provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. – Halaman all

    Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. adalah Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025.

    Sebelumnya, Kombes Pol. Yusuf Sutejo diketahui menjabat sebagai Kabid Humas Polda Kaltim.

    Perwira Menengah Polri ini merupakan polisi kelahiran Jakarta, 5 Agustus 1973.

    Dilansir Tribunnews Wiki, Kombes Pol. Yusuf Sutejo adalah lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol 1995.

    Polisi asal Jakarta ini berpengalaman di bidang humas.

    Inspirasi Jadi Polisi

    Kombes Pol Yusuf Sutejo disebut terinspirasi jadi polisi karena terinspirasi dari film.

    Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz ini mengisahkan bahwa dirinya dulu ingin mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

    Keinginan tersebut muncul usai Kombes Yusuf Sutejo menonton film “Perwira dan Ksatria” karya Norman Benny yang rilis pada tahun 1991.

    Menurut Kombes Yusuf Sutejo, film tersebut sangat menggugah semangat melalui alur cerita yang disuguhkan.

    Film “Perwira dan Ksatria” berisi tentang ketegangan kehidupan perwira TNI AU lewat drama romantis.

    Hingga akhirnya, Kombes Yusuf Sutejo bertekad untuk mendaftar AKABRI.

    Dilansir Tribun Kaltim, Yusuf Sutejo langsung berburu informasi untuk bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses pendaftaran sejak tamat SMA tahun 1991.

    Alhasil dia pun sempat mengurungkan niatnya untuk mendaftar AKABRI dan melanjutkan kekosongan waktu dengan berkuliah dengan jurusan ekonomi perbankan.

    Namun bukan berarti tekadnya menjadi perwira lantas usang. 

    Saat pembukaan pendaftaran AKABRI di tahun berikutnya, dia kemudian mendaftar kembali.

    Namun jalan ditempuhnya tidak begitu mulus lantaran orangtuanya sempat  tak memberikan restu atas pilihan Yusuf Sutejo.

    Saat itu, orangtua Yusuf Sutejo khawatir jika anaknya memilihi profesi sebagai abdi negara yang kerap beriringan dengan resiko tinggi.

    Namun karena sejak SMA berangkat dari disiplin ilmu sosial, Yusuf Sutejo tak punya banyak pilihan. 

    Waktu itu hanya tersisa pilihan sebagai polisi khusus Yusuf.

    Dari hobi film tersebutlah hingga akhirnya dirinya bisa menjadi seorang polisi. 

    Bahkan Yusuf Sutejo mengaku masih sering menonton film, khususnya yang berlabel box office hingga saat ini.

    Genre pun sebatas pada film aksi, fiksi sains, dan berbau futuristik.

    Kesukaannya terhadap film, kemudian ia terapkan pada bidang yang kini ia geluti, yakni sebagai bagian dari Humas Polri.

    Polisi kelahiran Jakarta ini sering menyampaikan pada timnya supaya melatih insting pengambilan gambar yang ciamik, sehingga pesan dalam sinema yang dibuat, sampai pada masyarakat.

    Sepak Terjang

    Karier polisi Kombes. Pol. Yusuf Sutejo dimulai usai diirnya lulus dari Akpol.

    Yusuf Sutejo disebut pernah menjabat sebagai Tutor Utama Lemdiklat Polri.

    Kemudian, Kombes Yusuf Sutejo ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Kalimantan Timur pada 26 Juli 2021.

    Diketahui, Kombes Pol Yusuf Sutejo pernah menduduki beberapa jabatan selama dirinya berkarier di tubuh Bhayangkara.

    Jabatan-jabatan tersebut yakni :

    Tutor Utama Lemdiklat Polri
    Kabid Humas Polda Kalimantan Timur (2021)
    Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Mohammad Zein Rahmatullah )

  • Ratusan Warga Kehilangan Rumah di Kutai Timur, BPBD Ditagih Bantu Korban
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Februari 2025

    Ratusan Warga Kehilangan Rumah di Kutai Timur, BPBD Ditagih Bantu Korban Regional 4 Februari 2025

    Ratusan Warga Kehilangan Rumah di Kutai Timur, BPBD Ditagih Bantu Korban
    Tim Redaksi
    KUTIM, KOMPAS.com
    – Kebakaran hebat yang melanda dua desa di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten
    Kutai Timur
    ,
    Kalimantan Timur
    , pada Kamis (30/1/2025) menghanguskan 150 rumah dan membuat lebih dari 200 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.
    Hingga saat ini, para korban terpaksa mengungsi ke rumah warga terdekat karena belum adanya posko darurat yang disediakan pemerintah daerah.
    Staf Kecamatan Batu Ampar, Jenari, mengungkapkan bahwa bantuan terus berdatangan dari desa-desa tetangga, perusahaan, dinas terkait, dan daerah lain dalam bentuk bahan pokok, pakaian, serta selimut.


     
    Namun, pihaknya menyoroti ketidakhadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur yang dinilai hanya meminta laporan tanpa turun langsung ke lokasi.
    “Sementara ini masyarakat yang menjadi korban mengungsi ke rumah warga, posko tidak ada. Bantuan makanan cukup karena datang dari desa lain. Tapi BPBD? Mereka yang harusnya turun, ini cuma minta laporan-laporan saja. Kita mintanya turun langsung, sampai saat ini tidak ada,” ujar Jenari dengan nada kesal, Senin (3/2/2025).
    Ketidakjelasan respons BPBD semakin menambah beban masyarakat yang kehilangan rumah dan harta benda mereka.
     
    Warga berharap adanya langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar administrasi di atas kertas.
    Dalam kondisi darurat ini, masyarakat setempat hanya bisa mengandalkan solidaritas antarwarga sambil menunggu perhatian dari pihak yang bertanggung jawab.
    Hingga Senin (3/2/2025) dini hari, belum ada pernyataan resmi dari BPBD Kutai Timur terkait lambannya bantuan yang diberikan kepada korban bencana ini.
    Konfirmasi yang dilakukan Kompas.com juga belum membuahkan hasil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekonstruksi Pembunuhan Karyawati di Balikpapan Ricuh, Tersangka dan Kuasa Hukum Dihajar Keluarga Korban

    Rekonstruksi Pembunuhan Karyawati di Balikpapan Ricuh, Tersangka dan Kuasa Hukum Dihajar Keluarga Korban

    Balikpapan, Beritasatu.com – Rekonstruksi kasus pembunuhan karyawati kedai makanan Korea di Balikpapan, Kalimantan Timur, berlangsung ricuh pada Senin (3/2/2025). Tersangka berinisial MRS (21) dan kuasa hukumnya, Yohanes Maroko, menjadi sasaran amukan keluarga korban saat tersangka digiring masuk ke mobil tahanan.

    Kericuhan ini bermula ketika keluarga korban tiba-tiba menyerang tersangka, menyebabkan MRS dan kuasa hukumnya terkena bogem mentah. Bahkan, ibu korban jatuh pingsan setelah histeris menyaksikan rekonstruksi tersebut.

    Polisi langsung mengamankan pelaku penyerangan dari pihak keluarga korban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Sebelumnya, rekonstruksi berlangsung lancar di kedai tempat kejadian di Jalan Indrakila, Kecamatan Balikpapan Utara. Tersangka MRS (21) memperagakan 33 adegan, mulai dari kedatangannya di kedai hingga aksi pembunuhan terhadap korban yang saat itu berada di dapur.

    Keluarga korban awalnya menyaksikan dengan tenang rekonstruksi pembunuhan karyawati Balikpapan di bawah penjagaan ketat puluhan personel kepolisian. Namun, situasi berubah saat tersangka akan digiring ke mobil tahanan, memicu aksi penyerangan terhadap MRS dan kuasa hukumnya.

    Kuasa hukum tersangka, Yohanes Maroko, mengakui insiden ini dipicu kemarahan keluarga korban yang tidak terima dengan kejahatan yang dilakukan MRS.

    “Pihak keluarga korban keberatan dengan hasil rekonstruksi, mereka tidak puas karena korban meninggal secara tragis di tempat kejadian,” ujar Yohanes saat ditemui di Polsek Balikpapan Utara, Senin (3/2/2025).

    Meski terkena pukulan, Yohanes dan tersangka tidak akan melaporkan insiden ini. “Oh tidak, tidak. Saya sendiri juga kena pukul tadi, tetapi kami tidak akan melaporkan,” tambahnya.

    Dalam kasus pembunuhan karyawati di Balikpapan, tersangka MRS telah mengakui seluruh perbuatannya. MRS dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

  • Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT) pada Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan ini, PP-PKT kembali menyampaikan permintaan mereka mengenai manfaat pensiun seumur hidup agar dikembalikan.

    Sebelumnya diketahui bahwa PP-PKT menuntut pengembalian manfaat pensiun seumur hidup bagi para pensiunan yang terdampak oleh kasus restrukturisasi Jiwasraya. Pihak Pupuk Kaltim kemudian menindaklanjuti lebih lanjut dengan meminta pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI sebagai dasar keputusan terkait tuntutan tersebut.

    Dalam rapat RDPU hari ini, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebutkan bahwa kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit namun pihaknya menyatakan akan berupaya menuntaskan polemik ini.

    “Saya dulu menggagas pansus Jiwasraya tahun 2019, akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya. Memang berat sekali pada waktu itu. Yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu atau pun para pengelola dana pensiun,” ujar Herman.

    Pada kesempatan tersebut, Herman menjabarkan mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdampak kasus Jiwasraya pada waktu itu, dan disimpulkan bahwa keputusan diserahkan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan hukum.

    “Akhirnya pada waktu itu diputuskan, dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG (Good Corporate Governance) atau memang mengambil keputusan sepihak? Ya, tentu (Pupuk) Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan direksi Pupuk Indonesia, sebagai sub-holding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding (Pupuk Indonesia). Holding (Pupuk Indonesia) pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi, baik dengan BPKP maupun Kejaksaan,” jelas Herman.

    “Karena saya meyakini, kalau sudah ada keputusan Kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat,“ tegas Herman.

    Lebih lanjut, Herman juga menekankan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat berlandaskan pada hukum dan tata cara hukum yang baik dan benar.

    “Sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG (Good Corporate Governance), maka itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwa dari Jamdatun,” jelas Herman.

    Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya dan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapai mufakat.

    “Komitmennya akan diselesaikan. Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan,” pungkas Herman.

  • AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memberi jawaban dan melempar senyum terkait pemangkasan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal ini dilakukannya saat pewarta menanyakan terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang dimulai era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memang mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    “Makasih ya semuanya,” kata AHY kepada wartawan sebelum memasuki ruang Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Memakan waktu hingga 2 jam, peliput Istana masih menunggu terkait dengan nasib Ibu Kota yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. Bagaimana tidak, infrastruktur yang sangat dikejar Jokowi ini terlihat melempem saat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ke luar dan kembali bertemu dengan wartawan. AHY menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

    Dia menekankan bahwa tentu harapannya pemerintah bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti mereka selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional.

    AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

    “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” imbuhnya.  

    Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025—2029.

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Mantan Menteri ATR/BPN era Jokowi itu menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.

    Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

    Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

    “Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandas AHY.

  • IKN Lanjut Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Prabowo Alokasi Rp 48,8 T

    IKN Lanjut Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Prabowo Alokasi Rp 48,8 T

    Jakarta

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Menurut AHY, Prabowo secara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Ia memaparkan pembangunan IKN era Prabowo ini akan berfokus pada kawasan Legislatif seperti kompleks DPR dan kantor lembaga Yudikatif. Sedangkan untuk pembangunan kawasan eksekutif seperti Istana Garuda dipastikan sudah rampung.

    “Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan,” ucapnya.

    “Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas Legislatif dan juga Yudikatif,” sambung AHY.

    Meski begitu AHY tidak memungkiri adanya penyesuaian pembangunan kawasan inti pemerintahan, khususnya pada fasilitas kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN nanti. Namun hal ini sudah dibahas lebih jauh dengan tim teknis yang sudah disiapkan pemerintah.

    “Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan,” terang AHY.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar berawan dan diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar berawan dan diguyur hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar berawan dan diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Februari 2025 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada umumnya cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Senin, berpotensi berawan dan sebagian lainnya diguyur hujan.

    “Di wilayah Jawa, hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di Jakarta dan Serang. Sementara Bandung, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di Yogyakarta,” kata Prakirawan BMKG Eriska Febriati dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta.

    Adapun di wilayah Sumatera, awal tebal berpotensi menyelimuti di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, dan Pangkal Pinang. Sementara hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Padang, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi di Bengkulu.

    “Di wilayah Denpasar dan Mataram diprakirakan diguyur berawan tebal. Kupang diperkirakan hujan ringan,” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, di wilayah Kalimantan cuaca berpotensi diguyur hujan lebat dapat berlangsung di Tanjung Selor dan Palangkaraya. Sementara Samarinda dan Pontianak berpotensi hujan ringan. Adapun Banjarmasin berawan tebal. Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, dan Kendari berpotensi ditutupi awan tebal. Sementara Mamuju, dan Manado diprakirakan diguyur hujan ringan.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata dia, secara umum diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang seperti di Nabire, Ambon, Jayawijaya, Merauke, Ternate, dan Manokwari, berpotensi hujan ringan hingga sedang. Sementara Sorong berpotensi hujan lebat.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Daftar Harga Gas LPG dan Bright Gas Februari 2025

    Daftar Harga Gas LPG dan Bright Gas Februari 2025

    Selain gas LPG, Bright Gas juga menjadi pilihan utama masyarakat, terutama bagi konsumen yang menginginkan gas dengan kualitas lebih tinggi dan dengan harga yang tidak disubsidi.

    Bright Gas memiliki berbagai pilihan ukuran, seperti 5,5 kg dan 12 kg, dan tersedia di berbagai daerah di Indonesia dengan harga yang bervariasi sesuai dengan lokasi distribusinya. 

    Berikut ini adalah daftar harga Bright Gas untuk bulan Februari 2025 berdasarkan wilayah di Indonesia:

    1. Di Aceh, termasuk di wilayah Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sedangkan untuk ukuran 12 kg dihargai Rp194.000.

    2. Di Sumatera Utara, yang mencakup Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun, harga elpiji 5,5 kg mencapai Rp94.000, sedangkan elpiji 12 kg dibanderol Rp194.000.

    3. Di Sumatera Barat, khususnya di Padang dan Payakumbuh, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan untuk elpiji 12 kg dibanderol Rp194.000.

    4. Di Riau, mencakup Dumai dan Pekanbaru, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp194.000.

    5. Di Kepulauan Riau, meliputi Batam dan Bintan, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp194.000.

    6. Di Jambi, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sedangkan elpiji 12 kg dihargai Rp194.000 di kota Jambi.

    7. Di Sumatera Selatan, termasuk Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp94.000, sementara elpiji ukuran 12 kg harganya Rp194.000.

    8. Di Bengkulu, tepatnya di kota Bengkulu, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara elpiji 12 kg dihargai Rp194.000.

    9. Di Lampung, termasuk Bandar Lampung dan Metro, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp194.000.

    10. Di Bangka Belitung, yang meliputi Bangka, Bangka Barat, dan Belitung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    11. Di Banten, termasuk Serang dan Tangerang, harga elpiji 5,5 kg dibanderol Rp90.000, sedangkan elpiji 12 kg seharga Rp192.000.

    12. Di DKI Jakarta, yang mencakup Jakarta Barat dan Jakarta Utara, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp192.000.

    13. Di Jawa Barat, termasuk kota-kota seperti Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp192.000.

    14. Di Jawa Tengah, yang mencakup Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sedangkan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    15. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Bantul dan Sleman, harga elpiji ukuran 5,5 kg tercatat Rp90.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    16. Di Jawa Timur, termasuk kota-kota seperti Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sedangkan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    17. Di Bali, yang meliputi Badung, Denpasar, dan Tabanan, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp90.000, sementara harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    18. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp90.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp192.000.

    19. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg dibanderol Rp202.000.

    20. Di Kalimantan Tengah, yang meliputi Palangkaraya dan Kotawaringin Timur, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    21. Di Kalimantan Selatan, termasuk Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp97.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp202.000.

    22. Di Kalimantan Timur, yang mencakup Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp202.000.

    23. Di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp107.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp229.000.

    24. Di Sulawesi Selatan, yang meliputi Makassar dan Pare-Pare, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp194.000.

    25. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp194.000.

    26. Di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, harga elpiji ukuran 5,5 kg tercatat Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    27. Di Sulawesi Utara, tepatnya di Bitung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, dan harga elpiji 12 kg dibanderol Rp202.000.

    28. Di Sulawesi Tenggara, yang meliputi Kendari, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    29. Di Maluku, khususnya di Ambon, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp117.000, sementara harga elpiji 12 kg dibanderol Rp249.000.

    30. Di Papua, tepatnya di Jayapura, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp117.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp249.000.

    Dengan rincian harga tersebut, dapat dipahami bahwa harga gas LPG dan Bright Gas sangat bervariasi tergantung pada lokasi distribusi. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya transportasi, jarak distribusi, dan kebutuhan setempat di setiap daerah.
     

  • Pembangunan Sumbu Kebangsaan di IKN Telah Rampung, Kawasan 11,14 Hektare Disulap Jadi Ruang Publik – Halaman all

    Pembangunan Sumbu Kebangsaan di IKN Telah Rampung, Kawasan 11,14 Hektare Disulap Jadi Ruang Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Pembangunan Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah selesai.

    Proyek monumental yang dimulai sejak Desember 2020, kini telah  berdiri sebagai simbol harmoni antara alam dan peradaban modern. 

    Berlokasi strategis di antara Istana Garuda dan Taman Kusuma Bangsa, kawasan seluas 11,14 hektare ini telah disulap menjadi ruang publik.

    “Sumbu Kebangsaan lebih dari sekadar ruang publik. Ini adalah warisan bagi generasi mendatang. Melalui proyek ini, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk hidup selaras dengan alam,” ujar Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo dikutip Senin (3/2/2025).

    Adapun desain proyek yang dibangun Brantas Abipraya memadukan unsur alam dan modernitas. Salah satu keunggulan utama Sumbu Kebangsaan adalah penerapan konsep pembangunan hijau yang komprehensif. 

    Penggunaan material lokal, pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian keanekaragaman hayati menjadi prioritas utama.

    Kehadiran 2.500 pohon di kawasan ini tidak hanya mempercantik lingkungan sekitar, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas udara, khususnya dalam mengurangi kadar partikulat halus.

    Ia menyebut, Sumbu Kebangsaan bukan hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. 

    Kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadi magnet bagi wisatawan.

    “Kami berharap Sumbu Kebangsaan dapat menjadi inspirasi bagi proyek-proyek pembangunan lainnya di Indonesia,” tutur Purnomo.

    Investor di IKN Membangun Sesuai Kesepakatan Jadwal

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyampaikan, setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. 

    Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

    “Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai timeline,” ungkap Agung dikutip dalam website OIKN.

    Ia menekankan fleksibilitas dalam jadwal ini diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

    Selain itu, Agung mengatakan, fokus pembangunan di KIPP saat ini adalah WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap. 

    Agung juga mengatakan bahwa minat investor yang telah melakukan groundbreaking sudah meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses untuk dibangun.

    “Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kepastian anggaran APBN untuk Otorita IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor yang sudah melakukan groundbreaking,” tambah Agung.

    Terkait anggaran APBN Rp 48,8 triliun yang dikucurkan Presiden Prabowo Subianto untuk kelanjutan pembangunan IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menilai, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan di periode 2025-2029.

    “Rp 48,8 triliun oleh Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN. Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 – 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” kata Basuki.

    Selain itu, Basuki menyebut, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. 

    “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” jelas Basuki .

    Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan, ada sejumlah proyek di IKN yang sudah diselesaikan oleh investor dan masih ada yang dalam proses pembangunan. Hal ini menurut Sony dikarenakan, semua proyek pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang sangat kompleks.

    “Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu dari Otorita IKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (multi utility tunnel). Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar. Semua investor merasakan bahwa Otorita IKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik,” ungkap Sony.

    Pembangunan yang dijelaskan Sony ini mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya, semua elemen penting yang memungkinkan investor memulai proyek mereka dengan baik. 

    Salah satu perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka. Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

    Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. 

    Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.

  • Maksimalkan Potensi Lokal Jadi Strategi Gaet Investasi di Kota Bontang

    Maksimalkan Potensi Lokal Jadi Strategi Gaet Investasi di Kota Bontang

    Data BPS Kecamatan Bontang Selatan tahun 2022 mencatat peningkatan produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2021 sebesar 2.638 ton dibandingkan produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2020 yang mencapai angka 2.474 ton.

    “Kawasan Bontang Lestari merupakan daerah yang strategis dalam pengolahan hasil laut karena kawasan tersebut nantinya akan didirikan pelabuhan laut,” ujarnya.

    Potensi lokal lainnya untuk investasi yakni pengolahan karet (polimer), pergudangan, perumahan (real estate), produksi & pengolahan garam, industri turunan soda ash, serta sarana olahraga & rekreasi.

    Upaya mendorong potensi lokal ini sekaligus menjadi langkah untuk mendorong semakin tumbuhnya iklim investasi di daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Faktor pendukung penting lainnya, selain indeks daya saing investasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah, meliputi iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi, kejelasan prosedur untuk berinvestasi, kemudahan berinvestasi di daerah.

    Kemudian ketersediaan informasi proyek-proyek investasi strategis yang bersifat clean and clear dalam bentuk dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer).

    Termasuk sentimen positif daerah yang memberikan gambaran umum tentang suasana kondusif di daerah.

    “Potensi lokal lainnya untuk investasi yakni pengolahan karet (polimer), pergudangan, perumahan (real estate), produksi & pengolahan garam, industri turunan soda ash, serta sarana olahraga & rekreasi,” tegas Aspian Nur.