provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Endik Karyawan Toko Pempek Sudah Hilang 6 Hari, Terakhir Istri Titip Beli Susu Anak, Chat Tak Dibaca

    Endik Karyawan Toko Pempek Sudah Hilang 6 Hari, Terakhir Istri Titip Beli Susu Anak, Chat Tak Dibaca

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang karyawan toko pempek keberadaannya dicari-cari oleh keluarga terutama sang istri.

    Ayah 2 anak di Palembang bernama M Nopandi (37) alias Endik dilaporkan tak pulang ke rumah dan tidak ada kabar sejak Sabtu tanggal 25 Januari 2025, terhitung sudah enam hari tak kunjung pulang ke rumah.

    Warga Jalan Faqih Usman, Kelurahan 3/4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu ini terakhir kali terdengar kabarnya pulang dari tempatnya sehari-hari bekerja di toko Pempek Sentosa, Jalan Jend A Yani Palembang.

    Adapun ciri-ciri Nopandi yakni tinggi sekitar 155 cm, badan agak kurus, kulit sawo matang, pakaian terakhir mengenakan kemeja warna pink dan celana jeans serta jaket warna merah.

    Ia mengendarai motor Jupiter MX warna abu-abu oranye.

    Maretha (26) istri Endik mengatakan, Endik terakhir kali terlihat pulang bekerja dari toko pempek Sentosa pada 25 Januari 2025 sekitar pukul 20:00 WIB.

    “Dia pulang kerja dari toko pempek sekitar jam 8 malam, biasanya tidak pulang sehari, setelah itu pulang. Tapi ini sudah 6 hari tidak pulang ke rumah,” kata Maretha, Jumat (31/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Sripoku.com, Sabtu (1/2/2025).

    Terakhir kali ia menghubungi suaminya pada hari Minggu 26 Januari 2025, nomor Endik masih aktif, keesokan harinya sudah tak bisa lagi dihubungi.

    “Saya chat suruh dia pulang ‘yah baleklah’ tapi baru dibaca saja besoknya (Senin) tidak ada balasan,” katanya.

    Sebelumnya pun tak ada masalah, bahkan Endik sebelum pulang kerja hari Sabtu lalu Maretha menitip belikan susu untuk anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun.

    “Di hari Sabtu malam jam 7, dia chat ‘ada yang nak dibeli dak?’, saya jawab ‘belikan susu bae untuk anak’ ,” tuturnya.

    Sebelum membuat laporan di Polsek Seberang Ulu II, ia sudah mencari keberadaan suaminya kemana-mana, tetapi tak membuahkan hasil.

    “Saya cari ke tempat biasa dia nongkrong, tempat temannya di kawasan Kuto, 7 Ulu, Sentosa, dan Kertapati tidak ketemu juga kak,” katanya.

     Sudah enam hari sang ayah tidak di rumah membuat anaknya yang bungsu terus menanyakan keberadaan.

    “Kalau anak saya yang kecil setiap bangun tidur lihat tidak ada ayahnya selalu ‘yah ayahnya tidak ada’,” ujar Maretha menirukan perkataan anaknya sambil menangis.

    Ia telah membuat laporan polisi di Polsek Seberang Ulu II dan berharap ada kabar dari suaminya yang kini tak tahu dimana.

    “Yang penting keadaannya sehat kak, saya dan anak-anak menunggu dia pulang, ” katanya.

    Bagi yang melihat keberadaan Endik bisa menghubungi nomor istrinya Maretha 0895-6215-85505 dan Arifin kerabatnya 0812-1494-8070.

    ORANG HILANG – M Nopandi (37) Karyawan Toko Pempek Sentosa di Jalan Jenderal A Yani Palembang dilaporkan hilang oleh istrinya, Maretha (26) ke Polsek SU II Palembang, Jumat (31/1/2025). Nopandi dinyatakan hilang sejak tanggal 25 Januari 2025 setelah pulang kerja pukul 20.00 WIB saat disuruh istrinya membeli susu untuk anak mereka. (Sripoku.com)

    Sementara itu, di media sosial tengah ramai memperbincangkan sosok yang dulunya viral kini telah menghilang.

    Sosok tersebut adalah Ida Dayak.

    Masih ingatkah anda dengan sosok viral Ida Dayak?

    Selama 1,5 tahun Ida Dayak tak ada kabarnya.

    Kabar terkini Ida Dayak ternyata tak lagi melakukan pengobatan.

    Alasan di balik hal tersebut pun mengejutkan.

    Satu setengah tahun tak ada kabar, Ida Dayak kabarnya kini tak lagi melakukan pengobatan alternatif.

    Wanita asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur itu disebut-sebut tidak lagi keliling Indonesia untuk mengobati pasien patah tulang.

    Padahal sebelumnya, Ida Dayak tenar hingga didapuk mengobati para Jenderal guna menyembuhkan penyakitnya.

    Seperti diketahui, Ida Dayak viral di pertengahan tahun 2023.

    Wanita kelahiran 3 Juli 1972 disebut ahli dalam mengobati patah tulang stroke hingga kesulitan berbicara maupun tuli.

    Sosok Ida Dayak sempat jadi sorotan karena cara mengobatinya yang unik.

    Saat hendak menyembuhkan pasien, Ida Dayak akan menari sembari berdoa lalu mengoleskan minyak khasnya ke tubuh pasien.

    Tenar dua tahun lalu, Ida Dayak tak lagi disorot kamera selama 1,5 tahun.

    Belakangan terungkap keberadaan Ida Dayak dan kabar terbarunya.

    Dalam akun TikTok official Ida Dayak yakni @idadayak7, sang manajer angkat bicara soal kesibukan wanita bernama asli Ida Andriani itu.

    Ternyata kini Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan alternatif.

    “Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan. Jadi ini adalah sudah keputusan dari Ida Dayak. Karena Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan, saya berinisiatif melanjutkan YouTube Ibu Ida Dayak dengan YouTube berbagi kebahagiaan,” ungkap manajer Ida Dayak dilansir TribunnewsBogor.com ( grup TribunJatim.com ) dari akun TikTok @idadayak7, Kamis (30/1/2025).

    Karenanya, sang manajer memberikan pengumuman bahwa semua informasi yang menyebut Ida Dayak akan melakukan pengobatan di berbagai daerah itu adalah bohong belaka.

    “Apabila ada kabar pengobatan (Ida Dayak) Di kota ini, di kota sana, itu adalah hoaks, itu adalah bohong. Kalau pun misalnya suatu saat nanti Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan, saya adalah orang pertama yang memberitahukan kepada masyarakat. Saya adalah manajer ibu Ida Dayak,” imbuh manajer Ida Dayak.

    KABAR TERKINI IDA DAYAK – (Kiri) Foto Ida Dayak dan tangkapan layar momen manajer Ida Dayak menjelaskan keberadaan Ida Dayak sekarang setelah 1,5 tak tersorot kamera, Kamis (30/1/2025) (Kanan). Lama tak ada kabar, Ida Dayak kabarnya kini tak lagi melakukan pengobatan tradisional kepada warga. (TikTok/@idadayak7)

    Lebih lanjut, sang manajer pun mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan mendaftar apalagi membayar pendaftaran berisi pengobatan Ida Dayak.

    Sebab kini Ida Dayak telah menyetop aktivitas pengobatannya.

    “Saya tidak mau lagi masyarakat tertipu lagi dengan pendaftaran-pendaftaran yang tidak jelas, itu adalah bohong,” kata manajer Ida Dayak.

    Tak lagi mengobati pasien, Ida Dayak mengurai alasan mengejutkan.

    Ternyata Ida Dayak ingin fokus berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman.

    “Ibu ida ingin kumpul bersama anak cucunya dan kondisi Ibu Ida sudah mulai melemah karena usia,” akui manajer Ida Dayak.

  • Kegiatan Ida Dayak setelah Pensiun Mengobati Pasien, Manajer Sebut YouTubenya sudah Diambil Alih

    Kegiatan Ida Dayak setelah Pensiun Mengobati Pasien, Manajer Sebut YouTubenya sudah Diambil Alih

    TRIBUNJATIM.COM – Kegiatan Ida Dayak setelah pensiun melakukan pengobatan.

    Sosok Ida Dayak memang menjadi sorotan setelah tak lagi kelihatan mengobati pasian.

    Diketahui, dulu Ida Dayak sempat viral karena pengobatannya.

    Tak hanya itu, ia juga sempat diulas di kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa.

    Tampak dalam video tersebut momen Ida Dayak mendapat pelukan dari istri Jenderal Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa.

    Ida Andriani atau yang dikenal dengan Ida Dayak, yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai keluhan atau sakit seperti stroke ataupun meluruskan tulang bengkok melalui proses memijat dengan iringan musik.

    Kemampuan yang dimiliki Ida Dayak adalah warisan turun-temurun yang telah dipelajari sejak usia 12 tahun.

    Pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak merupakan bentuk mengungkapkan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga harus dilandasi dengan keikhlasan.

    Kesaktian Ida Dayak ternyata tak lepas dari orangtuanya.

    Ibunda Bu Ida sudah meninggal, dan berpesan agar Jangan sampai mengambil uang dari orang.

    Kini Ida Dayak disebut sudah pensiun dari praktik pengobatan.

    Kabar Ida Dayak pensiun diumumkan seorang pria yang mengaku sebagai manajernya melalui akun TikTok @idadayak7.

    Pria tersebut menyebut, Ida Dayak sudah tidak membuka praktik pengobatan alternatif seperti dulu lagi.

    “Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan. Jadi ini adalah sudah keputusan dari Ida Dayak,” ungkap manajernya.

    Wanita asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) itu memilih fokus mengurus keluarganya.

    “Ibu ida ingin kumpul bersama anak cucunya dan kondisi ibu ida sudah mulai melemah karena usia,” tambahnya.

    Kabar ini, kata sang manajer, sekaligus membantah informasi mengenai Ida Dayak yang masih melakukan pengobatan keliling.

    “Apabila ada kabar pengobatan (Ida Dayak) di kota ini, di kota sana, itu adalah hoaks, itu adalah bohong.”

     “Kalau pun misalnya suatu saat nanti Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan, saya adalah orang pertama yang memberitahukan kepada masyarakat.”

    “Saya adalah manajer ibu Ida Dayak,” papar manajer Ida Dayak.

    Sang manajer juga mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan mendaftar apalagi membayar pendaftaran berisi pengobatan Ida Dayak.

    “Saya tidak mau lagi masyarakat tertipu lagi dengan pendaftaran-pendaftaran yang tidak jelas, itu adalah bohong,” imbuh manajer Ida Dayak tersebut.

    Sementara akun media sosial Ida Dayak, ternyata digunakan manajernya untuk mengunggah konten .

    Terkait aktivitas Ida Dayak di media sosial, hal itu digunakan sang manajernya.

    Sang manajer mengaku, berinisiatif melanjutkan Youtube Ida Dayak dengan konten-konten berbagi kebahagiaan.

    “Karena ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan, saya berinisiatif melanjutkan Youtube Ibu Ida Dayak dengan Youtube berbagi kebahagiaan,” ungkapnya. 

    Hoaks pengobatan Ida Dayak

    Pengumuman yang dibagikan manajer Ida Dayak tersebut menyusul beredarnya informasi pengobatan alternatif yang viral.

    Di awal tahun 2025, beredar kabar bahwa Ida Dayak akan melakukan pengobatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 4-5 Februari 2025.

    Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut nyatanya adalah hoaks alias bohong.

    Fakta tersebut diungkap Kompas.com yang mengonfirmasi langsung ke Pemda Kuningan.

    Kabid informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kuningan, Anwar Nasihin membantah adanya pengobatan alternatif yang digelar oleh Ida Dayak.

    “Ini murni modus penipuan untuk mencuri data pribadi masyarakat,” kata Anwar Nasihin dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran hal tersebut, Anwar mengimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan mengisi data pribadi dalam informasi yang belum diketahui kebenarannya.

    Untuk diketahui, Ida Dayak terakhir kali terlihat memberikan pengobatan alternatif di kawasan Medan, Sumatera Utara pada September 2023.

    Kala itu Ida Dayak jadi sorotan karena diisukan menarik bayaran fantastis yakni jutaan rupiah untuk pengobatan.

    Terkait informasi tersebut, Ida Dayak membantahnya.

    Ida Dayak mengklaim pengobatannya bebas biaya dan hanya menarik uang Rp50 ribu untuk minyak buatannya.

    “(Pengobatan saya) tidak ada pendaftaran, tidak ada bayar-bayaran. Ketemu gratis, diobatin pun gratis,” tegas Ida Dayak dalam Youtube Arjuna Ganteng pada Maret 2023. 

  • Buaya RI Jadi Sorotan Dunia, Ternyata Paling Banyak Telan Korban

    Buaya RI Jadi Sorotan Dunia, Ternyata Paling Banyak Telan Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah serangan buaya terhadap manusia terbanyak di dunia. Adapun, salah satu wilayah dengan insiden serangan yang cukup tinggi adalah Bangka Belitung.

    Bahkan, fenomena buaya RI yang buas disorot media asing. Channel News Asia berdasarkan laporan CrocAttack melaporkan sebuah basis data global mengenai serangan buaya. Dalam 10 tahun terakhir, terdapat lebih dari 1.000 serangan buaya di Indonesia, dengan 486 di antaranya berujung fatal, dikutip Sabtu (1/2/2025).

    Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Biological Conservation pada April 2023, tiga provinsi dengan kasus serangan tertinggi adalah Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

    Langka Sani, seorang aktivis lingkungan yang mendirikan Alobi Foundation, organisasi penyelamatan satwa di Pangkalpinang membeberkan bahwa di Pulau Bangka, jumlah serangan buaya terhadap manusia meningkat dalam enam tahun terakhir.

    “Lebih dari 60 orang meninggal sejak 2016 di Bangka, tetapi jumlahnya meningkat tajam dalam enam tahun terakhir,” kata Langka. Pada 2024, Alobi mencatat 10 kematian hingga November.

    “Dibandingkan dengan 2016, saat kami mulai mengumpulkan data, peningkatannya sangat signifikan,” tambahnya.

    Mengapa Konflik antara Manusia dan Buaya Meningkat?

    Adapun, untuk mengatasi serangan buaya, para ahli menilai perlu memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan di Bangka.

    “Konflik (antara manusia dan buaya) meningkat karena habitat buaya semakin rusak. Ini seperti bom waktu,” kata Langka.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Bangka kaya akan timah, bahan penting dalam perangkat elektronik seperti ponsel. Perusahaan besar seperti Apple dan Samsung dilaporkan memperoleh timah dari Bangka.

    Menurut data yang dihimpun Statista, pada 2023 Indonesia merupakan produsen timah terbesar ketiga di dunia setelah China dan Myanmar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Bangka sendiri menyumbang 90 persen produksi timah nasional.

    Selama bertahun-tahun, penambangan timah di Bangka dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Timah. Namun, selama lebih dari satu dekade, tambang ilegal marak bermunculan.

    Para penambang kecil sering menambang di wilayah yang diperuntukkan untuk penggunaan lain. Misalnya seperti hutan lindung atau konsesi perusahaan yang sedang dalam proses reklamasi.

    “Kita tahu tambang ilegal ada di mana-mana di belakang sekolah, di dekat kantor pemerintah, hampir di setiap tempat,” ujar Langka.

    Buaya muara (Crocodylus porosus), yang sering menyerang manusia, hidup di sekitar muara sungai bukan di laut atau sungai dalam. Aktivitas tambang ilegal di sekitar muara sering kali membuat mereka terganggu.

    Langka mengatakan buaya muara adalah spesies buaya terbesar, dapat tumbuh hingga 7 meter dengan berat hampir 1.000 kg. Mereka sangat sensitif terhadap suara.

    “Terkadang mereka menyerang para penambang ilegal, atau bermigrasi ke hilir, tetapi ketika mereka sampai di tempat baru, biasanya wilayah itu sudah dihuni buaya lain,” ujarnya.

    Akibatnya, buaya akan bertarung memperebutkan wilayah, dan beberapa di antaranya berakhir di daerah perkotaan. Di Bangka, terdapat sekitar 97 sungai yang banyak melintasi pemukiman, termasuk Pangkalpinang, ibu kota provinsi Bangka Belitung.

    Dengan tubuh yang sebagian besar terendam di air yang keruh akibat aktivitas tambang, buaya sering kali sulit terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan timah juga mulai merambah ke laut, sehingga semakin merusak kondisi sungai di Bangka.

    Setelah terjadi serangan buaya, warga sering berusaha menangkap atau membunuh buaya untuk melindungi diri mereka. Hal ini menyulitkan upaya penyelamatan oleh Alobi Foundation, kata Endi Yusuf, manajer penyelamatan Alobi.

    Jika tim Alobi tiba di lokasi dan menemukan buaya yang terluka, kemungkinannya untuk bertahan hidup sangat kecil,” ujar Endi.

    “Mereka bisa mati saat kami coba selamatkan,” tambahnya.

    Buaya sebenarnya dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh ditangkap, diburu, atau dibunuh, meskipun konflik dengan manusia sangat tinggi di Bangka.

    Namun meski banyak buaya dibunuh dan habitat mereka semakin rusak, populasi buaya di Bangka tampaknya tetap stabil, bahkan mungkin meningkat. Belum ada data pasti mengenai jumlah buaya muara di pulau ini.

    (fab/fab)

  • Komdigi Bagi jadi 15 Zonasi, Ini Detailnya

    Komdigi Bagi jadi 15 Zonasi, Ini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk mengakselerasi pemerataan internet cepat di Indonesia. Izin penggunaan spektrum frekuensi tersebut dibagi menjadi 15 zona. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. 

    Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14. 

    Pembagian Zona

    Adapun mengenai pembagian wilayah di 15 zona tersebut adalah sebagai berikut: 

    -Zona 1, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;

    -Zona 2, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi;

    -Zona 3, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;

    -Zona 4, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;

    -Zona 5, yaitu Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi);

    -Zona 6, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

    -Zona 7, yaitu Provinsi Jawa Timur;

    -Zona 8, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

    -Zona 9, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua
    Barat Daya;

    -Zona 10, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

    -Zona 11, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

    -Zona 12, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah;

    -Zona 13, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat;

    -Zona 14, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur;

    -Zona 15, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

    Sebelumnya, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. Merek-merek tersebut kini telah tutup seiring dengan masifnya perkembangan 4G dan 5G di Indonesia. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Dikutip dari laman resmi, Sabtu (25/1/2025). Komdigi menyebut Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia. 

    “Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama,” tulis Komdigi. 

    Untuk mengatasi masalah itu, Komdigi menyiapkan terobosan kebijakan guna mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat. 

    Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

    “Dalam mendukung kebutuhan internet murah tersebut, Komdigi akan menyiapkan spektrum frekuensi radio sebesar 80 MHz di pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan,” tulis Komdigi. 

    Pita frekuensi 1,4 GHz akan digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) yang merupakan akses komunikasi data menggunakan spektrum frekuensi radio. 

    Layanan BWA ini diberikan untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched menggunakan teknologi International Mobile Telecommunications (IMT). 

    “Diharapkan terobosan kebijakan ini dapat mendorong hadirnya internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau,” tulis Komdigi.

  • BREAKING NEWS: Mutasi Polri, Irjen Imam Sugianto Jadi Astamaops, Wakapolda Jateng Jadi Kakorlantas – Halaman all

    BREAKING NEWS: Mutasi Polri, Irjen Imam Sugianto Jadi Astamaops, Wakapolda Jateng Jadi Kakorlantas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan perombakan jajaran perwira tinggi (pati) Polri.

    Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/200/I/KEP/2025, per tanggal 31 Januari 2025. 

    Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto diangkat menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri menggantikan Komjen Verdianto Iskandar Bitticaca yang dimutasi dalam rangka pensiun.

    Imam akan menyandang Jenderal bintang tiga atau Komjen. 

    Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Asep Safrudin bakal menjabat sebagai Kapolda Kepri menggantikan Irjen Yan Fitri Halimansyah dirotasi dari jabatan Kapolda Kepri lantaran memasuki masa pensiun. 

    Kemudian Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Agus Suryonugroho diangkat menjadi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. 

    Agus bakal menyandang Jenderal bintang dua atau Irjen nantinya. 

    Irjen Aan Suhanan dimutasi dari Kakorlantas Polri dalam rangka pensiun.

    Sosok Irjen Imam Sugianto

    Dilansir dari Tribuntimur.com, Irjen Imam Sugianto adalah seorang perwira tinggi (Pati) di institusi kepolisian.

    Jenderal bintang 2 tersebut sudah menduduki jabatan Kapolda Jawa Timur sejak Oktober 2023.

    Sebelumnya, Irjen Imam Sugianto sempat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur terlebih dahulu selama 2 tahun pada 2021 hingga 2023.

    Sebagai anggota Polri, Imam Sugianto juga memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    MUTASI POLRI – Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto di Kalimatan Timur beberapa waktu lalu. Ia akan menduduki jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri. (Tribun Kaltim/Dwi Ardianto)

    Ia pernah pernah menjadi Ajudan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama kurang lebih 2 tahun.

    Imam tercatat aktif menjabat sebagai Ajudan Presiden SBY pada tahun 2012 hingga 2014.

    Pria kelahirani Kepanjen, Malang, Jawa Timur, pada tanggal 11 Maret 1967 tersebut merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

    Karier Irjen Imam Sugianto selama berkarir di dunia kepolisian pernah menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Imam tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya dan Kapolresta Surabaya Timur.

    Selain itu, jenderal asal Malang ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Gresik (2008) dan Sespri Kapolri.

    Karier Imam makin melejit setelah ia didapuk menjadi Kapolres Metro Bekasi Kota pada tahun 2009.

    Pada tahun 2011, Imam ditunjuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

    Setelah itu, ia dipercaya untuk mendampingi Presiden ke-6 RI SBY sebagai Ajudan Presiden RI pada tahun 2012.

    Dua tahun kemudian, Imam lalu dimutasi menjadi Wakapolda DI Yogyakarta.

    Semenjak itu pula karier Imam Sugianto kian moncer.

    Pada tahun 2015, polisi jenderal bintang 2 ini ditugaskan untuk menjabat posisi sebagai Karobinops Sops Polri.

    Kemudian, Imam Sugianto ditunjuk menjadi Wakapolda Kalimantan Barat pada tahun 2019.

    Pada tahun 2020, ia lalu ditugaskan sebagai Asisten Operasi Kapolri.

    Satu tahun kemudian, Imam yang sudah menyandang pangkat Irjen atau bintang 2 diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

    Barulah di tahun 2023 Imam Sugianto diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Toni Harmanto yang memasuki masa pensiun.

  • Kabar Terbaru Ida Dayak, Putuskan Pensiun dari Dunia Pengobatan, Manager: Waspada Penipuan

    Kabar Terbaru Ida Dayak, Putuskan Pensiun dari Dunia Pengobatan, Manager: Waspada Penipuan

    Kabar Terbaru Ida Dayak, Putuskan Pensiun dari Dunia Pengobatan, Manager: Waspada Penipuan

    TRIBUJATENG.COM- Sosok Ida Dayak yang sempat viral pada pertengahan tahun 2023 kini seakan menghilang dari sorotan publik. 

    Setelah hampir satu setengah tahun tidak terdengar kabarnya, Ida Dayak dikonfirmasi tidak lagi melakukan praktik pengobatan alternatif.

    Wanita asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang dahulu dikenal karena keahliannya dalam mengobati patah tulang, stroke, hingga gangguan bicara dan pendengaran, kini tidak lagi mengobati pasien. 

    Bahkan, ia pernah dipercaya menangani penyakit beberapa tokoh ternama, termasuk jenderal.

    Metode pengobatan unik yang diterapkan Ida Dayak, yakni dengan menari, berdoa, dan mengoleskan minyak khasnya ke tubuh pasien, sempat menjadi perhatian banyak orang. 

    Namun, setelah popularitasnya melejit dua tahun lalu, Ida Dayak tidak lagi muncul di media selama lebih dari satu tahun.

    Berhenti Mengobati

    Dalam sebuah unggahan di akun TikTok resminya, @idadayak7, sang manajer mengonfirmasi bahwa Ida Dayak telah memutuskan untuk tidak lagi melakukan pengobatan alternatif. 

    Keputusan ini diambil langsung oleh Ida Dayak sendiri.

    “Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan. Jadi ini adalah sudah keputusan dari Ida Dayak.”

    “Karena Ibu Ida Dayak tidak lagi melakukan pengobatan, saya berinisiatif melanjutkan YouTube Ibu Ida Dayak dengan YouTube berbagi kebahagiaan,” ungkap manajer Ida Dayak, dilansir dari akun TikTok @idadayak7, mengutip TribunJatim.

    Sebagai gantinya, manajer Ida Dayak berinisiatif mengubah kanal YouTube yang sebelumnya digunakan untuk mendokumentasikan pengobatan Ida menjadi platform berbagi kebahagiaan.

    Lebih lanjut, sang manajer menegaskan bahwa semua informasi yang beredar mengenai jadwal pengobatan Ida Dayak di berbagai daerah adalah tidak benar alias hoaks.

    “Jika ada kabar bahwa Ibu Ida Dayak akan mengadakan pengobatan di suatu kota, itu adalah berita bohong. Jika suatu saat nanti Ibu Ida memutuskan untuk kembali mengobati, saya akan menjadi orang pertama yang mengumumkannya,” tambahnya.

    Penipuan Praktik

    Seiring dengan keputusan Ida Dayak menghentikan praktiknya, sejumlah kasus penipuan yang mengatasnamakan dirinya pun mulai bermunculan. 

    Mengutip TribunJatim, salah satu insiden terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, di mana empat warga menjadi korban penipuan setelah tertarik mengikuti pengobatan tradisional yang diklaim dilakukan oleh Ida Dayak di Gedung Pemuda pada 28 Agustus 2024.

    Penipuan ini bermula dari beredarnya pamflet palsu yang menginformasikan jadwal pengobatan Ida Dayak. 

    Akibatnya, keempat warga tersebut sempat mentransfer sejumlah uang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, namun akhirnya menyadari bahwa itu adalah modus penipuan. 

    Saat mencoba menghubungi nomor pelaku, kontak tersebut sudah tidak aktif.

    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifudin, memastikan bahwa informasi terkait pengobatan Ida Dayak di daerahnya adalah hoaks. 

    Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang beredar.

    “Masyarakat harus lebih teliti dan mengonfirmasi informasi kepada pihak berwenang sebelum melakukan transaksi apa pun agar tidak menjadi korban penipuan,” tegasnya.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari akun TikTok @idadayak7, Ida Dayak secara langsung memperingatkan masyarakat agar tidak tertipu oleh pihak yang meminta biaya pendaftaran atau transfer uang atas nama dirinya.

    “Banyak penipuan yang meminta uang pendaftaran untuk bertemu saya. Itu semua tidak benar,” tegas Ida Dayak.

    Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah memungut biaya dalam setiap pengobatan yang dilakukan. Bahkan, harga minyak yang dijualnya pun hanya sebesar Rp50 ribu.

    “Jika ada yang menjual lebih mahal atau meminta transfer uang, jangan percaya. Saya ikhlas menolong masyarakat,” tambahnya.

     

  • Nahkoda Hilang di Perairan Berau Kaltim, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Februari 2025

    Nahkoda Hilang di Perairan Berau Kaltim, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Regional 1 Februari 2025

    Nahkoda Hilang di Perairan Berau Kaltim, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
    Tim Redaksi
    BERAU, KOMPAS.com
    – Seorang nakhoda kapal bernama Indrawan dilaporkan hilang di perairan Daeng Maru (Sukan), Kabupaten
    Berau
    , setelah menyelam untuk melepaskan baling-baling kapal yang terbelit tali.
    Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (1/2/2025) sekitar pukul 06.00 Wita.
    Hingga saat ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
    Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nopian Hidayat, kejadian bermula ketika baling-baling kapal tersangkut tali.
    Nahkoda kemudian memutuskan untuk menyelam dengan bantuan tali, tetapi diduga dirinya ikut terperangkap di bawah air.
    “Kami masih melakukan asesmen di lokasi kejadian. Tim gabungan yang terlibat dalam pencarian terdiri dari BPBD, BASARNAS, TNI AL, serta Polairut,” katanya lagi.


    Pencarian hingga saat ini terkendala karena tim ahli dari BPBD belum memiliki sertifikasi untuk menyelam.
    Oleh karena itu, pihak berwenang berencana melibatkan IRG Berau Goal dan penyelam berlisensi dari komunitas jurnalis diving di Berau.
    Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyelaman dilakukan dengan aman dan profesional.
    Masyarakat setempat juga turut menawarkan metode tradisional untuk membantu pencarian.
    Namun, pihak berwenang masih mempertimbangkan faktor risiko sebelum memutuskan apakah metode tersebut akan digunakan.
    Keselamatan tim penyelamat menjadi prioritas utama dalam operasi ini.
    Sementara itu, tim gabungan terus berupaya melakukan berbagai cara untuk mempercepat pencarian.
    Operasi ini diperkirakan akan berlanjut hingga kondisi memungkinkan untuk penyelaman lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ada Dokter di Pulau Maratua, Warga: Jangan Tunggu Ada Korban Baru Peduli
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Februari 2025

    Tak Ada Dokter di Pulau Maratua, Warga: Jangan Tunggu Ada Korban Baru Peduli Regional 1 Februari 2025

    Tak Ada Dokter di Pulau Maratua, Warga: Jangan Tunggu Ada Korban Baru Peduli
    Tim Redaksi
    BERAU, KOMPAS.com
    – Warga
    Pulau Maratua
    , Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini menghadapi krisis layanan kesehatan setelah tidak adanya dokter di Puskesmas setempat sejak pertengahan Januari 2025.
    Ketiadaan tenaga medis ini membuat masyarakat harus menempuh perjalanan laut selama tiga jam ke Tanjung Redeb untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut.
    Warga Kecewa, Tak Ada Dokter di Pulau Berpenduduk 3.500 Jiwa
    Salah satu
    warga Maratua
    , Eeng, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini.
    “Itu ya sangat miris sekali. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, tidak ada dokter. Coba bayangkan, kalau sakit, kita harus dirujuk ke Tanjung Redeb, naik speed boat melewati gelombang selama tiga jam. Belum lagi kalau kondisi laut tidak mendukung,” ujarnya, Sabtu (1/2/2025).
    Eeng juga menceritakan pengalaman pribadinya saat harus membawa pasien ke rumah sakit.
    “Kemarin saya telpon ke rumah sakit umum, alhamdulillah masih bisa dibantu dengan ambulans setelah kami sampai di Tanjung Redeb. Tapi tetap saja, bayangkan kalau ada kondisi darurat yang butuh penanganan cepat,” katanya.
    Menurutnya, sejak 15 Januari 2025, tidak ada lagi dokter yang bertugas di Puskesmas Maratua.
    “Dulu ada dokter umum dan dokter gizi, sekarang tidak ada sama sekali. Puskesmas tidak berani mengeluarkan obat karena tidak ada dokter,” ungkapnya.
    Eeng mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menempatkan dokter PNS di Maratua, mengingat wilayah ini merupakan destinasi wisata unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan.
    “Kalau wisatawan sakit, mereka mau lari ke mana? Kami akhirnya menyarankan wisatawan untuk membawa obat sendiri kalau berkunjung ke Maratua,” tambahnya.
    Pihak Puskesmas: Regulasi Baru Jadi Kendala
    Kepala Puskesmas Maratua, Surian, mengakui bahwa pihaknya menghadapi kendala besar dalam penyediaan tenaga medis.
    “Kontrak tenaga dokter kami berakhir pada 31 Desember 2024, dan untuk melanjutkannya, kami membutuhkan Surat Keputusan (SK) baru dari Pemerintah Kabupaten Berau. Namun, ada regulasi terbaru yang melarang pengangkatan dokter non-ASN di Pulau Maratua,” jelas Surian, Sabtu (1/2/2025).
    Saat ini, Puskesmas Maratua memiliki satu puskesmas induk dan tiga puskesmas pembantu yang tersebar di empat kampung. Namun, tanpa dokter, tenaga medis yang tersedia sangat terbatas.
    “Di setiap puskesmas pembantu, hanya ada satu perawat dan satu bidan. Kami memang memiliki UGD 24 jam dan layanan rawat inap, tapi dengan ketiadaan dokter, kami mengalami keterbatasan dalam menangani pasien,” ungkapnya.
    Akses Transportasi yang Terbatas
    Surian menjelaskan bahwa rujukan pasien ke RSUD Abdul Rivai di Tanjung Redeb terkendala akses transportasi yang sulit.
    “Satu-satunya akses utama kami adalah jalur laut, yang memakan waktu sekitar tiga jam. Jalur udara memang ada, tetapi hanya tersedia seminggu sekali dengan kapasitas 12 kursi. Itu pun tidak selalu bisa dimanfaatkan untuk rujukan pasien,” terangnya.
    Pihak Puskesmas Maratua telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan DPRD Berau untuk mencari solusi.
    “Kami ini wilayah terpencil, berbatasan langsung dengan negara lain. Kami berharap pemerintah bisa segera mencari solusi agar tenaga medis bisa tersedia di Maratua,” tutup Surian.
    Harapan Warga: Jangan Tunggu Ada Korban
    Eeng berharap pemerintah segera bertindak sebelum ada korban jiwa akibat keterbatasan layanan medis ini.
    “Jangan sampai ada korban dulu baru pemerintah bergerak. Jangan sampai ada ‘pahlawan kesiangan’ yang baru ribut setelah ada kejadian,” tegasnya.
    Warga dan tenaga kesehatan di Maratua kini hanya bisa berharap agar dokter segera dikirim ke daerah mereka, sebelum situasi semakin memburuk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    GELORA.CO  – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.

     

    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
     
    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad.