadi.

    “Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan hujan ringan di wilayah Jakarta dan Serang, hujan sedang terjadi di Bandung, dan waspadai hujan petir di wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya,” ujarnya.

    Sedangkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kata Eriska, diprakirakan hujan ringan di Denpasar dan Mataram, serta hujan disertai petir di wilayah Kupang.

    Adapun di Pulau Kalimantan, hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Pontianak dan Samarinda. Sementara, hujan petir diprakirakan turun wilayah Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    “Beralih ke Pulau Sulawesi, diprakirakan hujan ringan di wilayah Palu, Gorontalo, Kendari, dan Makassar. Hujan sedang terjadi di Mamuju, dan waspadai hujan petir di Manado,” lanjutnya.

    Sementara di wilayah Timur Indonesia, Eriska memaparkan hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Sorong, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

  • 47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insyaallah,” kata Diana seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, dikutip Antara, Selasa 14 Januari.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.